Ditemukan 2756751 data
95 — 21
denganPutusan Nomor 247/Pdt.G/2018/MS.LSM tertanggal 26 November 2018dalam perkara cerai talak, sehingga Tergugat diwajibkan membayar nafkahiddah.Bahwa terkait nafkah iddah sebagaimana yang dikemukakan pada poin 13diatas telah diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Intruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan :Bilamana Perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri
tersebut gobla al dukhul dan memberi nafkah,maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekasistri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.Bahwa terkait permintaan penggugat dalam gugatan poin 6 dan 7 yangberdasarkan jawaban Tergugat meminta Majelis Hakim untukmengesampingkan adalah keliru, karena terkait dengan nafkahnafkahtersebut telah jelas diatur dalam Pasal 156 huruf e dan f IntruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KompilasiHukum
bulankepada Penggugat dan anakanak Penggugat dengan Tergugat sangatwajar mengingat Tergugat adalah angggota Polri dalam hal ini tergolongdalam Pegawai Negeri Sipil;Bahwa dasar kewajiban tersebut sebagaimana yang telah diatur dalamPasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberbunyi;Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka Iawajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan istri
No.75/Pdt.G/2019/MS.Lsm.Tgl.31.10.19Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islammenetukan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suamiwajib memberikan mutah yang layak kepada istrinya, baik berupauang atau benda, kecuali bekas istri tersebut gobla al dukhul;Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan di persidangandihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, ternyata PenggugatKonvensi bukanlah bekas isteri gobla dukhul, oleh karenanya bekassuami (i.c.
73 — 29
Nomor 1634/Pdt.G/2017/PA MksAgustsu 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor1634/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 30 Agustus 2017, dengan daliildalilsebagai berikut:1.Bahwa Penggugat Adalah Istri Sah dari Tergugat, Menikah Pada HariSelasa tanggal 04 November 2008 dan tercatat pada PPN KUAKecamatan Bontoala, kota Makassar, berdasarkan Buku Nikah Nomor:631/14/XI/2008, tanggal 04 November 2008;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan Jalan Jalan Langgau Lororng 6 No.21, RT. 003 / RW. 005, kelurahan Timungan Lompoa, kecamatanBontoala, kota Makassar.Bahwa sampai sekarang Penggugat masih sah sebagai Istri Tergugat,yang mana sampai saat ini Penggugat tidak pernah diberi nafkah Lahirdan Bathin sejak Tahun 2015 sampai sekarang;Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapaihampir 9 (sembilan) Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknyapasangan suami istri dan telah dikaruniai
174 — 79
Bahwa Akta Nikah Nomor : digugat oleh istri tergugat(Istri Tergugat) dengan gugatan Terdaftar No0452/Pdt.G/2017/PA.MTP pada Pengadilan Negeri Martapura, dantelah diputus pada tanggal 23 Januari 2018, yang bunyi /isi Amarputusanya diantaranya Menyatakan bahwa Akta NikahNo.
Bahwa Menurut Penggugat bahwa untuk memutus ikatan Perkawinanmenurut Hukum Islam didasarkan pada dua hal yaitu apa yang disebutdengan Gugatan Cerai yang dilakukan oleh Istri, atau Gugatan Cerai Talakyang di lakukan oleh Suami, sedangkan Gugatan Pembatal Perkawinandalam Perkara Aquo sangatlah tidak lazim pembatalan tersebut diajukanoleh Istri Pertama dari Tergugat, dan menurut Penggugat perkawinanantara Pengugat dengan tergugat adalah diketahui dan disetujui olehPenggugat dalam Pembatalan Perkawian
dalam hal ini diketahui oleh Istritua tergugat karena perkawaian antara Pengugat dan tergugat tersebutterjadi di karenakan Pernikahan tergugat dengan Istri tuanya tidakmempunyai keturunan, sehinga dengan dasar itu lah maka Perkawinananatara Pengugat dan tergugat terjadi, artinya Istri Tergugat sebagai IstriTuanya tergugat mengetahul;Putusan Nomor 597/Pdt.G/2018/PA.Bjb Halaman 16 dari 66 Halaman7.
Bahwa Akibaat hukum dari Pembatalan perkawinan menurut yangdiajukan oleh istri tua Tergugat yang bernama Istri Tergugat sangatlahmerugikan bagi Penggugat karena akibat dari Pembatalan Akta nikahtersebut Penggugat tidak dapat merubah Status Perakawinan didalamKartu Tanada Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK) Penggugat; karnadidalam Perkara yang dimohonkan oleh Istri Tergugat selaku Itri tua dariTergugat didalam amar putusanya hanya membatalkan Akta Nikah danbukan menyakut masalah Putusnya suatu
Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;4 . Anakanak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;5.
115 — 44
yangtelah bercerai, mantan istri wajib diberikan hak % (setengah) Gajisuami dalam sebulan selama istri belum menikah kembali:7.
Begitu. juga larangan yang harusdilaksanakan istri adalah larangan suaminya.
Bahwa antara Tergugat dan Penggugat meskipun terikat dalam satuperkawinan, Penggugat sebagai istri jarang melayani dan meladeniTergugat sebagai suami seolaholah Tergugat tidak memiliki istri,antara lain ketika Tergugat pulang kantor dan saat berbuka puasaSeninKamis, Penggugat tidak menyiapkan makanan justru Tergugatmenyiapkan sendiri makanannya dan Tergugat sering malah yangbanyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang seharusnyamenjadi tugas Penggugat sebagai istri, misalnya mencuci baju,menyetrika
Yang berbentuk perkataan, misalnya suamisuka memakimaki dan menghina istri, atau istri menjawab secaratidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut.Yang berbentuk perbuatan, misalnya Ssuami mengabaikan hak istriatas dirinya, berfoyafoya dengan perempuan lain, menganggapistrinya seolaholah tidak ada, atau sebaliknya istri keluar rumahPutusan Nomor 0884/Pdt.G/2019/PA.Mlg.Halaman23dari66 halamantanpa sepengetahuan suami, enggan berhubungan seks dengansuami tanpa alasan yang sah, menghamburhamburkan
Bahwa apabila seorang istri nusyuz terhadap suami, maka kewajibansuami kepada istri, termasuk memberikan nafkah, kiswah, tempatkediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biayapengobatan bagi Istri tidak berlaku atau menjadi gugur, kecuali halhaluntuk kepentingan anak, sampai dengan keadaan istri tidak nusyuzlagi kepada suami atau dengan kata lain, istri kembali taat danberbakti lagi kepada suami dan dalam hal ini antara Tergugat danPenggugat selama dalam ikatan perkawinan juga tidak
145 — 42
Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudahbergaul sebagai suami istri dan tidak dikaruniai anak;A. Bahwa Tergugat masih mengirimkan nafkah sampai bulan Juni2017 dan tercatat dalam rekening Bank BNI milik Penggugat, nominal uanglebih dari satu juta rupiah;5. Bahwa Tergugat tidak mengirimkan uang nafkah pada Juli 2017karena terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;6.
17 — 11
74 — 0
97 — 5
205 — 28
71 — 21
113 — 38
terakhir S1,pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di PerumahanGriya Asri Blok D 48A RT 018 RW 006 Kelurahan Pulo Kerto,Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi SumateraSelatan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10Agustus 2020 telah mengajukan perkara Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri
Bahwa, penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah diKelurahan Pulo Kerto, pada tanggal 07 Agustus 2017, yang tercatat padaHal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 873/Padt.G/2020/PA.KagKantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang, denganKutipan Akta Nikah Nomor : 0263/03/VIII/2017, Tertanggal;.
94 — 34
184 — 97
enam juta rupiah);
- Mutah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Nafkah untuk seorang anak, bernama Annisa Khairani Siregar binti Edwin Kumara Siregar untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah untuk istri
Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkahmadhiyah untuk istri dan untuk anak tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaara);5. Menolak gugatan Penggugat selain danselebihnya;6.
- Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah untuk istri
89 — 47
10 — 0
15 — 8
14 — 9
23 — 5
83 — 0
117 — 75