pernah memberikan mengetahui maupunmemberikan ijin untuk mengalihkan/ mengganti Bilyet Giro (BG) maupun melakukanPembayaran secara transfer kerekening Supliersuplier yang telah dilakukan Terdakwatersebut ; Bahwa untuk Bilyet Giro (BG) yang telah dialihkan atau diganti oleh Terdakwatersebut dari Bank BCA dan banyak Bilyet Giro sementara ada 6 dengan nomor masingmasing BD 068133, BD 006129, BD 036504, BC 926148, BD 068132 dan BD0136516 ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;1. ksi PRATIK

266/IV/RES.5.5/2019 tanggal 21 April 2019; Bahwa saat Ini Ahli bekerja di Dinas Energi Sumberdaya Mineral PropinsiJambi serta jabatan Ahli adalah Kepala Bidang Pertambangan Umum DinasESDM Provinsi Jambi dan menjabat sejak bulan Februari 2019 hinggasekarang; Bahwa sertifikasi dan keahlian serta kompetensi sebagai ahli yang dimilikiadalah memiliki sertifikasi kKeahlian pengawasan pengusahaan pertambanganbagi Apraprat Dinas Pertambangan Nomor : 604/65.01.14/APBN/BDP/2010tanggal 8 November 2010 dan Pratik

Unsur melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN Pct.informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisionaltanpa keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa unsur melakukan pratik kefarmasian dalamketentuan Pasal 198 UU Nomor 36

juga harus mencantumkan penandaanlengkap yaitu ijin edar, kKomposisi zat aktif, tanggal produksi , tanggalkadaluwarsa, nomor bets, penandaan jenis obat, dosis/aturan pakai,dan kontra indikasi sehingga dengan apa yang telah dilakukantersangka dengfan mengemas kembali obat dalam plastic dan tidakmencantumkan pendaan lengkap serta tidak dilakukan oleh insutrifarmasi yang telah mendapatkan jjin maka perbuatan terdakwatersebut dapat dikatakan tidak memiliki ijin edar;Bahwa benar untuk dapat melakukan pratik

keamanan obat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No36 tahun 2009 tentang Kesehatan.LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa MAHFUDI Bin MULTAZAM pada pertengahan tahun 2011sampai dengan hari Rabu, 12 Februari 2014 atau setidaktidaknya pada suatu waktu antaratahun 2011 sampai dengan tahun 2014, di Desa Sukoharjo, Kec.Wedarijaksa, Kab.Pati atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pratik

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;DAKWAANBahwa terdakwa M.ELYAS INDRAWAN pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017bertempat di Toko Obat Corpora yang terletak di Jalan Poros SP 5,Macuan KabupatenManokwari , atau setidaksetidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya tidak memilki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pratik

duaukuran yakni etika dan hukum;Dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 ayat 10, berbunyi: Pasien adalah setiap orang yang melakukan masalah kesehatannyauntuk memperoleh konsultasi masalah kesehatannya untuk memperolehpelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupuntidak langsung kepada dokter atau dokter gigi:Dan melanggar asas dan tujuan sebagaimana Pasal 2 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratik

., TRIS PRATIK,SH., beralamat di YAYASANLEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI di JatikuningRT 37 RW 10 Ngorooro Patuk Gunungkidul yang berdasarkan Penetapan penunjukkanNomor 11/Pen.Pid/2016/PN.WNo tanggal 19 Desember 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN WnoSetelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Wnotanggal 08 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2016

merah yang hanyadiperoleh dengan resep Dokter.Menimbang, bahwa saksi ahli sebagai Staf Farmakin dan Perizinan pada DinasKesehatan Kabupaten Bondowoso tidak pernah memberikan kepada Terdakwa Perizinansarana distribusi farmakin.Berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas menurut hemat Majelis unsurini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ,maka terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan pratik

SUMINDAR bin PRATIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapanterhadap Terdakwa bersama Saksi WIRANTO als KUNCUNG binHalaman 5 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN TmgWONGSO DIMEJO, Saksi SURONO bin SUTARI dan Saksi SUYONO binYASMO KLIWON pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekirapukul 16.30 Wib 2015 di rumah Terdakwa yang terletak di Dsn.Karangrejo Rt. 01 Rw. 08 Ds. Gondang Winangun, Kec.

Nama lengkap berikut gelar akademik dansebutan profesi, tempat / tanggal lahiratau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan,nomor STR dan tanggal, nomor SIP dantanggal penerbitannya, tempat tinggal dantempat pratik dokter gigi ;32diadukanc. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur,jenis kelamin, kewarganegaraan dan alamatpengadu ; aRingkasan pengaduan dan jawaban dokterdokter gigi yang diadukan ;e.

Nama lengkap berikut gelarakademik dan sebutan profesi,tempat / tanggal lahir atau umur,jenis kelamin, kewarganegaraan,nomor STR dan tanggal, nomor SIPdan tanggal penerbitannya, tempattinggal dan tempat pratik doktergigi3. Nama lengkap, tempat tanggallahir, umur, jenis kelamin,kewarganegaraan dan alamat pengadu4. Ringkasan pengaduan dan jawabandokter dokter gigi yang diadukan ;5. Pertimbangan dan penilaian alatbukti yang diadukan ;6.

Cibinong Kabupaten Cianjur, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur,yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan pratik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalampasal 108, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut: Berawal dari terdakwa H. ABDUL KARIM BIN WIRATMA yang mendirikanCV.

Essek kartu cina/kartu kucingyang dilakukan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yangbewenang dan permain judi yang dilakukan Para Terdakwa bukanlahsebagai mata pencaharian mereka hanya dilakukan secara spontan saja;Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barangyang disita ketika penangkapan Para Terdakwa ;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap keterangansaksi tersebut ;2 SUMINDAR bin PRATIK

Kesehatan.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan tuntutannyayang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindaksepidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasian menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa ANI SRI WINDARI binti AKMO bersalah melakukantindak pidana * TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGANUNTUK MELAKUKAN PRATIK

Menimbang, bahwa pasal yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum adalah pasal dalamdakwaan pertama subsidair pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 yang mana ancaman pidananyaadalah minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun sehingga jika dikaitkan ketentuan pasal 26 ayat(1) UU No.3 Tahun 2007 maka ancaman pidana maksimum bagi anak terhadap pasal 81 ayat (2)UU No.23 Tahun 2002 ini menjadi maksimal 7 tahun 6 bulan sedangkan mengenai ancamanminimum sesungguhnya dalam UU tersebut tidak diatur namun berdasarkan pratik

perlu untukmempertimbangkan keterangan terdakwa dan pembelaan terdakwa melalui penasihathukumnya bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,agar putusan Majelis Hakim dirasa bersifat adil dan seimbang dan dapatdipertanggungjawabkan secara moral justice, legal justice serta social justice ;Menimbang, apabila diperhatikan secara seksama dan mendalam substansiketerangan terdakwa dan pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa sebagian pratik

Pengadaan Barang/JasaKementerian Agama Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2020,Sumber dana Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN), sertakerugian biaya overhead dan keuntungan termasuk untukpenyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahlliHalaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor : 68/G/2020/PTUN.SMGlapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi danfailitassementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas danpengujian, serta semua pajak, bea, retribusi, tenaga kerja,pratik

Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat ini tetap dilaksanakan; yakni kehilangan kesempatanuntuk memenangkan tender dan ikut mengerjakan pembangunangedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal, adanyakerugian biaya overhead dan keuntungan termasuk untukpenyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahlilapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan failitassementara, transportasi, kKonsumsi, Keamanan, kontrol kualitas danpengujian, serta semua pajak, bea, retribusi, tenaga kerja,pratik

yang masih termasuk dalam tahun 2020.bertempat di dalam kamar Hotel Sunrise jalan RingRoad Utara Gejayan,Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atausetidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sleman, menggunakan atau memanfaatkankorban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukanpersetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindakpidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidanaperdagangan orang untuk meneruskan Pratik

., TRIS PRATIK,SH., beralamatdi YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI!

Yakni bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yangmenerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan aquo, yanghakekatnya adalah melakukan pembebasan hak dan kewajiban Pengugatsebagai dokter yang telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 29tahun 2004 tentang pratik kedokteran yakni tentang hak diatur dalam pasal50 yakni :1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuaidengan standar profesi dan standar prosedur operasional.2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi