Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka telahsesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum: bahwa apabila suami istrisudah tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukunkembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telahmemenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dan jugadari sikap Pemohon sejak diajukan perkara perceraaian

No.45 tahun 1990, wajib lebihdahulu mendapatkan izin dari atasan Pemohon dan karena izin tersebut telahdiperoleh Pemohon berdasarkan Surat Izin Perceraaian dari Kepala UPTDPendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salahutu, tanggal 15 Juli 2019dengan demikian Pemohon selaku PNS dapat dan berhak mengajukanPermohonan Perceraian ke Pengadilan;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon

No.45 tahun 1990, wajib lebihdahulu mendapatkan izin dari atasan Pemohon dan karena izin tersebut telahdiperoleh Pemohon berdasarkan Surat Izin Perceraaian dari Kepala UPTDPendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salahutu, tanggal 15 Juli 2019dengan demikian Pemohon selaku PNS dapat dan berhak mengajukanPermohonan Perceraian ke Pengadilan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknyamendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisinandan pertengkaran disebabkan Termohon

Bahwa oleh karena rumah tangga antara Pemohon denganTermohon sudah tidak mungkin disatukan lagi dalam sebuahkeluarga yang utuh dan jalan untuk rukun kembali sudahsedemikian sulit sehingga rumah tangga sudah tidakmungkin dipertahankan lagi, maka perceraaian adalah jalanterbaik dan lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohonuntuk menyelesaikan kemelut rumah tangga; Maka berdasarkan pada alasan alasan tersebut di atas,Pemohon mohon kepaga Bapak Ketua Pengadilan AgamaPandeglang c.q.

rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehinggatujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Quran Surat ArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dankekal, sakinah mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohondan Termohon secara bersamasama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikanakan adanya alasan perceraaian

RINA (bukti bertanda P.1);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :3306062403780003 atas namaNUGROHO HENDARTONO TARUNA (bukti bertanda P.2);9Fotocopy Surat Pernikahan Gerejani No.091024025 pernikahan antaraNUGROHO HENDARTONO TARUNO dengan LUCIA MARIA NUR RINA(bukti bertanda P.3).Fotocopy KUTIPAN Akta Kelahiran Nomor 868/DSP/1991 atas nama LUCIAMARIA NUR RINA, (bukti bertanda P.4);Fotocopy KUTIPAN Akta Kelahiran Nomor 14/1978 atas nama NUGROHOHENDARTONO TARUNA, (bukti bertanda P.5);Fotocopy Kutipan Akta Perceraaian

untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah Tergugat datangdatang mengucapkan dengan menjatuhkan talak; Tergugat meminta mas kawin yang telah diberikan kepada berupa CicinEmas, Kalung Emas, Gelang Mas seharga kurang lebih Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan tersebut Penggugatlangsung diberikan kepada Tergugat MUHAMAD IQBAL ASSIDIQ binMOEH BUNYAMIN, Bsc (alm), dan kemudian dibawanya; Tergugat tidak sopon kepada orang tua Penggugat dan pulang tidakpamit; Bahwa masalah perceraaian

Dan Hakim bolehmenjatuhkan talak satu bain apabila nampakadanya kemadlaratan dalam pernikahannya dankeduanya sulit didamaikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan per timbanganpertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugattelah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39ayat (2) Undangundang No.1 Tahun 1974 serta telahmemenuhi alasan perceraaian sebagamana ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaitu gugatan Penggugat

Bahwa alasanalasan gugatan Penggugat diatas, sudah cukupmemenuhi syarat mengajukan gugatan perceraaian sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam;10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.11.

No.45 tahunHalaman 3 dari 11 putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Ab1990, wajib lebin dahulu mendapatkan izin dari atasan Pemohon dan karenaizin ter sebut telah diperolen Pemohon derdasarkan Surat Izin Perceraaian dariKepala Kepolisian Resoet P Ambon & PP Lease Nomor R/132/X/2019tertanggal 25 Oktober 2019 dengan demikian Pemohon selaku PNS Polri dapatdan berhak mengajukan Permohonan Perceraian ke Pengadilan;Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuktidak bercerai dengan Termohon

Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhanrumah tangga dan berkesimpulan perceraaian menjadi alternative terbaikuntuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;10.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka telahsesual dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum: bahwa apabila suami istrisudah tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukunkembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telahmemenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dan jugadari sikap Pemohon sejak diajukan perkara perceraaian

Olehkarenanya itu rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah nyata pecah dantidak bisa hidup bersama dalam satu rumah, sehingga menimbulkankemudharatan dan kesangsaraan bagi Penggugat;Menimbang, oleh karena itu maka rumah tangga Penggugat denganTergugat tidak mungkin akan rukun sebagaimana layaknya suami istri yangbaik, karenanya alasan perceraaian Penggugat telah terbukti sesauai denganpasal 39 ayat 2 hurup c Penjelasan atas UndangUndang RI Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan. dengan demikian

No.45 tahun 1990, wajib lebihdahulu mendapatkan izin dari atasan Pemohon dan karena izin tersebut telahdiperoleh Pemohon berdasarkan Surat Izin Perceraaian dari Walikota AmbonNomor 659 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan demikian Pemohonselaku PNS dapat dan berhak mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Putusan No.0052/Padt.G/2019/PA.Rhyang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraaian merupakanjalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Berdasarkan alasanalasan dan faktafakta sebagaimana Penggugattelah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan AgamaRaha Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenanmenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka telahsesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum: bahwa apabila suami istrisudah tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukunkembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telahmemenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dan jugadari sikap Pemohon sejak diajukan perkara perceraaian

Dengan demikian majelsi hakim dapat melanjutkan prosespemeriksaan perceraaian anatar penggugat dan tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalamrangka utntuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tanggaHal. 3 dari hal. 10 Put.

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi padasekitar bulan awal bulan Maret 2019, Termohon marah dan merasa tidaksuka apabila mantan istri Pemohon datang menjenguk anak, bahkan dalamkeadaan marah Termohon pulang ke rumah orangtuanya di DusunUngaran, Desa Gondowulan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo,Pemohon dan keluarga telah berusaha menjemput kembali Termohonnamun menolak kembali bahkan meminta diurus perceraaian saja;Hal. 2 dari 11 Hal. Put.

/PA.Pdlg Hal. 11 dari 14 halamanserius antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berdampak pada adanyaketidakharmonisan dalam rumah tangga yang pada gilirannya antara keduabelah pihak sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dirukunkan kembali dalamsebuah rumah tangga yang utuh, atau rumah tangga yang bahagiasebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, olehkarena itu terpenuhilah alasan perceraaian sebagaimana ketentuan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal

dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohonyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukanjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya yangkesemuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, bahwa disampingitu Termohon mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi yang isinyaTermohon menuntut kepada Pemohon bila terjadi perceraaian

Wanti WF Mamahit.Disamaping Surat ijin cerai dari Korem 151/Binaiya tersebut, dalam gugatan Penggugat jugatelah dilampirkan Surat Permohonan Izin Mengajukan Gugatan Perceraaian yang dibuat olehPenggugat dengan mengetahui Komandan Yonif 731/Kabaresi Letkol Sigit Purwanto, SIPsebagai atasan Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin sebagaiman tersebut diatas, makaPenggugat disamping telah melaksakan kewajiban Administrasinya sebagai seorang anggotaTNI dalam kaitan dengan ijin perceraian, juga