Ditemukan 8191 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-03-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.Drs. YOHANES G., SH.
2.YOKI ADRIANUS, SH.
3.AGUSTINUS OC. M., SH.
4.A. YUSUF IBRAHIM, SH., MH.
5.MOH. IRYAAN MUHIDIN, SH., MH.
6.BUDI KURNIAWAN, SH.
7.ANDRI S, SH
8.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
BAGUS BAWANA PUTRA als. bagnatara
685 — 587
685 — 587
Oleh karena itu, kalimattersebut memenuhi ciri sebagai tindak pidana sebagaimana yang diaturdalam pasal 28 ayat (2) Undangundang No. 19 tahun 2016 tentangperubahan atas UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE;Bahwa Ahli menjelaskan /nformasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapitidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),telegram, teleks, telecopy
atau memberitahukan kepada khalayak ramaidengan berbagai cara.Bahwa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihanatau yang tidak lengkap bahwa kabar atau berita yang disiarkan tersebutadalah suatu berita yang tidak jelas sumbernya atau berita yangditambahtambahkan dari berita yang sesungguhnya, atau dikurangkurangankan dari berita yang sesungguhnya oleh si pelaku;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.19 Tahun2016 Tentang perbubahan UU RINo.11 Tahun 2008 Tentang ITE
data elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampumemahaminya;Sedangkan Dokumen Elektronik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka4 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perbubahan UU RI No. 11 Tahun2008 Tentang ITE
Hasil cetakdari informasi atau dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanyadapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungandengan isi dari alat bukti yang lain.Bahwa pasal 44 UU ITE mengatur bahwa informasi atau dokumenelektronik adalah alat bukti lain.
Register : 04-11-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN BANTUL Nomor (ITE) Tanggal 5 Januari 2015 — ERVANI EMY HANDAYANI BINTI SAIMAN
585 — 506
585 — 506
(ITE)
Perbuatan terlarang atau bersifat melawan hukum dalam Pasal 27ayat 3 UU ITE adalah mendistriobusikan dan atau mentransmisikandan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumenelektronik, bukan penghinaan atau pencemaran namabaik.Penghinaan atau pencemaran nama baik mengacu pada KUHP danperbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ini.
Kendati terdakwa adalah seorang karyawati kebun binatang GembiraLoka, lulusan SMA dan berstatus mahasiswa salah satu perguruantinggi di Yogyakarta, tidak bisa serta merta dan memaksa terdakwatahu keberadaan UU ITE dan perbuatan terlarang pada Pasal 27 ayat3 UU ITE. Terdakwa bukan mahasiswa hukum, bukan praktisi hukumdan bukan orang yang sedang belajar mendalami ilmu hukum.Doktrin fictie hukum (orang dianggap tahu hukum) jangan salahkaprah diartikan dan harus diletakkan secara proporsional.q.
Dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UU ITE, unsur tanpa hak merupakanbagian dari sifat melawan hukum yang merupakan suatu kesalahandalam perbuatan pidana. Di dalamnya terkandung makna dapatdicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya. Unsur iniharusnya dihubungkan dengan konteks UU ITE, yaknimentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi yangmemiliki muatan pencemaran nama baik.
tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.
Sehingga Konstitusional Pasal 27ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Dr.Muhammad ArifSetiawan,SH.
Putus : 24-09-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 829 K/PID.SUS/2018 Tanggal 24 September 2018 — MUHAMMAD HAIRIL bin MUHAMMAD
JAFAR
143 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 13-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Lbo Tanggal 29 September 2020 — - Penuntut Umum : Ninin Armianti Natsir,S.H.
- Terdakwa I : Fatma Hamsa Olii alias Fatma
- Terdakwa II : Miranti Salim Abdullah alias Anti
541 — 435
541 — 435
tersebut di mana TerdakwaIl mengatakan video kasana Anti, siaran langsung kasana, baru kirimsama ti Zaina dengan ti Tuti; Bahwa Terdakwa Il membagikan rekaman video tersebut melaluiWhatsApp dan Facebook milik Terdakwa II sehingga Korban merasa maluserta terhina dan merasa Terdakwa telah menjatuhkan kehormatan namabaik Korban.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (8) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
Menyatakan Terdakwa FATMA HAMSA Alias OLIS dan Terdakwa IlMIRANTI SALIM ABDULLAH Alias ANTI bersalah melakukan TindakPidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimanadiaturdan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (8) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RINo. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam Surat DakwaanTunggal;2.
Putus : 25-02-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 25 Februari 2022 — TIUR WAHYUNI ZULYANTI SIMATUPANG
363 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
363 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6372 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 8 Desember 2022 — ROTUA HOTMAIDA boru SIHOMBING alias ROTUA
321 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
321 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 29 Desember 2015 — MUHAMMAD ARSYAD, S.H.
475 — 449 — Berkekuatan Hukum Tetap
475 — 449 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim berpendapat bahwauntuk menentukan unsur sengaja dan melawan hukum Penuntut Umum tidakmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berteman dengan contak BBMdengan Terdakwa dengan Nomor Pin 215A00AA untuk memastikan apakahbenar Terdakwa yang membuat personal status dalam BBM minimalmenghadirkan 2 (dua) teman BBM Terdakwa dan menghadirkan fisik dariBlackberry tersebut atau bilamana 2 (dua) teman BBM dengan Terdakwatidak dihadirkan maka harus, dilakukan melalui pemeriksaan digital forensikoleh ahli ITE
(ahli ITE dari Kemeninfo), saat memberikanketerangan menerangkan bahwa saksi melihat 2 (dua) print out statusBBM dengan Nomor Pin 215AGOAA atas nama MUH.
No. 415 K/Pid.Sus/2015sakit (stroke) di depan Majelis Hakim Penuntut Umum telahmemperlihatkan Surat Keterangan Dokter dan kami meminta agarketerangan saksi ahli tersebut dibacakan namun Majelis Hakim menolakdengan alasan Ahli harus hadir di persidangan;Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dalam pembuktianunsurunsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UndangUndang RlNomor 11 Tahun 2008 tentang Pencemaran Nama baik lewat ITE (dakwaanPertama) dengan pertimbangan bahwa berpendapat bahwa
untukmenentukan unsur sengaja dan melawan hukum Penuntut Umum tidakmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berteman dengan contact BBMdengan Terdakwa dengan Nomor Pin 215AOQOAA untuk memastikan apakahbenar Terdakwa yang membuat personal status dalam BBM minimalmenghadirkan 2 (dua) teman BBM Terdakwa dan menghadirkan fisik dariBlackberry tersebut atau bilamana 2 (dua) teman BBM dengan Terdakwatidak dihadirkan maka harus dilakukan melalui pemeriksaan digital forensikoleh ahli ITE untuk memastikan siapa
(ahli ITE dari Kemeninfo), saat memberikan keterangan menerangkanbahwa saksi melihat 2 (dua) print out status BBM dengan Nomor PinHal. 11 dari 15 hal. Put. No. 415 K/Pid.Sus/2015215AOOAA atas nama MUH.
Putus : 25-02-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 25 Februari 2022 — STEFANUS BAYU GUNAWAN alias STEVEN anak dari KORNELIUS AMIN A.R
372 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
372 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-06-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1237 K/PID.SUS/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — Taufik Nasrun Alias Taufik
365 — 336 — Berkekuatan Hukum Tetap
365 — 336 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-02-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 24 Februari 2022 — SHENDI SRIKANDI anak dari Drs. ENDOY (alm)
358 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
358 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 08-05-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL Tanggal 30 Juli 2018 —
410 — 258
410 — 258
Sel.Undangundang ITE, karena yang ditekankan dalam seima tersebutadalah jangan didasarkan pada ketentuan Hukum Ansi.
TadiPenasehat Hukum sudah mengawali dengan sifat melawan hukummateril dalam fungsi negative, seharusnya di gali juga halhal apayang menjadi penyebab seseorang mengunggah kalimat sepertikalimat negative yang dapat dituntut dalam tindak pidana ITE,kecendrungannya adalah berdasarkan penelitian yang dilakukanoleh Mahkamah Agung sendiri umumnya dibebaskan, kalaupun diputus maka putusannya adalah percobaan;Bahwa terkait dengan alat bukti saksi Pasal 1 angka 26 dan 27sudah mensyaratkan bahwa yang dimaksud
Register : 01-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 366/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL Tanggal 15 Agustus 2019 —
254 — 345
254 — 345
Jkt.Sel.di bidang ITE mengenai penyebaran informasi yang ditujukan untukmenimbulkan rasa kebencianatau permusuhan individu, kelompokmasyarakat tertentuberdasarkan atas suku, agama, ras, danantargolongan (SARA) atau menyiarkan atau = mengeluarkanpemberitahuan bohong yang membuat keonaran di masyarakat.
HAYO PADI MERAPAT.PASTI DARITIONGLOK TUHBahwa benar saksi menerangkan setelah itu, ada menerima laporan telahterjadinya tindak pidana di bidang ITE.
Bahwa Ahli berpendapat mengenai barang bukti semua termasuk hasilcetaknya juga merupakan alat bukti dalam ITE.
, bahwa dari keterangan Saksi PRADITYA ANUGRAHPERDANA, saksi ANDRA DWI SETIAWAN, dan saksi ALFONSUS ADITYABRAMASTA, diperoleh keterangan, bahwa mereka mengetahui adanya dugaantindak pidana di bidang ITE tersebut, pada tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul17.00 Wib di kantor subdit lV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yangberalamat di JI.
Register : 04-06-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN BANTUL Nomor (ITE) Tanggal 6 Februari 2019 — ALEXANDER THEODORE LAMOH
776 — 869
776 — 869
(ITE)
Undangundang Nomor 19 tahun 2016tentang Perubahan Undangundang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik;Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan No.50/PUUVI/2008 menyatakan keberlakuan dan tafsir atas pasal 27 ayat (3) UUITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310 danpasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan(klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yangdilarang dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE
Hadi Sutoyomelaporkan seseorang bernama Alexander Theodore Lamoh telah melakukantindak pidana UndangUndang ITE terhadap Ir.
Terdakwa dalam nota pembelaannyamendalilkan unsur delik ini tidak terpenuhi karena Saksisaksi yang diajukan dipersidangan tidak mampu menunjukkan secara obyektif kondisi kKehormatanHadi Sutoyo setelah membaca postingan status Terdakwa;Bahwa terhadap dalildalil yang saling bertentangan tersebut makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUUV1/2008 keberlakuan dan tafsir ataspasal 27 ayat (3) UU ITE
Putus : 14-05-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 14 Mei 2020 — MUHAMMAD YUSUF TONGGI bin KAMARUDDIN TONGGI
636 — 480 — Berkekuatan Hukum Tetap
636 — 480 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 512 K/Pid.Sus/2020untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ataukelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, danantargolongan (SARA) sebagaimana diatur dan diancam didalam PasalPasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UndangUndang Nomor 19Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun2008 tentang ITE; Bahwa maksud dari pemidanaan sebagai upaya agar ada efek jerabagi diri Terdakwa dan juga menjadi peringatan bagi anggota masyarakatlainnya
Register : 12-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 26-04-2022
Putusan PN NGANJUK Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Njk Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
DERIS ANDRIANI, SH.MH.
Terdakwa:
MUH. NUR FATONI Bin DANURUDIN
349 — 312
349 — 312
Putus : 09-02-2023 — Upload : 09-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 9 Februari 2023 — NORA SARI RITONGA;
182 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-09-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 26 September 2018 — BAIQ NURIL MAKNUN
4112 — 5739 — Berkekuatan Hukum Tetap
4112 — 5739 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-03-2021 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 10 Maret 2021 — AGUS MAWARDY
312 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
312 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-02-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 24 Februari 2020 — ABIMANYU HAMIDIGO Alias ABIM Bin SUWARDI
600 — 473 — Berkekuatan Hukum Tetap
600 — 473 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 10-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN KOTABARU Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Ktb Tanggal 26 Oktober 2020 — Pidana
- DESPIANOOR WARDANI Als ECET Bin JUNAIDI (Terdakwa)
- ERLIA HENDRASTA, SH. (JPU)
633 — 388
633 — 388
olehPenuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Despianoor Wardhani alias Ecet bin Junaidibersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hakmenyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencianatau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentuberdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di aturdan di ancam pidana dalam Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 UU No.19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE
Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli adalah Dosen pada Sekolah Tinggi IImu Hukum IBLAM;Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah IImu Hukum;Bahwa Ahli telah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dipengadilan, maupun Mahkamah Konstitusi;Bahwa Pasal 45 ayat (2) UU ITE merupakan /ex spesialis dari Pasal 157KUHP yang mengatur adanya larangan ucapan kebencian ataupermusuhan, namun wadah pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE pada dokumenelektronik;Bahwa
pengertian, yang pertama sengaja denganHalaman 47 dari 73 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Ktb.maksud dimana seseorang melakukan perbutannya itu dikehendaki dandiingini baik perbuatan maupun akibatnya, yang kedua sengaja dengankepastian maksudnya perbuatannya dikehendaki atau diingini oleh pelaku,namun ketika timbul suatu akibat, akibat tersebut tidak dikehendaki, yangketiga sengaja sadar kemungkinan perbuatan diingini oleh pelaku, tapiakibat yang terjadi belum tentu terjadi: Bahwa Pasal 45 ayat (2) UU ITE