Tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) ;Bahwa Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formaluntuk sahnya surat gugat, karena ada objek hukum lain yang seharusnyaturut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dimana Tergugat telahmenyatakan kepada Penggugat bahwa proses usulan pengangkatan dariTenaga Kesehatan Sukarela (TKS) harus terlebin dahulu dimasukkansebagai Pegawai Honor Daerah (APBD), kemudian dari Pegawai Honorbaru diproses pengusulan untuk diangkat

Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkaspengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yangberkompetensi Bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat hanya dapatmelakukan pembebasan/ganti rugi atas tanah yang terkena rencanalokasi perkantoran, berdasarkan rekomendasi/usulan dari Panitia yangdibentuk Pemerintah Kota Banjarbaru atas tanah yang telah diverifikasi; Bahwa setiap pemegang hak yang mendapat ganti rugi memberikanpernyataan sebagaimana dalam akta pelepasan hak yakni Pasal 6berbunyi

Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapatyang Penggugat sampaikan, bahkan Penggugat telah berusaha untukmengajak Tergugat berunding dengan baik, akan tetapi tidak berhasilsebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri,Tergugat hanya mau mendengarkan apa yang disampaikan olehkeluarganya saja;6.4. Tergugat sangat pencemburu dan selalu menuduh Penggugatberselingkuh tanpa dasar dan alasan yang jelas sehingga seringmemicu terjadinya pertengkaran.

Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapatyang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebab ia sangat egois,keras kepala dan selalu merasa benar sendiri atas segala sesuatunya,Tergugat tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan semuapermasalahan dalam rumah tangga ini dengan baik;.

AAHMAD uintuktransport pengedaran uang palsu lagi sehingga saksi ALI ROSIDI dan saksiKOSIM menyetujui atas usulan H.

;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kepindahan Termohon keGronggang, namun menurut cerita tetangga saksi bahwa Termohon pindahtugas atas usulan Termohon sendiri yang suratnya diperlihatkan olehTermohon kepada tetangga saksi tersebut;e Bahwa Termohon pindah tugas ke Gronggang sejak 3 (tiga) tahun yange Bahwa jarak antara Desa SangSang dengan Desa Gronggang sekitar 8 km;e Bahwa sejak Termohon pindah tugas, antara Pemohon dan Termohon sudahtidak pernah lagi saling mengunjungi hingga saat ini;e Bahwa

BHAKTI,SH.Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten NiasSelatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul ususlankegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias SelatanTA. 2013, yang ditandatanganioleh Kadis Pertanian dan PerternakanKab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.Surat an.

BHAKTI, SH.Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten NiasSelatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul ususlankegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias Selatan TA.2013, yang ditandatanganioleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab.Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.Surat an.

Nias Selatan mengajukanSurat kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 291.a / XII / 2012,perinal Usulan Pembangunan BBI di Kab.Nias Selatan dan ProposalPembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias SelatanTA.2013, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai BenihInduk (BBI) di Kab.Nias Selatan TA.2013.e Plt.Sekretaris Daerah an.

Nias Selatan mengajukanSurat kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 291.a / XII / 2012,perinal Usulan Pembangunan BBI di Kab.Nias Selatan dan ProposalPembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias SelatanTA.2013, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai BenihInduk (BBl) di Kab.Nias Selatan TA.2013.e Plt.Sekretaris Daerah an.

/DCKTK-SMD /VII/2012, tanggal 09 Agustus 2012;h. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 600/020/DCKTK-1/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Lelang Merangkap Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda Tahun Anggaran 2012;132. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 635/SEKRT.244-3/DBMP/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 Perihal Usulan

perubahanpekerjaan oleh pihak pelaksana pekerjaan (Konsultan Perencana, Konsultan159 Putusan No. 49/Pid.SusTPkK/2017/PN Smr.Pengawas dan Kontraktor Pelaksana) yang mengacu pada usulan perubahanKontrak atau usulan pekerjaan tambah kurang;v Memberikan advis teknis kepada KPA terkait masalah perubahan teknis danadministrasi kontrak; Melakukan pemeriksaan komponen perubahan kontrak disesuaikan denganketentuan peraturan perundangan yang berlaku;v Memberikan rekomendasi kepada KPA atas usulan perubahan

lapangan) untuk perubahan pekerjaan tersebut.Atas surat tersebut Konsultan Pengawas mengundang PPTK, PengawasLapangan dan Kontraktor pada tanggal 27 Juni 2013 untuk rapat pembahasan danpeninjauan lapangan mengenai usulan' pekerjaan tambah kurang danperpanjangan masa kontrak pada pekerjaan pembanguna SPAM Sungai KapihTahap .

Kemudian KPAmengirim surat Nomor: 04/DCKTKSMD/SPAMSK/VIV2013 tanggal 4 Juli 2013entang Evaluasi Usulan Draft Justek yang ditujukan kepada Panitia PenelitiKontrak untuk mengadakan evaluasi dan pennelitian draft justek yang telahdiajukan.

Kamidiminta oleh PPTK dan Konsultan Pengawas untuk membuat usulan tagihan danprogress 100% terhadap kontrak, dengan alasan Addendum Kontrak akanmembutuhkan wakiu lama;Bahwa Secara fisik, pekerjaan sudah kami kerjakan semua, namun secara kontrakada pekerjaan yang tidak bisa kami kerjakan.

Jika saksi membuat usulan 100% dan tidak sesuai dengan fisik di lapangan,maka seharusnya PPTK dan Konsultan Pengawas tidak menyetujui/mencoretusulan saksi.

GeloraSri Kendari sebagai pemenang' pelelangan sesuai surat Nomor:470/81.A/XV2009 tanggal 11 Nopember 2009 perihal Penetapan PemenangPelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi,berdasarkan usulan penetapan pemenang pelelangan dari Panitia PengadaanBarang dan Jasa melalui surat Nomor: 16/PAN/APBD/ KOLUT/P.1/XI/2009tanggal 10 Nopember 2009, dan telah dilakukan pengumuman pemenangpelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2009

GeloraSri Kendari sebagai pemenang' pelelangan sesuai surat Nomor:470/81.A/XV2009 tanggal 11 Nopember 2009 perihal Penetapan PemenangPelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi,berdasarkan usulan penetapan pemenang pelelangan dari Panitia PengadaanBarang dan Jasa melalui surat Nomor: 16/PAN/APBD/KOLUT/P.1/XV/2009tanggal 10 Nopember 2009, dan telah dilakukan pengumuman pemenangpelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2009

Melaksanakan verifikasi kelengkapan usulan pencairan belanja hibahdan belanja bantuan sosial ;c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja hibahdan belanja bantuan sosial ;d.

Belanja Hibahn Daerah(NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan KelompokPembudidaya Ikan Raksabumi 4 Nomor : 523/27/Hibah APBD/2015 danNomor : 500/02KTRB IV/II/2015 tentang Pemberian Belanja Hibah dariPemerintah Kabupaten Ciamis Kepada Kelompok Raksabumi 4 untukKegiatan Budidaya Ikan Nila tahun anggaran 2015 tanggal 5 Februari2015 ;Bahwa selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamismengajukan surat Nomor : 523/178/ Disnakkan/ 2015 tanggal 27 Februari2015 tentang rekomendasi usulan

Madiun.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Penjelasan10.1.2 Mekanisme Pengelolaan dalam Petunjuk Tehnis Operasional (PTO)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd): Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal dan perguliran yang telahdiajukan kepada UPK. Melakukan Verifikasi berdasarkan hasil dan evaluasi singkat yang telahdilakukan UPK.

Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal dan perguliran yang telahdiajukan kepada UPK. Melakukan Verifikasi berdasarkan hasil dan evaluasi singkat yang telahdilakukan UPK. Hasil dari tim veridikasi akan menghasilkan rekomendasi tentang layak atautidaknya sebuah kelompok SPP menerima perguliran kembali.

informasi adapengumuman mutasi namun nama saksi tidak termasukdidalamnya;Bahwa saksi lalu mencoba menghubungi saudara Soedjarwo untukmendapatkan informasi lalu saksi disuruh menghubungiterdakwa;Bahwa kemudian oleh terdakwa, saksi disuruh untuk menunggu harirabu pada minggu berikutnya dan terdakwa mengatakan dia akanbertanggung jawab untuk menyelesaikan urusan mutasi milikBahwa dikarenakan ingin tahun, saksi lalu mencoba mendatangiKantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang dan saksimenanyakan usulan

mutasi saksi dan dijawab tidak ada usulan mutasidengan nama saksi;Bahwa saksi lalu mencoba mencari informasi mengenai terdakwayang bernama Sukirno dan saksi pun mendapatkan informasi bahwaternyata terdakwa adalah orang yang sering meminta dana BOS danseorang yang sering membohongi orangBahwa lalu saksi pun memberitahukan tante saksi yaitu saksi korbanSudaryati untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwakepada PolresRemban;18e Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiilsebesar

Usulan dari calon penerima kepada Bupati;b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;c. NHPD;Hal. 6 dari 32 hal. Putusan No.1845 K/Pid.Sus/2017.d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwahibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NHPD dan;e.

Usulan dari calon penerima kepada Bupati;b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;c. NHPD;d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibahyang diterima akan digunakan sesuai dengan NHPD dan;e.

Djafar SaniLewenussa digantikan oleh Saleh Tuahuns, S.Sos (TERGUGAT Il);Bahwa surat yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut atas usulan lisan/tulisan dari TERGUGAT II menyalahi aturan dan mekanisme yang berlakupada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.MSHtertanggal 19 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Para TERGUGAT dan DPPPKB di dalam upaya untuk PAW Penggugat adalah cacat hukum sehinggaharus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum.4.

Fotocopy Surat Dewan Pengurus Cabang Partai KebangkitanBangsa Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 0013/DPCPKB/A.02/MT/11/2010, Lampiran : 1 (Jepit), Perihal: Laporan Hasil PlenoPengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dan Usulan CalonPengisian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Maluku Tengah ke PKBWilayah Maluku ditujukan kepada Bapak Ketua Dewan Tanfizd DPWPKB Maluku di Ambon, tertanggal 1 Pebruari 2010, yang diberi tandaT.21;8.

tanggal 30 Agustus2007 tentang pedoman umum penggunaan alokasi dana Desa/Negeri diKabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007 pada lampirannya Bagian IVPelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, huruf A Pelaksanaankegiatan, angka 2 disebutkan penggunaan dana agar dilaksanakan tertib dansesual dengan DURK yang dibuat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuaiketentuan yang ada.Bahwa dalam laporan penggunaan dana tersangka membuat seolaholahAlokasi dana Desa Tehua telah dipergunakan sesuai Daftar Usulan

tanggal 30 Agustus2007 tentang pedoman umum penggunaan alokasi dana Desa/Negeri diKabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2007 pada lampiranya Bagian IVPelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, huruf A Pelaksanaankegiatan, angka 2 disebutkan penggunaan dana agar dilaksanakan tertib dansesual dengan DURK yang dibuat serta dapat dipertanggung jawabkan sesuaiketentuan yang ada.Bahwa dalam laporan penggunaan dana tersangka membuat seolaholahAlokasi dana Desa Tehua telah dipergunakan sesuai Daftar Usulan

Suparno "SiapBang", selanjutnya langsung memasukkan usulan Pengadaan Mobil PemadamKebakaran tersebut kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) TahunAnggaran 2004 sebanyak 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran DenganNilai Rp1.198.750.00,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada usulan dari SKPD terkait dan tanpaproses pengadaan barang dengan menggunakan anggaran APBD pada PosSekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;Bahwa setelah anggaran

Meminta SKO atas usulan dari Pembantu Pengguna Anggaran ;Hal. 10 dari 112 hal. Put.

Supamo "Siap Bang", selanjutnyalangsung memasukkan usulan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebutke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tahun Anggaran 2004sebanyak 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Dengan WNilaiRp1.198.750.00,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) tanpa ada usulan dari SKPD terkait dan tanpa prosespengadaan barang dengan menggunakan anggaran APBD pada PosSekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;Bahwa setelah

Replik,Bahwa benar Terdakwa selaku pengguna anggaran berdasarkan Pasal 9Ayat 3 Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksananpengadaan barang/jasa pemerintah.Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa pada Duplik,Bahwa dalam sudut pandang Jaksa tentang hal ini benar diakuiTerdakwa bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran berdasarkanPasal 9 Ayat 3 Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedomanpelaksanan pengadaan barang/jasa pemerintah ;c Sudut Pandang Penuntut Umum Pada Replik,Bahwa benar pengajuan usulan

USMAN MATNUH selaku SekdaKabupaten Tanjung Jabung Timur sekaligus sebagai PenggunaAnggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur padatahun 2004 yang melakukan metode Penunjukan Langsung kepada P.T.Istana Saranaraya dan menandatangani dokumendokumen pengadaandan pencairan yang bersifat formalitas atau rekayasa saja, telahmenyalahgunakan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsi sebagaiPengguna Anggaran (PA) padahal sebelumnya Penuntut Umum secaraterang mengatakan bahwa benar pengajuan usulan

BINTANG TIMUR BARUdinyatakan memenuhi persyaratan tekhnis dan persyaratan hargasehingga diusulkan untuk ditetapkan sebagai calon pemenang dancadangan pemenang kepada Pengguna Barang/ Jasa melalui surat Nomor.09/PanPBJ/IX/2007 tanggal 13 September 2007 ; Atas usulan tersebut maka Ir KUKUH PRAMUDJO SATUHUselaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan dan KelautanKota Medan Tahun Anggaran 2007 menerbitkan surat penetapan calonpemenang dan calon cadangan pemenang Proyek Pengadaan boat besertaalat

BINTANG TIMUR BARUdinyatakan memenuhi persyaratan tekhnis dan persyaratan hargasehingga diusulkan untuk ditetapkan sebagai calon pemenang dancadangan pemenang kepada Pengguna Barang/ Jasa melalui suratNomor : 09/PanPBJ/IX/2007. tanggal 13 September 2007 ; Atas usulan tersebut maka Ir.

Direktur Jenderal Agraria" ternyatamenyetujui usulan tersebut, sesuai surat Nomor 593.41/778/Agr. tanggal1521982 dan oleh karena itu "secara juridis formil maka resmilah" kelompokVeteran ABRI (Letkol). Purn. Burhanuddin dkk menjadi Pemilik atas "Tanahyang telah lama dipakai tersebut";. Bahwa walaupun "secara juridis formil" kelompok Veteran ABRI (Letkol).

Bahwa "usulan" Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara dengan Surat Nomor:14783/3 tanggal 251980, yang kemudian "disetujui" "Menteri Dalam NegeriCq.

DUTARAMA pada tanggal 4 Nopember 2011 mengajukan SuratPermohonan Nomor : 05/DR/XV2011 Perihal : Permohonan PekerjaanTambah/Kurang (CCO) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Paket KegiatanKonstruksi Peningkatan Jalan Wulung Kalisari Kecamatan Randublatung, isi pokoksurat naria intinva aria lab usulan untuk diadakan penelitian kembali menutupkebutuhan dilapangan ;Bahwa benar, guna merespon permohonan PT.

DUTARAMA pada tanggal 4 Nopember 2011 mengajukan SuratPermohonan Nomor : 05/DR/XV/2011 Perihal : Permohonan PekerjaanTambah/Kurang (CCO) kepada Pejabat Pembuat Komitmen proyek Paket KegiatanKonstruksi Peningkatan Jalan Wulung Kalisari Kecamatan Randublatung, isi pokoksurat naria intinva aria lab usulan untuk diadakan penelitian kembali menutupkebutuhan dilapangan ;2.3 Bahwa benar, guna merespon permohonan PT.

Tanah Kabupaten Bangka Selatan,Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Programdan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Pengadaan TanahRp 750.000.000,)Surat Bupati Bangka Selatan kepada Menteri Kehutanan di JakartaNomor : 522/343/DPK/2007 Tanggal 24 Mei 2007, lampiran (satu)berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Kepala BAPPEDAKabupaten Bangka Selatan Nomor : 522/124/DPk/2008 Tanggal 18 April2008, lampiran (Satu) berkas, hal : Data Usulan

Tanah Kabupaten Bangka Selatan,Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dankegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Pengadaan Tanah Rp750.000.000,)Surat Bupati Bangka Selatan kepada Menteri Kehutanan di JakartaNomor : 522/343/DPK/2007 Tanggal 24 Mei 2007, lampiran (Satu) berkas,hal : Pelepasan Kawasan Hutan,Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Kepala BAPPEDAKabupaten Bangka Selatan Nomor : 522/124/DPk/2008 Tanggal 18 April2008, lampiran (Satu) berkas, hal : Data Usulan