Menyatakan bahwa sebidang tanah perumahan, luas 357 M2 dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, luas 154 M2, terletak di Jalan Persatuan Nomor 1, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Persatuan;

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan rumah Ilyas Caniago;

- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah Herman;

- Sebelah Timur, berbatasan dengan Lorong;

Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154

menerangkan dan menyatakan menyetujui Seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut serta bersepakat bahwa terkait biayaperkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditanggung olehPenggugat;Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkanPutusan sebagai berikut:PUTUSANNomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN TbkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat Pasal 154

Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 154/1999 atas nama Alm.Wilson Tombokan (ayah dari para Tergugat ) yang diterbitkan Turut Tergugat dinyatakan tidak sah menurut hukum sepanjang terkait tentang tanah objek sengketa ;6. Menyatakan Turut Tergugat tunduk pada Putusan perkara ini ;7.

Bahwa tanggapan Penggugat dalam Point 7 yang merasa keberatan dan menyatakanPenggugat Pemilik yang sah atas objek sengketa, merupakan hal yang tidak masukakal, sebab Tergugat memegang tanda bukti hak milik yang merupakan akte otentikyang dikeluarkan Badan yang berwenang yaitu Sertifikat No.154/1999 atas namaWilson Tombokan ;7.

Bahwa Hendrik29Tombokan mengatakan tanah dibeli dengan harga Rp.25.000, (Dua puluh lima riburupiah).Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan tentang bukti surat dariTergugat I dan II yaitu bukti surat bertanda T.1.21 s/d T.1.27 ;Menimbang, bahwa dari bukti Surat bertanda T.1.21 dapat ditarik data adanyaSertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nsional Nomor 154 atasnama pemilik hak Wilson Tombokan.

Bahwa apabila batas objek sengketatersebut dikaitkan dengan luas sertifikat hak milik no 154, maka tanah objek sengketahanya termasuk sebagian dari luas yang termasuk dalam sertifikat hak milik nomor 154,terutama batas bagian utara dan selatan.37Menimbang, bahwa terkait tentang buktibukti yang diajukan oleh Tergugat I danII yaitu bukti T.1.22 s/d T.1.25 setelah Mejelis Hakim meneliti bukti tersebut,sebagaimana telah dipertibangkan diatas bukti tersebut lebih pada pernyataan yangdibuat oleh namanama

/1999 atas nama Alm.Wilson Tombokan(ayah dari para Tergugat ) yang diterbitkan Turut Tergugat dinyatakan tidak sahmenurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwasetelah mencermati sertifikat hak milik No. 154/1999 atas nama Wilson Tombokantersebut, maka sebagaimana pertimbangan tentang sertifikat no 154/199 tersebut diatas,dikaitkan dengan hasil pemeriksaan lokasi objek sengketa, ternyata tanah objeksengketa hanyalah sebagian dari tanah yang terdapat dalam objek sertifikat

hak milikNo. 154/1999, yaitu tepatnya tanah bagian belakang yang berbatasan dengan tanah yangdiduduki oleh Tergugat I. sehingga apabila mencermati bunyi petitum pada poin limatersebut, dapat menimbulkan tafsir bahwa keseluruhan tanah yang termuat dalam objek39sertifikat hak milik nomor 154/1999 tidak sah dalam kaitannya dengan penerbitansertifikat tersebut, sehingga untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran petitumpada poin lima gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan petitum pada poinlima

Halamanidari19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN SgmSetelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSungguminasa pada tanggal 1 Agustus 2018 dalam Register Nomor54/Pdt.G/2018/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah Persil 50 d.ll,Kohir 154

tersebut, sebagian sudah dihibahkan kepada saudara saudaraPenggugat dan juga sudah dijual Penggugat kepada orang lain, sehinggatanah milik Penggugat tersebut tersisa seluas + 1.500 m2 (seribu limaratus meter persegi), sebagaimana juga terlihat dan tercatat dalam bukurincik Persil 50 d.Il, Kohir 154 Cl tersebut ;Bahwa tanah milik Penggugat Persil 50 d.IIl, Kohir 154 Cl yang terletak diJl.Poros Belaka, Dusun Gantaran, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga,Kabupaten Gowa tersebut, yang masih tersisa seluas

Hasia;Bahwa tanah milik Penggugat Persil 50 d.Il, Kohir 154 Cl seluas + 1.500m2 (seribu lima ratus meter persegi) tersebut tidak pernah dijual,dihibahkan, dialinkan dan/atau dipindahtangankan oleh Penggugat kepadaSlapapun juga dan dalam bentuk apapun juga termasuk dan tidak terbataskepada Tergugat (H.

Cl seluas + 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi);Menyatakan semua surat surat, bukti bukti hak yang timbul danperbuatan perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan adanya AktaJual Beli Nomor : 723/KP/VIII/2008, tanggal 1 Agustus 2008, adalah cacathukum dan tidak sah, serta tidak mengikat atas tanah milik Penggugat Persil50 d.ll, Kohir 154 Cl seluas + 1.500 m2 (seribu lima ratus meter perseg!)

sesuai gugatan, Penggugat asal mulanya milik Hasan Bin Bake dan beralihdengan pelepasan hak atas tanah berdasarkan akta jual beli Nomor723/KP/VIII/2008 kepada H.Muhammad Rais dan akta jual beli tersebut terdaftardi buku register Kecamatan Pallangga Nomor: 723 tertanggal 1 Agustus 2008dengan persil 50 Dil, Kohir 154 Cl, Luas 1.500 m?

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012, pemohon pernah mengajukan ceraitalak dengan nomor perkara 154/Pdt.G/2012/PA.Sgta, namun pemohonmencabut perkara tersebut karena termohon dirawat di RS. Meloy saat itu;. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadipada pertengahan bulan Maret 2013, yang disebabkan termohon tetap tidakberubah sehingga pemohon tidak tahan lagi hidup bersama termohonakibatnya pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;.

relaas tanggal 26 Februari 2014 dan5 Maret 2014;Bahwa, meskipun termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati pemohon agarkembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh majelishakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetapdipertahankan oleh pemohon dengan tambahan keterangan pada daililpermohonan angka 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelahperkara nomor 154

termohonsempat rukun selama 1 bulan dan sejak Desember 2012 pemohon dantermohon mulai sering bertengkar lagi dengan sebab sebagaimana didalilkanpemohon;Bahwa untuk menguatkan dialildalil permohonannya, pemohonmengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :Bukti Surat :Bukti P1 : Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor XXX, dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utaratertanggal 14 Maret 2012;Bukti P2 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 154

Dari penetapan perkara Nomor154/Pdt.G/2012/PA.Sgta diperoleh fakta bahwa alasan yang dijadikan daililpemohon mengajukan permohonan cerai sama dengan yang didalilkan dalamperkara a quo, namun demikian pemohon dalam persidangan menerangkanbahwa 1 bulan setelah penetapan tersebut dijatunkan termohon mengulangilagi halhal yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan ceraidalam Perkara Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Sgta sehingga pemohon dantermohon sering bertengkar kembali sejak Desember 2012;Menimbang

Oleh karenaketerangan mengenai awal pertengkaran dan halhal yang menjadi sebabpertengkaran yang diterangkan saksisaksi terjadi sebelum perkara Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Sgta dicabut, maka majelis hakim berpendapat bahwaketerangan saksisaksi mengenai pertengkaran dan penyebabnya yang terjadisebelum perkara Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Sgta dicabut tidak dapatdipertimbangkan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa saksisaksi telah menerangkan bahwa berdasarkancerita pemohon bahwa pemohon pernah mengajukan

Nomor 154/Pid.B/2016/PN Bla

154/Pdt. G/2012/PA Pwl.

PUTUSANNomor 154/Pdt.

penggugat.melawanTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebuttergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;Telah mendengar pihak penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksisaksi dalam persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Mei2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan registerperkara Nomor 154

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya denganperkara ini, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datangmenghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadapmeskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 154/Pdt.G/2012/PA Pwltertanggal 14 Mei dan tertanggal 22 Mei 2012 yang dibacakan dalam persidangan,tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

• 154

Menyatakan barang bukti berupa: 154 (seratus lima puluh empat) pangkal kayu olahan kelompok Jenis rimbaCampuran dan meranti dalam berbagai macam ukuran; 1 (Satu) unit truk merk Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning, dengan nomorpolisi DC 8451 CU beserta STNK nya;dirampas untuk Negara; 2 (dua) lembar nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasaldari Hutan Hak Nomor seri 3001009 tanggal 23 Januari 2020;tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

Tutar, KabupatenPolewali Mandar, seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) danTerdakwa tidak memasukkan kayu Uri dan kayu Bayur di dalam dokumenkarena menurut informasi dari petugas Kehutanan, bahwa jenis kayutersebut tidak bisa dimasukkan dalam dokumen nota angkutan tersebut,kemudian petugas tersebut meminta tanda pembayaran PSDH dan DRHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.B/LH/2020/PN Polnamun Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sehingga Terdakwabersama dengan barang buktinya berupa 154

Meranti yaitu : Durian 62 (enam puluh dua) batang,Nyantoh 14 (empat belas) batang, Palapi 5 (lima) batang dengan totalkeseluruhan 154 (seratus lima puluh empat) batang dengan Volume 11,8108m? (sebelas koma delapan satu nol delapan) meter kubik;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndangR.I.

lelakiHansanuddin yang terletak di Desa Arabua, Kecamatan Tutar, KabupatenPolewali Mandar, seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) danTerdakwa tidak memasukkan kayu Uri dan kayu Bayur di dalam dokumenkarena menurut informasi dari petugas Kehutanan, bahwa jenis kayutersebut tidak bisa dimasukkan dalam dokumen nota angkutan tersebut,kemudian petugas tersebut meminta tanda pembayaran PSDH dan DRnamun Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sehingga Terdakwabersama dengan barang buktinya berupa 154

Meranti yaitu : Durian 62 (enam puluh dua) batang,Nyantoh 14 (empat belas) batang, Palapi 5 (lima) batang dengan totalkeseluruhan 154 (seratus lima puluh empat) batang dengan Volume 11,8108m? (Sebelas koma delapan satu nol delapan) meter kubik;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UndangUndang R.I.

M E N G A D I L I:

• Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
• Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 14 September 2020 Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjb, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dahyar Lubis Alias Dahyar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan

., Dkk Pengacara/Advokat dari Lembaga BantuanHukum Tri Sila Sumatera Utara, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII,Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai,berdasarkan Penetapan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjb tertanggal 1 Juli 2020;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1531/Pid.Sus/2020/PTMDN tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini;2.

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan putusanPengadilan Negeri Tanjung balai Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 14September 2020:Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk :PDM85/TBALAI/Enz.2/06/2020 tanggal 7 September 2020 yang isinya sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa DAHYAR LUBIS alias DAHYAR pada hari Kamis tanggal 06Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan tanggal 14September 2020 Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjb yang amarnya sebagaiberikut :1.

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balaitanggal 14 September 2020 Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjb. tersebutTerdakwa pada tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permintaanbanding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 54/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb,selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut danseksama kepada

, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf jo pasal 222ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndang Nomor 8 tahun1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutanMENGADILI:e Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;e Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 14 September2020 Nomor 154

Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anakPemohon yang bernama Muhammad Zabdan Akbar, lahir di Pontianak tanggal 09 Januari 2017 untuk mengurus harta peninggalan almarhumGusti Sukarni Bin Gusti Khaidir berupa:

2.1.Sertipikat tanah Nomor SHM (Sertipikat Hak Milik)4618dengan Surat Ukur Nomor 885/Kapur/2011dengan luas 154 m2 (seratus lima puluh empat persegi) yang terletak di DesaSungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu

Poso jenis premium (bensin) dengan harga perliternyaRp. 4.500, (empat ribu limaratus rupiah) sebanyak 154 (Seratus limapuluh empat)jerigen dan Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan harga perliternya Rp. 4.500,(empat ribu limaratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) jergen dan terdakwa 1 (Satu) jugamembeli minyak tanah dari para pengecer dengan harga Rp. 5.500, (lima ribulimaratus rupiah) perliter sebanyak 9 (Sembilan) jerigen dan rencananya akan dijual oleh terdakwa 1(satu) dengan harga premium dan solar

Unauna untuk di jual kembalikepada masyarakat, namun Bahan Bakar Minyak Premium sebanyak 154(Seratus lima puluhempat) jergen dan BBM jenis Minyak tanah 9 (Sembilan)jergen serta Bahan Bakar Minyak Solar sebanyak 3 (tiga) jergen belum sempatterjual oleh terdakwa 2 (dua) berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yangsedang melaksanakan patroli;Bahwa terdakwa 1 (Satu) dan terdakwa 2 (Dua) dalam melakukanpengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa memilikidokumen atau Ijin usaha Niaga

Cahaya Madinahyang bersandar di dermaga di pelabuhan dermaga pelabuhan feri desawakai Kecamatan Unauna Kabupaten Tojo Unauna karenaHal. 13 dari 26 Putusan No.43/Pid.Sus/2014/PN.Pso.mengangkut 154 (seratus lima puluh empat) jerigen bensin, 3 (tiga)gelon solar dan 9 (Sembilan) gelon minyak tanah;Bahwa ada 154 (seratus lima puluh empat) jerigen berisi bensin masingmasing jerigen berisi 32,220 (tigapuluh dua koma duaratus duapuluh)liter solar, 3 (tiga) gelon solar masingmasing berisi 33 (tigapuluh tiga

, 66, 70, 74, 79, 81, 83, 105, 106, 107, 108, 124, 126, 150 dan 151, Para Pembanding 3 semula Tergugat 2, 3, 4, 17, 44, 69, 82, 93, 102, 103, 109, 110, 117, 130, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 155 dan 32, 49, 111 dan 115, Para Pembanding 4 semula Tergugat 16, 26, 28, 31, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 71, 73, 77, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 132, 141, 144, 145, 147, 148, 153 dan 154

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154

154/ Pid. B/ 2012/ PN. SKG

154/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Pdg

154/Pid. B/2014/PN. Blg

PUTUSANNomor :154/Pid. B/2014/PN. Big.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Balige yang menerima, memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap SEDI ARISON NAINGGOLAN Als SEDITempat lahirUmur/tgl. LahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan2. Nama lengkapTempat lahirUmur/tgl.

Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Atau: Jika Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, makaPemohon Keberatan mohon yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN Bkstanggal 16 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;2.

Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk selebihnya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan pada tanggal16 April 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2018mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 sebagaimanaternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 154/Pdt.G/2018/PN Bks juncto Nomor 25/Akta.K/2018/PN Bks yang dibuat olehPanitera

Nomor 3376 K/Pdt/2018Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 154/Pdt.G/2018/PN Bks tanggal 16 April 2018;Mengadili Sendiri:Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Menyatakan Para Pemohon Keberatan mempunyai kedudukan hukumuntuk mengajukan keberatan;Menyatakan Para Termohon Keberatan telah melanggar prinsip dan/atauasasasas yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;Membatalkan nilai ganti rugi yang

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2016 disebutkan: Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukanpaling lama 14 (empat belas) hari setelah Musyawarah Penetapan GantiKerugian;Bahwa Termohon Keberatan telah mengundang Pemohon Keberatanpada tanggal 28 Juli 2017 yang terlaksana tanggal 8 Agustus 2017, sedangkanSurat Permohonan Keberatan Perkara bertanggal 5 Maret 2018 a quo diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5Maret 2018 dalam Register Nomor 154

Nomor 3376 K/Pdt/2018Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PURNAMAHALIM tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 154/Pdt.G/2018/PN Bks tanggal 16 April 2018;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat

Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015yang menyatakan pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha NegaraPemilinan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;C. Gugatan Telah Memenuhi Ketentuan Pasal 154 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 jo. UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015;4.

Bahwa Pasal 154 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 jo.UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan:Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilinan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upayaadministratif di Bawaslu Provinsi dan / atau Panwas Kabupaten Kotatelah dilakukan.5.

Dengandemikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UndangUndang Nomor 8Tahun 2015 ;Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 29 K/TUN/PILKADA/2016D. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan9.

Kota Medan ;Bahwa sehubungan dengan angka 13 Jawaban Dalam Eksepsi ini gugatanPenggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU Pilkada karenaternyata Penggugat tidak pernah menggunakan upaya administratif atasterbitnya Keputusan Tergugat Nomor 29/Kpts/KPUMDN/2015 yangdisengketakan oleh Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan;Bahwa merujuk angka 8 sampai dengan angka 14 Jawaban a quo DalamEksepsi dengan dasar hukum Pasal 154 (1) UU Pilkada, maka gugatanPenggugat terhadap Keputusan

Dengan demikian, menjadi hak PemohonKasasi/Penggugat untuk mengajukan sengketa ini ke Pengadilan TataUsaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 154 (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 jo. UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015.6.

Termohon (XXXXX binti XXXXX) dihadapansidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetapMemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXXX Utara, Kota XXXXX untuk dicatat dalam register yangtersedia untuk ituMembebankan biaya perkara menurut hukum yang berlakuSUBSIDAIRAtau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadiladilnya;Hal 3 dari 15 hal Putusan No. 154

satu) tahun,Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumahorang tuanya ;Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohoncemburu dan menyangka Pemohon menjalin hubungan cinta lagidengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui apakahPemohon menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain ;Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkarlebih dari 3 (tiga) kali ;Hal 5 dari 15 hal Putusan No. 154

Mengabukan permohonan Pemohon;Hal 12 dari 15 hal Putusan No. 154 1/Padt.G/2015/PA Mkd2. Member izin kepada Pemohon ( XXXXX bin XXXXX ) untuk menjatuhkan talak saturaji ternadap Termohon ( XXXXX binti XXXXX ) di depan sidang Pengadilan AgamaMungkid;3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon secara tunai sebelum ikrartalak diucapkan di sidang Pengadilan Agma Mungkid sebagai berikut :a. Nafkah anak minimal sebesar Rp 300.000, (tiga ratus nu rupiah);b. Mutah sebesar Rp 500.000.

DIDI NURWAHYUDI, MH.Hakim Anggota Hakim Anggota IlHal 13 dari 15 hal Putusan No. 154 1/Padt.G/2015/PA Mkdttd ttdDrs. A. LATIF Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.Panitera PenggantittdDrs. MUH. MUHTARUDDINRincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 414.000,4. Redaksi Rp. 5.000,5. Meterai Putusan Rp. 6.000,Jumlah Rp. 505.000.

(lima ratus lima ribu rupiah)Mungkid, ... 2.0.0.2... ccc cee cee cee eee eeeUntuk salinan yang sama bunyinyaOleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,Hal 14 dari 15 hal Putusan No. 154 1/Padt.G/2015/PA MkdICHTIYARDI, S.H.Hal 15 dari 15 hal Putusan No. 154 1/Padt.G/2015/PA Mkd

Muhlis;yang menerangkan pada pokoknya membenarkan keterangan saksisaksi dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara PemeriksaanSaksi dalam berkas perkara;Halaman1 BA Sidang Nomor 154/Pid.C/2021/PN Spg BA.PID.R.1.3 Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarketerangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkanketerangan dihadapan penyidik sesuai dengan Berita AcaraPenyidikan dalam berkas perkara;PUTUSANNo. 150/Pid.C/2020/PN.SpgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri

Justice, SosialJustice, maka Hakim dengan mengacu pada pasal 14 a, 14 b, dan14 c KUHP dan Pasal 4 huruf a dan b Perbup No. 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai UpayaPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 adalah cukup adildapat memenuhi rasa keadilan apabila kepada terdakwa dijatuhipidana denda;Menimbang, bahwa oleh karena tidak melihat adanya alasanpemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka HakimHalaman2 BA Sidang Nomor 154

Suharto, PenyidikHalaman3 BA Sidang Nomor 154/Pid.C/2021/PN Spg BA.PID.R.1.3 pada Polisi Pamong Praja Sampang dan dihadapanTerdakwa;Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani olen Hakim danPanitera Pengganti.Panitera Pengganii, Hakim,H. YULI KARYANTO, S.H., M.H. SYLVIA NANDA PUTRI, SH.Halaman4 BA Sidang Nomor 154/Pid.C/2021/PN Spg

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :154/PDT/2014/PT.PBR tanggal 24 November 2014, sehingga dengan demikianterbukti bahwa Perlawanan (derden verzet) dari PARA PELAWAN telah mengandungcacat formil, yaitu mengandung Ne Bis In Idem.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/PDT/2014/PT.PBR;c.

No.154/ PDt/2014/ PT.PBR;e. Bahwa informasi bukanlah fakta hukum yang bisa dipertanggung jawabkan sehinggaterlalu dangkal dijadikan alasan untuk mengajukan perlawanan;f.

PutusanPengadilan Tinggi Pekanbam Nomor : 154/PDT/2014/ PT.PBR tanggal 24 November2014, sehingga dengan demikian Perlawanan (derden verzet) yang diajukan oleh PARAPELAWAN telah mengandung cacat formil yaitu Ne Bis In Icdem.

PutusanPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 154/PDT/2014/PT.PBR tanggal 24November 2014, dan apakah para pelawan merupakan pelawan yang benarmenurut hukum ?