Ditemukan 281 data
29 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam kaitannya denganperselisinan pemutusan hubungan kerja ternadap dosen, Pasal 1angka 8 menentukan sebagai berikut :Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalahpengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guruatau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hakdan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikanatau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundanganundangan.Menimbang bahwa UndangUndang No. 14 Tahun 2005 secara tegasmemberikan
42 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
memiliki masa kerja 5 (lima) tahun lebih11 (sebelas) bulan), dan terakhir bekerja pada bagian Preparation sebagaiHal. 1 dari 13 hal.Put.Nomor 493 K/Pdt.Sus/2012Ketua Regu dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);Bahwa perselisihan ini berawal pada tanggal Mei 2011 dimana Penggugatdipanggil oleh Tergugat untuk diberitahukan bahwa sejak hari itu Penggugatdiberhentikan kerja oleh Tergugat dengan alasan masa kontrak yang telahhabis ;Bahwa pemberhentian
kerja Tergugat kepada penggugat ini dilakukan secaralisan dan tidak ada pemberitahuan juga baik secara lisan maupun tulisankepada atasan kerja Penggugat sebagaimana layaknya tata carakepegawaian ;Bahwa Penggugat selama bekerja pada pihak Tergugat konditenya cukupbaik dan Penggugat belum pernah sekalipun menerima teguran dan suratperingatan dari atasannya ;Bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan ini Penggugat mengadukanke Pimpinan Serikat pekerja (PSP) Serikat pekerja Nasional (SPN) PT.
58 — 3
di Kecamatan Babussalam, Kabupaten AcehTenggara;Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan TergugatBahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah dinas Tergugat yang beralamat di Balige kemudian pindah kerumah dinas Tergugat yang beralamat di Jalan Sudirman, KelurahanSidikalang, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;Bahwa awalnya Tergugat bekerja sebagai seorang Prajurit TNI ADnamun saat ini Tergugat telah diberhentikan dengan tidak hormat darikeprajuritan TNI AD dan pemberhentian
kerja tersebut saksi tidakmengetahui dengan jelas mengenai pekerjaan Tergugat saat ini;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yangmasingmasing bernama: Anak I, Anak II dan Anak III;Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnyaberjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi karenasering terjadi perselisihan danpertengkaran;Bahwa saksi mengetahuinya karena mendengar sendiri dari Penggugatdan
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anmad Hutori) bekerja sebagai cleaning service;Bahwa Penggugat (7.Yanto): bekerja di RS Bhineka Bhakti Husada sejak10 Agustus 2002 dengan sistem kontrak dan pada 1 Juni 2004 dioper alih dariRS Bhineka Bhakti Husada di oper alin ke CV Zamharisi, dengan Surat PerintahKerja No.108/SPK/ EKS/RS/BBH/V/04 dalam lampiran Berirta Acara serah terimaPenggugat (7.Yanto) dengan CV Zamharisi, dan pemberhentian kerja/PHJK(karena belum ada penetapan hukum), jadi total masa kerja + 7 tahun.Penggugat (7.Yanto) bekerja
ABDUL HAFIZ
Tergugat:
PT.SELONG SELO LOMBOK
140 — 50
Bahwa perlu Penggugat pahami jika Tergugat sama sekali tidak melakukanPHK (pemutusan hubungan kerja), dan dalam hal ini status dari PenggugatHalaman 8 dari 15 halPutusan PHI Nomor 10/Pdt.SusPHI/PN Mtradalah pekerja PKWT dan Tergugat tidak melakukan pemberhentian kerja dimasa kontrak kerja belum berakhir, oleh karena itu mengacu pada Pasal 62Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangberbunyi Jika salah satu pihakbaik perusahaan atau karyawanmemutushubungan kerja sebelum jangka waktu
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) dikali 6 (enam) bulan (bulanJanuary 2012 Juni 2012) sama dengan Rp714.000,00 (tujuh ratus empat belasribu rupiah);Bahwa sejak isteri Penggugat meninggal dunia hingga saat gugatan ini diajukan,Tergugat selaku pimpinan dan sekaligus pemilik Kebun Sei Kopas belummembayarkan hakhak normatif Isteri Penggugat yaitu berupa uang pesangon;Bahwa bahkan anehnya, melalui surat berhenti bekerja bertanggal 21 Desember2012, Tergugat justru mengeluarkan Surat Pemberhentian
Kerja bagiAlmarhumah Isteri Penggugat kirakira 6 (enam) bulan setelah almarhumahIsteri Penggugat meninggal dunia.
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun kutipanpertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :"Menimbang, bahwa dari keadaan di atas, maka pemberhentian kerja paraPenggugat yang diminta oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukumyang berlaku, oleh karena itu akibat hukum yang terjadi Tergugat telahmemberhentikan Para Penggugat secara sepihak maka petitum gugatanangka 2 dikabulkan".Bahwa pokok permasalahan dari gugatan a quo adalah pemutusan hubungan kerja,yang mana Para Termohon Kasasi telah mendalilkanbahwa Para Termohon Kasasi
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Tergugatmaka Penggugat mengajukan permasalahan ini dengan mengajukan gugatan diPengadilan Hubungan Industrial Semarang;Bahwa sejak Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal27 Januarii 2009, maka mulai bulan Februari 2009 Penggugat tidak mendapatkan gajidari Tergugat sampai dengan sekarang;Bahwa sejak diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat sampaisekarang belum mendapatkan pekerjaan sehingga Penggugat harus menanggung bebanhidup untuk setiap bulannya;Bahwa pemberhentian
kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat tanpa adanya alasan pemberhentian yang tidak jelas dan hal tersebut melanggarketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga telah menimbulkan kerugian baik morilmaupun materiil kepada Penggugat;Bahwa selama Penggugat mengajukan proses hukum, maka gaji selamaPenggugat menunggu proses keputusan wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatyaitu mulai bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 (sampai gugatan inididaftarkan
103 — 44
Dalam Telahaan Staftersebut Ketua Badan Pengawas PDAM Karangasem memberi saran tindak, demimempertimbangkan rasa kemanusiaan dan menjaga kondusifnya daerah, supayaBapak Bupati berkenan memerintahkan Direktur PDAM untuk tidakmelaksanakan pemberhentian kerja karyawan PDAM ;Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2007, Bupati Karangasem mengeluarkan SuratNomor : 800/1377/Ekonomi perihal Pemberhentian Kerja Karyawan di PDAMyang ditujukan kepada Direktur PDAM Kab.Karangasem.
Dimana dalam Surattersebut Bapak Bupati Karangasem minta kepada Direktur PDAMKab.Karangsem untuk tidak melakukan pemberhentian kerja terhadap karyawan diPDAM ;Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Direktur PDAM Kab.Karangasemmengeluarkan Instruksi Nomor : 188.56/194/PDAM melarang ParaPENGGUGAT bekerja sebagai Karyawan di PDAM Kab. Karangasem denganalasan yang dibuatbuat TERGUGAT, dimana para PENGGUGAT dianggapmemilih mengundurkan diri sebagai karyawan PDAM Kab.
FIRMANSYAH
Tergugat:
CV. HONDA UNION MOTOR
169 — 66
Firmansyah masa kerja September 2018 sampai dengan12 juni 2020 sesuai Surat Pemberhentian kerja nomor:112/UMHalaman 5 dari 34 Putusan Nomor 120/Pdt.susPHI/2020/PN.PIg21.22.23.HRD/VI/2020 tanggal 12 juni 2020 intinya perusahaan mengambiltindakan efisiensi produktifitas kerja dengan cara mengurangi jumlahtenaga kerja;Uang pesangon: 2x 2x Rp.3.165.519,=Rp. 12.662.076,Uang Pergantian hak: 15% x 1.2662.076,=Rp. 1.899.311,4,Hak PHK Sadr.
Tergugat Nomor:067/HRD/UMIIII/2020 tertanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P9;Fotokopi Somasi Terakhir Penggugat Nomor: 004/KHDR/SOM/III/2020tertanggal 24 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P10;Fotokopi Tanggapan Somasi Tergugat Tergugat Nomor: 068/UM/HRD/III/2020tertanggal 1 April 2020, selanjutnya diberi tanda P11;Fotokopi Surat Pencatatan Perselisinan Hak ke Disnaker Palembang Nomor :005/KHDR/UM/IV/2020 tertanggal 27 April 2020, selanjutnya diberi tanda P12;Fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian
Kerja dari Tergugat kepada Penggugattertanggal 12 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P13;Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari DisnakerPalembang tertanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P14;Fotokopi Anjuran Mediator dari Disnaker Palembang tertanggal 21 Juli 2020,selanjutnya diberi tanda P15;Fotokopi Tanggapan Penggugat atas Hasil Anjuran Mediator DisnakerPalembang Nomor : 010/KHDR/UM/VIII/2020, 4 Agustus 2020, selanjutnyadiberi tanda P16;Fotokopi Perhitungan
SITI ANNA SIAHAAN
Tergugat:
Yayasan Sari Mutiara Medan
63 — 16
Mutiara di Medan tidak lagi beroprasi lagi sejak Maret2019 karena ada masalah keuangan; Bahwa RSU Sari Mutiara ada dua, satu di Medan dan satu lagi di lubukPakam, dan keliniknya ada banyak; Bahwa pekerja di RSU Sari Mutiara bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu; Bahwa Saksi mengetahui jika Serikat Pekerja Multi Sektor Sari Mutiara(Spms Sari Mutiara) pernah datang ke RSU Sari Mutiara sejak adamasalah di RSU Sari Mutiara ; Bahwa tidak ada ditawarkan konpensasi menyeluruh kepada seluruhPekerja atas pemberhentian
kerja di RSU Sari Mutiara; Bahwa Saksi ada ditawarkan pindah ke RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam,tetapi Saya tidak mau; Bahwa tidak ada jawaban dari Managemen RSU Sari Mutiara terkaitpermasalahan gaji Pekerja; Bahwa setahu Saksi RSU Sari Mutiara tutup karena bermasalah denganizinnya;Hal. 14 dari 29 Hal.
Sari Mutiara di Medan tidak lagi beroprasi lagi sejak Maret2019 karena ada masalah keuangan;Bahwa RSU Sari Mutiara ada dua, satu di Medan dan satu lagi di lubukPakam, dan keliniknya ada banyak;Bahwa pekerja di RSU Sari Mutiara bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu;Bahwa Saksi mengetahui jika Serikat Pekerja Multi Sektor Sari Mutiara(Spms Sari Mutiara) pernah datang ke RSU Sari Mutiara sejak adamasalah di RSU Sari Mutiara ;Bahwa tidak ada ditawarkan konpensasi menyeluruh kepada seluruhPekerja atas pemberhentian
kerja di RSU Sari Mutiara;Bahwa Saksi ada ditawarkan pindah ke RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam,tetapi Saya tidak mau;Bahwa tidak ada jawaban dari Managemen RSU Sari Mutiara terkaitpermasalahan gaji Pekerja;Bahwa setahu Saksi RSU Sari Mutiara tutup karena bermasalah denganizinnya;Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh HRD mengenai dana konpensasi;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti Surat T1 sampai denganbukti T2 sebagai berikut:1.
89 — 33
Dan pada saat adanya pemberhentian kerja berdasarkansurat penunjukan tersebut Penggugat telahe Melaksanakan tahaptahap pekerjaan sesuai dengansurat penunjukan yaitu proses ijin prinsip, prosespenambahan boot, penataan jalan, sehingga alasan tidakdapat memenuhi tugas sungguh hal yang sangatmengadangada ;e Penggugat bekerja bersama Tim yang dibentuk OlehTergugat ;e Penggugat tidak mengalihkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan kepada pihak lain ;Bahwa dengan demikian alasan pengusaha membatalkan surat
8 — 0
Fotokopi Surat Pemberitahuan pemberhentian kerja dari PT. Enggang AirService tertanggal 24 Mei 2018 (T1);2. Fotokopi Foto, ketika terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugatkemudian Penggugat memukul dan menggigit Tergugat (T2);3. Fotokopi Bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat melalui SyariahDharmawangsa Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai denganterakhir tanggal 29 Juni 2018 (T3);4.
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat elektronikkorespondensi internal dari Departement HRD hanya meminta masukandan saran kepada Area Manager terhadap rencana managementmelakukan efisiensi bukan surat pemberhentian kerja;3.
56 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PKWT) yangdibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan yang berlakuadalah batal demi hukum dan beralih menjadi Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu (PKWTT);Bahwa mengingat fakta hukum dimana hubungan kerja antara Tergugatdengan para Penggugat menurut hukum telah beralih menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Tergugat tidak dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) telah selesai, yang karenanya dengan berdasarSurat Pemberhentian
Kerja berbahasa Inggris Tergugat yangditandatangani oleh (Management PT.
M. ARIEF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
M.FERDY ALFARISI BIN M.FITRIAL AULI
58 — 12
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan atas nama M.Ferdy Alfarisi dari PT.Intan Pariwara
- 1 (satu) lembar surat keputusan pemberhentian
kerja dengan hormat atas nama M.Ferdy Alfarisi dari PT.Intan Periwara
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh M.Ferdy Alfarisi.
TOTO HARMIKO
Terdakwa:
RUDY PURBIYANTO bin RABIKUN
132 — 25
Sdr.RUDY PURBIYANTO sampai saat ini masin menjadi karyawan karenamemang belum ada surat pemberhentian kerja, namun sejak diketahuljika telah melakukan dugaan penipuan atau penggelapan dalam jabatan,Sdr. RUDY PURBIYANTO sudah tidak masuk kerja sejak bulan April 2019Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan/ tugas dan tanggung jawab yangditangani atau yang seharihari dikerjakan oleh Sdr.
RUDY PURBIYANTO sampai saat ini masih menjadikaryawan karena memang belum ada surat pemberhentian kerja,namun sejak diketahui jika telah melakukan dugaan penipuan atauHalaman 30 dari 73 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Mijypenggelapan dalam jabatan, Sdr.
RUDYPURBIYANTO sampai saat ini masih menjadi karyawan karena memangbelum ada surat pemberhentian kerja, namun sejak diketahui jika telahmelakukan dugaan penipuan atau penggelapan dalam jabatan, Sdr. RUDYPURBIYANTO sudah tidak masuk kerja sejak bulan April 2019Saksi menerangkan bahwa tahapan jika seorang nasabah akanmengajukan kredit ke PT BPR SAPADHANA Kantor Pusat Madiun melaluiSdr RUDY PURBIYANTO selaku Account Officer (AO) adalah :a.
hutang di PT BPR SAPADHANA Kantor Pusat MadiunTerhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya.Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN MijyMenimbang, bahwa Terdakwa RUDY PURBIYANTO Bin RABIKUN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Terdakwa mengaku bahwa bekerja sebagaikaryawan di PT BPR SAPADHANA Kantor Pusat Madiun mulai tahun 2001sampai dengan sekarang karena memang sampai sekarang Terdakwa belumpernah menerima surat pemberhentian
kerja resmi dari di PT BPRSAPADHANA Kantor Pusat Madiun meskipun sejak bulan April 2019Terdakwa sudah tidak masuk kerja.Mulai tahun 2000 Terdakwa mulai kerja diPT BPR SAPADHANA Kantor Pusat Madiun dan ditempatkan di bagianAccount Officer (AO)/ Marketing/ bagian pemasaran, kemudian pada tahun2001 Terdakwa mendapat surat keputusan dari Direksi dan diangkat sebagaikaryawan tetap di bagian Account Officer (AO), kemudian pada bulan Maret2019 Terdakwa diangkat sebagai Kabag Kredit di PT BPR SAPADHANAKantor
47 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan batal PHK yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugatsebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pemberhentian Kerja No.73/032/TRP/IV/2006 tanggal 17 April 2006 ;3. Menghukum Penggugat dengan perintah supaya Penggugatmempekerjakan kembali Tergugat ke posisi semula di PT. Tanjung RayaPlywood ;Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 287 K/Pdt.Sus/2007.4.
ROCHYANI B,SH
Terdakwa:
USBAH JOHAN Bin JINSIM
121 — 20
Sdr.RUDY PURBIYANTO sampai saat ini masin menjadi karyawan karenamemang belum ada surat pemberhentian kerja, namun sejak diketahuljika telah melakukan dugaan penipuan atau penggelapan dalam jabatan,Sdr. RUDY PURBIYANTO sudah tidak masuk kerja sejak bulan April 2019Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan/ tugas dan tanggung jawab yangditangani atau yang seharihari dikerjakan oleh Sdr.
RUDY PURBIYANTO sampai saat ini masih menjadikaryawan karena memang belum ada surat pemberhentian kerja,namun sejak diketahui jika telah melakukan dugaan penipuan atauHalaman 30 dari 73 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Mijypenggelapan dalam jabatan, Sdr.
RUDYPURBIYANTO sampai saat ini masih menjadi karyawan karena memangbelum ada surat pemberhentian kerja, namun sejak diketahui jika telahmelakukan dugaan penipuan atau penggelapan dalam jabatan, Sdr. RUDYPURBIYANTO sudah tidak masuk kerja sejak bulan April 2019Saksi menerangkan bahwa tahapan jika seorang nasabah akanmengajukan kredit ke PT BPR SAPADHANA Kantor Pusat Madiun melaluiSdr RUDY PURBIYANTO selaku Account Officer (AO) adalah :a.
hutang di PT BPR SAPADHANA Kantor Pusat MadiunTerhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya.Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN MijyMenimbang, bahwa Terdakwa RUDY PURBIYANTO Bin RABIKUN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Terdakwa mengaku bahwa bekerja sebagaikaryawan di PT BPR SAPADHANA Kantor Pusat Madiun mulai tahun 2001sampai dengan sekarang karena memang sampai sekarang Terdakwa belumpernah menerima surat pemberhentian
kerja resmi dari di PT BPRSAPADHANA Kantor Pusat Madiun meskipun sejak bulan April 2019Terdakwa sudah tidak masuk kerja.Mulai tahun 2000 Terdakwa mulai kerja diPT BPR SAPADHANA Kantor Pusat Madiun dan ditempatkan di bagianAccount Officer (AO)/ Marketing/ bagian pemasaran, kemudian pada tahun2001 Terdakwa mendapat surat keputusan dari Direksi dan diangkat sebagaikaryawan tetap di bagian Account Officer (AO), kemudian pada bulan Maret2019 Terdakwa diangkat sebagai Kabag Kredit di PT BPR SAPADHANAKantor
150 — 14
Bahwa proses pengurusan untuk mendapatkan hak tersebut menjaditerkatungkatung yang dikarenakan Tergugat tidak bersedia mengeluarkanSurat Pemberhentian Kerja, diberi tanda bukti P4.;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah pulamengajukan bukti berupa bukti T1 sampai dengan T 7 sebagai berikut:1.