Ditemukan 1021657 data
72 — 29
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ---Nomor : 35/G/2016/PTUN.KPG. tanggal 27 April 2017 yang ------- dimohonkan banding ;---------------------------------------------------------------- 3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya ------ perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding-- ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
PUTUSANNOMOR: 109/B/2017/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilantingkat banding menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antaraPT. JEHOVAH RAFA, yang diwakili oleh dr. Fransiscus Nanga Rokaberdasarkan AD/ART Nomor : 51 tanggal 23 Agustus 2011,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT.
dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut ; nn nen nne nee nnn nnn nnn nnn2.
NegaraSurabaya dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Rabu , tanggal 23Agustus 2017 telah dicapai kesepakatan bulat menyatakan bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupangdalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu untukmenghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukumPengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diambil alih menjadipertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ; Menimbang, bahwa setelah Majelis
Hakim tingkat pertama diambil alin oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbanganhukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, karenanyaputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dinyatakanCCITIRUETEIRGA fenestrae re a A RS IMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding sesuaiketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara Pembanding
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 35/G/2016/PTUN.KPG. tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan banding ; 27+ 2222 nnn ene one nn eee3.
62 — 20
M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding;- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 7/G/2022/PTUN.KPG. tanggal 3 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar RP.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
70 — 48
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 77G/2023/PTUN.SBY. tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
167 — 0
Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 34/G/2021/PTUN.KPG, tanggal 28 Maret 2022 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
171 — 11
Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor; 21/G/2022/PTUN.MTR. tanggal 13 September 2022 yang dimohonkan Banding;---------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu Rupiah);-----------------
49 — 53
Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 1/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 21 Mei 2024, yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
22 — 35
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 31/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
33 — 18
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 50/G/2023/PTUN.KPG tanggal 05 Maret 2024 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkansejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
96 — 52
M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding dan Penggugat II Intervensi 1,2,3 dan 4 ;----------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 68/G.TUN/2011/PTUN.Mks. tanggal 30 Agustus 2012 yang dimohonkan banding ;---------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRII.
DALAM POKOK PERKARA :- Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat/ Pembanding;------------------------------------------------------------------------ Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi 1,2,3 dan 4 /Pembanding ;---------------------------------------------------------------------- Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1, atas nama PT. SINAR INDONESIA MERDEKA (PT.
Sindoka) terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Mangkutana, Desa Terowu, diterbitkan tanggal 17 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor : 7/1986 tanggal 22 Juli 1986 seluas 35.098.245 m2 ;------------------------------------------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1, atas nama PT. SINAR INDONESIA MERDEKA (PT.
Sindoka) terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Mangkutana, Desa Terowu, diterbitkan tanggal 17 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor : 7/1986 tanggal 22 Juli 1986 seluas 35.098.245 m2 ;------------------------------------------------------------------ - Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Guna Usaha , atas nama PT. SINAR INDONESIA MERDEKA (PT.
Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 68/G.TUN/2011/PTUN.Mks, tanggal 30 Agustus 2012 ;3.
BeberapaKetentuan dalam UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara yang menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, makatenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejaksaat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara danmengetahui adanya keputusan tersebut oleh karenanya
Pejabat Tata Usaha Negara selakupihak yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini bahwaPerlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum perdata untuk mengajukangugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut.
dari pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikandi atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarberpendapat dan berkesimpulan sependapat dengan pertimbanganpertimbanganhukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan gugatan ParaPenggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (Nietontvankelijkeverklaard), oleh karena pada saat gugatan Para Penggugat/Pembanding diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24November 2011 setelah gugatan Para
Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang ditunjuk sebagai KetuaMajelis, didampingi oleh UNDANG SAEPUDIN, SH.
KOPERASI SEPAKAT
Tergugat:
BUPATI TEBO
Intervensi:
Koperasi Leban Rindang Sakti
201 — 64
Menyatakan batal:
- Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 295 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Koperasi Leban Rindang Sakti di Kecamatan Tebo Ilir;
- Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 415 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Leban Rindang Sakti Kelurahan Sungai Bengkal KecamatanTebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 412 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) kepada Koperasi Leban Rindang Sakti;
3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
- Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 295 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Koperasi Leban Rindang Sakti di Kecamatan Tebo Ilir;
- Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 415 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Leban Rindang Sakti Kelurahan SungaiBengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 412 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) kepada Koperasi Leban Rindang Sakti;
4.
Siti Fatimah, S.H., M.H.
Terdakwa:
Zaibun, SH, MH Bin Dungcik
76 — 0
suatu akta autentik;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan hak kebun usaha
,MH
- 1(satu) lembar kwitansi menggunakan materai Rp. 6000 tanggal 23 Juni 2019
- 1 (satu) lembar surat pernyataan hak usaha a.n Hermanto tanggal 23 Juni 2019
- 1 (satu) keterangan a.n Lubis Faisal TANGGAL 02 Mei 2023
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 010/III/12/KRB/2022, tanggal 14 Desember 2022
- 1 (satu) bundle Akta Notaris IDA KUMALA DEWI, SH.,M.Kn Nomor : 09 tanggal 15 Desember 2022 tentang Akta Pernyataan Pengakuan Hak Kebun Usaha.
- 1 (satu) lembar surat pencabutan surat pernyataan pengakuan hak kebun usaha a.n ZAIBUN, SH.,MH tanggal 02 Mei 2023.
- 1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak guna bangunan Nomor : 04.14.10.19.000.14 dengan nomor sertifikat sebelumnya 00014 luas 3.223 M2 badan pertanahan Nasional / kementerian Agraria dan tata ruang kabupaten Banyuasin.
Dirampas untuk dimusnahkan;
337 — 130
(satu) lembar Tanda daftar perusahaan perseroan (PO) dengan nomor TDP 5.110/TDP/P/20/12-b.57/VI-2018/ DPMPTSP dengan nama usaha UD Simbar penanggung jawab atas nama KASBIN tertanggal 04 JUuni 2018;1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengan nomor : 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018;1(satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) dengan
SIMBAR penanggung jawab atas nama KASBIN, tertanggal 04 Juni 2018, 1 (satu)lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO dengan nomor: 110 / SIUPMIKRO/P/7 / 12 b57 /VI 2018 / DPMPTSP dengan nama usaha UD.
SIMBAR penanggung jawab atas nama KASBIN, tertanggal 04 Juni 2018, 1 (satu)lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO dengan nomor: 110 / SIUPMIKRO/P/7 / 12 b57 /VI 2018 /DPMPTSP dengan nama usaha UD.
SIMBAR penanggung jawab atas nama KASBIN, tertanggal 04 Juni 2018, 1 (satu)lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO dengan nomor: 110 / SIUPMIKRO/P/7 / 12 b.57 / Vl 2018 /DPMPTSP dengan nama usaha UD.
SIMBAR penanggung jawab atas nama KASBIN, tertanggal 04 Juni 2018, 1 (satu)lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO dengan nomor: 110 / SIUPMIKRO / P/ 7/12 b.57 / VI 2018 / DPMPTSP dengan nama usaha UD.
SIMBAR penanggung jawab atas nama KASBIN, tertanggal 04 Juni 2018, 1 (satu)lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO dengan nomor: 110 / SIUPMIKRO / P/7 / 12 b.57 / VI 2018 / DPMPTSP dengan nama usaha UD.
81 — 0
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
HERYANTO HAMONANGAN,S.H
Terdakwa:
PUPU PURWADI
19 — 7
- Menyatakan terdakwa PUPU PURWADI telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perda 13/2011 tentang izin usaha perdagangan.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah). Subsidair 14 Hari Kurungan
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).
30 — 21
M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 85/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 17 Desember 2013 yang dimohonkan banding;- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
PUTUSAN Nomor : 47/B/2014/PT.TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalamperkara antara :PT.
Asrama No. 143 Medan;Baik sendirisendiri maupun bersamasamaberdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2013,selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:47/B/2014/PT.TUNMDN tanggal 03 Maret 2014 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;2.
Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 85/G/2013/PTUNMDN tanggal 17 Desember 2013;4.
Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara Nomor :10607/DTKTR/SU/2013, tertanggal 2 Agustus 2013 bukan merupakanKeputusan Tata Usaha Negara;DALAM POKOK PERKARA :1.
Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari SELASA, tanggal15 APRIL 2014 oleh kami : Nurman Sutrisno, SH., M.
127 — 39
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 31/G/2019/PTUN.SBY tanggal 13 Agustus 2019 yang dimohonkan banding ;-------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);---------------------------------------------------------------------------
SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danbewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :FARINA YULIA SAVITRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat tinggal JI.
Tanda Terima Memori Banding Nomor :31/G/2019/PTUN.SBY. yang pada bagian akhir dari Memori Bandingmemohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut; Membatalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayadaftar No. 31 /G/ 2019 / PTUN.Sby tanggal. 13 Agustus 2019;Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 239/B/2019/PTTUN.SBY.dan dengan mengadili sendiri:1.
Membebankan biaya perkara kepada Tergugat / Terbanding danTergugat Il Intervensi/ Terbanding II Intervensi;AtauAgar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkanKeputusan yang seadil adilnya."
Negarasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, tentangperubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangperadilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangundangan lainyang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini 5MENGADILI:1.
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 31/G/2019/PTUN.SBY tanggal 13 Agustus 2019 yangdimohonkan banding 5"""3.
33 — 16
M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; ------------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 45/G/2016/PTUN.SBY tanggal 26 Oktober 2016 dengan tambahan pertimbangan hukum ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000
TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, danmemutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : 1.Dra. SUTARIJAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggaldi Merpati 60 RT.003 RW. 004, Kel. Banjarmendalan,Kec. Lamongan, Kab. Lamongan;2.
SSKP/03/KKP/III/2016 tanggal 31Maret 201 6;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDINGPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;Telah membaca; 2o 2o= nnn nnn nnn 2 nn nnn nnn nnn nn nnn1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 13 / PEN / 2017 / PT.TUN.SBY. tanggal, 17 Januari 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ditingkat banding ; 2.
Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor45/G/2016/PTUN.SBY tanggal 26 Oktober 2016 ; 4.
Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 45/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2016 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,Berita Acara Persidangan, buktibukti serta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dalam musyawarah pada hari Selasa Tanggal 14 Pebruari 2017 telah dicapaisecara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan
membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilan yang dalam peradilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal, 14Pebruari 2017 oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraHal. 5 Putusan No.13/B/2016/PTTUN.SBYSurabaya H.M.
28 — 17
M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; ----------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163 / G / 2014 / PTUN..
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadilisengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding, bersidang di Gedung PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, Tempat Kedudukan JalanPayudan Barat Nomor 2 Sumenep.
Yangselanjutnya disebut sebagai ; PARA PENGGUGAT / TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelah membaca ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Juni 2015Nomor : 101/PEN/2015/PT.TUN.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa ini pada tingkat Banding ; 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/G/2014/PTUN.SBY tanggal29 Januari 2015 ; ae 3.
Berkas perkara dan suratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa inisebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :163/G/2014/PTUN. SBY tanggal 29 Januari 2015 dengan amar putusan sebagai berikut ; MENGADILI:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; aan 2.
Nomor: 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundangundangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; = repair ea ee nnn neeHal.6 dari 8 hal.
No. 104/B/2015/PT.TUN.SBYMENGADILI Menerimapermohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/ G/ 2014 /PTUN..
30 — 18
MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; ------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92/G/2018/PTUN.SMG tanggal 1 Nopember 2018 yang dimohonkan banding ;-----------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI- Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat tidak diterima; ------------- - Menghukum Terbanding /Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan
SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :Nama Jabatan : Kepala Desa Tlogosih;Tempat Kedudukan : Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung,Kabupaten Demak, Jawa Tengah.;Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2018, memberikan kuasaERIS Fn nem tree tennant1.
Misbakhul Munir, S.H. 5 20222 22222 one one oekeduanya Advokat pada pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang,Alamat : Jalan Jomblangsari IV Nomor 17, Semarang dalam hal ini bertindakbaik sendirisendiri maupun bersamasama untuk dan atas nama ParaPen ggu Qat 222922 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne nn nee nee eeSelanjutnya disebut sebagai ; TERBANDING/ PARA PENGGUGATHal 2 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBYPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :1.
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :73/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Maret 2019 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor73/B/2019/PT.TUN.SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 73/B/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Maret 2019 52. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 92/G/2018/PTUN.SMG. seluruh isi danJAMPIAN NYA j
75 — 27
Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 08/ G/2014/ PTUN.SMG. tanggal 5 Juni 2014 yang dimohonkan banding; -------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;------------------------
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding,yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya di JI. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusansebagai berikut dalam sengketa antara : 20n none enon nenWALIKOTA PEKALONGAN ; Tempatkedudukan = JI. Mataram No. 1 KotaPSKGIOMGEN 5 ~mn=nnnm 2mm nnn nomen nmeneennannnns1.
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 166/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 10 September2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danHaL.3 dari 17 Hal. Perkara 166/B/2014/PT.TUN.SBY.memutus sengketa ini di tingkat banding;2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 08 / G / 2014 / PTUN.SMG. tanggal 05 Juni 2014;3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini;4.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.500,(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padatanggal 5 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat /Terbandingdan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;Menimbang, bahwa pihak Tergugat /Pembanding mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang sesuai Akta Permohonan
diberi kesempatanuntuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan SuratPemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 21 Juli 2014; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor: 08/G/2014/PTUN.SMG. diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2014 , sedangkan Tergugat /Pembanding pada tanggal 18 Juni 2014 telah mengajukan permohonanbanding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangsebagaimana
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangundanganlainnya yang bertalian.2022001. Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 08/ G/2014/ PTUN.SMG. tanggal 5 Juni 2014 yang dimohonkan3.