Adapun isi Surat Pernyataan Tanggungjawab, danformulir SPPGU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang)sebagaimana diuraikan berikut ini: Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran SekretariatDPRD Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa saya bertanggungjawabpenuh atas kebenaran Surat Perintah Membayar SPM Nomor :14/GUBL/4.01.04.01/2017 Tanggal 14 Februari Tahun Anggaran 2017.Buktibukti pembayaran terlampir dalam Surat Perintah Membayar (SPM)GUBL tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

Adapun isi Surat PernyataanTanggungjawab, dan formulir SPPGU (Surat Permintaan Pembayaran GantiUang) sebagaimana diuraikan berikut ini : DPRD Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa saya bertanggungjawabpenuh atas kebenaran Surat Perintah Membayar SPM Nomor :15/GUBL/4.01.04.01/2017 Tanggal 21 Februari Tahun Anggaran 2017.Buktibukti pembayaran terlampir dalam Surat Perintah Membayar (SPM)GUadministrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran

Adapun isi Surat PernyataanTanggungjawab, dan formulir SPPGU (Surat Permintaan Pembayaran GantiUang) sebagaimana diuraikan berikut ini : Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran SekretariatDPRD Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuhatas kebenaran Surat Perintah Membayar SPM Nomor :14/GUBL/4.01.04.01/2017 Tanggal 14 Februari Tahun Anggaran 2017.Buktibukti pembayaran terlampir dalam Surat Perintah Membayar (SPM) GUBL tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

Adapun isi Surat PernyataanTanggungjawab, dan formulir SPPGU (Surat Permintaan Pembayaran GantiUang) sebagaimana diuraikan berikut ini : Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran SekretariatDPRD Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuhatas kebenaran Surat Perintah Membayar SPM Nomor :15/GUBL/4.01.04.01/2017 Tanggal 21 Februari Tahun Anggaran 2017.Buktibukti pembayaran terlampir dalam Surat Perintah Membayar (SPM) GUBL tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

; Menandatangni SPM UP/ GU/ TU dan SPM LS; Mengelola barang milik daerah; Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD; Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;3.

SPM : 214/ 1.01.01.01.16.18 /SPMLS /2010 Tanggal 27 Desember 2010 SKPD Dinas pendidikan besertaLampirannya.Halaman4 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.PgpSurat Perintah pencairan dana No.

Bahwa Saksi adalah Kepala SPM Nasional Gantung. Bahwa seingat Saksi pada tanggal 20 Januari 2011 SPM NasionalGantung pernah menerima judul buku, sesuai dengan Berita Acarayang Saksi tandatangani sebanyak 940 judul buku. Bahwa setelah dilakukan penghitungan/pengecekan ternyata jumlahbuku hanya 459 judul buku. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2011 ada dikirimtambahan sebanyak 81 judul buku, jadi total kKeseluruhan buku yangditerima oleh SMP Nasional Gantung hanya 540 judul buku.

SPM : 214/ 1.01.01.01.16.18 /SPMLS /2010 Tanggal 27 Desember 2010 SKPD Dinas pendidikan besertaLampirannya.Surat Perintah pencairan dana No.

SPM : 214/ 1.01.01.01.16.18 /SPMLS/2010 Tanggal 27 Desember 2010 SKPD Dinas pendidikan besertaLampirannya.Surat Perintah pencairan dana No.

) tahun anggaran 2009nomor SPM LS : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.68) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja modal kontruksi / pembeliangedung kantor, pembangunan GOR terpusat kab.

SP2D LS3/346/2009 Tgl 14 September2009 dengan nilai Rp 10.209.410.568, (SPP, SPM, SPD, Berita acarapembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acarapemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres physik mutual chekminggu ke 37 ).Dokumen usulan penerbitan SP2D LS3/691/2009 Tgl 26 November 2009 dengannilai Rp 5.583.707.509, ( SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi,surat kuasa, sioopda permohonan pembayaran, berita acara pemeriksaan fisiklapangan pekerjaan

SP2D LS3/346/2009 Tgl 14 September2009 dengan nilai Rp 10.209.410.568, (SPP, SPM, SPD, Berita acarapembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acarapemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres physik mutualchek minggu ke 37 ).87) Dokumen usulan penerbitan SP2D LS3/691/2009 Tgl 26 November 2009dengan nilai Rp 5.583.707.509, ( SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran,kwintansi, surat kuasa, siopda permohonan pembayaran, berita acarapemeriksaan fisik lapangan pekerjaan

SP2D LS3/346/2009 Tgl 14September 2009 dengan nilai Rp 10.209.410.568, (SPP, SPM, SPD,Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, Permohonanpembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, fakturpajak, progres physik mutual chek minggu ke 37 ).Dokumen usulan penerbitan SP2D LS3/691/2009 Tgl 26 November 2009dengan nilai Rp 5.583.707.509, ( SPP, SPM, SPD, Berita acarapembayaran, kwintansi, surat kuasa, siopda permohonan pembayaran,berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan

AFFANDIMOCHTAR, MA. diangkat sebagai Pejabat Penerbit Surat PerintahMembayar (SPM), dan saksi Dr. Drs. H.

AFFANDI MOCHTAR.MA sebagai sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar(SPM) sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme PelaksanaanPembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen agamapada pasal 7 mengatur bahwa :e Pasal 7 Ayat (1). Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Pengujibertugas :Hal 27 dari 190, Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.a.

Setelah dilakukan pengujian terhadap dokumen tagihan secarabenar dan lengkap, dibuat Draf SPM rangkap 3 (tiga) kemudiandiparaf oleh pejabat penguji dan disampaikan kepejabat penerbitSPM untuk ditandatangani.Pasal 7 Ayat (2) Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Pengujibertanggungjawab atas kebenaran formal SPM yangditandatanganinya.Bahwa di samping itu ada juga tugas yang diberikanPejabat Penerbit SPM berdasarkan Peraturan DirekturJenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/01/2010 tentangPetunjuk Teknis Pembayaran

Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Membubuhkan paraf semua surat yang ditandatangani oleh Dirjen. Menandatangani SPM yang telah diparaf oleh tim penguji berkasMenandatangani laporan realisasi anggaran. Melakukan kordinasi dalam pembuatan laporan Dirjen kepada meniteri.

menandatangani SPM No : 05312/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasar pencairananggaran pengadaan alat Laboratorium IPA MTs dan SPM No :05289/Pendis/2010, tanggal 17 Desember 2010 sebagai dasarpencairan anggaran pengadaan alat Laboratorium IPA MA.Bahwa terhadap barang bukti yang diperlinatkan kepada saksi, yangbersangkutan membenarkannya.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.24.

atautidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang ataulebin dengan bersekutu, dan Yang untuk masuk ke tempat melakukankejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan caramerusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekirajam 19.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM

Put.No. 246/Pid/2017/PT SMGmenggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih Nopol. H 4404CS milik terdakwa, dimana sdr. WANTO (DPO) sebagai joki (driver) danterdakwa HARSONO als. HAR Bin PAIMIN sebagai pemboncengmenuju tempat lokasi, dan setibanya dilokasi pencurian dijalanPurwomukti Barat Rt. 04 Rw. 01 Kel. Pedurungan Lor Kec. PedurunganKota Semarang, kemudian sdr.

YUSTINA WIDHIWURYANI, SH, M.Kn.17) SP2D DAK Nomor KEU.900/2355/XI/LS/2008 tanggal 12 November 2008 dengan nialinominal Rp214.636.364, beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP,SPM danlainnya);18) SP2D DAU Nomor KEU.900/2356/XI/LS/2008 tanggal 12 November 2008 dengan nilainominal Rp21.463.637,beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP,SPM danlainnya);19) Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alat Kontrasepsi Nomor KontrakSPMK/04/PPK/KKBRN/TX/2008 tanggal 15 September 2008;Pts.No

ANUGRAH TIMOR MANDIRI, senilaiRp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00 (DAU), Surat Perintah Membayar (SPM)uang muka 30% untuk CV. Anugerah Timor Mandiri senilai Rp214.636.364,00 (DAK) danRp21.463.637,00(DAU).4. Tanggal 12 November 2008 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao MenerbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp214.636.364,00 (DAK) dan Rp21.463.637,00(DAU).5. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008, saksi Ir.

Kuasa BUD RoteNdao dapat menerbitkan SP2D yang memerintahkan pencairan kepada CV ATM adalah untukmenindaklanjuti Surat Perintah Membayar (SPM) dari saksi Drs. Agustinus Orageru selakuPengguna Anggaran yang memerintahkan Kuasa BUD Rote Ndao melakukan pembayarantersebut. Saksi Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran dapat menerbitkan SPMkarena saksi Musa Taher SP selaku Pejabat PPK bersamasama dengan Kuasa Direktur CV ATMIr.

Munawar Lufhti menerbitkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dijadikan sebagailampiran SPM oleh Pengguna Anggaran.

No. 14/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.Membayar (SPM) Nomor : 07/SPMLS/BLXII/2009 yang turut diparaf olehsaksi Khairil Anwar Bin Sarwani Jamal, dimana SPM tersebut diajukan kepadaKuasa Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Aceh dengan nilaipembayaran yang diajukan sebesar Rp. 2.617.995.325, (dua milyar enam ratustujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluhlima rupiah) dan atas SPM tersebut telah diterbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 0020406/LS/BL/2009 tanggal

Aceh Selatan menandatangani / mengajukan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor : 07/SPMLS/BLXII/2009 yang turut diparaf olehsaksi Khairil Anwar Bin Sarwani Jamal, dimana SPM tersebut diajukan kepadaKuasa Bendaharawan Umum Daerah Pemerintah Aceh dengan nilaipembayaran yang diajukan sebesar Rp. 2.617.995.325, (dua milyar enam ratustujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluhlima rupiah) dan atas SPM tersebut telah diterbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor :

Guhang Amanah Perdana, SPM yang dibuat di Kab. Aceh Selatanditanda tangani oleh Ir. H.

Yustiar Yuni,MM;Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 7/SPMLS/WLXII/2009 yang ditanda tanganioleh Ir.

Anugrah Perkasa) yang keseluruhannya berjumlah 509.090 (lima ratussembilan ribu sembilan puluh) batang oleh terdakwa Mawardi telah dibagikankeseluruhannya kepada 71 (tujuh puluh satu) kelompok tani di Kabupaten Aceh Selatanuntuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan ekonomi petani di Aceh Selatan ;Menimbang, bahwa setelah pembagian tersebut terdakwa Mawardi memohonpembayaran 100% kepada PPTK dan selanjutnya berdasarkan SPM Nomor : 07/SPM/LS/BLXII/2009 telah dilakukan pembayaran kepada terdakwa Mawardi

) Nomor : 00258 / SPM BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012 (fotoCopy / legalisir sesuai dengan asli).Surat Pengantar (SPP) Nomor : 00258 / SPP BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto Copy /legalisir sesuai dengan asli).Surat Permintaan Pembayaran (SPP1) Nomor : 00258 / SPP BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012(foto Copy / legalisir sesuai dengan asli).Surat Permintaan Pembayaran (SPP2) Nomor : 00258 / SPP BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012(foto Copy / legalisir sesuai

BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli2012 (foto Copy / legalisir sesuai dengan asli).Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00258 / SPM BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli2012 (foto Copy / legalisir sesuai dengan asli).Surat pengantar Nomor : 00258 / SPM BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto Copy / legalisirsesuai dengan asili).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0009512 / LSBL / 2012 tanggal 04 Juli 2012 (foto Copy /legalisir sesuai dengan asli).Surat Keputusan Gubernur

) Nomor 000258/SPMBL/1.20.05.00/2012 tanggal 02 Juli 2012 lalu SPM tersebut berserta lampirannya diserahkan keBendahara Umum Aceh (BUA) untuk diterbitkan ke Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan berdasarkanSP2D tersebut kemudian diteruskan untuk dilakukan RTGS (pemindahbukuan) ke rekening nomor012.02.03.620.1206 atas nama Asmawi MA pemilik dari tanah tersebut.Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut oleh Asmawi ditransfer lagi ke rekening GampongLueng Bata.

BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012 (fotocopy/legalisir sesuai dengan asili).Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00258 / SPM BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).Surat pengantar Nomor : 00258 / SPM BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai denganasli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0009512 / LSBL / 2012 tanggal 04 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuaidengan asili).Surat Keputusan Gubernur Aceh

BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00258 / SPM BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).Surat pengantar Nomor : 00258 / SPM BL / 1.20.05.00 / 2012 tanggal 02 Juli 2012 (foto copy/legalisirsesuai dengan asili).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0009512 / LSBL / 2012 tanggal 04 Juli 2012 (foto copy/legalisir sesuai dengan asli).Surat Keputusan Gubernur Aceh

Lumajang; c. 1 (satu) lembar pengantar SPP-LS Nomor : SPP-LS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013; d. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : SPP-LS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013; e. 1 (satu) lembar Laporan Penelitian Kelengkapan dokumen penerbitan SPM LS Bantuan Belanja Hibah; f. 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-LS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013, 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur

Lumajang;1 (satu) lembar pengantar SPPLS Nomor : SPPLS/0003750/540/1200900/2013, tanggal22 Agustus 2013;1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPPLS Nomor : SPPLS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013;1 (satu) lembar Laporan Penelitian Kelengkapan dokumen penerbitan SPM LS BantuanBelanja Hibah;1 (satu) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : SPMLS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013, 2 (dua) lembar PetikanKeputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/414/KPTS/013/2013

eRencana penggunaan biaya sebagai bahan pengendalian.eCopy nomor rekening Bank Jatim atas nama Pokmas Mangunsari.eKwitansi asli 3(tiga), lembar kesatu bermeterai Rp.6000, yang telah ditanda tangani dandistempel.ePakta Integritas yang sudah ditanda tangani, distempel dan bermaterai 6000,eNaskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditanda tangani, distempel danbermaterai Rp.6000, oleh ketua/kepala lembaga.e Bahwa dengan Pengantar SPP LS, Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS, SuratPerintah Membayar (SPM

(Surat PermintaanMembayar) sekaligus surat pengantar SPM ke BPKAD (Badan pengelola Keuangan danAset Daerah) Pemprov Jatim;i Selanjutnya bendahara pengeluaran BPKAD (Badan pengelola Keuangandan Aset Daerah) Pemprov Jatim memproses hingga pencairan melaluiBank Jatime Bahwa saksi hanya membuat/mengeluarkan pengantar SPP (Surat PermintaanPembayaran) yang telah ditanda tangani kemudian dikelurkan SPP (suratpermintaan pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) denganditandatangani oleh Kuasa pejabat

LS bantuan belanja Hibah bulan Agustus2013 dan 1 (Satu) lembar SPM (Surat Perintah membayar) dengan nomor : SPMLS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013 adalah dokomen yangdikeluarkan oleh Biro Administrasi Pembangunan Prov.

Lumajang;c 1 (satu) lembar pengantar SPPLS Nomor : SPPLS/0003750/540/1200900/2013, tanggal22 Agustus 2013;d 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPPLS Nomor : SPPLS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013;e 1 (satu) lembar Laporan Penelitian Kelengkapan dokumen penerbitan SPM LS BantuanBelanja Hibah;f 1 (satu) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : SPMLS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013, 2 (dua) lembar PetikanKeputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/414/KPTS

NUH LUBIS).Surat Perintah Membayar Nomor : 903 / / SPM / 2010 tanggal 00Desember 2010 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan mobiltruck sampah 2 (dua) unit.Surat Perintah Membayar Nomor : 903 / / SPM / 2010 tanggal 00Desember 2010 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan mobilbus Pemda 1 (satu) unit.Putusan No.48/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn. Hal. 4 dari 10517.

MULTI STAR MANDIRI telah menerima seluruh pembayaran atas2 paket pengadaan tersebut dengan mekanisme Bendahara Pengeluaranmengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah ditanda tanganikepada saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan saksidiminta menanda tangani SPM tersebut selanjutnya setelah ditanda tanganidiajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dan yang terakhir adalah pengeluaran cek / giro.Bahwa Saksi menjelaskan bahwa rincian

Terhadap 2 paket pengadaan tersebut telah diterbitkan Surat PerintahMembayar dengan perincian :1) Surat Perintah Membayar Nomor:903/ /SPM/ 2010 tanggalDesember 2010 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaanmobil truck sampah 2 (dua) unit.2) Surat Perintah Membayar Nomor:903/ /SPM/ 2010 tanggalDesember 2010 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaanmobil bus Pemda 1 (satu) unit..

menerbitkan SPM karena menurut saksi dokumen SPP tersebutsudah lengkap..

Surat Perintah Membayar Nomor:903/ /SPM/2010tanggal Desember2010 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan mobil truck sampah 2(dua) unit.15. Surat Perintah Membayar Nomor:903/ /SPM/2010tanggal Desember2010 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan mobil bus Pemda 1(satu) unit.16. BUKTI PENERIMAAN NEGARA No. 02 7180894 tanggal 26 Januari 2011atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 43.127.272 atas namawajib pajak PT. MULTI STAR MANDIRI.17.

Ali Mahmud ; ------------------------------------Dikembalikan kepada terdakwa Ali Mahmud bin Saini ;------------------------------- 1 (satu) unit spm Yamaha Mio Soul Nopol H 5315 UJ beserta kuncinya;---- STNK Spm Yamaha Mio Soul Nopol H 5315 UJ an. Abdul Azis ; ------------- Sim C No. 700114340197 an.

Ali Mahmud ; Dikembalikan kepada terdakwa Ali Mahmud bin Saini ; 1 (satu) unit som Yamaha Mio Soul Nopol H 5315 UJ beserta kuncinya; STNK Spm Yamaha Mio Soul Nopol H 5315 UJ an. Abdul Azis ; SimC No. 700114340197 an. Abdul Aziz ; Dikembalikan kepada Muhammad Idham Malik bin Abdul Azis ; Pecahan kaca lampu seign / reteng depan sebelah kiri dari KBM truckDump Teronton Hino ; 22222 2n nnn nnn nnn nnn nnn ene neDirampas untuk dimusnahkan 54.

:H1893GE yang dikendarai terdakwa tersebutmenabrak bagian bagian belakang Spm Yamaha Mio No..Pol:H5315UJyang dikendarai oleh korban Abdul Azis sehingga korban terpental sejauhHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus.B/2015.

Putusan Nomor 18 PK/Pid.Sus/20194. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan SyaratSyarat (RKS)Pekerjaan Pengadaan AlatAlat Laboratorium Pengawetan;5. 1 (satu) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PekerjaanPengadaan AlatAlat Laboratorium Pengawetan;6. 1 (satu) bundel asli Garansi Bank Nomor: BM/GB/PEL/316/X1/2009tanggal 12 Nopember 2009 dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00024tanggal 16 Desember 2009 untuk Pembayaran Lunas Pengadaan AlatLaboratorium

Putusan Nomor 18 PK/Pid.Sus/2019Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alatalat LaboratoriumKemaritiman senilai Rp595.300.000,00 (lima ratus sembilan puluhlima juta tiga ratus ribu rupiah);15.1 (satu) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PekerjaanPengadaan Alatalat Laboratorium Kemaritiman;16.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00025tanggal 16 Desember 2009 untuk Pembayaran Lunas Pengadaan AlatLaboratorium Kemaritiman Rp595.300.000,00 (lima ratus sembilanpuluh lima juta tiga ratus

Buktiobukti pengeluaran yang sah dan lengkapsesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan;(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D;(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluarantersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkanSP2D;3.

adalah atas nama pegawai Pemerintah KotaBandung adalah diluar pengetahuan Terdakwa, demikian pula tidak adakewajiban dari Terdakwa selaku Kuasa BUD yang diamanatkan olehPeraturan Perundangundangan untuk menseleksi namanama yangtercantum dalam SPP/SPM apakah nama pegawai Pemerintah KotaBandung atau bukan;Bahwa tidak ada satu saksipun di persidangan yang menyebutkan bahwaTerdakwa tahu namanama yang tercantum dalam SPP/SPM/SP2D padatahun 2009 untuk mata anggaran Bansos adalah namanama pegawaiPemkot

Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya padaanggaran Bansos namun terhadap semua mata anggaran Hibah, BelanjaBarang dan Jasa, yang semuanya berjumlah ribuan SP2D dengan nilaiTriliunan, yang mana Terdakwa dituntut menandatangani SP2D dalamwaktu maksimal 2 hari, sedangkan SP2D yang masuk tiap harinya adapuluhan;e Bahwa Terdakwa tidak tahu nama siapa saja yang terdapat dalam SPP/SPM/SP2D dan siapa yang telah memasukkan namanama yangtercantum dalam SPP /SPM/SF2D tersebut, dan tidak ada satu

nama siapa yang terdapat dalam SPP/SPM dan siapa yang telahmemasukkan namanama yang tercantum dalam SPP dan SPM, yang dipahamidan dimengerti oleh Terdakwa hanya melaksanakan tugas selaku KBUD untukmenandatangani SP2D dengan catatan telah adanya dokumen SPP dan SPMyang telah ditandatangani oleh yang berwenang dan kuitansi tanda terima uangserta tidak melampai pagu anggaran .

No. 1688 K/Pid.Sus/2013954/Kep.005KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 dan telah memenuhi proseduryang berlaku;Demikian pula dalam menandatangani SP2D tersebut di atas, Terdakwa tidaktahu nama siapa saja yang terdapat dalam SPP/SPM/SP2D dan siapa yangtelah memasukkan namanama yang tercantum dalam SPP/SPM/SP2Dtersebut, yang difahami dan dimengerti oleh Terdakwa hanya semua perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kewajiban karenajabatan;Bahwa, apa yang dilakukan Terdakwa Drs. H.

PLTG (100 m x 200 m);4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin I 50% (lima puluh persen) Nomor : 621.9 / 188 / BAP / 2017 Tanggal 06 Nofember 2017;5. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin II 100% (seratus persen) Nomor : 621.9 / 489 / BAP / 2017 Tanggal 18 Desember 2017;6. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017 Tanggal 25 September 2017;7. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 028/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPM-LS

Nomor: 028/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 dan SP2D-LS Nomor : 028/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017;8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 088/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPM-LS nomor : 088/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D-LS Nomor: 088/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017;9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan secara elektronik Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200

ketentuanyang berlaku dan tidak melibatkan pihak manapun hal ini berdasarkandengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 184 ayat (2) :Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ataupengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadapkebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.Bahwa berdasarkan dokumen SPM

Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Kaimana yang menyetujuinya denganmenandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS), hal initelah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat(4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan Pembayaran bulanan/ terminuntuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasilpekerjaan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Kaimana menyetujui untuk dilakukanpembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dengan menandatangani SuratPerintah Membayar Langsung (SPM LS) termin Il 100 % (seratus persen)sebesar Rp. 9.140.000.000 (sembilan milyar seratus empat puluh jutarupiah), hal ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (8) UndangHal. 14 dari 76 hal.

dari Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERTKUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka KuasaBendahara Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana saksi TheodorusKirwa, SE menerbitkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 088/SP2DLS/DAU/PUPR/2017 tanggal 20 Desember 2017atas SPM Nomor : 088/SPMLS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember2017 agar mencairkan uang sebesar Rp. 9.140.000.000, (sembilan milyarseratus empat puluh juta rupiah).Bahwa atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 danSP2DLS Nomor : 028/SP2D LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November2017;8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPPLS nomor :088/SPP LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPMLSnomor : 088/SPM LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 danHal. 37 dari 76 hal.

Menyatakan barang bukti berupa:11 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 17November 2014 Nomor : 00002RSUD Andi Makkasau;1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17November 2014 nomor 00002RSUD ANDI MAKKASAU;1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang muka 20% atasPengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalinpada RSUD Andi Makkasau Parepare tahun anggaran 2014berdasarkan SPK Nomor 085/02/AKKKB/PPKRSUD 01November 2014 sebanyak Rp3.974.972.600,00 (tiga

Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat PenandaTangan SPM Musdalifah, SE.;1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor00008 RSUD Andi Makkasau tanggal 23 Desember 2014 yangditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Uwais Algarny, SE.,M.Si., dan diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM Musdalifah,SE.;1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) uraianpembayaran PPN atas pembayaran 100% kegiatan pengadaanAlkes tahun 2014 yang ditandatangani oleh Muh.

No. 1448 K/PID.SUS/2017172.173.174.175.176.177.ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas namaUwais Algarny, SE., M.Si., dan Penerbit SPM atas namaMusdalifah, SE.;2 (dua) lembar Permohonan Pembayaran Pelunasan PT.Pahlawan Roata kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUDAndi Makkasau Kota Parepare tanggal 22 Desember 2014Nomor : 023/PTPR/PPP/XII/2014 yang ditandatangani olehChandra Pratama, S.Sos.;1 (satu) lembar Berita Acara serah terima hasil pekerjaanbeserta lampiran nomor 86A/BASTHP/RSUD/XII/

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 17November 2014 Nomor : O0002RSUD Andi Makkasau;2. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17November 2014 nomor 00002RSUD ANDI MAKKASAU;3. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang muka 20% atasPengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalinpada RSUD Andi Makkasau Parepare tahun anggaran 2014Hal. 31 dari 67 hal. Put.

Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat PenandaTangan SPM Musdalifah, SE.;1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor00008 RSUD Andi Makkasau tanggal 23 Desember 2014 yangditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Uwais Algarny, SE.,M.Si., dan diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM Musdalifah,SE.*1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) uraianpembayaran PPN atas pembayaran 100% kegiatan pengadaanAlkes tahun 2014 yang ditandatangani oleh Muh.

Provinsi, BulaAmbon, Kecamatan dalam Kab.SBTAsli 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyerahan belanja barang dinasKominfo senilai Rp.74.750.000 yang masih berhutang pada tokoCaprian Elektro dengan pemiliknya bernama Aneh Indah denganalamat Kota Bula.Asli 1 (lembar) kwitansi senilai Rp.111.500.000 uang kegiatanmonitoring yang ditanda tangani Kadis Kominfo Kab.SBT.Asli 1 (lembar) kwitansi senilai Rp.10.000.000,00 potong hutangKadis Kominfo untuk keperluan pribabi.Asli 1 (satu) bundel bukti pencairan SPP,SPM

dari penggunaanbuktidimaksud.Halaman 17 dari 131 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PN.Amb.Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 dan perubahanPeraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah pasal 211 ayat (2) tentang pengelolaankeuangan daerah yang menyebutkan ; Dalam hal dokumen SPPsebagaimana dimaksud dalam pasal 210 (2) dinyatakan tidak lengkapdan/tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolakmenerbitkan Surat Perintah membayar (SPM

ke BPKAD untuk diverifikasi jika memenuhi syarat laluditerbitkan SP2D selanjutnya Bendahara Dinas tersebut mengambil SP2Dyang telah terbit untuk melakukan pencairan terhadap dana yang diminta;Bahwa SPM LS tercantum jumlah dan penggunaan dana yang dimintakantersebut Sedangkan SPM GU tidak ;Bahwa seingat saksi pada tahun 2017 Dinas Kominfo mengajukan SPMsebanyak 12 (duabelas) SPM;Bahwa tugas utama saksi memverifikasi SPM yang diajukan berdasarkanDPA;Bahwa seingat saksi pada tahun 2017 saksi pernah

untuk mengontrol penggunaan dana dari SKPD kamimenggunakan kartu kendali;Bahwa tahun 2017 Dinas Kominfo Kab.SBT mengajukan SPM namuntidak melebihi plafon dana yang tersedia dalam DPA;Halaman 74 dari 131 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PN.Amb.Bahwa setiap pemeriksaan hasilnya selalu dikirim ke SKPD yangdiperiksan dan tertera temuantemuan saat pemeriksaan;Bahwa pada bulan Desember 2017 bendahara Dinas Kominfo pernah adamengajukan SPP dan SPM untuk mencairkan dana senilai Rp123.100.000,00 (Seratus

karena tidak sesuai;Bahwa kalau tidak ada paraf dari saksi maka SPM akan dikembalikan;Bahwa sebelum paraf SPM saksi selalu meneliti berkas terlebin dahuludan dalam SPM tertera rincian kegiatan dan jumlah biaya dari kegiatantersebut;Bahwa Bendahara tidak pernah melapor kepada saksi tentangpenggunaan uang setelah uang dicairkan;Bahwa yang saksi tahu semua pegawai diberikan masingmasing Rp1.000.000, dan uang tersebut diambil terdakwa dari dana perjalanan dinasluar daerah;Bahwa saat Hasan Rumalean menjabata

Slamet EkoPurwadi selaku kepala dinas pengairan Aceh;Bahwa sebelum diterbitkan SPM syarat yang harusdipenuhi yaitu Berita acara tanggung jawab belanja, beritaacara kelengkapan dokumen bahwa dokumen yangdiajukan tersebut lengkap dan benar, surat pengantarpengajuan SPM;Bahwa saksi pernah melaporkan hal pekerjaan tersebutkepada Pengguna Anggaran dalam bentuk laporan bulananyang disiapkan oleh PPTK.

Indra Jaya selaku kuasa Cicuba Konsultanmasingmasing dengan nilai kontrak Rp. 45.000.000, dansudah dilakukan pembayaran 100%;Bahwa dokumendokumen untuk pembayarantersebutdiajukan oleh PPTK berupa hasil pemeriksaan dilapangan,prestasi pekerjaan, serah terimapekerjaan kemudian pihakbendahara mengeluarkan Berita Acara Pembayaran;Bahwa SPM dikeluarkan setelah dilakukan pengajuanpembayaran, dan kemajuan yang saksi buat 100% tetapiapakah uang tersebut sudah masuk ke rekening perusahaanCV.

Ihsan Karsa pencairan ada 3 kali,pertama penarikan uang muka tanggal 28 Juli 2010 Rp.240.075.600,, Termin Pertama tanggal 4 Oktober 2010 Rp.780.245.700,, termin Kedua 100% Rp. 180.056.700,tanggal Desember 2010;e Bahwa selain memeriksa sesuai dengan dana yang adadengan kontrak kami mengajukan kebagian SPM sertameneliti dan memberikan nomor SPP yang dibuat olehPPTK dan Bendara pembantu di Nagan Raya.

Dan yangdiajukan ke bagian SPM adalah semua berkasberkas yangberkaitan dengan pembayaran untuk diverifikasi;e Bahwa tanda bahwa semua dokumen sudah saksi periksakarena saksi yang tabnda tangan SPP;e Bahwa untuk paket pekerjaan saksi menandatanganinya 3kali;Halaman 59 dari 150 halaman Putusan No. 11/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA60Bahwa yang tanda tangan SPM adalah PA yaitu SlametEko;Bahwa yang melaksanakan kegiatan Free Intake Cot Gudadalah PT.

Teunom sepakat Jaya Abadiselaku Direktur Terdakwa I dan adanya surat perintah membayar (SPM) yangdikeluarkan oleh pihak Dinas Pengairan Prov. Aceh, telah meminta dan menerimarealisasi pembayaran terhadap 100 % anggaran sebagaimana yang tertuang dalam114surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 610/132/SK/2010, tanggal 13 Februari 2010yakni sebesar Rp. 3.220.018.000, (tiga milyar dua ratus dua puluh juta delapan belasribu rupiah), yang seluruhnya telah masuk dalam rekening An. PT.

517) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 1 Oktober 2019 nomor : 00001 sebesar Rp 15.450.000,- (Lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
518) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 1 Oktober 2019 nomor : 00002 sebesar Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah).

519) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 7 Oktober 2019 nomor : 00003 sebesar Rp 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
520) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 7 Oktober 2019 nomor : 00004 sebesar Rp 5.680.000,- (Lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

521) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 16 Oktober 2019 nomor : 00005 sebesar Rp 311.340.000,- (Tiga ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
522) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd.

525) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 10 Desember 2019 nomor : 00019 sebesar Rp 14.950.000,- (Empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
526) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 10 Desember 2019 nomor : 00020 sebesar Rp 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

527) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 10 Desember 2019 nomor : 00021 sebesar Rp 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah).
528) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 17 Desember 2019 nomor : 00022 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

KerjaMuda Mandiri (TKM) tersebut adalah perintah saksi ELPI ERIANTONI selakuPPK dan saksi ABDUL AZIZ selaku Bendahara Pengeluaran;Bahwa Saksi menanda tangani SPM pada bulan Desember 2019;Bahwa Saksi sebelum menanda tangani SPM, tidak ada melakukan Verifikasiterhadap SPM karena dokumen kelengkapan lainnya sudah ada pada pihakKPPN Kota Bengkulu;Bahwa Saksi mengetahui, mengenai SK Pejabat Penandatangan SuratPerintahn Membayar terkait Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan

karena dokumenkelengkapan lainnya sudah ada pada pihak KPPN Kota Bengkulu yang manamenurut terdakwa, saksi yang melakukan Verifikasi terhadap SPM dan saksimengetahui kegunaan SPM tersebut;5.

Tanggal 17Desember 2019 nomor : 00022 sebesar Rp 2.000.000, (Dua juta rupiah).1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani olehPejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd.

Tambahan Uang Persiapan (TUP) 2 sebesar Rp 654.000.000, (enamratus lima puluh empat juta rupiah)Bahwa alur proses pencairan anggarannya yakni Terdakwa membuat SPMmelalui aplikasi SAS di KPPN setelah SPM jadi, SPM ditandatangani olehPejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yaitu Sdr. ArlanYuhilman, S.Pd di Kantor KPPN.

Tanggal 10Desember 2019 nomor : 00021 sebesar Rp 4.400.000, (Empat juta empatratus ribu rupiah).528)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani olehPejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd. Tanggal 17Desember 2019 nomor : 00022 sebesar Rp 2.000.000, (Dua juta rupiah).529)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar yang ditandatangani olehPejabat Penandatangan SPM Arlan Yuhilman, S. Pd.

.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). 3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT.

BTR/Per.Prog/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.11. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No : 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/ 2012 tanggal 9 Nopember 2012 Rincian 95% sebesar Rp.598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).12. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM)SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT.

. 1 (satu) bendel Asli Addendum Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012.33. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Konsultan Supervisi Peningkatan jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602/255.1/JJ- DBMSDA/X/2012 sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).34. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM

CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT.48. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres Pekerjaan tanggal 28 Desember 2012.49. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Asli Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Konsultan Perencanaan DED Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No : 602/021/DBMSDA/V/2012 sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).50. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas

SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesar Rp.87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).51. 1 (satu) lembar Asli rincian Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012.52. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani).53. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran

(delapan puluh tujuh juta enam ratustujuh puluh ribu rupiah) ;1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air KotaDepok, Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANTsebesar Rp. 87.670.000.

(delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuhpuluh ribu rupiah) ;1 (satu) lembar Asli rincian Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 ;.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp.87.670.000.

(delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh riburupiah).1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok,Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesar Rp.87.670.000.

(delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).1 (satu) lembar Asli rincian Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp.87.670.000.

(delapan puluh tujuh jutaenam ratus tujuh puluh ribu rupiah).50.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM)Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak KetigaPT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesarRp.87.670.000.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah SPM sky driv DK.2709 DT.

Dikembalikan kepada Pemiliknya, yaitu Yayuk Sri.

- 2(dua)kwitansi pembelian kabel, dan sebuah plasdish.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah SPM sky driv DK.2709 DT.Dikembalikan kepada Pemiliknya, yaitu Yayuk Sri. 2(dua)kwitansi pembelian kabel, dan sebuah plasdish.Dikembalikan kepada Anton Hermasyah5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah)Demikianlah diputus pada hari : Jumat, tanggal : 15 Maret 2019, oleh kami : AngelikyHandajaniDay, S.H,M.H.