Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 07-12-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PA PEKANBARU Nomor 2232/Pdt.G/2023/PA.Pbr
Tanggal 19 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 0
Pengadilan PA SAMBAS Perdata Agama
Register : 01-11-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PA SAMBAS Nomor 848/Pdt.G/2017/PA.Sbs
Tanggal 12 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 7
Pengadilan PTA MATARAM Perdata Agama Wakaf
Register : 01-12-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 08-01-2016
Putusan PTA MATARAM Nomor 101/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.
Tanggal 18 Desember 2015 — Drs. H. L. SUKARNA bin Haji LALU AHMAD SUPARLAN X Hj. BAIQ AINUN binti H.L. DJAELANI,
177 — 0
Pengadilan PTA PONTIANAK Perdata Agama
Register : 17-05-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PTA PONTIANAK Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Ptk
Tanggal 2 Juni 2022 — Pembanding/Tergugat : SARWANI Diwakili Oleh : AGUS WIBOWO, S.H
Terbanding/Penggugat : H. MAHYUDIN Bin H. IDRIS H.A. RASYID
233 — 42
  • Menyatakan sah wasiat wakaf almarhum H.
Pengadilan PTA PADANG Perdata Agama
Register : 26-04-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PTA PADANG Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Pdg
Tanggal 11 Juni 2024 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
76 — 48
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama
Register : 22-09-2022 — Putus : 23-12-2022 — Upload : 23-12-2022
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn
Tanggal 23 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
145 — 68
Pengadilan PTA MATARAM Perdata Agama Wakaf
Register : 11-02-2014 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTA MATARAM Nomor 14/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.
Tanggal 13 Maret 2014 — RAPIAH, dkk X SYECH FARIS BAGIS, dkk
181 — 96
  • No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.fungsikan harta wakaf tersebut untuk dijual ke pihak lain sehingga ParaPenggugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan menuntutpembatalan Ikrar Wakaf dan menuntut Para Pengurus Yayasan tersebutuntuk menyerahkan harta wakaf kepada Para penggugat agar dapatmenggantikan mengelola harta wakaf sesuai tujuan wakaf semula.
    Al Ittinadul Islamiyah, hal ini sejalandengan pengertian wakaf sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 1 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang UndangNomor 41 Tahun 2004;Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon kepada pengadilanagar membatalkan wakaf almarhum Ali Bagis disertai penyerahan kembaliharta wakaf kepada Para Penggugat untuk dikelola sendiri sesuai tujuanwakaf, Majelis Hakim banding menganggap dalil
    tersebut tidak beralasanhukum karena pembatalan wakaf hanya dimungkinkan jika ada syaratsyaratwakaf saat terjadinya ikrar wakaf tidak dipenuhi dan atau adanya pelanggaranlain pada saat terjadinya ikrar wakaf, sedangkan dalam gugatan ParaPenggugat tidak menguraikan adanya pelanggaran dan atau tidak dipenuhinyasyaratsyarat ikrar wakaf yang dilakukan almarhum Ali Bagis.
    Apabila ParaPenggugat menganggap setelah ikrar wakaf itu ada pelanggaran yang dilakukanoleh Nadzir baik berupa tidak dipenuhinya syaratsyarat sebagai Nadzir ataupengelolaan harta wakaf tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula, makaPara Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ali Bagis sebagai Wakif dapatmengusulkan pergantian Nadzir kepada Badan Wakaf Indonesia dan bukanmeminta pembatalan wakaf dengan menarik harta wakaf untuk dikelola sendiri,hal ini sejalan dengan dasar dasar wakaf itu sendiri
    yaitu Wakaf yang telahHalaman 8 dari 8 Hal.
Pengadilan MS TAKENGON Perdata Agama Wakaf
Register : 14-11-2017 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 24-11-2018
Putusan MS TAKENGON Nomor 512/Pdt.G/2017/MS.Tkn
Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD SABIL bin SABIL
Tergugat:
1.KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, cq DEPARTEMEN AGAMA WILAYAH ACEH di BANDA ACEH cq DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
2.KEPALA MTSN II TAKENGON
3.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYAKAN
4.MASDI.spd
5.REJE KAMPUNG PINANGAN
6.BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN ACEH TENGAH
155 — 19
  • Ikrar wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009 ;b. Surat pernyataan Nomor :591.1/1027/2009 ;c. Surat Tentang Perwakafan Tanah Milik No:36/VI/PN2009 ;d. Sertifikat Tanah Wakaf No.277 Tahun 2011 ;11.
    Ikrar wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009 ;b. Surat pernyataan Nomor :591.1/1027/2009 ;c. Surat Tentang Perwakafan Tanah Milik No:36/VI/PN2009 ;d. Sertifikat Tanah Wakaf No.277 Tahun 2011 ;4.
    Tanah Wakaf No. 277 Tahun 2011. Ikrar Wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009.2. Surat Pernyataan Nomor : 591.1/1027/2009.3. Surat Tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor : 36/VI/PN2009.4.
    Surat Ikrar Wakaf tanggal 10 Juni 2009.3.
    Sampai Saat Ini Status Tanah Objek A Quo adalahMasih Tercatat Sebagai Tanah Wakaf. Bahwa harta wakaf tersebut telah sesuai dengan peruntukkannya yaitu untukpembangunan gedung MTs .N 2 Takengon Il. Hal ini sebagaimana fungsiwakaf itu sendiri yakni untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesualdengan tujuan wakaf.
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama Wakaf
Register : 09-11-2011 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PA BOGOR Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr
Tanggal 25 Februari 2014 — - Ir.TRISILADI SUPRIANTO bin WASRAPHADI - yayasan Aliya - Ir.EKO EDDY PURWANTO - KARTOMI KARSUDI - Dian WULANDARI - AGUS SISWATAMA SINGGIH - Kepala KUA Bogor Barat
320 — 63
  • Bahwa dalam UURI No. 41 Th.2004 Tentang Wakaf telah diatur tentang tugas Badan Wakaf Indonesiaitu adalah sesuatu / masalah lain yang berbeda.Bahwa tidak dilibatkannya badan Wakaf Indonesia dalam perkara aquo adalah karenamemang dalam Penggugat mewakafkan hartanya tidak melalui Badan Wakaf Indonesia41dan oleh Yayasan Aliya (Tergugat I) wakaf tersebut tidak pernah dilaporkan kepadadan oleh karenanya tidak perlu melibatkan Badan Wakaf Indonesia.
    Bahwa dalam jawabannya Tergugat VI tidak menguraikan tolokukur apa sehingga Akte Ikrar Wakaf tersebut dianggap sah.Bahwa UndangUndang RI No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 2menentukan sebagai berikut : Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.Bahwa pertanyaannya adalah apakah wakaf berdasarkan akte Ikrar Wakaf tersebut padaangka 7 diatas telah dilakukan menurut syariah ?.
    Bahwa perkara perceraian yang tengah berjalan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT IV tidak ada kaitannyadengan hal wakaf dalam perkara a quo karena wakaf telah selesaidiikrarkan menurut syariah ;14. Perlu kelapangan dada dan keikhlasan penuh dalam wakaf,karena sekali ikrar wakaf diucapkan maka saat itu pula hubungankeperdataan wakif atas harta benda wakaf menjadi terputus,59sementara wakaf tidak dapat dibatalkan.
    H.ACEP MAHFUDIN S.Ag; adalah mantan Kepala KUA Bogor Barat; yang padapokoknya menerangkan bahwa :e Wakaf yang ada Akte Ikrar Wakaf ada 5 (lima);e Wakaf diberikan kepada yayasan Aliya;e Wakaf belum didaftarkan ke BWI;d.
    Peruntukan harta benda wakaf danf.
Pengadilan PA KARAWANG Perdata Agama
Register : 03-02-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA KARAWANG Nomor 373/Pdt.G/2017/PA.Krw
Tanggal 2 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 34
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 07-12-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PA CIKARANG Nomor 3931/Pdt.G/2022/PA.Ckr
Tanggal 22 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
175 — 28

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
    2. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Nomor 01/1988 tertanggal 25 Januari 1988 adalah batal demi hukum dan selanjutnya mewajibkan Penggugat mewakafkan kembali tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik nomor548 dan sertifikat hak guna bangunan nomor 2999 atas nama Penggugat;
    3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama
Register : 28-02-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Lmg
Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
197 — 50
  • Solokuro Kabupaten Lamongan dengan ukuran panjang 90/85 m2 dan lebar 45/40 m2 dan batas-batas sebagai berikut :
    • Sebelah barat : Jalan Raya
    • Sebelah timur : Sriyami dan Nur Fatah
    • Sebelah utara : Jalan perbatasan Bluri-Banyubang
    • Sebelah selatan : Tanah Zainuddin,
    • adalah sebagai obyek wakaf
      Jaelan meninggal dunia dan saat ini di kuasai oleh para ahli warisnya;
    1. Menyatakan bahwa surat serah terima wakaf antar pemilik dan penerima Tanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagai akta wakaf ;
    2. Menyatakan sah penguasaan obyek wakaf atas nama Lembaga Pendidikan Maarif NU Nurul Hidayah Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan atas dasar serah terima
      wakaf.
      Jaelan atas obyek wakaf kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU Nurul Hidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk kepentingan administrasi lebih lanjut Tanda Bukti Hak atas obyek wakaf tersebut ;
    3. Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU Nurul Hidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk mendaftarkan proses wakaf dan objek wakaf kepada pejabat yang berwenang untuk itu ;
    4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
    5. Membebankan biaya
      Bahkanuraian dalildalil Penggugat dalam gugatan perkara a quo jelasjelasmenguraikan bahwa wakaf itu belum terjadi dan belum sah menuruthukum dan ketentuan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 21 Undangundang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf, Suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkandalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat :a. Nama dan identitas wakifb. Nama dan identitas nazhir, benda wakaf,c. Peruntukan harta benda wakaf dand.
      6 Wakaf dilaksanakan dengan memenuhiunsur wakaf sebagai berikut:a.
      Harta benda wakaf;c. Ikrar wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e. Jangka waktu wakaf;Bahwa wakaf harus memenuhi unsurunsur Sebagaimana yangtelah ditentukan oleh Undangundang tentang wakaf, dan olehkarena untuk terjadinya wakaf harus ada suatu pernyataan wakafatau ikrar wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf,berdasarkan Pasal 21 Undangundang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf, Suatu pernyataan wakaf/ ikrar wakaf dituangkandalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat :a.
      Bahwa dalam repliknya Penggugat mengakui bahwaperbuatan Hukum Tergugat dalam perkara a quo tidakmemenuhi ketentuanketentuan peraturan perundangundangan wakaf, yaitu Undangundang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf. Karena berdasarkan pasal 6 UndangundangNomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dilaksanakandengan memenuhi unsurunsur sebagai berikut:a. Wakif;b. Nadhir;c. Harta benda wakaf;d. Ikrar wakaf;e. Peruntukan harta benda wakaf;f.
      Sebagaimanadengan pernyataan wakaf/ikrar wakaf yang dituangkan dalambentuk akta ikrar wakaf, berdasarkan pasal 21 Undangundang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Suatupernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrarwakaf, yang paling sedikit memuat:a. Nama dan identitas wakif;b. Nama dan identitas nadhir;c. Data dan keterangan harta benda wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 07-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PA SELONG Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
170 — 83
  • PENETAPANNomor 932/Pdt.G/2019/PA.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara Wakaf antara :Muhammad Rais Bin Amaq Rasman, umur 44 tahun, agama Islam,pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman diDusun Belambang, DesaSakra Selatan, KecamatanSakra,Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan Kuasa Hukumkepada : (1) MUSTIADI S.H. (2) MARHAT TUA SIMBOLONS.H
    mewakili Masjid Baiturrahman seluas +0,120 Ha (12 Are) dan T 3 (bertindak sebagai Nazir) mewakili LembagaKesejahteraan Sosial AlIkhlas Seluas + 0,120 Ha(12 Are), jika dijumlahkan menjadi +0,240 Ha (24 Are) sesuai dengan Posita Angka 2tersebut diatas;Bahwa oleh karena T1 Bukan Pemilik tanah yang sah menurut hukum,karena tidak melampirkan/menunjukkan suratsurat yang sah menuruthukum dalam melakukan tindakan hukum (sebagai Pewakif);Bahwa oleh karena T 1 bukan Pemilik tanah yang maka suratketerangan wakaf
    dari kantor desa setempat dan dari KantorKUA/PPAIW Kecamatan Sakra tidak berani membuatkan/ mengeluarkanSurat apapun tentang status Tanah objek sengketa (Posita angka 2)tersebut;Bahwa oleh karena T 2 dan T 3 tidak memenuhi syarat prosedursebagai Nazir (penerima wakaf) dalam melakukan tindakan hukum,maka oleh karenanya tanah objek sengketa (Posita angka 2) harusdikembalikan kepada ahli waris yaitu Penggugat dan Para TurutTergugat;Hal. 4 dari 9 Put.
    , Sertifikat, SPPT, Surat Hibah atau suratSurat lainnya;Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran Obyek Sengketa akandipindah tangankan baik dalam bentuk jualbeli, gadai atau tindakanhukumlainnya oleh karenanya Para Penggugat mohon agar ObjekSengketa diletakkan sitajaminan (Conser vatoir Beslaag)Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara wakaf maka Penggugatmohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar melaksanakan amarputusan ini terlebin
    AmaqRasman dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun bilaperludengan bantuan aparat Negara TNI/POLRI;Menyatakan menurut hukum tidak berlaku atau tidak berkekuatan segalabentuk tindakan hukum yang telah memindah tangankan objek sengketatanpa hak kepada pihak lain berikut segala bentuk surat menyurat baikberupa sertifikat, pipil, Surat hibah, surat wakaf, maupun surat jual belliyang menimbulkan hak baru atas objek sengketa tersebut;Hal. 6 dari 9 Put. No. 932/Pdt.G/2019/PA.Sel8.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 03-12-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 18-01-2022
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 4161/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
327 — 69
Pengadilan PA BATANG Perdata Agama
Register : 03-09-2024 — Putus : 15-10-2024 — Upload : 15-10-2024
Putusan PA BATANG Nomor 1266/Pdt.G/2024/PA.Btg
Tanggal 15 Oktober 2024 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 0
Pengadilan MS JANTHO Perdata Agama
Register : 14-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan MS JANTHO Nomor 306/Pdt.G/2020/MS.Jth
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
197 — 57
  • Panglima Polem, Kota Jantho, sebagaiTurut Tergugat Il;yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara) mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor306/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 14 September 2020 dengan jalan perdamaian,dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan KesepakatanPerdamaian secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2020 sebagai berikut:Pasal 1Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa wakaf ini dengan penyebutankata Perdamaian atau Kesepakatan
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 12-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 01-06-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 304/Pdt.G/2018/PA.Sby
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
184 — 28
Pengadilan PTA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 11-08-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PTA SAMARINDA Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Smd
Tanggal 31 Agustus 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
406 — 214
  • Muslimin binAnang Matarif kepada para nadzir / para penerima wakaf sebagaimanaHalaman 13 dari 49 Halaman Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2020/PTA.Smd12.13.14.15.16.AT18.akta ikrar wakaf No.
    Bahwa apa yang di dalilkan oleh para Penggugat pada petitum 4bertentangan dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf menyebutkan;yang berbunyi: Wakaf yang telah diikrarkantidak dapat dibatalkan.
    Menyatakan syah akta ikrar wakaf nomor : W.2/017/K1986 pada tanggal11 Juni 1986;3.
    diberikan izinoleh penerima wakaf sejak tahun 1986, para Tergugat bukan menguasaitanah wakaf seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat.Bahwa Para Tergugat tidak melawan hukum seperti yang dituduhkanoleh Para Penggugat atas tanah wakaf milik H.M.A.
    pada waktu hari rayaidul fitri tahun 2019 berkunjung kerumah Tergugat Bapak KH.Hamri Hasyang mengatakan sudah tidak mengurus tanah wakaf milik H.Hursani danmenyerahkannya sepenuhnya kepada ahli waris;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa Wakaf yang telah diikrarkantidak dapat dibatalkan.
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 26-09-2024 — Putus : 05-12-2024 — Upload : 05-12-2024
Putusan PA SUMENEP Nomor 1280/Pdt.G/2024/PA.Smp
Tanggal 5 Desember 2024 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 13
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Agama
Register : 15-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Sub
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
312 — 251
  • Bahwa sejak dilakukan Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut pada huruf a diatas sampai dengan tahun 2015, sertifikat wakaf Tanah Mushalla/MasjidAlMujahidin tersebut belum terbit, sehingga Sdr. Ali Usmanmendaftarkan Tanah Wakaf yang telah diikrarkan oleh Sdr. Usman Umartersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamamatan SumbawaBerdasarkan pendaftaran tersebut, maka Kepala KUA Kec. Sumbawa /Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf saat itu menerbitkan Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf No.
    Faisal,S.Ag selaku Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf wilayahKecamatan Sumbawa.. Bahwa berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 35 peraturan pemerintah nomor42 tahun 2006 tentang pelaksanaanUndangUndang nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, Sdr. H.
    Faisal, S.Ag selaku kepala KUA/ PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sumbawa menerbitkan AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut pada huruf b diatas karena saat ituAkta Ikrar Wakaf tidak ditemukan sedangkan pewakif atas nama sdr.Usman Umar telah meninggal dunia.. Bahwa berdasarkan laporan dari sdr Ali Usman, H.
    Eksepsi pada point No. : 1.ABahwa Penggugat sebagai salah satu keluarga, Salah satu PengurusMushalla Al Mujahiddin, RT. 04, Kelurahan Seketeng, serta sebagai masyarakat,berdasarkan UU RI Nomor : 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Jo PP RI No. 42Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sertaperaturan Perundangan lainnnya, adalah mempunyai kapasitas, berhak dankepentingan dalam pengajuan Gugatan persoalan Wakaf ini yaitu PembuatanAkta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/1552/01
    wakaf, Jo PPRI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentangWakaf, serta peraturan Perundangan lainnnya, bahwa siapapakah yangberhak / boleh mengajukan gugatan terhadap persoalan Wakaf, siapa yangdigugat.