Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.UtjMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbuktianak Pemohon sudah baligh baik secara fisik maupun mental, sehinggameskipun belum berusia 19 tahun, secara substantif ia telah memenuhi syaratuntuk menikah sebagaimana dikehendaki UndangUndang;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak Pemohon telahlulus pendidikan Mts sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkaitwajib

berpendapat anak Para Pemohon dalamkeadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawinpada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan telah melanjutkanpendidikan sampai kelas 2 SLTA sebagaiamana keterangan para Pemohon dananak para Pemohon maka sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas

anakPara Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

sebagaiseorang istri dan/atau ibu;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telahterbukti anak para Pemohon sudah baligh baik secara fisik maupun mental,sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara substantif ia telahmemenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki UndangUndang;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak para Pemohontelah lulus pendidikan SMA sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas

Utjpemberian dispensasi kawin pada anak Pemohon patut untukdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak Pemohon telah lulus pendidikan MA sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun, sehingga Hakimberpendapat anak Pemohon telah memiliki bekal pendidikan yang cukup;Menimbang, bawah apabila ditinjau dari asoek ekonomi, calon suamianak Pemohon ternyata telah

Penetapan No. 88/Pdt.P/2020/PA.Ngppendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagaimana amanat Pasal 6 ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi, selain itu anakpara Pemohon telah bekerja, sehingga anak para Pemohon telah mempunyaibekal keilmuan yang cukup;Menimbang, bawah apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suamianak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan untukmembiayai

anakPara Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagaimana amanat Pasal 6 ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas

Penetapan No. 33/Pdt.P/2021/PA.Ngpanak para Pemohon maka sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi, sehingga anak paraPemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;Menimbang, bawah apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suamanak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan untukmembiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami dianggap dapatbertanggung

UndangUndang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 20013 Pasal 1Pemenuhan Hak Pendidikan Anak ialah perjuangan sadar dan bersiklus untukmewujudkan suasana berguru dan proses pembelajaran semoga penerima didikpada usia anak secara aktif membuatkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, adatmulia, serta keterampilan yang diharapkan dirinya, masyarakat, bangsa danN@ Qala ; == n= nana nnn nn nnn nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nnn nncenceeUndang Undang

Penetapan No. 99/Pdt.P/2021/PA.Ngptelah lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas sebagaimana amanat Pasal6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi,sehingga keponakan Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;Menimbang, bahwa pernikahan keponakan Pemohon dengan calonsuaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaandari pihak manapun, rencana tersebut juga telah

anakPara Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagaimana amanat Pasal 6 ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas

Penetapan No. 86/Pdt.P/2021/PA.NgpMenimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohontelah lulus pendidikan sekolah menengah atas sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi,sehingga anak para Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calonSuaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya

berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, pendidikan terakhiranak Para Pemohon adalah sekolah dasar dan sudah tidak melanjutkanpendidikan kejenjang selajutnya sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas

yang bermutu secara adil tanpa membedakan tempat memperoleh pendidikandasar, baik yang ada di bawah Kementerian Pendidikan maupun yang ada dibawah Kementerian Agama;Bahwa amanat penerapan keadilan didalam program pendidikan dasar tanpamembedakan tempat memperoleh pendidikan dasar, baik yang ada di bawahKementerian Pendidikan maupun yang ada di bawah Kementerian Agama,utamanya terkait dengan penganggaran/Pengelolaan Dana Pendidikan adalah jugatercermin dari ketentuan UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

Dimana pendidikan dasar yang ada di bawah Kementerian Agama menjaditidak bisa optimal menjalankan perannya sebagaimana pendidikan dasar yangdilaksanakan dibawah Kementerian Pendidikan;Bahwa diskriminasi yang terjadi pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan dasaryang ada di bawah Departeman Agama yang dilakukan oleh PARA TERGUGATadalah jelas telah mengabaikan/tidak mematuhi keputusan MAHKAMAHKONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA pada perkara nomor 58/PUUVIII/2010 Terkait Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas yang berbunyi

otonomi seluasluasnya untuk mengatur urusan pemerintahannya,sehingga Tergugat III tidak dapat mengintervensi urusan pemerintahan yangdilakukan Kabupaten/Kota termasuk dalam penganggaran bidang pendidikandan semuanya diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota untukmengatur sendiri dengan memperhatikan skala prioritas daerah masingmasing.Bahwa selain itu pemenuhan pendanaan pendidikan dilakukan secara bertahapsebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) UU Nomor : 20TAHUN 2003 Tentang SISDIKNAS

Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.Ngp6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi,sehingga anak para Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calonsuaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaandari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui olehorang tua masingmasing calon mempelai bahkan sebagai

sebgaimana fakta persidangan anakPara Pemohon dalam keadaan sehat serta berdasarkan hasil pengamatanHakim di persidangan, maka anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baikfisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak paraPara Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohontelah lulus pendidikan sekolah menengah atas sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaiamana keterangan paraPemohon, anaka para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon, sertabukti P.8, sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas

Bahwa justru perbuatan Penggugat telah memenuhi unsurunsur yang diatur dalam UndangUndang Perlindungan Anak Jo.UndangUndang Sisdiknas dan peraturan terkait pendidikan; d. Bahwa karena sejak tanggal 14 Pebruari 2018 anak Penggugattelah dikembalikan kepada orang tuanya maka anak Penggugatsudah tidak dapat bersekolah lagi di SMA Negeri 1 Semarang,dan Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnyadi posita 21, posita 22 dan posita 26; e.

Bahwa penerbitan KTUN objek sengketa telah memenuhi asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, karenasebelum terbitnya KTUN objek sengketa Tergugat telah melakukaninvestigasi, koordinasi, dengan unsurunsur terkait Sesuai ketentuanperaturan perundangundangan (UU Sisdiknas, UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, PermendikbudNomor 82 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990tentang Pendidikan Dasar,

sebgaimana fakta persidangan anakPara Pemohon dalam keadaan sehat serta berdasarkan hasil pengamatanHakim di persidangan, maka anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baikfisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak paraPara Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohontelah lulus pendidikan sekolah menengah atas sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

Penetapan No. 64/Padt.P/2020/PA.Ngplebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagaimana amanat Pasal 6 ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun;Menimbang, bawah apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suamanak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan untukmembiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami dianggap