Ditemukan 8209 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-08-2019 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 — YANI KURNIAWATI, S.Pd
384 — 365 — Berkekuatan Hukum Tetap
384 — 365 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-11-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 812/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 8 Nopember 2016 — JULIA FITRI HANDAYANI Binti M. BURU MAHJUB
395 — 301
395 — 301
Pasal 29 UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)dalam Dakwaan Tunggal;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Julia Fitri Handayani Binti M.Buru Mahjub pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara;Menjatuhkan denda kepada terdakwa Julia Fitri Handayani Binti M. BuruMahjub sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) Subsidiair selama 1(satu) bulan kurungan;4.
Pasal 29 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (UU ITE);Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyatakan keberatan dan telah mengajukan Nota Keberatanterhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut tertanggal 25 Agustus 2016 yangmana terhadap Nota Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, JaksaPenuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 01 September, makadengan adanya keberatan terhadap dakwan Penuntut Umum tersebut dalamhal ini Majelis
Pasal 29UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik (UU ITE).Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggaptelah termuat dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Tunggal melanggar Pasal 45 ayat (3) jo.
atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidakterbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atauperforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orangyang mampu memahaminya, Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke4 Undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik (UU ITE
Pasal 29 UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),dan UndangUndang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan lain yang berkaitan:MENGADILI1. Menyatakan terdakwa JULIA FITRI HANDAYANI Binti M.
Putus : 15-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4588 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 15 September 2022 — NORRIS TIRAYOH
235 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
235 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 26-03-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.Drs. YOHANES G., SH.
2.YOKI ADRIANUS, SH.
3.AGUSTINUS OC. M., SH.
4.A. YUSUF IBRAHIM, SH., MH.
5.MOH. IRYAAN MUHIDIN, SH., MH.
6.BUDI KURNIAWAN, SH.
7.ANDRI S, SH
8.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
BAGUS BAWANA PUTRA als. bagnatara
670 — 587
670 — 587
Oleh karena itu, kalimattersebut memenuhi ciri sebagai tindak pidana sebagaimana yang diaturdalam pasal 28 ayat (2) Undangundang No. 19 tahun 2016 tentangperubahan atas UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE;Bahwa Ahli menjelaskan /nformasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapitidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),telegram, teleks, telecopy
atau memberitahukan kepada khalayak ramaidengan berbagai cara.Bahwa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihanatau yang tidak lengkap bahwa kabar atau berita yang disiarkan tersebutadalah suatu berita yang tidak jelas sumbernya atau berita yangditambahtambahkan dari berita yang sesungguhnya, atau dikurangkurangankan dari berita yang sesungguhnya oleh si pelaku;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.19 Tahun2016 Tentang perbubahan UU RINo.11 Tahun 2008 Tentang ITE
data elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampumemahaminya;Sedangkan Dokumen Elektronik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka4 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perbubahan UU RI No. 11 Tahun2008 Tentang ITE
Hasil cetakdari informasi atau dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanyadapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungandengan isi dari alat bukti yang lain.Bahwa pasal 44 UU ITE mengatur bahwa informasi atau dokumenelektronik adalah alat bukti lain.
Putus : 26-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7256 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 26 Desember 2022 — AGUS SANTOSO
177 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7161 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 20 Desember 2022 — JUSRIADI alias JUMRIADI alias JUSS
ARFAH bin H. KAMIR
183 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-10-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5256 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 — AHMAD YUSUF HARAHAP alias DORES bin AMRUL HARAHAP (alm)
112 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-11-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN BANTUL Nomor (ITE) Tanggal 5 Januari 2015 — ERVANI EMY HANDAYANI BINTI SAIMAN
562 — 493
562 — 493
(ITE)
Perbuatan terlarang atau bersifat melawan hukum dalam Pasal 27ayat 3 UU ITE adalah mendistriobusikan dan atau mentransmisikandan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumenelektronik, bukan penghinaan atau pencemaran namabaik.Penghinaan atau pencemaran nama baik mengacu pada KUHP danperbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ini.
Kendati terdakwa adalah seorang karyawati kebun binatang GembiraLoka, lulusan SMA dan berstatus mahasiswa salah satu perguruantinggi di Yogyakarta, tidak bisa serta merta dan memaksa terdakwatahu keberadaan UU ITE dan perbuatan terlarang pada Pasal 27 ayat3 UU ITE. Terdakwa bukan mahasiswa hukum, bukan praktisi hukumdan bukan orang yang sedang belajar mendalami ilmu hukum.Doktrin fictie hukum (orang dianggap tahu hukum) jangan salahkaprah diartikan dan harus diletakkan secara proporsional.q.
Dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UU ITE, unsur tanpa hak merupakanbagian dari sifat melawan hukum yang merupakan suatu kesalahandalam perbuatan pidana. Di dalamnya terkandung makna dapatdicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya. Unsur iniharusnya dihubungkan dengan konteks UU ITE, yaknimentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi yangmemiliki muatan pencemaran nama baik.
tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.
Sehingga Konstitusional Pasal 27ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Dr.Muhammad ArifSetiawan,SH.
Putus : 24-09-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 24 September 2018 — PATRA AFRIZAL PALITO KAYO Panggilan PATRA
169 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1440 K/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap.
396 — 413 — Berkekuatan Hukum Tetap
396 — 413 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-12-2018 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1940 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 12 Desember 2018 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Drs. Alfian , Mpd Alias Alfian Tanjung
654 — 663 — Berkekuatan Hukum Tetap
654 — 663 — Berkekuatan Hukum Tetap
diancam pidana dalam Pasal 311Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 25 April 2018 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa Alfian alias Alfian Tanjung terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimanayang tercantum dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair Pasal 28 Ayat (2)juncto Pasal 45 A Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008tentang ITE
Putus : 01-09-2020 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2493 K/PID.SUS/2020 Tanggal 1 September 2020 — Idrus Alias Idrus Bin H. Mudeng
275 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
275 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln Tanggal 28 Februari 2017 — NGADIRAN al. PETHAK bin RUBIYO al.MULYO SUWITO
367 — 311
367 — 311
Putus : 27-04-2021 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1089 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep VS ANNA HALIMAH Alias SINCE
316 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
316 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 09-02-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN RABA BIMA Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN RBI Tanggal 3 Mei 2021 — Pidana
- Penuntut Umum: Syahrur Rahman, S.H.
- Terdakwa: Ade Imam Zikrullah Alias Imam
417 — 391
417 — 391
Register : 11-04-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 383/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 22 Juni 2016 — Fadlan MaâÂÂarif Bin M.Soeb
558 — 414
558 — 414
Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 21 Desember 2015 — RISMAN TAHA alias RISMAN
146 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-04-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN.Smg Tanggal 12 Juni 2017 — DANANG KURNIAWAN bin MUHARTO
339 — 310
339 — 310
Putus : 10-08-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3933 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 — Hj. AZIZYAH USMAN MALIK alias Hj. AZIZYAH binti H. USMAN MALIK
154 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 28-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 869/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL Tanggal 16 Nopember 2017 —
231 — 145
231 — 145
Halmana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 92K/Kr/1973tanggal 25 Mei 1976;Penuntutan atas Pasal 32 Ayat (1) UU ITE terhadap terdakwa EdisonHutagalung oleh Penuntut Umum telah melanggar atas kepastian hukum yangdianut KUHAP karena apa yang didakwakan tidak pernah disangkakan selamaproses penyidikan hal ini menimbulkan tidakpastian hukum dan dapat pulaberujung pada kesalahan penerapan hukum dalam mengadili;Bahwa keterangan saksisaksi tidak memiliki persesuaian dengan pasal yangdituntut
Dengan kata lain,tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan delikdelik yangdidakwakan terhadap terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan tidak ada datanasabah yang diubah, dikurangi, ataupun ditambahkan;Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatansebagaimana dituntutkan dalam Pasal 32 ayat (1) ITE tersebut terbukti makaseharusnya yang menjadi korban dan melakukan pelaporan adalah nasabahHalaman 3 dari 27 Putusan Nomor 869/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.PT Bank
nasabah Bank CIMB Niaga terdakwa tidak mengetahui satusatu paranasabah Bank CIMB Niaga dan tidak mengnalnya sama sekali, sehimggasemuanya dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan paranasabah Bank CIMB Niaga dan juga tampa seijin pihak PT Bank CIMB Niaga Tbk.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsurke 2 ini pun telah terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwamenyatakan bahwa Penuntutan atas Pasal 32 Ayat (1) UU ITE