Pembangunan yang berada di Blok SiwodiKelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepadapara penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor : 593.32461 tanggal 01September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang danditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di BlokSiwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD.Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M?

Pembangunan yang berada di Blok SiwodiKelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepadapara penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32461 tanggal 01September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang danditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di BlokSiwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD.Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M2 sesuai

SK Mendagri Nomor 593.32461 tentang Pengesahan PelepasanHak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebontanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh PerusahaanHal. 81 dari 96 hal. Put.

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak lakilaki padatanggal 23 September 2007 yang selanjutnya diberi nama FEBIANRESPATI, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta KelahiranNO.1320/KLT/MENDAGRI/JP/2011, yang dikeluarkan oleh KepalaSuku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota AdministrasiJakarta Pusat.3. Bahwa pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dari namaFEBIAN RESPATI menjadi FABIAN RESPATI4.

Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perihalpergantian nama anak pemohon kepada Kepala Suku DinasKependudukan dan Pencatatan Slpil Kota Administrasi JakartaPusat yang selanjutnya memberikan catatan pinggir pada kutipanakta lahir Nomor : 1320/KLT/MENDAGRI/JP/20114.

KeluargaNomor 3171062607100003 yang dikeluarkan olehKelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, JakartaPusat tanggal 10 Oktober 2018;Berupa Fotocopy sesuai aslinya Kutipan AktaKelahiran Nomor : 1320/KLT/MENDAGRI/JP/2011yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat ;Bahwa fotocopy buktibukti Surat tersebut di atas telah dibubuhi materaicukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;Menimbang, bahwa selain buktibukti Surat tersebut diatas

Jakarta Pusat, Bukti P3yaitu Berupa foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Atas NamaFRITA FAZRIAH NIK : 31710668047300024 yang dikeluarkan pada tanggal15 Desember 2011 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota JakartaPusat, Bukti P4 yaitu Berupa Fotocopy sesuai aslinya Kartu KeluargaNomor 3171062607100003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegangsaan,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober 2018, Bukti P5yaitu Berupa Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1320/KLT/MENDAGRI

/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Suku DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila PermohonanPemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pada Akte KelahiranPemohon dari nama FEBIAN RESPATI menjadi FABIAN RESPATI sepertiyang tertulis pada Berupa Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta KelahiranNomor : 1320/KLT/MENDAGRI/JP/2011

Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi olehAllah Swt;Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahKontrakan di Jalan Anyar IV Kelurahan Wijaya Kusuma KecamatanGrogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat, selama pernikahanPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yangbernama ANAK I, lahir pada tanggal XXX, berdasarkan kutipan aktekelahiran Nomor 9914/KLT/MENDAGRI

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai inidikabulkan;Bahwa mengingat anakanak Penggugat dan Tergugat sebagaimanatersebut diatas, anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz danmasih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugatmohon agar anak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal XXXX,berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor 9914/KLT/MENDAGRI/DINAS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukandan Pencatatan

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan haripersidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dandiadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :Primair :126Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT)terhadap Penggugat (PENGGUGAT),;Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahirpada tanggal XXXX, berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor: 9914/KLT/ MENDAGRI

/DINAS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala SukuDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,tertanggal 23 Desember 2011, di Jakarta ditetapkan berada dalam dalampengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku IbuKandungnya;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugatyang bernama ANAK I, lahir pada tanggal XXXX, berdasarkan kutipanakte kelahiran Nomor 9914/KLT/MENDAGRI/DINAS/2011 yangdikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilProvinsi

Barat Provinsi DKI Jakarta,tanggal 21012016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/50/IV/2011, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota JakartaBarat Provinsi DKI Jakarta, tanggal 11 April 2011, yang telah dicocokkandengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandaisebagai bukti P.2;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9914/KLT/MENDAGRI

AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI, selaku PegawaiNegeri pada pemerintahan Kabupaten Natuna yang diangkat berdasarkanKeputusan Mendagri No. 812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995 maupunselaku Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet PemerintahKabupaten Natuna yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002, pada tanggal 4 Juli 2002 sampai denganbulan Pebruari 2003 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli2002 sampai dengan 2003 bertempat dikantor Pemerintah

AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI, diangkat selakuPegawai Negeri berdasarkan Keputusan Mendagri No.812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995,Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67 Tahun 2002 tanggal13 Maret 2002, Terdakwa R.

AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI, selaku PegawaiNegeri pada pemerintahan Kabupaten Natuna yang diangkat berdasarkanKeputusan Mendagri No. 812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995 maupunselaku Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet PemerintahKabupaten Natuna yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002, pada waktu dan tempat sebagaimanatersebut dalam dakwaan primer, secara berturut turut telah melakukanserangkaian perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang

AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI, diangkat selakuPegawai Negeri berdasarkan Keputusan Mendagri No.812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995, Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67 Tahun 2002 tanggal13 Maret 2002, Terdakwa R.

Mendagri Nomor : 29/2002 tanggal10 Juni 2002 yang intinya menyebutkan bahwa dalamrangka penyusunan Rancangan APBD harus mempertimbangkankondisi ekonomi dan Keuangan Daerah ;Kemudian pada malam harinya Selasa tanggal 30 Desember2003 jam 19.30 WIB bertempat di Gedung DPRD Jalan lIpdaTut. Harsono, No. 9, Yogyakarta Terdakwa BahtanisyarBasyir, SE. memimpin Rapat Paripurna DPRD dengan acaraHal. 3 dari 46 hal. Put.

Nomor : 161/3211/SJtanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentangKedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;Bahwa menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor : SE.163.1/711/OTDA tersebut Pemerintah Kota Yogyakartatelah mengirim surat Nomor : 172/2109 tanggal 23Juni 2003 tentang Tunjangan Purna Bakti bagiPimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain berisiHal. 15 dari 46 hal.

Yogyakartadan Lampiran II Keputusan Mendagri Nomor : 161.34 615Tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004 ;2. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)kepada Walikota Yogyakarta Nomor : 903/263 Tanggal 19Februari 2004 sihalil Telaah Anggaran DPRD KotaYogyakarta ;3. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)kepada Walikota Yogyakarta Nomor : 173/566 tanggal 23Maret 2004 hal Telaah Surat dari Pemprov D.I.Yogyakarta No. 173/0884 ;4.

Justru Pihak PengelolaAnggaran merupakan pihak yang wajib dimintaipertanggung jawabannya adalah Walikota Yogyakarta padaperiode 2001 2006 ;Bahwa kekeliruan nyata Majelis Hakim pemeriksa perkaraa quo selain itu) adalah kekeliruan dalam mecermati danmemahami Surat Mendagri No. SE. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 yang digunakan sebagai pertimbangan yangseakan akan bahwa Surat Edaran tersebut wajib dipatuhioleh Eksekutif maupun Legislatif.

Justru) apabila surattersebut ditujukan kepada Legislatif maka Mendagritelah melampaui batas kewenangannya karena Legislatifbukan bawahan Mendagri melainkan Walikota lah yangmenjadi bawahan Mendagri serta kekeliruan nyata yanglain yakni mendudukan Pemohon Peninjauan Kembalisebagai Panitia Uang Penghargaan tersebut padahalPemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menjadi Panitia44Uang Penghargaan yang sengaja dipermasalahkantersebut ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapatMengenaialasanalasan

Lunas pembayaran sebagaimana disyaratkan.Bahwa dari pertimbangan tersebut cukup jelas membuktikan terbitnya SertifikatHak Milik objek sengketa bersumber pada bukti T6 Surat Keputusan No. 869/Kep/593.82/2002 yang di dalam Surat Keputusan a quo pada konsideranmenimbang huruf (a) menyebut Surat Keputusan Walikota No. 39/S.Kep/VI/1983tanggal 4 April 1983 dimana Surat Keputusan tersebut bersumber dari SuratKeputusan Mendagri Bukti P1., yang dengan demikian Penggugat/PembandingMiling Dg.

tersebut adalah bahwa Mendagri telahmemberikan izin kepada Pemerintah Kota Makassar untuk melepaskan status tanahnegara yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Kota Makassar untukdijadikan hak milik oleh pihakpihak yang telah menguasai tanah tersebut dalam halini yang telah menyewa pada Pemerintah Kota Makassar.

Hal ini terjadi karenanamanama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri tersebuthanyalah berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah setempat dan belumdicocokkan dengan faktanya, dan tidak menutup kemungkinan nama yangtercantum dalam lampiran tersebut juga adalah nama penghuni terdahulu yangsudah pindah dan tidak menyewa lagi diatas tanah tersebut.

Telah dialihkan kepada Nilmawati(Kuasa Ahli Waris) namun apabila dicocokkan dengan lampiran bukti P1, lampiranKeputusan Mendagri No. 293.3192 tanggal 26 April 1983 tidak sesuai oleh karenatercatat bahwa dalam Lampiran Keputusan Mendagri No. 293.3192 tanggal 26April 1983 tercatat bahwa Persil Nomor 3 A Kwt Sewa Tanah No. 249 A tercatatatas nama Miling Dg Mado bukan atas nama Mappe Dw ataupun Nilmawati, dkk.Bahwa dalam bukti T6 berupa Keputusan Walikota Makassar No. 869/Kep/593.8212002 tentang Penunjukan

Jika prinsip seperti ini yang dibenarkan bahwa harus/wajibyang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri yang diberikapelepasan hak, maka dapat dipastikan bahwa akan banyak penghunipenghuni/penyewa lama dari tanahtanah yang lainnya akan menuntut hal serupa karena namamereka yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri tersebut,padahalfaktanya mereka hanyalah terdaftar sebagai penghuni terdahulu dan bukan pihakyang melakukan pembayaran uang ganti rugil pelepasah hak pad a

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum Pengesahan Anak Para Pemohon yang bernama TIAN HALOMOAN SIDABARIBA, anak laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 Januari 2009, sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21545/KLT/MENDAGRI/JP/2011, sebagai Anak Kandung dari Para Pemohon;
3. Memberikan kuasa seperlunya kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bahwa telah dilahirkan anak dari seorang Ibu bernama RATMINI yangbernama TIAN HALOMOAN SIDABARIBA, Lakilaki, lahir di Jakarta,tanggal 04 Januari 2009 sebagaimana dengan kutipan akta lahir No.21545/KLT/MENDAGRI/JP/2011.2. Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Juli 2008dihadapan Pemuka Agama Kristen, dan perkawinan Para Pemohon tercatatdi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI JakartaHal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2020/PN.

. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Anak Para Pemohon.Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, saya sebagai Pemohon, mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan, sebagai berikut :1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan dari Para Pemohon;Menyatakan Sah secara hukum pengesahan anak Para Pemohon yangbernama TIAN HALOMOAN SIDABARIBA, Lakilaki, lahir di Jakarta,tanggal 04 Januari 2009 sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran No.21545/KIT/MENDAGRI

Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Jakarta Pusat, serta telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuaidengan aslinya, serta diberi tanda bukti : P.2;Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 31731021803190005 tertanggal 01September 2020, atas nama : SAHAT MARUBA SIDABARIBA yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaJakarta Pusat, serta telah dibubuhi materai secukupnya dan sesualdengan aslinya, serta diberi tanda bukti : P.3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 21545/KLT/MENDAGRI

Menyatakan sah secara hukum Pengesahan Anak Para Pemohon yangbernama TIAN HALOMOAN SIDABARIBA, anak lakilaki, lahir di Jakartatanggal 4 Januari 2009, sebagaimana dengan Kutipan Akta KelahiranNomor 21545/KLT/MENDAGRI/JP/2011, sebagai Anak Kandung dari ParaPemohon;3.

Mendagri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kotim Cq. Camat Baamang
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kotim Cq. Camat Baamang Cq. Lurah Baamang Tengah

Panitia Anggaran menindak lanjutinya dengan mengadakan rapatintern Panitia Anggaran untuk mencermati surat Mendagri Nomor161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, yang hasilnya adalah suratMendagri Nomor : 161/3211/SuJ, tanggal 29 Desember 2003, hanya dijadikanReferensi yang berarti bacaan*.

Cinde LarasYulianto dan saksi Arief Eddy Subianto, dengan acara koordinasi membahasSurat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, perihalHal. 24 dari 68 hal. Put.

Sukismo, SH., MH bahwa Surat Mendagri hanyaditujukan untuk wilayah Eksekutif dan tidak kepada Legislatif, apabila surattersebut ditujukan kepada Legislatif justru Mendagri telah melampaui bataskewenangannya dalam menerbitkan suratnya, karena Legislatif bukanlahbawahan Menteri dalam Negeri, akan tetapi Pihak Eksekutif / Walikotalahyang menjadi bawahannya (Mendagri), terlebih lagi Surat Mendagri tidaktermasuk dalam hierarki perundangundangan yaitu TAP MPR No.

Nomor 150 K/Pid.Sus/2009Bahwa dengan demikian produk hukum yakni PP Nomor 105 Tahun 2000tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, danperaturan kebijakan dalam bentuk Surat Mendagri No.

Maka berdasarkanketentuan tersebut maka Surat Mendagri 161/3211/SJ tentang Pedomantentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR tanggal 29Desember 2003 tidak dapat menjadi dasar pengisian kekosongan hukumakibat tidak berlakunya PP 110 Tahun 2000, sebab berdasarkanperaturan perundangundangan yakni PP 105 Tahun 2000 harus dibuatberdasarkan Keputusan Menteri dan bukannya dalam bentuk surat.Dengan demikian Surat Mendagri 161/3211/SJ tentang Pedoman tentangKedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota

PEMERINTAH RI CQ MENDAGRI CQ GUBERNUR MALUKU, 4. PEMERINTAH RI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, tersebut;

PEMERINTAH RI CQ MENDAGRI CQ GUBERNURMALUKU, berkedudukan di kantor Gubernur Maluku JalanPattimura Nomor 1 Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHenry M. Far Far, SH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Februari 2010,4.

7) membuat clanatau meneliti clan atau menyempurnakan Usulan atau Rancangan AnggaranDPRD Tolitoli yang didalamnya memuat pos Dana/Biaya PenunjangKegiatan, saatsaat itu mereka Terdakwa 2 sampai dengan 7 dengansengaja melawan aturan hukum yang ada dalam Pasal 14 (1), (3) huruf c PP110/2000 tentang kedudukan keuangan anggaran Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang telah membatasi besar dana penunjang kegiatan clanpenggunaannya, demikian juga mereka Terdakwa melawan ketentuan yangada dalam Surat Edaran Mendagri

Umar Alatas selaku Ketua DPRD Tolitoli saat itu yang tanpamemperhatikan ketentuan PP No. 1 tahun 2001 serta PP No. 110 tahun2000 dan Surat Edaran Mendagri nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember2001 langsung menyetujui usulan/rancangan tersebut yang kemudiandiserahkan kepada pihak Eksekutif untuk langsung dimasukkan dalamRAPBD 2003 guna dibahas didalam sidang Dewan.

No 24 PK/Pid.Sus/2008pos dan pasal tersebut yang tidak sesuai atau berlawanan dengan PP No. 1Tahun 2001 dan PP No. 110/2000 serta Surat Edaran Mendagri nomor903/2477.SJ tanggal 5 Desember 2001 yakni : ..

No 24 PK/Pid.Sus/2008Tahun 2001 dan PP No. 110/2000 serta Surat Edaran Mendagri momor903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 yakni :1.

Bahwa anak para pemohon bernama OKTA VIANI jenis kelaminperempuan lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2008, anak dari orangtua yang bernama RIDWANULLAH dan DESIYANA sesuai dengan kutipanakte kelahiran No. 5425/KLT/MENDAGRI/JS/2011/2008.3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari OKTAVIANI menjadi NADIN OKTAVIANI.4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena memilikiarti yang kurang baik.5.

BuktiP4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor5425/KLT/MENDAGRI/JS/2011/2008 atas nama OktaViani tertanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan olehSuku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaAdministrasi Jakarta Selatan (Sesuai dengan aslinya)5.

anakPara Pemohon yang semula bernama Okta Viani menjadi Nadin Oktavianidengan alasan karena anak tersebut sering sakitsakitan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti suratsurat P1 sampai P5 danketerangan saksisaksi tersebut, maka saling bersesuaian dan terbukti halhalsebagai berikut : Bahwa anak para pemohon bernama OKTA VIANI jenis kelaminperempuan lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2008, anak dari orangtua yang bernama RIDWANULLAH dan DESIYANA sesuai dengan kutipanakte kelahiran No. 5425/KLT/MENDAGRI

Selanjutnya berdasarkan SK Mendagri tanggal 20 Agustus 1992No.012.611018, luas tanah yang disetujui dibebaskan untuk kavlingperumahan Pengawai Negeri, adalah seluas 80.500 m2, dan pembebasanserta pembagiannya telah selesai dilaksanakan pada tahun 1992, (bukti T.8),maka berita acara tentang besarnya ganti rugi pembebasan tanah yangtersebut dalam bukti 1.4, secara yuridis adalah tidak berlaku lagi dankarenanya bukti 1.4 tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untukmengajukan permohonan serta tidak

Bahwa berdasarkan SK Mendagri No.012.611018, tanggal 20 Agustus 1992(bukti T.8), tanah yang dibebaskan adalah seluas 50.850 m2, yangdipergunakan untuk kavling perumahan Pegawai Negeri dan pembebasantersebut telah selesai pelaksanaannya pada tahun 1992.

Maka oleh karenaitu tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan/atautanah yang telah diterbitkan SHP No.45 oleh Tergugat tersebut tidak terkenapembebasan untuk kavling perumahan Pegawai Negeri sebagaimanadimaksud dalam SK Mendagri yang terurai dalam bukti T.8 dan terbukti puladalam persidangan tidak pernah ada bukti pembayaran ganti rugi dan tidakada bukti pelepasan haknya ;7.

adalah seluas50.850 m2, sesuai dengan SK Mendagri No.012.611018, tertanggal 20Agustus 1992, (bukti T.8) yang mana dalam SK Mendagri tersebut tidaktermasuk tanah milik Penggugat yang digarap oleh Renteb yangkemudian penggarapannya dilanjutkan dengan anak cucunya yaitu Wayan Rentig ;Tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini telahdimohon penegasan konversi oleh Penggugat kepada Tergugat, akantetapi diatas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit SHP No.45 atasnama Pemerintah

Dalam pada itu Tergugat mengetahuibahwa tanah yang tersebut dalam SHP No. 45, tidak termasuk dalam SKMendagri (bukti T.8) dan tanah yang dibebaskan dalam SK Mendagri itutelah selesai pelaksanaannya serta telah habis dilepaskan untuk kavlingPerumahan Pegawai Negeri pada tahun 1992, sedangkan permohonanSHP No.45 terbit berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi padatahun 2000 dan tanahnya tidak dikuasai oleh Pemohon/Tergugat IlIntervensi, melainkan sampai saat ini tetap dikuasai oleh Penggugat ;

Bahwa yang bernama SHYEGA PUTRA RAMADHAN anak Pemohon, JenisKelamin Laki Laki, pada tanggal, 09102007 di Jakarta, anak dari pasangansuami dan istri bernama Cipto B Sawir dan Lusiana Kustanti sesuai denganKutipan Akte Kelahiran No, 2912/KLT/MENDAGRI/JB/20112.

Bukti P3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.2912/KLT/MENDAGRI/JB/2011 tanggal 2 November 2011, atasnama SHYEGA PUTRA RAMADHAN;4. Bukti P4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 152, 82, Il, 2013 antaraCIPTO B SAWIR dengan LUSIANA KUSTANTI;5.

O11, Kel.Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (bukti P1 dan P5); Bahwa, Pemohon dan Istri Pemohon mempunyai anak yang bernama SHYEGAPUTRA RAMADHAN, Jenis Kelamin Laki Laki, Lahir Tanggal 09102007 diJakarta, anak dari pasangan suami dan istri bernama Cipto B Sawir danLusiana Kustanti sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor:2912/KLT/MENDAGRI/JB/2011 tanggal 2 November 2011 (bukti P3, dan P5); Pemohon bermaksud untuk merubah nama Akta Kelahiran Anak Pemohon,yang tertulis nama Bapak/Pemohon

Penetapan Nomor : 438/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim2912/KLT/MENDAGRI/JB/2011 tanggal 2 November 2011, nama Pemohon dalamAkta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis dari CIPTO akan dirubah menjadiCIPTO B SAWIR dan tujuan dari Pemohon untuk merubah nama Pemohon di AktaKelahiran Anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan dokumen dari Pemohonseperti Akta Kelahiran, KTP dan KK serta Buku Nikah;Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwasifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan

SE MENDAGRI NO. 161/8211/SJTANGGAL 29 DESEMBER 2003) KEHILANGAN KEKUATAN HUKUMMENGIKAT.Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menempatkan landasanYuridis pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 Jo. SuratHal. 18 dari 32 hal. Put.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakanMengenai PP 110 Tahun 2000 meskipun telah ada putusan Judicial ReviewMahkamah Agung (vide putusan Mahkamah Agung No. 4/G/HUM/2001tanggal 9 September 2002) yang antara lain menyatakan bahwa PP 110Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun pada saat paraTerdakwa melakukan tindak pidana PP tersebut belum dicabut dan masihmempunyai kekuatan berlaku, sedangkan untuk mengisi kekosongan hukumakibat Judicial Refiew tersebut terbitlah SE Mendagri

No. 161/3211/SJTahun 2008, sehingga beralasan bagi Penuntut Umum untuk menggunakanPP 110 Tahun 2000 dan SE Mendagri No. 161/3211/SJ dalam dakwaannya(Putusan Sela, hal 115 alinea terakhir);Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut sangat keliru sebab PP110 Tahun 2000 sejak 90 (sembilan puluh) hari dinyatakan tidak berkekuatanhukum oleh Mahkamah Agung RI seharusnya Peraturan Pemerintahtersebut dengan alasan apapun juga tidak bisa digunakan lagi sebagailandasan hukum untuk menilai sah tidaknya

No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 ;Bahwa fakta persidangan membuktikan SE Mendagri tersebut belumditerimaoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Perhatikan bukti surat RisalahSidang Paripurna DPRD Tahun Anggaran 2004, halaman 32, angka Ill)di mana Bupati Banggai menegaskan tanggapannya pada pandangan umumfraksifraksi bahwa "Sehubungan dengan adanya kerancuan dalampenerapan PP 110 Tahun 2000, perlu kami sampaikan bahwa padapenyusunan APBD Tahun Anggaran 2004 ini masih tetap kita gunakansebagai

No. 357 K/PID.SUS/2008hukum Judex Factie yang menggunakan Surat Edaran Mendagri tersebutsebagai landasan pertimbangan hukumnya sama sekali tidak sesuai denganfakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini;Bahwa selain faktafakta hukum tersebut di atas dari Barang Bukti (BB.1)dapat diperoleh Petunjuk bahwa ketika pembahasan APBD KabupatenBanggai belum menggunakan SE Mendagri tersebut karena pada bagiankonsiderans Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2004 tidak ditemukan SuratEdaran Mendagri No.

lantai 2 dapur ruangMendagri, kaca lantai 3 ruang sidang utama dan lampu sorot yangada tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap barang milikKemendagri adalah dari kelompok ormas FPI dan LPI karena daripakaian dan atribut yang dipakainya bertuliskan FPI dan LPI ;Bahwa saksi tidak tahu namanama orang yang telah melakukanpengrusakan tersebut ;Bahwa orasi yang disampaikan oleh Ormas Islam dari FPI yaitumenuntut dicabutnya larangan Perda Miras dari Mendagri

bakterbuka ;Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB belum sempat melakukan dialogdengan perwakilan yang unjuk rasa, tibatiba ada beberapa orangdari kelompok FPI, LPI, dan LDI berteriakteriak dan ada beberapaorang yang melemparkan batu dan melakukan pengrusakanterhadap barangbarang milik Kemendagri diantaranya yangdirusak yaitu : gear parkir, logo Kementerian Dalam Negeri yangterbuat dari plat seng yang ditempel di depan pagar gerbangdepan, kaca lantai 1 gedung ruang Puspen/Wartawan, kaca lantai2 dapur ruang Mendagri

ruang sidang utama danlampu sorot yang ada tulisan Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia ;Bahwa ada juga yang merusak kursi ;Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap barang milikKemendagri adalah dari kelompok ormas FPI dan LPI serta LDIkarena dari pakaian dan atribut yang dipakainya bertuliskan FPIdan LPI serta LDI ;Bahwa saksi tidak tahu namanama orang yang telah melakukanpengrusakan tersebut ;Bahwa orasi yang disampaikan oleh Ormas Islam yaitu menuntutdicabutnya larangan Perda Miras dari Mendagri

beberapa kelompok Ormas Islamdiantaranya dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan unjuk rasadi Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan MerdekaUtara No.7 Gambir Jakarta Pusat guna menuntut laranganpembatalan Perda Miras ;e Bahwa kemudian 4 (empat) orang perwakilan dari kelompok FPIingin bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, karena bapakMenteri sedang menghadiri rapat di Gedung DPR/MPR RI makasaksi bersama Karo Puspen serta beberapa orang staf menerimaperwakilan di depan halaman Kantor bapak Mendagri

anggota FPI dan LPI ;Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB peserta aksi demo berhenti diBundaran HI sambil menunggu peserta dari elemen masyarakatseperti Garis dan FUI ;Bahwa masa yang kumpul di Bundaran HI sekitar 2.000 orang ;Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB sampai di depan gedungKemendagri ;Bahwa pada saat orasi ternyata tidak ada jawaban dari pihakKemendagri ;Bahwa sehingga ada sebagian peserta demo yang masuk kehalaman Kantor Kemendagri untuk membuktikan keberadaanbapak Menteri Dalam Negeri, ternyata Mendagri

Hak Milik yang lahir karena adanya penetapan Pemerintah:Lahirnya hak atas tanah karena adanya penetapan pemerintah yaknimelalui keputusan pemberian hak milik oleh seorang atau badanhukum yang dilakukan melalui permohonan subyek tersebut untukmendapatkan keputusan pemberian hak milik, yang mana wewenangpemberian hak tersebut dulunya berdasarkan Peraturan Mendagri No.6 Tahun 1972 merupakan wewenang dari Gubernur dan saat iniberdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 menjadiWewenang Badan Pertanahan

Putusan No. 53/Pdt/PT.SULTRA.Bahwa kemudian untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadapketiga cara terjadinya hak milik atas tanah tersebut di atas, diterbitkanPeraturan Mendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan WewenangPemberian Hak Atas Tanah, yang isinya mengatur dan memberikanwewenang kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta Camat dan KepalaDesa;Pemberian Hak Atas Tanah, atau dengan kata lain (timbulnya hak atastanah berdasarkan Penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal22 ayat 2

Khusus untuk pembuktianhak milik berdasarkan Hukum Adat, dibuktikan denganadanya tindakan Pembukaan tanah yang dikuasailangsung oleh Negara oleh seorang Subyek Hukum, yangselanjutnya berdasarkan Peraturan Mendagri No. 6 Tahun1972 diatur bahwa Pembukaan Tanah hanya dapatdilakukan dengan bukti adanya Izin Membuka Tanah olehBupati/Walikota setempat, sedangkan wewenang Camat/Kepala Desa sesuai dengan Instruksi Mendagri.Bahwa/nstruksi Mendagri No. 593/5707/SJ tertanggal 22Mei 1984, secara tegas telah

Instruksi Mendagri No. 593/5707/SJ tertanggal 22 Mei1984, secara tegas menarik wewenang Camat sertaKepala Desa dalam menerbitkan Izin membuka tanahterhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara,oleh karena hal tersebut, maka SKT yang dijadikanbukti dalam persidangan a quo yang juga menjadidasar pertimbangan Judex Facti Pengadilan NegeriAndoolo tidak berdasar hukum;.

Bahwa sejak berlakunya UUPA yakni diterbitkannya PeraturanMendagri No. 6 Tahun 1972, Izin Membuka Tanah menjadiwewenang Bupati/Walikota serta Camat yang dibantu oleh KepalaDesa, akan tetapi pada tahun 1984 wewenang Camat serta KepalaDesa tersebut dicabut melalui Instruksi Mendagri No. 593/5707/SJtertanggal 22 Mei 1984;4.

Blitar (KRISANTO, SE., MM), maka hal tersebuttelah bertentangan dengan Surat MENDAGRI Nomor : 161/8211/SJ tanggal 29Desember 2003, Pedoman tentang kedudukan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur antara lain :Hal. 7 dari 57 hal. Put.

Mendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 22 ayat (4)dengan memakai dana dari APBD yang sudah disetujui / disahkan olehPejabatpejabat yang berwenang, dan penggunaan dana tersebutdidukung dengan buktibukti penggunaannya dan ada butkibuktihasilnya serta ada saksisaksinya ( bisa lihat barang bukti padalampiran Pledoi Terdakwa ).

Perbuatan Terdakwa yang dinyatakan melanggarSurat Edaran Mendagri Nomor : 161 / 3211 / Sj.Tanggal 29 Desember 2003 pasal C1 yangberbunyi "Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRDatau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukanoleh Pimpinan atas nama lembaga PerwakilanRakyat Daerah dan sebagai alat kelengkapanHal. 45 dari 57 hal. Put.

No. 2172K/Pid.Sus/200946DPRD dapat disediakan Belanja PenunjangOperasional Pimpinan DPRD ;Bahwa Surat edaran Mendagri tersebut adalah merupakan edaranPedoman untuk menyusun APBD, tetapi Surat Edaran ini datang diKantor DPRD Kab. Blitar setelan APBD Kab. Blitar tahun 2004disahkan tanggal 9 Januari 2004 (bisa dilihat Buku Surat Masuk diDPRD Kab. Blitar).

(Pada saat itu. menjabatsebagai Staf ahli Mendagri) yang telahmemberikan keterangannya dibawah sumpahpada persidangan pada tanggal 1 Desember 2008.Adapun keterangan adalah sebagai berikut :e Bahwa dana dari Eksekutif boleh digunakan kepada siapa saja, tidakterkecuali kepada DPRD, asalkan sudah disetujui olen KepalaDaerah.

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir tentang Perubahan Nama dari Muhammad Al Baqir menjadi Muhammad Baqir di dalam Akta Kelahiran No.2230/KLT/MENDAGRI/JS/2011/2009 tanggal 11 Nopember 2011;4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2230/KLT/MENDAGRI/JS/201 1/2009Hal 2 dari 5 Penetapan No.44/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.atas nama MUHAMMAD AL BAQIR, (Ssesuai dengan aslinya) diberi tanda P3;4.

dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya Para Pemohon bermaksudmengganti nama anak Para Pemohon dari Muhammad Al Baagir, lahir di Jakartapada tanggal 27 Desember 2009, menjadi : Muhammad Baair;Menimbang, bahwa untuk mendukung dailildalil Permohonannyatersebut, Para Pemohon telah menyerahkan bukti surat P1 sampai dengan P4serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa dari bukti P3 berupa kutipan Akta Kelahiran NomorNo.2230/KLT/MENDAGRI

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir tentang Perubahan Namadari Muhammad Al Bagir menjadi Muhammad Bagir di dalam Akta KelahiranNo.2230/KLT/MENDAGRI/JS/201 1/2009 tanggal 11 Nopember 2011;4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan inisebesar Rp. 221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;Demikian ditetapbkan pada hari : KAMIS, tanggal 02 PEBRUARI 2017oleh: RATMOHO, SH.

Mks.Keterangan Saksi ADNANBahwa saksi mengetahui SK Mendagri tentang Pengesahan Pelepasan HakAtas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Makassar tahun 1983 danBahwa SK Mendagri tersebut memuat nama pemegang hak sewa, luas tanah,nomor persil, nomor kwitansi dan satuan harga yang harus dibayar; Bahwa pada dasarnya SK Mendagri tahun 1983 sama dengan tahun 1991tetapi SK Mendagri tahun 1991 merupakan tambahan namanama pemeganghak sewa dari SK Mendagri tahun 1983; Bahwa ada perjanjian hak sewa antara

data yang ada pada Kantor Dinas PertanahanPemerintah Kota Makassar tanah tersebut dikuasai oleh Rukka Emba; Bahwa saksi tahu berlakunya SK Mendagri tahun 1983 sampai yangbersangkutan melakukan pembebasan dengan membayar biaya yang terteradalam SK Mendagri tersebut;Bahwa setiap pemegang hak sewa masingmasing mempunyai bukti hak sewadan ada juga bukti hak sewa yang tersimpan pada Kantor Dinas PertanahanPemerintah Kota Makassar; 2202220 20 20 20Bahwa saksi tahu hak sewa berlaku sampai pemegang hak

sewa membebaskan tanah dengan membayar harga sebagaimana dalam SK Mendagri:;Bahwa Pemda Sidrap membayar sewa dengan persil 11 kwitansi nomor 29atas nama K.T.

Kondoh; 2222222 22 nnn n none nen en nnn nn ne nee Bahwa pemegang hak sewa dapat mengajukan permohonan pembebasansejak terbitnya SK Mendagri tahun 1983 sampai batas waktu yang tidakCLIRGITELIKG I; ~~ mann nnBahwa hak sewa bisa dialinkan kepada pihak lain dengan melaporkan kepadaDinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar untuk diterbitkan bukti hak sewaEAI) AI lg mm mm mmm mm nn AHalaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.

Kondoh kepadaPemda Sidrap karena tidak ada data peralihannya tercatat pada DinasPertanahan Pemerintah Kota Makassar; Bahwa mengenai Surat Kepala Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar,tanggal 2 Nopember 2018 adalah penjelasan Surat Nomor : 24/PBH/IX/2018tanggal 5 Oktober 2018 dimana sebelum dibalas, Dinas PertanahanPemerintah Kota Makassar turun ke lokasi melakukan pemeriksaan kebenaranlokasi yang ditunjuk; 20502020 Bahwa sebelum keluar SK Mendagri sudah ada bukti pemegang hak sewa;Bahwa bukti