perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensi absolut,ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secarasubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahanidentitas tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputitempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/berkedudukanhukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

keterangan daripara saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitasPemohon yaitu bulan kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiranadalah bulan Juli, padahal Pemohon lahir pada bulan April;Menimbang, bahwa terhadap perubahan bulan kelahiran Pemohontersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

belaka, namun dengan merujukpada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu denganterlebih dahulu mendengarkan keterangan saksisaksi keluarga atau orangdekat Penggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapengakuan Tergugat dengan tidak dibantahnya sejumlah dalil GugatanPenggugat, dipandang hanya menghilangkan sifat sengketa terhadap daliltersebut, namun tidak serta merta menjadi dasar bagi keterbuktian

Dengan demikian, keterangan keduasaksi tersebut memenuhi syarat materil pembuktian dan telah cukupdijadikan dasar keterbuktian dalil Gugatan Penggugat tentang pisahranjang Penggugat dan Tergugat yang berujung pada berpisahnya tempattinggal Penggugat dan Tergugat.Hal. 13 dari 22 Hal. Put.

No.155/Padt.G/2020/PA.MshMenimbang, bahwa dengan dinyatakannya keterbuktian sebagiandalildalil Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, makapatut pula dinyatakan bahwa sebagian lain dari dalildalil GugatanPenggugat termasuk yang juga termuat dalam replik Penggugat yaituantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran di sebabkan karena. Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang kadang sampai satuminggu.

No.155/Padt.G/2020/PA.Mshdan tidak cukup dijadikan dasar keterbuktian terhadap dalildalil bantahanTergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, makapatut pula dinyatakan bahwa dalildalil jawaban atau bantahan Tergugatterhadap dalil Gugatan Penggugat termasuk yang juga termuat dalamreplik Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.Menimbang, bahwa terkait dengan pokok masalah perihal pisahtempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi Tergugat telahmemberikan keterangan

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkankarena Judex Facti dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak salahdalam menerapkan hukum, Judex Facti dalam putusannya telahmempertimbangkan keterbuktian dakwaan dan pemidanaan yangdijatunkan kepada Terdakwa sesuai faktafakta di persidangan.

halaman Putusan Nomor 815 K/Pid.Sus/2020yang 0,5 (nol koma lima) gram oleh Terdakwa diberikan kepadaSaksi Fajar:Bahwa berdasarkan halhal tersebut, terang dan jelas perbuatanTerdakwa dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jualbelinarkotika dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan Judex Facti;Bahwa kontra memori kasasi Penuntut Umum yang memohon untukmenolak kasasi Terdakwa dan menguatkan putusan Judex Factidapat dipertimbangkan sepanjang keterbuktian

akan mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut:Bahwa oleh karena dalam memory bandingnyaTerdakwa tidak mempermasalahkan hukumannya danpembuktian unsur unsurnya, hanya berupa pemohonankeringanan hukuman pidananya, maka Majelis Hakimbanding akan menanggapinya sesuai kapasitasnya danproporsional, karena hal tersebut sudahdipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalampertimbangan sampai dengan amar putusannya yangdijatuhkan kepada Terdakwa.Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbanganmengenai keterbuktian

Bahwa sebagai anggota TNI tentunya sudahmengetahui aturan yang berlaku dikehidupan kedinasanTNI apalagi Terdakwa sebagai pelatih di Skadik 401Lanud Adi Sumarmo melibatkan diri dan penggunanarkotika.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dansetelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Il 11Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya Nomor:PUT/62 K/PM II 11/AU/V/2011 tanggal4 Juli 2011, Majelis Hakim Banding berpendapatPengadilan Militer Tingkat Pertama dalammempertimbangkan keterbuktian

pasangan suamiisteri yang sah;Menimbang, bahwa sepanjang hidup bersama (sebagai suami istri) antaraPEMOHON (Pemohon) dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyaitu: ANAK I, dan ANAK II Kebenaran tentang kedudukan anakanak tersebutsebagai anak dari perkawinan antara PEMOHON (Pemohon) dengan SUAMIPEMOHON dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran (bukti P.2 dan P.3) sebagaiakta yang autentik, dan karenanya keadaan tersebut harus dinyatakan terbukti danbenar adanya;Menimbang, bahwa substansi keterbuktian

tersebut diatas sekaligusmemberikan kepastian bahwa umur dari anak yang bernama ANAK I adalah 14(empat belas) tahun dan ANAK IT umur 9 tahun adalah usia yang secara hukumbelum dapat bertindak secara hukum;Menimbang, bahwa adapun tentang sebidang tanah harta peninggalan suamiPemohon yang telah beralih menjadi hak Pemohon dan kedua anaknya tersebutdengan luas 98 m2 yang di atas tanah tersebut terdapat sebuah rumah telahdibuktikan pula oleh Pemohon dengan sertifikat hak milik atas nama SUAMI P,keterbuktian

olehperaturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif Kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut, secara substansialjuga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatif PengadilanNegeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahan namatersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dimana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Muhammad Mahmud, dansekarang Pemohon bermaksud merubah namanya menjadi Mahmud;Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut telahternyata tidak ada pihakpihak yang menyatakan keberatannya;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan perubahan nama dimaksudtidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, makacukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka dua;Menimbang, bahwa dengan keterbuktian

dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa judex facti in casu Pengadilan Militer Tinggi Medan telahmempertimbangkan secara tepat dan benar tentang pembuktian dakwaanOditur Militer sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwaterbukti bersalan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militeryaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri dalam Pasal 127Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian

Berdasarkan faktafakta tersebut, terdapat alat buktipetunjuk bagi Majelis tentang kebenaran Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.Dengan demikian, terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalamPasal 183 KUHAP (2 alat bukti yaitu keterangan Terdakwa dan petunjuk) untukmenyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer in casu.

Pasal 183 KUHAPdan Pasal 171 UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 1997mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa,kesalahannya harus terbukti dengan sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurangkurangnyadua alat bukti yang sah tersebut, Hakim memperoleh keyakinanbahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalahyang bersalah melakukannya.Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidangpengadilan adalah sebagai berikut :1.

Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.Akan tetapi suratsurat tersebut dapat dikategorikan sebagai alatbukti yang mendukung keterbuktian tindak pidana yang didakwakanoleh Oditur Militer kepada Terdakwa.Bahwa suratsurat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada MajelisHakim berupa :2 (dua) lembar daftar absensi anggota Tuud Dim 0723/Klaten bulanNopember 2014 dan bulan Desember 2014.adalah merupakan bukti yang menerangkan ketidakhadiranTerdakwa di Kesatuan tanta ijin Atasan yang berwenang sehinggadapat

memperkuat keterbuktian perbuatan Terdakwa, untuk ituMajelis Hakim menyatakan dapat dijadikan alat bukti terhadaptindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa suratsurat : 2 (dua) lembar daftar absensianggota Tuud Dim 0723/Klaten bulan Nopember 2014 dan bulanDesember 2014, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai alatbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaraini, ternyata berhubungan

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan membuktikansendiri dalam putusan ini mengenai keterbuktian unsurunsur tindakpidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan diuraikan olehOditur Militer dalam Tuntutannya.2.

peraturanperundangundangan yang bersangkutan.Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

tetapi setelahmenggunakan nama yang baru anak pemohon tersebut sehat.Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari para saksi danpemohon sendiri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwaanak pemohon awalnya diberi nama KEYLSEY PUTRI, namun karena seringsakit, Kemudian oleh pemohon diganti nama KEYLSEY PUTRI NAWANGSARI.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

selain meletakkan dasar normatif Kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secaraHalaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 15/Padt.P/2019/PN Unrsubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdi mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukanhukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

pemohon lainnya.Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari para saksi dan pemohonsendiri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitaspemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah FAHIMAH, sedangkandokumen lainnya tertulis FAHIMAH MUTIARA SALSABILA.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangandengan hukum.Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 15/Padt.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa keterbuktian

Tahun 2006 jugamemberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili peristiwa pentingkependudukan lainnya;Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingansepihak saja(yaitu pemohon) sehingga cukup beralasan apabila Pengadilan Negeriyang berwenang mengadili permohonan adalah Pengadilan Negeri yang wilayahHalaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 124/Padt.P/2020/PN Unrhukumnya meliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai alasan yang diajukanPemohon menyangkut keinginannya untuk melakukan perubahan tahun kelahiranHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 124/Padt.P/2020/PN Unranak pemohon, sebagaimana pokok permohonan a quo, yakni dengan alasanbahwasanya anak pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 26 November 2004;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan dimaksud tidak bertentangandengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

bersangkutan.Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 jugamemberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili peristiwa pentingkependudukan lainnya.Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingansepihak saja(yaitu pemohon) sehingga cukup beralasan apabila Pengadilan Negeriyang berwenang mengadili permohonan adalah Pengadilan Negeri yang wilayahhukumnya meliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum).Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Hukum Acara Perdata.Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai alasan yang diajukanPemohon menyangkut keinginannya untuk melakukan perubahan bulan lahirpemohon, sebagaimana pokok permohonan a quo, yakni dengan alasanbahwasanya pemohon sebenarnya lahir pada bulan Juli.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangandengan hukum.Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pat.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa keterbuktian

13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2017/PN UnrMenimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

dari pertimbanganpertimbangan diatas dihubungandengan surat bukti P3, P4 dan P5 diatas, maka ternyata adanya ketidaksesuaian antara data diri pemohon sebenarnya dengan administrasikependudukan pemohon, oleh karena itu perlu disesuaikan antara data pribadipemohon dengan data pribadi pemohon pada administrasi kependudukanpemohon.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

peristiwa tentang telah terjadi akad nikahantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P1 tersebut adalah akta autentikyang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanyaharus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukumsebagai suami isteri yang sah;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terhadap segala dalildalil yangdiajukan oleh Penggugat dapat dinilai bahwa dalildalil gugatan Penggugat terbuktiberdasar ketentuan dalam pasal 176 HIR, dan atas dasar keterbuktian

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sudahdikaruniai 3 (dua) orang anak;e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/tidakrukun lagi sering terjadi pertengkaran dengan sebab masalah berbedaankeyakinan yaitu Tergugat telah murtad dan atau keluar dari Islam, kembali keagama asalnya (Kristen);e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (pisahrumah) selama tujuh tahun lamanya;Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti dan keterbuktian

Urusan Agama Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes adalahsesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka bukti P 1 tersebut telahmemenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, oleh karena itu, bukti P 1tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.Dengan demikian, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2005menurut hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SonggomKabupaten Brebes yang telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat (karena sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehinggamemenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat) sebagaimana yang telahdipertimbangkan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohonadalah suami istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14juli 2005 menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

Termohon begitu juga Termohontidak pernah mendatangi Pemohon dan selama 2 tahun tersebut antara Pemohon danTermohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yangbaik karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, begitu jugaTermohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon untuk menjadi istri PemohonPutusan Nomor 3118/Pdt.G/2014/PA Bbs. 13sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasil/Terdakwa dan Pemohon Kasasi Il/Oditur Militer dalam memori kasasiselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer tersebut, MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut: Bahwa Putusan judex facti Pengadilan Militer Tinggi Medan yangmenguatkan atas keterbuktian

dakwaan Oditur Militer Pasal 112 Ayat (1)dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, sudah tepat dan benar karena dalammempertimbangkan keterbuktian dakwaan Oditur Militer in casu, judexHalaman 6 dari 10 hal.

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat Sampai dengan 6 (enam) tahun kedepan dapat menyebabkan tidakakan ada lagi perhatian antara Penggugat dan Tergugat serta menyebabkanhak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat terabaikan

peraturanperundangundangan yang bersangkutan.Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

pemohon lainnya.Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari para saksi danpemohon sendiri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwaidentitas pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah nama Rumansyahdengan tanggal lahir 30 November 1999, sedangkan pada ijazah SD, SMPadalah Romansah, tanggal lahir 12 Oktober 1999.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

bagi Terdakwa dengan maksudmenghilangkan sangsi pidana terhadap diri Terdakwa.Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan yang dilakukan olehHakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sudah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslahdikuatkan seluruhnya.Bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Oditur Militer MajelisHakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :Keberatan Oditur Militer yang termuat didalam Kontra MemoriBanding pada intinya tidak mengupas tentang keterbuktian

Tuntutan (Requisitor) dan telahdibuktikan didalam persidangan, mengenai berat ringannya pemidanaanterhadap Terdakwa yaitu : Memidana Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.Terhadap Kontra Memori Banding tersebut diatas, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer tidakmemuat tentang keterbuktian

Teluk Betung Timur kota BandarLampung, saat itu Saksi2 masih berstatus pelajar Sekolah Dasar (SD)dan berusia 13 (tiga belas) tahun.Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Bandingmenilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjangmengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidananya, sudah tepat danbenar, oleh karena itu haruslah dikuatkan seluruhnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan10Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yangMemidana Terdakwa oleh

Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menqgadaikan, membawa, menyimpan, atau meyembunyikan sesuatu baranq: neneeeo Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsur ini ;aan Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum dipersidangan pada bulan Mei2016, sekira pukul 17.00 Wib., bertempat di pinggir jalan turut Desa

GEPENG Bin KARMIJAH dengan sejumlah harga Rp.2.700.000,00 (dua jutatujuh ratus riobu Rupiah);nonon Menimbang, bahwa dengan demikian keterbuktian dari sub unsur dari unsurAd.2.Membelisesuatu barang ternyata pada diri terdakwa, sehingga unsur daripasal ini dapatlah dinyatakan keterbuktiannya ;Ad.3.

Unsur Yang diketahui atau sepatutnva harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan ;neneeeo Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsur ini ;nonoeene Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata bahwa terdakwa telahmengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa dari saksi SUKARI Als.GEPENG Bin KARMIJAH tanpa dilengkapi dengan suratsurat ;weneeeoe Menimbang, bahwa selain diketahuinya sepeda