Ditemukan 44265 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : -menggugurkan kandungan Menggugurkan kandungan Kandungan Membantu menggugurkan kandungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRUBAINDO COAL MINING;
16 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2012 berupa Penyerahanyang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp.8.175.484.719,00,yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali dapat menggugurkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 06-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3813 B/PK/PJK/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASTRA AGRO LESTARI, TBK;
151 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3813/B/PK/Pjk/2020dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MaajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili olen Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-02-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 948 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMI SAWIT KENCANA;
122 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 948/B/PK/Pjk/2020Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalamperkara aquo Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP yangdibebaskan dari pengenaan PPN, maka didalilkan oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikreditkan.Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1270/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PERUM BULOG (PRM BULOG)
128 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1270/B/PK/Pjk/2020menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NESTLE INDONESIA
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1949/B/PK/Pjk/2019Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casuyurisdiksi pemungutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 05-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2722/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — PT FREEPORT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
463 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali Nomor KEP25/WBC.20/2018 tanggal 28 Februari2018 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBKOO0060 tanggal 14 November 2017 atasPemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor 000440 tanggal 30Oktober 2017 tidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Register : 08-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1811 B/PK/PJK/2019
Tanggal 19 Juni 2019 —
50 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesarRp1.150.882.915,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanKembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
62 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan SPKPBK24 yang disebabkan perbedaan jumlahdan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor: 000012 tanggal 20 April2017 yang berisi tagihan bea keluar sebesar Rp619.030.000,00; tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 941 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — PT. MEIWA KOGYO INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
132 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 076989 tanggal 9 Februari 2018yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi dikenakanBea Masuk sebesar 5% (MFN) tanpa mendapatkan tarif preferensisehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayarkekurangan Bea Masuk PPN, serta PPh Pasal 22 sebesar Rp.265.821.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3612 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — PT. WARU KALTIM PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
166 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif DPP Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri sebesar Ro1.922.730.000,00; dan Koreksi Negatif DPPPenyerahan yang PPNnya Tidak Dipungut sebesar Ro1.922.730.000,00yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-08-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2873/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — PT UNITED STEEL CENTER INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
136 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2873/B/PK/Pjk/2020Rp34.082.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-08-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2704 B/PK/PJK/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — PT. FREEPORT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
120 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yaitu Keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali Nomor KEP99/WBC.20/2018 tanggal 09 Agustus2018 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBK000041 tanggal 26 April 2018 atasPemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor : 000086 tanggal 30 Maret2018 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 16 April 2020 — PT TORABIKA EKA SEMESTA vs. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
129 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 715/B/PK/Pjk/2020pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesarRp140.242.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2112/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI
545 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • skema Perjanjian ATIGAdiberitahukan BM sebesar 0%, namun tidak memenuhi persyaratanfasilitas tarif preferensi maka ditetapbkan BM sebesar 10% (MFN),sehingga mewajibkan Termohon PK untuk melunasi tagihan pajak dalamrangka impor (PDRI) Rp250.957.000,00; tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali danTermohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-07-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2404/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT OKI PULP & PAPER MILLS
332 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp134.183.526.687,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi positif atas Penghasilan dari Luar Usahasebesar Rp30.640.972.005,00; yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-01-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
169 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan SPKPBK29 yang disebabkan perbedaan jumlahdan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000032 tanggal 30 Juli2017 yang berisi tagihnan bea keluar sebesar Rp1.145.771.000,00; tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4407 B/PK/PJK/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANDAHANESA ABADI;
131 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4407/B/PK/Pjk/2019oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan PengadilanPajak a quo karena in
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-04-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 April 2019 —
8 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Pajak Masukan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa, Masa Pajak November 2010, yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp197.806.145,00 yang tetap dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam halaman 12sampai dengan halaman 22 dari 25 halaman Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 25-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1477 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
193 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 26Tahun 2013 Nomor 00001/104/13/823/14 tanggal 5 Desember 2014senilai Ro1.447.691.516,00; yang tetap dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KENCANA SAWIT INDONESIA;
61 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil(CPO) dan Palm Kernel serta menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dalildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetapdapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku