DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT CHEVRON INDONESIA COMPANY;

CHEVRON INDONESIA COMPANY, beralamat di SentraSenayan Lt.11, Jl. Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, JakartaPusat 10270.Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal28 Maret 2012 No.

BUT CHEVRON MAKASSAR LTD

./2014,Tanggal 24 Juli 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:BUT CHEVRON MAKASSAR LTD, tempat kedudukan di SentraSenayan Lt 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut

di atas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52049/PP/M.1B/13/2014, Tanggal 23 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP656/WPJ.07/2013 tanggal 19 April 2013, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor: 00001/204/07/081/12 tanggal24 Januari 2012, atas nama : BUT Chevron

Yaatulo Gulo sesuai Surat Tugas, bukan merupakanKuasa Hukum dari Pemohon Banding tetapi mewakili PemohonBanding dengan kedudukan sebagai pegawai dari PemohonBanding (BUT Chevron Makasar Ltd.);c) Sesuai formulir SPT 1721 Al, Sdr. Yaatulo Gulo tercatatsebagai pegawai PT Chevron Indonesia.Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 699/B/ PK/PJK/2015Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, HakimAnggota yaitu Drs. Aman A.

Sinulingga, Ak berpendapat Sadr.Yaatulo Gulo sebagai pegawai PT Chevron Indonesia tidakberwenang mewakili BUT Chevron Makasar Ltd., karena bukanmerupakan Kuasa Hukum dan bukan merupakan wakil dariPemohon Banding, yaitu BUT Chevron Makasar Ltd., sehinggasampai dengan persidangan dicukupkan, Kuasa Hukummaupun Wakil Pemohon Banding dianggap tidak hadir dalampersidangan.Dalam Pasal 37 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak diatur:(1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak,

Pada HSBC Bank Australia dengannomor account 155395159;bahwa berdasarkan data rekening koran Mei 2007 Walib PajakBUT Chevron Makassar Limited nomor rekening/account 6601266924, Bank JP Morgan Chase Bank, N.A., JakartaBranch, terdapat transfer uang sebesar US$ 1,416,119.00pada tanggal 30 May 2007.

CHEVRON MAKASSAR LTD;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2846/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT CHEVRON

M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01630/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Agustus 2011 Nomor 00061/287/11/081/15 tanggal 2 September2015, atas nama BUT Chevron

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01630/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00061/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU305/PJ/2019tanggal 25 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON

tanggal 31 Oktober 2108, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00867/KEB/WPJ.07/2017tanggal 22 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor00002/277/11/081/16 tanggal 29 Februari 2016 Masa Pajak Februari s.d.Desember 2011, atas nama: PT Chevron

Desember 2011, atas nama: PT Chevron PacificIndonesia, NPWP 01.308.508.9081.000, beralamat di SentralSenayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat10270, terkait dengan sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;1.3.

CHEVRON PACIFIC INDONESIA;

./2016 tanggal 15 Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, beralamat di GedungSentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta,10270; dalam hal ini diwakili oleh Albert B.M. Simanjuntak, selakuPresiden Direktur, selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. Evi Savitri, S.H., Senior Tax Advisor PT Chevron PacificIndonesia;2.

Widyastuti, Tax Analyst PT Chevron Pacific Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0133/POA/III/2016tanggal 16 Maret 2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanHalaman 1 dari 42 halaman.

Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali merupakan kegiatan pelayanan yangmenyebabkan kemudahan dalam menunjang kegiatanusaha Pemohon Peninjauan Kembali sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PPN makakegiatan yang dilakukan Chevron USA Inc. tersebuttermasuk dalam kriteria jasa;Berdasarkan ketentuan Pasal 4A UU PPN diketahui bahwajasa overhead yang dilaksanakan Cevron USA.

Inc tidaktermasuk ke dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPNsehingga jasa overhead yang dilaksanakan Chevron USA.Inc terutang PPN;Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PPN antaralain diatur bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasasebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakanpajak berdasarkan Undangundang ini. Mengingat jasaoverhead yang dilaksanakan Chevron USA.

Mengingat induk perusahaan adalah entitasyang terpisah dari anak perusahaan maka biaya kantorpusat/induk perusahaan hanya dapat dibebankan sendirioleh induk perusahaan, bahwa dengan tidak adanyapenyesuaian fiscal atas biaya overhead maka dapatdisimpulkan bahwa memang terdapat suatu fasilitas ataukemudahan yang diberikan Chevron USA.Inc sebagaiinduk perusahaan kepada Termohon Peninjauan Kembalisebagai anak perusahaan sehingga Chevron dapatmenagih fasilitas atau kemudahan tersebut kepadaTermohon Peninjauan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU307/PJ/2019,tanggal 25 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON

Simanjuntak,jabatan Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hilman HendroMargandi, kewarganegaraan Indonesia, Senior Tax AdvisorPT Chevron Pacific Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 0163/SPOA/III/2019, tanggal 4 Maret 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon

Desember 2011, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia,NPWP 01.308.508.9218.001, beralamat di Tax TeamFinanceMain Office Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, denganalamat korespondensi di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang

CHEVRON PACIFIC INDONESIA;

CHEVRON PACIFIC INDONESIA, tempat kedudukan JalanGedung Sentral Senayan 1 Lt. 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8,Jakarta 10270;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 55561/PP/M.1IB/16/2014, tanggal 24 September 2014 yang telahberkekuatan

Chevron Pacific Indonesia danUniversitas Riau Nomor 4199OK;e.

Chevron Pacific Indonesia,NPWP 01.308.508.9218.001, alamat di Tax Team Finance Main OfficeRumbai, Rumbai Bukit, Pekanbaru, sehingga perhitungan PPN MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang masih harus (lebih)dibayar menjadisebagaimana tersebut di atas;adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan

CHEVRON PACIFIC INDONESIA;

./2016 tanggal 15 Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, beralamat di GedungSentral Senayan Lt.11, Jl.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumenyang diserahkan Termohon Peninjauan Kembaliberupa perincian atas biaya overhead, General Ledgerdan invoice dapat diketahui bahwa terdapat biayaoverhead yang berasal dari tagihan Chevron USA Inc.atas jasa counseling and service, corporatesecurity, procurement, human resources danothers yang telah dilakukan Chevron USA Inc.untuk kepentingan PT Chevron Pacific Indonesia(Termohon Peninjauan Kembali);3.1.2.

Bahwa kegiatan counseling and service, corporatesecurity, procurement, human resources dan othersyang dilakukan Chevron USA Inc. untuk kepentinganTermohon Peninjauan Kembali merupakan kegiatanpelayanan yang menyebabkan kemudahan dalammenunjang kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 5 UU PPN maka kegiatan yang dilakukanChevron USA Inc. tersebut termasuk dalam kriteriaJasa;3.1.4.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e antaralain diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakanatas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean di dalam Daerah Pabean;Bahwa mengingat Chevron USA Inc. merupakanpengusaha yang berada di Luar Daerah Pabean makaatas pemanfaatan jasa overhead dari Chevron USAInc. oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakanpemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar DaerahPabean di Dalam Daerah Pabean yang harusdikenakan PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas makaatas pemanfaatan JKP dari Chevron USA.Inc olehTermohon Peninjauan Kembali terutang PPN yangharus dipungut, disetor dan dilaporkan oleh TermohonPeninjauan Kembali dalam SPT Masa PPNnya;Bahwa dengan demikian koreksi yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali telah benar dan telahsesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku.

CHEVRON MAKASSAR LTD;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2847/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT CHEVRON

M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01629/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak November 2011 Nomor 00064/287/11/081/15 tanggal 2 September2015, atas nama BUT Chevron

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01629/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak November2011 Nomor 00064/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta

CHEVRON MAKASSAR LTD;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2844/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT CHEVRON

M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01632/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Oktober 2011 Nomor 00063/287/11/081/15 tanggal 2 September2015, atas nama BUT Chevron

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01632/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa atasPemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Oktober2 0 1 1Nomor 00063/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR, Ltd

./2014 tanggal 22 Desember 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:BUT CHEVRON MAKASSAR Ltd, beralamat di SentralSenayan Lt. 11 Jl.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55553/PP/M.1B/99/2014 tanggal 24 September 2014, atas namaBUT Chevron Makassar Ltd (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPenggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehHalaman 15 dari 34 halaman.

CHEVRON PACIFIC INDONESIA

CHEVRON PACIFIC INDONESIA, beralamat di Sentral Senayan,Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270,diwakili Ir. Abdul Hamid Batubara, selaku Presiden Direktur, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Drs. Hendri, M.Sc., Ak., Manager Tax(Manager Perpajakan) pada PT.

Chevron Pacific Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 0884/SPOA/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor40783/PP/M.V/12/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya

Bahwa gaji pegawai yang menjadi sengketa adalah gaji pegawaivendor; bukan pegawai PT Chevron Pacific Indonesia.8.3.

Hubungan hukum antara PT Chevron Pacific Indonesia danvendor;2) Pemotongan PPh Pasal 21 wajib dilakukan oleh pemberi kerja(vendor) yang membayar gaji sebagai imbalan sehubungandengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai vendorsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf aUndangUndang PPh.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT CHEVRON INDONESIA COMPANY;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);

BUT CHEVRON INDONESIA COMPANY VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT CHEVRON INDONESIA COMPANY;

BUT CHEVRON INDONESIA COMPANY vs .DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4693/PJ/2017, tanggal 27 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON

Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018Nomor KEP11/WPJ.02/KP.10/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentangPembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Secara Jabatan, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia,NPWP. 01.308.508.9218.001, beralamat di Tax Team Finance MainOffice Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, sehinggaperhitungan PPh Pasal 23 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 4.725.410.834.818,00Pajak Terutang Rp. 94.508.166.547,00Kredit

Chevron Pacific Indonesia

Chevron Pasific Indonesia Vs NOFEL, S.H., M.H.

Chevron Pacific Indonesia 20112012dan perpanjangannya, yang telah diperbaharui dengan Perjanjian KerjaBersama PT. Chevron Pacific Indonesia 2016 2017 (PKB) antaraperusahaan dengan SPNC dan SPCIl;. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berawal pada tanggal27 29 Januari 2016 pada saat Tergugat melakukan perjalanan dinas keJakarta untuk menghadiri pertemuan internal antara SKK Migas, PT. ChevronPacific Indonesia dan Serikat Pekerja di lingkungan PT. Chevron PacificIndonesia;.

Chevron Pacific Indonesia;.

Chevron Pacific Indonesia denganPenggugat Konvensi telah dimulai sejak bulan Maret tahun 2015 yaitu :A.

Chevron Pacific Indonesia;D. Membela HakHak Anggota An. SIRJON JANAHAR yang dimutasiTERGUGAT dari PT. CPI ke CiCo (Chevron Indonesia Company) danINDRA IRWANSYAH ke Chevron Geo Thermal Indonesia (CGI) :Halaman 27 dari 93 hal Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2017/PN Pbr. Bahwa PT.Chevron Pacific Indonesia (CPI), Chevron IndonesiaCompany (CiCo) dan Chevron Geo Thermal Indonesia (CGI) adalahmasingmasing perusahaan yang berbeda badan hukum ;.

Sepakat untuk melakukan perundingan antara PT Chevron FasisicIndonesia dengan SARBUMUS ;Halaman 81 dari 93 hal Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2017/PN Pbr2.

CHEVRON PACIFIC INDONESIA

CHEVRON PACIFIC INDONESIA, tempat kedudukan diGedung Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270;Dalam hal ini diwakili oleh Albert B.M. Simanjuntak, jabatanPresiden Direktur PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA,memberi kuasa kepada:1. EVISAVITRI, S.H., jabatan Senior Tax Advisor PT. ChevronPacific indonesia;2. WIDYASTUTI, jabatan Tax Analyst PT. Chevron PacificIndonesia;Halaman 1 dari 45 halaman.

Putusan Nomor 1587/B/PK/PJK/2016kegiatan yang dilakukan Chevron USA Inc. tersebuttermasuk dalam kriteria jasa.Berdasarkan ketentuan Pasal 4A UU PPN diketahui bahwajasa overhead yang dilaksanakan Cevron USA.

Inc tidak termasuk ke dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPNsehingga jasa overhead yang dilaksanakan Chevron USA.Inc terutang PPN.Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PPN antaralain diatur bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasasebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakanpajak berdasarkan Undangundang ini. Mengingat jasaoverhead yang dilaksanakan Chevron USA.

Bahwa dengan tidak adanyapenyesuaian fiscal atas biaya overhead maka dapatdisimpulkan bahwa memang terdapat suatu fasilitas ataukemudahan yang diberikan Chevron USA.Inc sebagaiinduk perusahaan kepada Termohon Peninjauan Kembalisebagai anak perusahaan sehingga Chevron dapatmenagih faslitas atau kemudahan tersebut kepadaTermohon Peninjauan Kembali .

Bahwa fasilitas ataukemudahan yang diberikan Chevron USA.Inc sebagaikantor pusat kepada Termohon Peninjauan Kembalisebagai anak perusahaan merupakan jasa kena pajakyang terutang PPN sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 1 angka 5, dan 6 serta Pasal 4 huruf e UU PPNsehingga pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwaOverhead Allocation sebesar Rp38.261.668.148,00 bukanmerupakan Jasa Kena Pajak adalah tidak benar dan tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku.b.

CHEVRON PACIFIC INDONESIA

CHEVRON PACIFIC INDONESIA, diwakili oleh PresidenDirektur, Albert B.M Simanjuntak, berkedudukan di GedungSentral Senayan , Office Tower, Jalan Asia Afrika, Nomor 8,Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto, S.H.,M.Hum., dan kawankawan, Para Advokat pada Farianto &Darmanto Law Firm, berkantor di SOHO Pancoran SouthJakarta, North Wing Noble 1102, Jalan M.T.

Chevron PacificIndonesia 2018 2019 dan perpanjangannya;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengggugat/PT. ChevronPacific Indonesia dengan Tergugat/Saudara Anatas Binsar Pardameanterhitung sejak tanggal 1 Desember 2020;4. Menghukum Penggugat membayar hak atas manfaat pemutusanhubungan kerja dengan rincian Tergugat sebagai berikut:a. Uang Pisah Rp137.322.900,00b. Penyesuaian hari cuti dan tunjangan cuti Rp 77.550.536.09c.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : CV CHEVRON PACIFIC INDONESIA tersebut;

CHEVRON PACIFIC INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

CHEVRON PACIFIC INDONESIA, Beredudukan di GedungSarana Jaya, JI. Budi Kemuliaan No.1, Jakarta 10110, diwakilioleh Ir. Abdul Hamid Batubara, selaku Presiden Direkturberalamat di Sentral Senayan , Jalan Asia Afrika No.8 GeloraTanah Abang, Jakarta pusat 10270;dalam hal ini memberikan kuasa kepada:(1) Drs. Hendri, M.Sc., Ak.,;(2) Evi Savitri, S.H.

Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: CV CHEVRON PACIFIC INDONESIA tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait.MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : CV CHEVRON