Ditemukan 4736893 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Register : 27-03-2012 — Putus : 30-04-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan PTA BANDUNG Nomor 79/Pdt.G/2012/PTA.Bdg Tanggal 30 April 2012 —
77 — 60
77 — 60
dilaksanakan sita eksekusi atas obyek terperkarayang secara tegas hal tersebut telah mengaburkan dari maksudperlawanan atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Cimahi, sehinggadalil Para Pelawan sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan sitaeksekusi tersebut harus dinyatakan tidak relevan;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Para Terlawan dan ParaTurut Terlawan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (nietontvankelijke
dalildalilyang telah dikemukakan dalam BaB IV tersebut di atas;2 Bahwa disamping itu telah terbukti bahwa pelaksanaan pemasanganbeberapa plang pengumuman dengan kalimat TANAH SAWAH/DARAT/TANAH DAN BANGUNAN INI DALAM SITA EKSEKUSIBERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIMAHINOMOR: 595/Pdt.G/1999/PA.Cmi.
letak, batas, dan luas dari masingmasingobyek eksekusi, bahkan telah disalahgunakan oleh Para Terlawanmelalui kuasa hukum Para Terlawan untuk memberikan kesan telahdilakukannya sita eksekusi juga pada tanahtanah milik pribadi PelawanI dan Pelawan II;Hal ini telah dilakukan oleh Para Terlawan melalui kuasa hukum Para Terlawan(Syaban Robiansyah, S.H.) dengan cara mengusir penggarap/penyewa daritanahtanah milik klien kami yang tidak termasuk ke dalam obyek sengketa dantidak disita eksekusi, yaitu atas
paksa kepada ParaPelawan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari ataspelanggaran larangan butir 4 di atas;6 Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya dalamprovisi ini;Menimbang, bahwa Para Terlawan dan Turut Terlawan telahmenanggapi gugatan provisi tersebut dalam surat jawabannya tertanggal 15Nopember 2011 yang isinya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukpada halhal sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan;Menimbang, bahwa tuntutan provisionil adalah
Yahya Harahap, S.H.,, Ruang Lingkup Permasalah EksekusiBidang Perdata, hal. 419);Menimbang, bahwa selain keempat asas tersebut di atas, berdasarkanpasal 196 HIR. ada satu prinsip hukum yang harus ditaati, yaitu bahwa eksekusihanya dapat dijalankan atas permohonan dari pihak yang menang, tanpa adapermohonan dari pihak yang menang, eksekusi tidak dapat dijalankan.
Register : 01-05-2012 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44091/PP/M.V/99/2013 Tanggal 20 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 44
116 — 44
putusan tersebut diajukan pembetulan SKP oleh Penggugat kepada KantorPelayanan Pajak dan telah dijawab oleh Kantor Wilayah, atas pembetulan tersebut KeputusanTergugat mengacu pada Pasal 16 ayat (1) KUP, yaitu sengketa tersebut tidak memenuhi salahhitung, salah tulis dan salah penerapan tarif sehingga keputusan pembetulan tersebut tetapmempertahankan SKP Tergugat dan atas koreksi peredaran usaha yang sejumlah Rp.14.675.977.925 tersebut Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali sehingga dalam hal inibelum
Desember 2006;bahwa pemeriksaan sengketa ini pembetulan STP PPN yang diajukan penggugat terkait denganpemeriksaan sengketa di PPh Badan dimana omset dalam sengketa PPN merupakan equalisasidengan PPh Badan dimana atas sengketa PPh Badan tersebut telah ada putusan PengadilanPajak Nomor : Put.26501/PP/MVIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang telah mengabulkansebagian permohanan banding Penggugat sehingga perhitungan Pajak Penghasilan dihitungsebagai berikut :1.
/2011 tanggal 18 Januari 2011Tergugat mengajukan peninjauan kembali hanya atas koreksi positif terhadap peredaran usahasebesar Rp. 14.675.977.925,00, sehingga dapat diketahui koreksi atas penghasilan dari luarusaha sebesar Rp. 44.341.562.011,00 tidak diajukan peninjauan kembali oleh Tergugat;bahwa karena koreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp. 44.341.562.011,00 tersebuttidak diajukan peninjauan kembali maka telah mempunyai kekuatan hukum tetap;bahwa Penggugat mengajukan pembetulan STP
:Penjelasan Matriks atas SKPKB PPN Barang dan Jasa No. 0004/207/06/607/07:Penjelasan yang PPN nya harus dipungut1.1.
Tergugat untuksejumlah Rp. 44.341.562.011 harus dibatalkan, dan SKPKB menjadi sebesar Rp.14.675.977.925, merupakan PPN yang harus dibayar sampai dengan adanya putusanMengingatMemutuskanberkekuatan hukum tetap atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat;bahwa oleh karena DPP SKPKB PPN adalah equalisasi dengan omset PPh Badan, makaSKPKB PPN atau Keputusan Keberatan Nomor : KEP312/WPJ.11/2012 tanggal 15Maret 2012 jo.
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/PDT/2009 Thonthowi Jauhari, Dkk.; Makkiyah, Dkk.
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tindakan Tergugat yang telah mensertifikatkan obyek sengketaatas namanya sendiri pada Tergugat IV adalah tidak didasari oleh alashak yang sah, karenanya sertifikat atas obyek sengketa a quo harusdinyatakan tidak sah dan tidak mengikat ;.
obyek sengketa, diletakkan sita jaminan ;Bahwa di samping tuntutan di atas, para Penggugat mohon pula agar paraTergugat atau siapapun yang merasa berhak atas obyek sengketadihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa padapara Penggugat dalam keadaan bebas dari segala ikatan jaminan ataupunhak kebendaan apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, maka untukmenghindari jangan sampai para Tergugat mengulurulur waktupelaksanaan
Menyatakan peralinan hak atas sebagian obyek sengketa dari Tergugat pada Tergugat Il adalah tidak sah dan tidak mengikat ;6. Menyatakan sewa menyewa obyek sengketa dari Tergugat pada Tergugatlll adalah tidak sah dan tidak mengikat ;7. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 495 tahun 1998 atas nama Tergugat1 adalah tidak sah dan tidak mengikat ;8. Menyatakan para Tergugat telah melakukan onrechtmatige daad ;9.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yangdiletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumenep ;10. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat beserta peralihannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;11.
Menyatakan peralihan hak atas sebagian tanah obyek sengketa dariTergugat kepada Tergugat Il adalah tidak sah dan tidak mengikat ;Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 495 tahun 1998 atas nama Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;7. Menyatakan para Tergugat telah melakukan onrecht matige daad ;8.
Register : 31-10-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43336/PP/M.II/99/2013 Tanggal 19 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
103 — 27
103 — 27
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43336/PP/M.II/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S3723/WPJ.07/KP.09/2012tanggal 3 Agustus 2012, tentang tanggapan atas Permohonan Restitusi PPhPasal 25 Tahun 2008 2009;: bahwa Surat Ketetatapn Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2008 Nomor: 00031/406/08/059/10
tanggal 28 April 2010 diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam.: bahwa pada tahun 2008 terbit PP Nomor 51 tahun 2008, yang menyatakanbahwa untuk Pajak Penghasilan atas penghasilan dari kegiatan usaha dibidang jasa konsultan civil dan struktur adalah bersifat FINAL, yang berartiuntuk perhitungan PPh pasal 25/29 Penggugat adalah NIHIL.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Surat Gugatan nomor: do/010/TY2012 tanggal 31 Oktober 2012ditandatangani oleh Sdr.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor: S3723/WPJ.07/KP.09/2012 tanggal 3 Agustus 2012, tentangtanggapan atas Permohonan Restitusi PPh Pasal 25 Tahun 2008 2009, tidakdapat diterima.
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42857/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
184 — 14
184 — 14
Register : 12-03-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49243/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 28 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 29
128 — 29
Seandainyaterbit SKP yang mendukung penerbitan STP, maka Penggugat dapat mengajukanbanding atas SKP tersebut.
Atas dalil Penggugat tersebut Tergugat telah menyatakan bahwa:Penggugat telah salah dan keliru menafsirkan bunyi Pasal 14 ayat (2) UU KUPtersebut.
Atas dalil Penggugat tersebutTergugat telah menyatakan bahwa:Tergugat menyatakan tidak setuju dan sangat keberatan dengan dalil Penggugattersebut di atas. Penggugat telah keliru menafsirkan Penjelasan Pasal 30 ayat (2)huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.
Hasil Cross Check dari portal DJP mengenai informasi data PEBjuga menyebutkan nama eksportir Penggugat, sehingga secara material PEB Aprilsampai dengan Agustus 2009 di atas milik Penggugat namun secara formal tidaksesuai pasal 13 ayat 5 UU PPN.bahwa menurut Majelis, Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan TergugatNomor: KEP393/WPJ.07/2012 tanggal 27 Februari 2012;bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP393/WPJ.07/2012 tanggal 27 Februari2012 adalah Keputusan atas permohonan Penggugat dalam suratnya
057/11 tanggal 04 April 2011, atas nama : XXX, NPWP :YYY;
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43763/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
104 — 27
104 — 27
Atas dasar hal tersebut maka, keputusan Tergugat diterimaPenggugat tanggal 21 Juli 2011 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 atau paling lambat tanggal 20 Agustus2011.: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (Kepala KanwilDJP Kalimantan Timur) No.
CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP420/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2007 Nomor:00437/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas nama XXX, NPWP: YYY,Tidak Dapat Diterima;
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43920/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
100 — 26
100 — 26
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43920/PP/M.XIV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat: Gugatan Pajak Penghasilan Pasal 23: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap KEP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012;: bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal15 Okotober 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Bunga Penagihan Nomor 000028/109/08/725/11 tanggal 9 September
XX menandatangani surat Gugatan tersebut, sehingga dalampersidangan tanggal 27 Februari 2013 masih diperlukan bukti kewenangan berupaakta perusahaan guna pemenuhan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2013 Majelis menerima surat dariPenggugat Nomor:124/DIRDB/EXT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 yangditandatangani oleh XX, berisi pencabutan gugatan atas berkas gugatan;bahwa Pasal 42 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak mengatursebagai berikut:MengingatMemutuskanGugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftarsengketa dengan:Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataanpencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan Tergugat;bahwa terkait dengan adanya pencabutan gugatan olen Penggugat maka Tergugatmenyatakan persetujuannya dalam persidangan;bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap buktibukti dan penjelasan Tergugatdalam persidangan
Majelis berkesimpulan mengabulkan permohonan gugatanPenggugat untuk mencabut surat gugatan Penggugat Nomor: 124/DIRDB/EXT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang terdaftar dalam Nomor sengketa: 990667152008 untuk dihapus dari daftar sengketa;: Undangundang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Mengabulkan Permohonan pencabutan atas berkas gugatan Nomor: 990667152008 atas gugatan
Penggugat terhadap surat Keputusan Nomor: KEP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Okotober 2012 Tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor000028/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak April 2008 atas nama:XXX, NPWP : YYY sehingga gugatan dinyatakan dihapus dari daftar sengketa.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42833/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
121 — 34
121 — 34
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42833/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP139/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00223/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Agustus 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor:
sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep139/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Agustus 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena
STP PPN Nomor : 00223/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP139/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor : 00223/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42979/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
125 — 36
125 — 36
Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 diterbitakan tanggal 12 Januari2011;bahwa SKPKB PPh Badan Tahun 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal12 Januari 2011, diterbitkan dengan Pemeriksaan tanpa Pembahasan akhirhasil pemeriksaan dengan Penggugat, sehingga hakhak dari Penggugatdihilangkan secara sepihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkankerugian secara materiil maupun in materiil atas
diterbitkannya SKPKBtersebut;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan GugatanPendapat Majelis :bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap
41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor49/Dir/TX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pemohon Banding berhakmenandatangani surat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat(1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
S692/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Tergugat memberikan daftar pengirimanSurat Tergugat Nomor S692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S692/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43741/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 28
120 — 28
Atas dasar hal tersebut maka, keputusan Tergugat diterimaPenggugat tanggal 21 Juli 2011 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 atau paling lambat tanggal 20 Agustus2011.1.3.
Desember 2007), Tergugat melakukankoreksi atas Objek PPh Pasal 23 sebagai berikut: Pos Pos JumlahKoreksi (Rp) Alasan TergugatObjek PPh 2.771.230.839 Tergugat berpendapat bahwa kami masih belum melaporkan objek PPhPasal 23 Pasal 23 sejumlah tersebut.
Menuruthemat kami, atas keterlambatan tersebut seharusnya hanya berakibat padapengenaan sanksi berdasarkan Pasal 14 UU KUP dan bukan penerbitan SKPKBberdasarkan Pasal 13 UU KUP.D.
LampiranSebagai kelengkapan atas Surat Gugatan ini, berikut kami lampirkansalinan dokumen pendukung sebagai berikut :Copy Kep. Dirjen Pajak No.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP398/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Pebruari 2007 Nomor:00235/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas nama XXX, NPWP: YYY,Tidak Dapat Diterima;
Register : 12-12-2011 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42707/PP/M.I/99/2013 Tanggal 14 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
109 — 19
109 — 19
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43747/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
112 — 26
112 — 26
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43747/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP404/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB PPh Pasal 23No. 00239/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 Masa Pajak Agustus 2007 yangmenyatakan jumlah pajak yang masih
harus dibayar sebesar Rp 30.896.011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP404/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Nomor: 00239/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 Masa PajakAgustus 2007;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP404/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan
atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00239/203/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;I.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP404/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00239/203/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 03-02-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42824/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 20
113 — 20
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put42824/PP/M.VI1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: S284/WPJ.24/KP.08/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentangPermohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor: 00008/406/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011Tahun Pajak 2009;: bahwa atas permohonan Penggugat melalui surat nomor: 086/WON/VI/
2011tanggal 21 Juni 2011 Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkanKeputusan Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor: KEP00013/WPJ.24/KP.0803/2011 tanggal 1 Juli 2011 dengan menimbang SuratPermohonan Penggugat Nomor: 086/WON/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo tanggal 21 Juni 2011dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor:PEM:01001878641jun2011 dengan mencantumkan nilai kompensasikerugian dari semula nihil menjadi Rp.1.680.050.890,00
.: bahwa pada tanggal 21 Juni 2011, Penggugat telah melaporkan SuratPermohonan Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor: 00008/406/09/641/11 Tahun Pajak 2009 melaluisurat Nomor: 086/WON/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 untuk mengajukanpermohonan pembatalan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UndangUndangNomor 28 tahun 2007 (UU KUP) dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor:21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau SuratTagihan Pajak Yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan.: bahwa sengketa ini bermula dari surat permohonan Penggugat Nomor086/WON/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang pembatalan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00008/406/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011.bahwa sebagai respon atas surat Penggugat Nomor
28Desember 2011, Tergugat menjawab dengan surat nomor: S284/WPJ.24/KP.08/2012 tanggal 9 Januari 2012.bahwa atas surat Tergugat nomor: S284/WPJ.24/KP.08/2012 tanggal 9Januari 2012, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.bahwa Majelis berpendapat, pada dasarnya surat Penggugat nomor:086/WON/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 telah dijawab oleh Tergugat denganMemperhatikanMengingatMemutuskanditerbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00013/WPJ.24/KP.0803/2011 tanggal 1 Juli 2011.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42989/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
186 — 17
186 — 17
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42981/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
139 — 28
139 — 28
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00507/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 18/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Februari Tahun 2008 Nomor00507/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil
pemeriksaandengan wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.bahwa menurut Penggugat meskipun permohonan gugatan diajukan atas suratKepala KPP Madya Jakarta Timur Nomor S686/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 namun tidak jelas alasan penolakannya dan dengan suratKepala KPP Madya Jakarta Timur Nomor S715/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 10 Agustus 2012
PembatalanKetetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d Penggugat tidak dapatditerima yaitu karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan PermohonanPembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b, sehingga perhitungan 30 (tiga puluh) hari batas pengajuan gugatandihitung dari terbitnya surat Kepala KPP Madya Jakarta Timur Nomor S715/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 10 Agustus 2012.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Surat Tergugat Nomor S686/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00507/207/08/007/11tanggal
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor51/Dir/TX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Register : 05-11-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44356/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 3 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
137 — 37
137 — 37
Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan.
STP PPN untuk Masa Pajak November 2008 mengingat Undangundang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, sehingga berdasarkanketentuan di atas ketentuan atau peraturan yang sesuai dengan Tahun/Masa Pajak dari WajibPajak yang dikenakan STP adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1020/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November
dengan Keputusan TergugatNomor : KEP1020/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi atas permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00014/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan dandokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugat mengajukanPermohonan
STP PPN Nomor :00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November 2008 atas nama PT XXXtidak dapat diterima.
Register : 04-04-2012 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43310/PP/M.X/99/2013 Tanggal 18 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
122 — 27
122 — 27
PutusanPengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPemohonBandingMenurut MajelisPut. 433 10/PP/M.X/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap PermohonanPenghapusan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00017/107/07/058/09 tanggal 23 Maret 2009 (dalam hal ini pengurangan jumlah STP)sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put34134/PP.M.X/16/2011 tanggal 7November 2011 tersebut di atas,
yang tidak benar memenuhi persyaratan formal yang isinya menyatakanbahwa permohonan Penggugat Nomor : NKI063/X1/2011 tanggal 23 November 2011memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan;bahwa Surat Penggugat Nomor: NKI063/X1/2011 tanggal 23 November 2011 perihalPermohonan Penghapusan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00017/107/07/058/09 tanggal 23 Maret 2009 sebagai tindak lanjut PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put34134/PP/M.X/16/2011 tanggal 07 Nopember 2011 atas
Undangundang Nomor 16 Tahun 2000) (yang untuk jelasnya surat tersebutPenggugat lampirkan bersama surat ini);bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : S79/WPJ.07/KP.0608/12 tanggal 7 Maret 2012perihal Ralat atas Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak Yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal, karena permohonantersebut telah melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SuratTagihan Pajak tersebut, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa atas
dalam sengketa gugatan ini, karena pasal tersebut hanya diterapkanterhadap Pemohon Banding yang tidak mengajukan keberatan atas pokok pajaknya danditujukan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang terutang menurutperaturan perundangundangan perpajakan, sedangkan sanksi administrasi yang menjadisengketa sudah tidak terutang lagi;bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa olehkarena koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal, atas nama:PT.
Register : 12-10-2012 — Putus : 22-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43411/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
104 — 28
104 — 28
14.400.000,19 Desember 2012 28 Juni 2011 40.000.000, 19 2% 15.200.000,19 Desember 2012 22 Juli 2011 50.000.000, 20 2% 20.000.000,19 Desember 2012 22 Agustus 2011 50.000.000, 21 2% 21.000.000,19 Desember 2012 27 September 2011 65.000.000, 22 2% 28.600.000,19 Desember 2012 24 Oktober 2011 100.000.000, 23 2% 46.000.000,19 Desember 2012 24 November 2011 70.000.000, 24 2% 36.000.000,19 Desember 2012 28 Desember 2011 65.000.000, 25 2% 32.500.000,Jumlah 316.900.000, : Menyatakan: bahwa Pokok gugatan ini adalah atas
pelaksanaan penagihan pajak melalui SuratPaksa Nomor SP00545/WPuJ.07/KP.0904/2012 yang terbit pada tanggal 25September 2012 untuk melaksanakan penagihan pajak atas bunga penagihan PPNTahun Pajak 2007 yang ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Nomor00021/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012;: bahwa dalam sidang tanggal 17 Januari 2013, Penggugat dengan Surat Nomor053/OPJKT/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pernyataan PencabutanSurat Gugatan menyatakan mencabut Surat Gugatan Nomor: 042/OPJKT/X/2012tanggal
12 Oktober 2012;bahwa dalam sidang tanggal 31 Januari 2013 Terbanding menyatakan menyetujuipencabutan gugatan tersebut;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor : 14 Tahun 2002, atas gugatan yang diajukan surat pernyataanpencabutan, dihapus dari daftar sengketa;bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis berpendapat permohonangugatan Pemohon Banding dihapus dari daftar sengketa dan karenanyapermohonan banding Pemohon Banding dinyatakan tidak
dapat diterima;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;gugatan Penggugat terhadap Surat Paksa Nomor SP00545/WPJ.07/KP.0904/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Bunga PenagihanPajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2007 atas STP Nomor :00021/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012, atas nama XXX, NPWP: YYY, tidakdapat diterima.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42844/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
130 — 36
130 — 36
V1/99/2013PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP171/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00536/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juli 2008 yang tidak disetujui olehPenggugat;bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan permohonannya.
Dalam perihal suratdisebutkan bahwa yang diajukan permohonan adalah Pembatalan atas STP PPN, sedangkan dalamalasan permohonan, Penggugat mengemukakan alasan: 1) tidak adanya unsur kesengajaan/unsurmerugikan penerimaan negara; dan 2) kurang mengerti atau paham administrasi perpajakan, yangpada lazimnya merupakan alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi(Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP);bahwa Surat gugatan penggugat nomor : 019/0GGT/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 tidakmemenuhi ketentuan
formal sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep171/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Juli 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak
STP PPN Nomor :00530/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP171/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00536/107/08/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama: Penggugat, tidak dapat diterima