Bahwa terdapat fakta inkonsistensi pada Surat Kuasa Penggugattertanggal 5 Januari 2016 yang menjadi dasar pengajuan gugatan incasu, dimana pada baris kedua Surat Kuasanya Penggugat menyebutdirinya sebagai KGPAA PAKU ALAM IX al Haj namun dalam baris ke9 dalam Surat Kuasanya menyebut sebagai Paku Alam IX saja, tanpaembel embel AlHaj di belakang nama Pakualam IX tersebut, karenasecara yuridis formal penyebutan suatu Nama mengandungkonsekwensi hukum, dimana baik secara hukum maupun dalam TataPemerintahan

Bahwa, Tergugat I terus berupaya untuk berkelit ari tanggung jawab dengan beralasanpembayaran good will fee sebesar Rp. 2.000.000.000, akan dibayar apabila dana cair atausudah efektif pada rekening perseroan, dengan embel embel/alasan yangdibuat oleh Tergugat apabila usaha yang dilakukan dalam perseroan yaknitambang pasir besi telah berjalan dan mendapatkan keuntungan, namundisisi lain Tergugat membenarkan bahwa Tergugat sudah harus membayarkepada Penggugat hal mana diakui oleh Tergugat dalam surat

Il. 3. terbukti orang tua Tergugat , bernama SyayidZen Ahmad Shahab tanpa embel;Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 103 tahun 1982 yang dibuat di hadapanTermohon kasasi Ill, orang tua Tergugat I/Termohon bernama Zen AhmadShahab, yang bertindak selaku penjual telah menambah namanya dengankata disebut juga Said Zen bin Ahmad bin Syehbubakar, dan TaufikAbubakar sebagai pembeli;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperdulikan kejanggalantersebut dan tidak menjelaskan apa dasarnya kejanggalan tersebutdibenarkan

jelas,diantaranya yaitu apakah pihak tergugat I dan atau tergugat lainnya pada perkara inidihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tuban kapasitasnya sebagai Tergugatselaku pribadi ataukah sebagai Tergugat dalam kapasitasnya selaku PengurusTITD KSB & TLK Tuban, hal demikian itu adalah tidak jelas.Bahwa ketidak jelasan gugatan Penggugat secara nyata tampak pada gugatanPenggugat yaitu disatu sisi, bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada ParaTergugat secara privat/pribadi hal ini terbukti tidak adanya embel

embel jabatanyang melekat apapun dari Para Tergugat khnususnya pada jabatan dikepengurusanTITD KSB & TLK Tuban, dan hal ini terbukti pula dengan dimohonkannya harta tidakbergerak milik Tergugat I, 6, 7 dan 9 untuk diletakkan sita jaminan.

betul membuat aktanya;Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya undang undang yayasantahun 2001 ada upaya untuk penyesuaian dari yarusi;Halaman 91 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUNJKT.Bahwa Saksi menerangkan membuat aktanya tetapi persyaratan harusada NPWP karena pada waktu itu kita tawarkan apakah ini kita akandibuatkan NPWP waktu itu sudah punya copynya sampai lewat lebih 60hari untuk pengesahan sudah daluarsa.Bahwa Saksi menerangkan ini yarusi ke yarusi tetap ke yarusi tidak pakaiembel embel

nama, akhirnya tidak ada embel embel tapi tidak dapatdidaftarkan dimenkumham;Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak jadi mengurus penyesuaian itu;Bahwa Saksi menerangkan tidak untuk membuat yayasan baru oleh pihakpihak yang namanya sebagian disebut dalam Yarusi;Bahwa Saksi menerangkan tidak berhasil saksi sesuaikan ada perubahanmenjadi yarusif tahunya dari tahun 2016 bulan lupa waktu itu ibu Houziatau iobu Martinah datang kekantor, ini ada diyayasan begini, jadi yayasanbaru;Bahwa Saksi menerangkan

Zainuddin MS dengan Jabatan Ketua,Budiman Hutabarat (tanpa embel embel MSC) dengan Jabatan Sekretarisdan Drs. Rode Purba, MBA dengan Jabatan Bendahara, ketiganyaberwenang mewakili KTI (Koperasi Taksi Indonesia), selama masajabatannya yaitu Periode Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2003,sebagaimana bukti bukti terlampir, namun demikian apabila Surat Kuasatersebut diajukan sebagai dasar Gugatan dalam perkara ini pada Tahun2004 ini dimana Sdr. Drs. H.

masyarakatMenimbang , bahwa Majelis Hakim kurang sependapat denganuraian pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa , yang selaintidak disertai dengan bukti bukti yang kuat / Sempurna ,Menimbang , bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwaseharusnyalah / sepatutnyalah Terdakwa dianggap berwawasanluas dikarenakan yang berstatus PNS kaitannya tentang perihaladanya penerimaan / seleksi PNS , apakah dimungkinkan danmasih pantaskah dilakukan tanpa melalui tes ( jalur khusus ) dapatditerima menjadi PNS , apalagi dengan adanya embel

dengan mengacu pada pasal 11 UU No.36Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, karenaketentuan hukum tata usaha Negara yang dijadikandasar atau landasan kewenangan Tergugat dalammembuat keputusannya adalah UU No.32 Tahun 2002;(2) Pasal 5 ayat (11) PP No.50 Tahun 2005 sebagaiketentuan pelaksana dari UU No.32 TAhun 2002,yang sangat dipahami oleh Penggugat (lihat padadalil Nomor 56 ketentuan ini dikutip sangatlengkap), membuktikan keputusan Menteri hanyaberisikan persetujuan atau penolakkan IPP tanpaembel embel

Bahwa terdapat fakta inkonsistensi pada Surat KuasaPENGGUGAT tertanggal 5 Januari 2016 yang menjadi dasarpengajuan gugatan in casu, dimana pada baris kedua SuratHalaman 25 dari 128 Halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN YykKuasanya PENGGUGAT menyebut dirinya sebagai KGPAA PAKUALAM IX al Haj namun dalam baris ke9 dalam Surat Kuasanyamenyebut sebagai Paku Alam IX saja, tanpa embel embel AlHaj di belakang nama Pakualam IX tersebut, karena secara yuridisformal penyebutan suatu Nama mengandung konsekwensi

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SETIAWAN Bin MASRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBELI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana

Rini Meinawati, yang mana Para Pemohon merasa keberatan oleh karena Para pemohon menginginkan Akte Kelahiran baru atas nama Antonia Vianna Tasha tanpa embel-embel nama ibu biologisnya.- Bahwa untuk masa depan anak yang sudah diganti nama Antonia Vianna Tasha tetapi Akte Kelahirannya masih mencantumkan nama lama dari ibu biologisnya, serta demi kenyamanan masa depan baik sang anak maupun pihak lain, maka Para Pemohon berminat mengajukan Permohonan Pembatalan Akte Kelahiran Gizza Daiva Natasya yang

Embel Rt. 10/01 Kel. Pandansari Kec. Paguyangan Kab. Brebes.

Embel Rt. 10/01 Kel. Pandansari Kec. Paguyangan Kab. Brebes tanggal 29 Juni 2022 periode transaksi tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Oktober 2019 kepada rekening Bank BRI dengan nomor rekning 368701027000533 atas nama HENDRI WIBOWO., dengan total jumlah transfer sebesar Rp. 45.100.000.-

Toko diBekas Terminal Lama Muntilan Kabupaten Daerah Tingkat Il MagelangNomor : 974/335/11/1992 pada Pasal 9 huruf 4 menyatakan bahwasetelah masa 20 (dua puluh) tahun habis, Hak Atas Tanah kembali padaPihak Kesatu dan bangunan sepenuhnya menjadi milik Pihak Kesatu.Berdasarkan ketentuan Pasal Perjanjian diatas sudah jelas bahwa HakGuna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) diberikan kepadaPihak Ketiga selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, sehingga alasanPara Penggugat menuntut HGB tanpa embel

embel diatas HPL adalahmengadaada.

Embel Rt. 10/01 Kel. Pandansari Kec. Paguyangan Kab. Brebes.

Embel Rt. 10/01 Kel. Pandansari Kec. Paguyangan Kab. Brebes tanggal 29 Juni 2022 periode transaksi tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Oktober 2019 kepada rekening Bank BRI dengan nomor rekning 368701027000533 atas nama HENDRI WIBOWO., dengan total jumlah transfer sebesar Rp. 45.100.000.-

RumahToko di Bekas Terminal Lama Muntilan Kabupaten Daerah Tingkat IlMagelang Nomor : 974/3835/11/1992 pada Pasal 9 huruf 4menyatakan bahwa setelah masa 20 (dua puluh) tahun habis, HakAtas Tanah kembali pada Pihak Kesatu dan bangunan sepenuhnyamenjadi milik Pihak Kesatu.Berdasarkan ketentuan Pasal Perjanjian diatas sudah jelas bahwaHak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) diberikankepada Pihak Ketiga selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun,sehingga alasan Para Penggugat menuntut HGB tanpa embel

Nomor 583 PK/Pdt/2017oleh sebab itu mohon pertimbangan hukum yang benar dan adil sertaberkepastian hukum dan dapat menjadi acuan / pedoman bagi putusanHakim berikutnya;Bahwa, pokok persengketaan dalam perkara in casu adalah sekitartahun 1997 (sesuai dengan tahun pembuatan Akta Akta Jual Beli)Termohon PK menjual gedung berupa unit unit satuan rumah susundimana dikatakan dalam Akta Jual Beli bahwa tanah tempat berdirinyagedung tersebut adalah Hak Guna Bangunan (HGB), tanpa adanyaembel embel apapun

Pasal 1 ayat (1) tanpa embel embel kualitas tertentu itu justrumenunjukkan bahwa siapa saja tercakup di dalamnya, tidak soal apakah dia seorangyang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu atau seorang biasa tanpa jabatan ataukedudukan ....... kepadanya dapat dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo.

Semuaperaturan tersebut semakin menguatkan gugatan Penggugat karenaKJKS Baiturrahman mengimpun dana dari masyarakat danberdasarkan akad yang ditandatangani Penggugat dan Tergugatmembuktikan secara sah bahwa Tergugat mamakai embel syariahtetapi kenyataannya menerapkan bunga, Tergugat menggunakan danamasyarakat (bukan dari anggota) untuk pembiayaan usaha;Bahwa KJKS telah melakukan perbuatan melawan hukum karenatelah melanggar undangundang koperasi 25 tahun 1992 yaknimenghimpun dana dan menyalurkan

Buktinya adalah kwitansi dannota embel;anjaan yang dicantumkan dalam LPu.Bahwa pekerjaan perbaikan jalan gang dimulai pada tanggal 21 Juli2016 sampai dengan selesai pekerjaan tanggal 30 Juli 2016 (kuranglebih 10 hari kerja).Bahwa untuk honor saksi selaku anggota TPK dipengaspalan jalan danperbaikan jalan gang saksi menerima sebesar Rp. 678.000, dari Sadr.AMIN secara cash setelah pekerjaan selesai.Namun saksi mengetahui bahwa Desa Sukaresmi Cisaat Sukabumimenerima bantuan dari pemerintah terkait dengan

Semua peraturan tersebut Ssemakin menguatkangugatan PENGGUGAT karena KJKS Baiturrahman mengimpundana dari masyarakat dan berdasarkan akad = yangditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT, membuktikansecara sah bahwa TERGUGAT II mamakai embel syariah tetapikenyataannya menerapkan bunga, TERGUGAT II menggunakandana masyarakat (bukan dari anggota) untuk pembiayaan usaha;Bahwa TERGUGAT belum memahami standar operasional dalamkoperasi.