Menyatakan batal Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP 0063/ DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Kinarya Alam Semesta, Tanggal 7 Januari 2021;

3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP 0063/DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

Msb, tanggal16 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon denganalasan sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hariAhad, tanggal 18 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sesuai dengankutipan Akta Nikah Nomor 44/04/III/2007, tanggal 01 Maret 2007.2.Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memiliki Surat izin cerai dariBupati Luwu Utara, Nomor 188.4.45

Muhammad Ridwan, S.H., M.H., namunberdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidakberhasil.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten LuwuUtara, telah memperoleh izin dari atasannya dalam hal ini diterbitkan oleh Bupati LuwuUtara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.4.45/10/BKDD/X/2015, tentangpemberian izin perceraian, oleh sebab itu secara formil Pemohon harus dinyatakantelah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah

Ceweng terpilih untuk periode 2019 2025;Bahwa selanjutnya Penetapan tersebut dilaporkan kepada BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Ceweng yang mana kemudian BPDDesa Ceweng mengirimkan surat nomor 03/BPD/CW/XI1/2019 tanggal 5Nopember 2019, perihal Pengesahan Peserta Pemilihan Kepala Desaterpilin Kepada Tergugat untuk disampaikan kepada Tergugat, yang manaHalaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor: 72/G/2020/PTUN.SBYkemudian pada tanggal 5 Desember 2019, Tergugat menerbitkanKeputusan Bupati Nomor 188.4.45

Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu Keputusan BupatiJombang Nomor: 188.4.45/480/415.10.1.3/2019 tentangPengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 20192025, tanggal5 Desember 2019, khusus untuk Kepala Desa Ceweng, KecamatanDiwek, Kabupaten Jombang atas nama Imam Subata;3.

Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu Keputusan BupatiJombang Nomor: 188.4.45/480/415.10.1.3/2019 tentang PengangkatanKepala Desa Masa Jabatan Tahun 20192025, tanggal 5 Desember 2019,khusus untuk Kepala Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, KabupatenJombang atas nama Imam Subata;3: Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi,Penggugat telah mengunggah Repliknya masingmasing tertanggal 30 Juni2020

P10fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Penggugatditujukan kepada Panitia Pemilihnan Kepala Desa Ceweng,tertanggal 7 Nopember 2019;fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Penggugatditujukan kepada Tergugat, tertanggal 28 Nopember 2019;fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Penggugat ditujukankepada Tergugat, perihal Upaya Administratif (Keberatan),tertinggal 23 Desember 2019;fotokopi sesuai dengan fotokopinya Petikan Keputusan BupatiJombang Nomor 188.4.45/480/415.10.1.3

TilIntv.1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan BupatiJombang Nomor: 188.4.45/480/415.10.1.3/2019 tentangPengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 20192025, tanggal 5 Desember 2019;2. TilIntv.2 : fotokopi Sesuai dengan aslinya Berita Acara SeleksiAdministrasi Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa Nomor :140/02/415.54.4/Panitia Pemilihan/2019, tanggal 5September 2019;3.

SAMIR, Sst.Mk,Map,dkk dari Pusat Laboratorium Pusat Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;--------------------------------------

HAJ MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si diangkat sebagai Sekertaris DaerahKabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan dan jabatan sebagai KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat Daerah KabupatenLuwu Utara yang sekaligus juga menjabat selaku Pengguna Anggaran padaSekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;e Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan BupatiNomor 188.4.45/23/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

nnn nn nnn nner en nnn nn nn nnnn nn nana nn nenennnnnes melaporkan pelaksanaan penyelesaian atau perkembanganpelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA atau menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA atauKPA dengan berita acara penyerahan)"0>e Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program / kegiatanpengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lingkupSekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tersebut berdasarkan SuratKeputusan (SK) Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45

Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapatsosialisasi tersebut maka di bentuk Tim Penilai Harga Tanah melalui SKBupati nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang terdiri dari :1. DRS ANNAS (Ketua / Kantor BPN Kab. LuwuUtara);2. MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekertaris / DinasPertanian);e. TUKA (Anggota / Dinas PekerjaanUmum);4. IDHAM NUR G (Anggota / KPP PratamaPalopo);5.

MUJAHIDIN IBRAHIM, Msi, di angkat sebagai SekertarisDaerah kabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan dan jabatan sebagaiKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat DaerahKabupaten Luwu Utara yang sekaligus juga menjabat selaku PenggunaAnggaran pada Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;e Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan BupatiNomor 188.4.45/23/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapatsosialisasi tersebut maka di bentuk Tim Penilai Harga Tanah melalui SKBupati nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang terdiri dari :1. DRS ANNAS (Ketua / Kantor BPN Kab. LuwuUtara);2. MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekertaris / DinasPertanian);3. TUKA (Anggota / Dinas PekerjaanUmum);4. IDHAM NUR G (Anggota / KPP PratamaPalopo);5.

Nusa Indah kalimantan Plantations seluas + 17.259 Ha, diberi tanda Bukti P39A;Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/539/HK/X1/2008 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 537/02.188.45/HK/IX/2007 tentang Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT.

Nusa Indah kalimantan Plantations seluas + 17.259 Ha, diberi tanda Bukti P40A;Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/828/HK/X1/2009 tentang Perpanjangan Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/539/HK/X1/2008 tentang Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT.

NIKP seluas +17.259 Hektar, diberi tanda bukti T03;Fotokopi dari asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:188.4.45/539/HK/XI/2008 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 537/02.188.45/HK/X/2007 tentang Izin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.

NusaIndah Kalimantan Plantation dengan Luas + 17.259 Hektar, diberi tanda buktiT05;Fotokopi dari asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:188.4.45/828/HK/XII/2009 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati KutalTimur Nomor: 188.4.45/539/HK/XI/2008 tentang Perpanjangan KeputusanBupati Kutai Timur Nomor: 537/02.188.45/HK/X/2007 tentang Izin LokasiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.

Hal. 33 dari 547.10.11.Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:525.26/K.97/HK/III/2011 tentang Perpanjangan dan Revisi Keputusan BupatiKutai Timur Nomor: 188.4.45/828/HK/XII/2009 tentang Perpanjangan IzinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.

SK No & Tgl.NPHD Jml HibahPersetujuan Bupati diterimaKONI (RP)2008 1.20.05.00.00.5.1 188.4.45/73/415.12/2008 180/580/415.34/2008 400.000.000,17012008 29042008 21/KONI.JMB/TV/2008300420081.20.05.00.00.5.1 188.4.45/73/415.12/2008 180/580/415.34/2008 1.600.000.000,25 092008 29042008 21/KONI.JMB/TV/200830042008Jumlah 2.000.000.000,2009 1.20.08.00.00.5.1 188.4.45/43/415.10.10/ 180/270/415.31/2009 2.000.000.000,23012009 2009 005/KONI.JMB/II/200923022009 240320091.20.08.00.00.5.1 188.4.45/164/415.10.10/

180/1072/415.31/20096082009 2009 Il 47/KONI.JMB/IX/2009 985.840.000,2092009 3092009Jumlah 2.985.840.000,2010 1.20.08.00.00.5.1 188.4.45/29/45/29/415.1 188/16/415.31/2010 2.000.000.000,4012010 0.10/2010 022/KONI.JMB/II/20108021010 9022010Jumlah Tahun 2008, 6.985.840.000,2009 dan 2010e Adapun dana hibah yang diterima PSSI dari KONI adalah sebagaiberikutTahun Proposal Realisasi Pajak 15 % oleh Jml Diterima Dalam SPJKONI (RP) PSSI2008 = 28042008 30042008299.980.500, 300.000.000,22092008 30102008 105.000.000

SK No & Tgl.NPHD Jml HibahTgl.DPA Persetujuan Bupati diterima KONI(RP)2008 1.20.05.00.00.5 188.4.45/73/415.12/200 180/580/415.34/2008 400.000.000,1 8 21/KONLJMB/IV/200817012008 29042008 300420081.20.05.00.00.5 188.4.45/73/415.12/200 180/580/415.34/2008 1.600.000.000,1 8 21/KONLJMB/IV/200825092008 29042008 30042008Jumlah 2.000.000.000,2009 1.20.08.00.00.5188.4.45/43/415.10.10/ 180/270/415.31/2009 2.000.000.000,wl 2009 005/KONI.JMB/II/200923012009 23022009 240320091.20.08.00.00.5188.4.45/164/415.10.10

180/1072/415.31/2009 985.840.000,wl /2009 147/KONI.JMB/IX/20096082009 2092009 3092009Jumlah 2.985.840.000,2010 1.20.08.00.00.5 188.4.45/29/45/29/415. 188/16/415.31/2010 2.000.000.000,1 10.10/2010 022/KONI.JMB/II/20104012010 8021010 9022010Jumlah Tahun 2008, 6.985.840.000,2009 dan 2010 Adapun dana hibah yang diterima PSSI dariKONI adalahsebagai berikut Tahun /Proposal Realisasi Pajak 15 % Jumlah Dalam SPJoleh KONI Diterima(RP) PSSI2008 = 28042008 30042008299.980.500, 300.000.000,22092008 30102008

Bupati No. 188.4.45/192/415.10.10/2010, tentang persetujuan bantuankeuangan kepada Desa untuk program pengamanan tanggul Sungai kaliBrantas berbasis partisipatif di Kab. Jombang TA 2010;Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Bupati No. 188.4.45/192/415.10.10/2010, tentang persetujuan bantuankeuangan kepada Desa untuk program pengamanan tanggul Sungai kaliBrantas berbasis partisipatif di Kab.

Telah membaca dan memeriksa berkas serta mendengar keteranganPara Pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya diKepeniteraan Pengadilan Tata Usaha Palu pada tanggal 10 Desember 2019dalam Register Perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL, yang pada pokoknyamengemukakan bahwa penerbitan objek sengketa berupa: Surat KeputusanBupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0215/DPMDP3A/2019, TentangKeputusan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Wilayah BungkuTimur Kabupaten Morowali

Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/38/HK/I/2008 tanggal7Januari 2008 tentang penunjukan dan penetapanPengguna Anggaran,Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pejabat yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran,Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar danPejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban SatuanKerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah KabupatenKutai Timur dalam Pelaksanaan Anggaran

Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :188.4.45/38/HK/I/2008 tanggal7 Januari 2008 tentangpenunjukan dan penetapan Pengguna Anggaran,Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pejabat yang menandatangani Surat PermintaanPembayaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat PerintahMembayar danPejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban SatuanKerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah KabupatenKutai Timur dalam Pelaksanaan Anggaran

TIMUR LURI SAKSONO,MSi berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan mempunyaikedudukan atau jabatannya selaku Kepala Dinas Kelautan dan PerikananSesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/38/HK/I/2008 tanggal 17 Januari 2008, Terdakwa ditunjuk sebagaiPengguna Anggaran dalam Proyek pengembangan budi daya rumput lautdi Labuan Bilik Desa Manubar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten KutaiTimur.

Tahap 1 ( satu ) sebesar 20 % dari nilai Kontrak yang dibayar padabulan Oktober 2008, Tahap 2 ( dua ) sebesar 80 % dari nilai kontrakyang dibayar pada bulan Desember 2008 sedangkan pekerjaan belumselesai 100 % ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah melaksanakantugasmenjalankan suatu jabatan Umum secara terus menerus selaku PenggunaAnggaran (PA)pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten KutaiTimur, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan BupatiKabupaten Kutai Timur Nomor: 188.4.45/38/HK/I

/2008 tanggal 17Januari 2008, untuk sementara waktu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja(SPK ) Nomor : 0604/SPK/DKPProd/IX/2008 tanggal 1 September2008, proyek tersebut waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 harikalender, mulai tanggal 01 September 2008 sampai dengan tanggal 30Oktober 2008Menimbang, bahwa Unsur yang diberi tugas menjalankan suatujabatan umum secara teruSs menerus sebagai mana Surat KeputusanBupati Kabupaten Kutai Timur Nomor: 188.4.45/38/HK/I/2008 tanggal17 Januari 2008, Terdakwa selaku

Pada tanggal 8 Oktober 2014, Bupati Morowali menerbitkanKeputusan Bupati Morowali No.188.4.45/KEP.216/DESDM/2014, tertanggal 8 Oktober 2014tentang Pembatalan Atas Surat Keputusan Bupati MorowaliNo. 188.4.45/0018/DESDM/2014, tertanggal 27 Januri 2014tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PTDIM (untuk selanjutnya disebut sebagai "Keputusan Bupati Morowali No. 216);Hal. 20 dari 148Hal. Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PLb.

Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PL20.21.22.Akan tetapi meskipun sudah tidak memiliki kewenangan, pada tanggal 18November 2014 Bupati Morowali mencabut IUP OP Tergugat IlIntervensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:188.4.45/ KEP.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izn UsahaPertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana.

(Fotokopi sesuai asli); Keputusan Bupati Morowali Nomor188.4.45/KEP.216/DESDM/2014 Tanggal 28 Oktober2014 Tentang Pembatalan Atas Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor 188.4.45/0018/DESDM/2014 TentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Daya Inti Mineral. (Fotokopi sesuai asli) ; Bukti Transfer Panin Bank atas nama PT. Daya IntiMineral kepada Dana Jaminan Kesungguhan sebesarRp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) tertanggal 25Agustus 2010.

(Fotokopi dari fo tokopi); Surat Keputusan Gubernur Sulawwesi Tengah Nomor :540/723/DISESDMG.S T/2015 Tanggal 02 Desember 2015Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor :188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 Tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BintangDelapan Wahana. (Fotokopi dari fotokopi); Surat PT.

(Fotokopi dari fotokopi); Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor540/723/DISESDMG.ST/2015 Tanggal 02 Desember2015 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati MorowaliNomor : 188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 TentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi PT. Bintang Delapan Wahana(Fotokopi sesuai asli);Dokumentasi Foto Bintangdelapan Group.

Thahar Rum)dengan Nomor 188.4.45/03/BKPSDM/IV/2017, tanggal 10 April 2017;3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediamanbersama di Masamba;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai1 (satu) orang anak bernamai ............:eeeeeeeeeeeeeeee(UMuUr 7 tahun);5. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukundan harmonis, namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulaimuncul perselisithan dan pertengkarann disebabkan :a.

Mengenai Objek SengketaBahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentangpencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/119/ HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi kepada PT.Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 HA yang terletak di KecamatanBusang, Kabupaten Kutai Timur;Il. Mengenai Dasar Dan Alasan Gugatan1.

Bahwa Penggugat telan memenuhi seluruh kewajiban berdasarkanUndangUndang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehinggaterbitlan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/119/ HK/2009 tanggal 27 Maret 2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Hayang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur;7.

oleh Tergugat, sepatutnya Majelis Hakimmemerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebutdiatas, yang dimaksud dalam gugatan ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusansebagai berikut:1.2.4.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor :540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang pencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45

Ridlatama TradePowerindo, seluas 5.386 Ha yang terletak di Kecamatan Busang,Kabupaten Kutai Timur;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor :540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang pencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009, tentangIzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

denganpertimbangan hukum Judex Factie pada Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda pada halaman 7879 yang kami kutip sebagaiberikut:Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakimberpendapat menurut hukum bahwa oleh karena Penggugat dalammelaksanakan kegiatan pertambangannya tidak mempunyai dasarlegalitas Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan maka Penggugatdinilai tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang didalamkonsideran Memutuskan perihal kedua huruf f Surat kKeputusan BupatiKutai Timur Nomor 188.4.45

.: Surat tugas tertanggal 22 Oktober 2007;; Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2009, yang dibuat secaraberitikad buruk oleh Tergugat, yang pada intinya Tergugatsebagai Direktur di perusahaan Penggugat;: Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/83/11/2008tentang Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Penyelidikan Umumkepada PT.

Surya Kultim Mining yang ditandatangani olehTergugat yang ditujukan kepada Asisten Il, Bidang Ekonomi danPertambangan Kabupaten Kutai Timur No.2002/SKM.DIR/II/2009 tanggal 11 Pebruari 2009.Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No.188.4.45/237/HKA//2009 tentang Izin Usaha Pertambangan(IUP ) Eksplorasi kepada PT.

sebagaimana yang dicantumkan oleh Tergugat dalamSurat Perjanjian P1 ; Menimbang, bahwa mengenai bukti P6 berupa surat pernyataan Tergugattertanggal 29 April 2009 tentang kesanggupan Tergugat mengelola KuasaHal. 22 dari 32 halaman Putusan No. 468/Padt.G/2009/PN.Jkt.Pst.Pertambangan (KP) yang berlokasi di Kutai Timur, dari bukti ini seolaholahTergugat ( PRASETYO alias YUSUF EDY PRASETYO) bertindak untuk dan atasnama Penggugat; Menimbang, bahwa mengenai bukti P 7 berupa Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 188.4.45

Januari 2022 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan caramenasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTermohon, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh ijindari atasan untuk melangsungkan perceraian melalui Surat izin cerai yangdikeluarkan oleh Bupati xxxx xxxxx dengan Nomor 188.4.45

Putusan No.32/Pdt.G/2022/PA.MsbArtinya : Jika Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghoib, makaboleh memutus perkaranya dengan pembuktianMenimbang, bahwa dalam persidangan perkara aquo Pemohonmelampirkan surat ijin atasan berupa surat izin ceral yang dikeluarkan oleh BupatiXXXX XXXxx dengan Nomor 188.4.45/06/BKPSDM/XI/2021 tertanggal 30 November2021 sehingga secara administrasi Pemohon telah memenuhi syarat sebagaiAparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;Menimbang

ini menurut hukum yang berlaku;SUBSIDER :Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telahmendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 188.4.45

Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapitidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 188.4.45

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Luwu Utara dantelah mendapatkan izin berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara No:188.4.45/16/BKPSDM/X/2018. Tertanggal 22 Oktober 2018.Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amamyasebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

,M.H tanggal 27 November 2018 ternyata upaya mediasi tersebut TidakBerhasil.Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Luwu Utara dan telahmendapatkan izin berdasarkan lKeputusan Bupati Luwu Utara No:188.4.45/16/BKPSDM/X/2018.

Bahwa Penggugat telah mendapatkan SK Bupati Luwu Utara ProvinsiXXXXXXXX XXXXXXX dengan nomor 188.4.45/15/BKPSDM//X/2020tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atasnama Ratnawati M. S.Pd NIP : 197708082008012020 terhadapTergugat Muh. Tahir Muddin Bin Muddin Idar;Berdasarkan Dalildalil di atas, penggugat memohon kepada ketuapengadilan agama xxxxxxx cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara inikiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :PRIMAIR :1.

Bupati Luwu UtaraSekretaris Daerah, Nomor 188.4.45/15/BKPSDM/X/2020, tertanggal 12Oktober 2020;Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupayamendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetapdengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat; Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 4 dari 19 Hal.Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepadaPenggugat dengan Tergugat dan para pihak telah memahami dengan

Menyatakan batal Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/KEP.200/DPMDP3A/2017, tentang Pemberhentian Sementara dan PengangkatanPelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Laroue Kecamatan Bungku TimurKabupaten Morowali, tertanggal 7 Juni 2017;3.

Surat Badan Permusyawaratan Desa Air Long Kecamatan MajeNomor: 05/BPD/AL/MJ/2016;Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45 525yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan UndangUndangNomor 6 Tahun 2016 tentang Desa yaitu Pasal 39 ayat (1) yangberbunyi:(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitungsejak tanggal pelantikan;Dengan demikian maka Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45 525 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Air Long Kecamatan MajeKabupaten

lain, mohon putusan seadiladilnya.Bahwa, pada harihart persidangan yang telah ditetapkan Pemohondatang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak pernahdatang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanyayang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkankarena adanya alasan yang sah menurut hukum;Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Surat Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor 188.4.45