220200 202200 en one nnn n nen nnne Pasal 31 ayat (8) UndangUndang Dasar 1945 menyatakan bahwaPemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasionaldengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa:Pasal 31(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan danketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, yang diatur dalam undangundange Pasal 50 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (UU SISDIKNAS

Tindakan yangdilakukan Tergugat dengan mengeluarkan objek sengketa sangat bertolakbelakang dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, bahkantelah melanggar hak asasi manusia Penggugat khususnya hak ataspendidikan; = 22+ 22 eon nnn nnn e non en nnn nnn neeBahwa pendidikan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1angka 2 UU SISDIKNAS didasarkan pada Pancasila dan UndangUndangDasar 1945, juga harus tanggap terhadap perubahan zaman:Pasal 12.

fakta persidangan anakPara Pemohon dalam keadaan sehat serta berdasarkan hasil pengamatanHakim di persidangan, maka anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baikfisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak paraPara Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohontelah lulus pendidikan sekolah menengah kejuruan sebagaimana amanat Pasal6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan sebagaimanaketerangan Pemohon dan anak Para Pemohon, anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Dasar sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas

fakta persidangan anakPemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohondalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasikawin pada anak Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

yang bermutu secara adil tanpa membedakan tempat memperoleh pendidikandasar, baik yang ada di bawah Kementerian Pendidikan maupun yang ada dibawah Kementerian Agama;Bahwa amanat penerapan keadilan didalam program pendidikan dasar tanpamembedakan tempat memperoleh pendidikan dasar, baik yang ada di bawahKementerian Pendidikan maupun yang ada di bawah Kementerian Agama,utamanya terkait dengan penganggaran/Pengelolaan Dana Pendidikan adalah jugatercermin dari ketentuan UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

Dimana pendidikan dasar yang ada di bawah Kementerian Agama menjaditidak bisa optimal menjalankan perannya sebagaimana pendidikan dasar yangdilaksanakan dibawah Kementerian Pendidikan;Bahwa diskriminasi yang terjadi pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan dasaryang ada di bawah Departeman Agama yang dilakukan oleh PARA TERGUGATadalah jelas telah mengabaikan/tidak mematuhi keputusan MAHKAMAHKONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA pada perkara nomor 58/PUUVIII/2010 Terkait Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas yang berbunyi

otonomi seluasluasnya untuk mengatur urusan pemerintahannya,sehingga Tergugat III tidak dapat mengintervensi urusan pemerintahan yangdilakukan Kabupaten/Kota termasuk dalam penganggaran bidang pendidikandan semuanya diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota untukmengatur sendiri dengan memperhatikan skala prioritas daerah masingmasing.Bahwa selain itu pemenuhan pendanaan pendidikan dilakukan secara bertahapsebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) UU Nomor : 20TAHUN 2003 Tentang SISDIKNAS

berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, pendidikan terakhiranak Para Pemohon adalah sekolah dasar dan sudah tidak melanjutkanpendidikan kejenjang selajutnya sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas

sebagaiseorang istri dan/atau ibu;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telahterbukti anak para Pemohon sudah baligh baik secara fisik maupun mental,sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara substantif ia telahmemenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki UndangUndang;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak para Pemohontelah lulus pendidikan SMA sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas

Penetapan No. 76/Pdt.P/2021/PA.Ngppengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohontelah lulus pendidikan sekolah menengah pertama sebagaimana amanat Pasal6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar

anakPara Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

sebgaimana fakta persidangan anakPara Pemohon dalam keadaan sehat serta berdasarkan hasil pengamatanHakim di persidangan, maka anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baikfisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak paraPara Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohontelah lulus pendidikan sekolah menengah atas sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

dari fakta persidangan anakPemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohondalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasikawin pada anak Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagaimana amanat Pasal 6 ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas

Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Ngpuntuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohontelah lulus pendidikan sekolah menengah pertama sebagaimana amanat Pasal6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi,sehingga anak para Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminyamerupakan kehendak dari

Penetapan No. 64/Padt.P/2020/PA.Ngplebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagaimana amanat Pasal 6 ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun;Menimbang, bawah apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suamanak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan untukmembiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami dianggap

Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngptelah lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas sebagaimana amanat Pasal6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi,sehingga keponakan Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;Menimbang, bahwa pernikahan keponakan Pemohon dengan calonsuaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaandari pihak manapun, rencana tersebut juga telah

anakPara Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagaimana amanat Pasal 6 ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas

LP/103/IV/ 2002/Siaga tanggal 9 April 2002 di Polda DIY.Pelanggaran Sisdiknas berdasarkan Laporan Polisi No. LP:59/III/2004/Siaga, 10 Maret 2004.Bahwa berdasarkan Legal Audit dokumen yang penting dan relevantersebut, maka pada tanggal 6 November 2004, Penggugat menyampaikankepada Tergugat kepada Tergugat dan Tergugat II berupa Draf ResolusiPenyelesaian Perselisihan (Alternatif Dispute Resolution) SengketaKepengurusan Yayasan Pendidikan Kerjasama.

anakPara Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

. :422/42/SMA.2/II/2013 pada tanggal 23 Februari 2013 karena bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, Tergugatmelanggar Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak dan UU No. 20 Tahun 2013 tentang SISDIKNAS Pasal11 ayat (1) dan Perda Provinsi NTT No. 7 Tahun 2012 tentangPerlindungan Anak, Pasal 31 PERDA menyatakan anak yang berhadapandengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dananak penularan HIV/AIDS dilindungi hakhaknya guna

Penetapan No. 86/Pdt.P/2021/PA.NgpMenimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohontelah lulus pendidikan sekolah menengah atas sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi,sehingga anak para Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calonSuaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya

sebgaimana fakta persidangan anakPara Pemohon dalam keadaan sehat serta berdasarkan hasil pengamatanHakim di persidangan, maka anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baikfisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak paraPara Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohontelah lulus pendidikan sekolah menengah atas sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas