MENGADILI :

• Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
• Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : 252 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIKI NUR SETIAWAN alias FIKI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan

Fiki terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden . ;2: Menghukum Terdakwa Fiki Nur Setiawan Als. Fiki dengan pidana penjaraselama : 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh)Bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dan apabilatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.

Fiki terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dan diancam dalampasal 235 UndangUndang Nomor : 42 Tahun 2008 tentang PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fiki Nur Setiawan Als. Fikidengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan dengan masa percobaanselama 10 (Sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000, (enam jutarupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan ;3.

putusan namun dikarenakan hanyasebagian/sepotong/sepenggal yang ditelan dari suatu kalimat yang tidak secarautuh/keselurunan sebagaimana putusan judex factie sehingga bisa ditafsirkansangat berbeda ..... sehingga hanya pada kalimat dengan masa percobaan 10(Sepuluh) bulan saja yang menjadi titik berat Pembanding dalam mengoreksiputusan Judex Factie....Bahwa atas putusan Judex factie, amar putusan pertama yaitu : Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Pidana Pemilihan

Membebankan kepada Terdakwa biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan keberatan danalasanalasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknyabahwa Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Fiki NurSetiawan alias Fiki tidak sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 235 UndangUndang Nomor : 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling

Menyatakan Terdakwa FIKI NUR SETIAWAN alias FIKI terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden . ;. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FIKI NUR SETIAWAN alias FIKIdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah) apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;.

RISMAN dengan DPT Nomor urut 14 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;

Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;

Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;

Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;

., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)KABUPATEN KOLAKA

No. 02 PK/KPUD/2009dimasukkan dalam hasil rekapitulasi perhitungan suara padapelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2008tanggal 23 Oktober 2008 untuk pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Kolaka dengan nomor urut 2 ;c.

MM. dan RAMLIMADJID, SE., MH. untuk seluruhnya ;Menyatakan tidak syah dan tidak benar hasil perhitungan suara yangditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka berdasarkanSurat Keputusan Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penetapan HasilRekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil BupatiKolaka tahun 2008 dan Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 2008 tentangPenetapan Pasangan Calon Terpilin Bupati dan Wakil Bupati KolakaTahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008, sebagaimana tabel dibawah ini

Menyatakan batal Surat Keputusan Termohon Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kolaka No. 53 Tahun 2008 tentang Penetapan PasanganCalon Terpilin Bupati dan Wakil Bupati Periode 2008 2013 dalamPemilinan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2008 tertanggal28 Oktober 2008 dan Surat Keputusan Nomor 52 Tahun 2008 tentangPenetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupatidan Wakil Bupati Kolaka tahun 2008 ;4.

Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang pelaksanaanPemilinan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2008 pada seluruhKecamatan di Kabupaten Kolaka kecuali wilayah pemilihan KecamatanKolaka, Kecamatan Wuwundulako dan Kecamatan Pomalaa ;3. Menentukan bahwa waktu pelaksanaan Pemilihan Ulang Bupati danWakil Bupati Kolaka tahun 2008 tersebut sudah harus dilaksanakanpaling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan ;4.

No. 02 PK/KPUD/2009kepada Penyelenggara Pemilihan untuk mengadakan pembetulanseketika itu juga, bukan meminta pemilihan ulang ;Dalam PP No. 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah No. 17 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah menyebutkan :Pasal 83 ayat (9) menyatakan "dalam keberatan yang diajukan oleh saksipasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (8) dapat diterima, KPPS seketika itu

JUFRIZAL vs PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) PROVINSI ACEH;

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:JUFRIZAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Desa Kulu, Kecamatan Seunagan, Kabupaten NaganRaya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Askhalani, S.H.i, dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Hukum ARZ & Rekan, beralamat di Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor20.a/ARZ/IX/2019, tanggal 20 September 2019;Pemohon Kasasi:LawanPANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

Memerintahkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan PanitiaPengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Nomor138/K.AC/TU.00.01/IX/2018, tentang Tindak Lanjut Putusan DKPPatas nama Jufrizal:4.

Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding dahulunya Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)Aceh Nomor 138/K.AC/TU.00.01/IX/2018, tentang Tindak LanjutPutusan DKPP atas nama Jufrizal:;5.

Proses atas dugaanpelanggaran etik Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengankewenangannya dan prosedur yang berlaku oleh DKPPRI sebagaimanadimaksud Pasal 97 huruf e angka 1 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 39, Pasal 456,Pasal 457 ayat (1), (2), Pasal 458 ayat (11), (12), (13), (14) PeraturanDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode EtikPenyelenggara Pemilihan Umum, sehingga harus

tetap dipertahankan; Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakanpelaksanaan putusan DKPPRI, yang dibatasi tata cara (prosedur)pelaksanaannya dengan putusan DKPPRI a quo, dan secara substansitelah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara PemilihanUmum:Halaman 4 dari 6 halaman.

FAUZI; KETUA BADAN PERWAKILAN DESA KETUPAT; KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUPAT; MOHAMMAD TAMRIN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI., II. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH;

Pemilihan Umum Pasal 463 ayat (1) yaituHalaman 6 dari 50 halaman.

23 Agustus 2019;Bahwa ketentuan Pasal 460 UndangUndang Nomor 7 Tahun2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 463 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum JunctoHalaman 19 dari 50 halaman.

Bahwa BeritaAcara Komisi Pemilihan Umum Nomor 57/PL.01.9BA/7210/KPUHalaman 20 dari 50 halaman.

Pemilihan Sigi 4.

Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigitentang pelaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 Agustus 2019 (vide bukti P2);3. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi SulawesiTengah Nomor 06/TM/PL/ADM/PROV/26.00/VII/2019, tanggal 24Juli 2019 (vide Bukti 3);Halaman 45 dari 50 halaman.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA BARU, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR (PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA) VS AHMAD JAIS., Turut Termohon : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN KAMPAR (PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN);;

., DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;

Putusan Nomor 44 P/HUM/201912.Penetapan Pasangan Calon Terpilin, Penetapan Perolehan Kursidan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telahmelanggar dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 7Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;Bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui Pasal 3 ayat (7) PeraturanKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, PenetapanPerolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilin dalam PemilihanUmum, yang berbunyi:Dalam hal hanya

Pemilihan Umummerupakan lembaga negara yang hanya memiliki kewenanganHalaman 13 dari 58 halaman.

Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perluasan tafsirterhadap Pasal 416 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilinan Umum.

Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum;2.

proses rancanganpembentukan peraturan hukum a quo antara ketentuan mengenaiPenetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,dan Penetapan Calon Terpilin dalam Pemilihan Umum denganUndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalamPenyelenggaran Pemilihan Umum khususnya terkait denganPenetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,dan Penetapan Calon Terpilin dalam Pemilihan Umum;Bahwa secara formil maupun secara materiil

,DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;

- .Menjatuhkan pidana kepada terdakwa INGIN PEMILIHAN MARPAUNG Als CIKO Bin MARINGAN MARPAUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

- INGIN PEMILIHAN MARPAUNG Als CHIKO Bin MARINGAN MARPAUNG

PUTUSANNomor 217/Pid.B/2016/PN BlsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap > INGIN PEMILIHAN MARPAUNG Als CHIKO BinMARINGAN MARPAUNGTempat lahir : Mayang (Sumatera Utara)Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Mei 1987Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Simpang Puncak Km. 18 Kulim RT 001 RW

Menyatakan terdakwa INGIN PEMILIHAN MARPAUNG AliasCHIKO Bin MARINGAN MARPAUNG telah terbukti dan bersalah melakukantindak pidana "dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat,yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang,atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksuduntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263 ayat (1) KUHPidana

Menghukum terdakwa INGIN PEMILIHAN MARPAUNG AliasCHIKO Bin MARINGAN MARPAUNG membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisanyang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatunkan hukuman yangseringanringannya kepada terdakwa karena tedakwa menyesal atasperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;Setelah mendengar tanggapan Penuntut

Herman Nomor : 1403091712070170tertanggal 03 September 2010 dengan Blanko Kartu Keluargapembanding merupakan produk cetak vang berbeda.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanPasal 264 ayat (1) KUHPidana.ATAUKeduaBahwa ia terdakwa INGIN PEMILIHAN MARPAUNG Als CHIKO padatanggal 12 Februari 2016 atau setidaktidaknya dalam rentang waktu dalamBulan Februari 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di SimpangHalaman 5 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.

Menyatakan Terdakwa INGIN PEMILIHAN MARPAUNG Als CIKO BinMARINGAN MARPAUNG tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa INGIN PEMILIHAN MARPAUNGAls CIKO Bin MARINGAN MARPAUNG oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Utara, atausetidaktidak di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Padangsidimpuan, Setiap orang, yang dengan sengaja pada saat pemungutansuara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih darisatu kali di satu TPS atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; Berawal pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 08.30 Wib terdakwadatang ke TPS 3 Desa Lantosan Kecamatan Portibi Kabupaten Padanglawas Utara untukmelakukan Pemilihan

berangkat ke Pasar Gunung Tua tepatnya diLingkungan V Kecamatan Padangbolak dengan tujuan untuk bermain billiard, setelahterdakwa sampai di tempat biliar tersebut, terdakwa bertemu dengan kawan sekolahnyayang bernama TAUFIK HIDAYAT DALIMUNTHE, lalu terdakwa bersama TAUFIKHIDAYAT DALIMUNTHE samasama duduk di kursi tempat biliyard sambil menontonorang yang main billiard ; Selanjutnya TAUFIK HIDAYAT DALIMUNTHE mengatakan kepada terdakwa Irsan adong indon dapot au tercecer lima lembar surat undangan pemilihan

ADA DAPAT SAYA INI 5 (LIMA) LEMBARTERCECER SURAT UNDANGAN PEMILIHAN MAU KAU, BIAR KAU MEMILIHKE LOKASI TPS 19 YANG BERJARAK + 50 METER DARI TEMPAT BILIARD)selangsung terdakwa menjawab didiama surat nai aso kehe au tu TPS anmamilih (DIMANA SURATNYA BIAR PERGI SAYA KESANA MEMILIH KE TPS19 LK V PASAR GUNUNGTUA KECAMATAN PADANGBOLAK KABUPATENPADANGLAWAS UTARA), dan saat itu TAUFIK HIDAYAT DALIMUNTHElangsung menyerahkan (satu) lembar surat Model C6 atas nama TOGAR kepadaterdakwa, selanjutnya sekira pukul

KecamatanPadangbolak, selanjutnya Panitia Pengawas Pemilu mengamankan terdakwa ke KantorPanwas Paluta, lalu Panwas Paluta melakukan Introgasi kepada terdakwa, kemudianterdakwa mengakui telah melakukan pencoblosan di TPS 19 Lingkungan V PasarGunung Tua dengan mengaku dirinya seolah olah pemilih atas nama TOGAR (sesuaidengan formulir C6 nomor urut 116 dalam DPT (daftar Pemilih Tetap pada TPS 19Lingkungan V Pasar Gunung Tua) ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 UndangUndang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan

Nuh Razak; Syamsul Bahri Sangun; Mastarevi, SE; Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong

WAN ISKANDAR VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;

Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal standing) untukmengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf bPeraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan RakyatKabupaten/Kota;3.

Putusan Nomor 20 P/HUM/2019dalam Pemilihan Umum, antara lain menyusun danmenetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;3) Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusiTermohon menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 75UndangUndang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumyang berbuny/i:(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diaturdalam UndangUndang ini, KPU membentuk PeraturanKPU dan Keputusan KPU;(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan pelaksanaan peraturanperundangundangan

32 Tahun 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T1);Fotokopi Kumpulan Dokumen Uji Publik Rancangan Peraturan KomisiPemilinan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Bukti T2);Fotokopi Kumpulan Dokumen Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RIdengan

Fotokopi Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota yang telah diotentikasi (Bukti T6);7. Fotokopi Screen shoot Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum RI yangmemuat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang PencalonanPerseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanDaerah (Bukti T7);8.

Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihnan Umum Tahun 2019, tahapan pencalonan anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengalamibeberapa perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KomisiPemilinan

MAN HASAN VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536), dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:A.

Artinya kKewenangan Komisi Pemilihan Umumuntuk membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak bolehmembuat norma baru yang sama sekali tidak diatur dalam UndangUndang yang memerintahkannya;18.

Penjelasan terkait kewenangan Termohon menyusun PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;Bahwa dasar dibentuknya Peraturan Komisi Pemilinan UmumNomor 18 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil

dan 13 tersebut, sudah sepatutnya dapatdipahami bahwa tidak hanya undangundang yang dapatmengatur mengenai ketentuan seorang warga negera dapatdipilih dalam pemilihan umum (termasuk pemilihan kepaladaerah).

Fotokopi screenshoot laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum(JDIH) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memuatPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(BuktiT2);3.