Ditemukan 4345 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-06-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 798 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 25 Juni 2018 — IRPAN DHARMA PUTRA
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakanpidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa terlalu: ringan tidakmenimbulkan efek jera dan dapat menimbulkan preseden buruk bagimasyarakat, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena beratringannya pidana adalah kewenangan Judex Facti yang tidak tundukpada pemeriksaan kasasi dan Judex Facti telah mempertimbangkankeadaan yang memberatkan serta meringankan dihubungkan puladengan barang bukti sabu yang beratnya 0,22 gram relatif kecil sudahsesuai
Register : 03-12-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 454/Pdt.P/2015/PA.Mpw Tanggal 23 Desember 2015 — 1. Muhammad Arvan bin Ahmadsyah
2. Dahlia binti Hadir
16 — 1
16 — 1
bahkan hal ini dibiarkan sekianlama tanpa ada itikad baik dari para Pemohon, halmana menunjukkan parapemohon memang tidak mengurus pencatatan pernikahannya, karenanyapara pemohon telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat, perouatanmana tidak dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim menganggap tidakdicatatkannya pernikahan para Pemohon tersebut mengandung unsurkesengajaan dan pelanggaran terhadap undangundang perkawinan danperaturan terkait dan jika hal ini dibiarkan akan menjadi preseden
Register : 13-07-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 30-08-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 224/Pdt.P/2015/PA.Mpw. Tanggal 5 Agustus 2015 — Marjeni dan Nuhayati
14 — 2
14 — 2
of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan tanpa peduli terpenuhi tidaknya syaratsyarat pernikahannyamenurut hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 08-02-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTA MATARAM Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Mtr Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat : Lalu H Imran bin Mamiq Tiq
Terbanding/Penggugat : Hj Nur'aini binti H Ajis
67 — 31
Terbanding/Penggugat : Hj Nur'aini binti H Ajis
67 — 31
Bahwa karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding tidakmempunyai akibat hukum, maka keduanya tidak mempunyai legasstanding untuk mengajukan gugatan cerai.Menimbang, bahwa selain alasanalasan sebagaimana yangdikemukakan di atas, Putusan Pengadilan juga harus memberikan efek jerapada masyarakat agar tidak menjadi preseden buruk dan contoh kurangbaik pada masa depan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanganseperti tersebut diatas, maka putusan Pengdilan Agama Praya yangdimohonkan banding
Register : 15-08-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 5 September 2017 — 1.Mattiksan bin Marwi
2.Hindun binti Ahmadi
19 — 3
19 — 3
Para Pemohonsibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mendaftarkanpernikahannya di KUA meskipun Para Pemohon mengetahui perihalkewajiban pencatatan tersebut, sementara Para Pemohon sendiri tidakpernah datang dan menanyakan perihal syarat administrasi pernikahan keKUA setempat, karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengajamelalaikan kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 13-07-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 30-08-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 215/Pdt.P/2015/PA.Mpw. Tanggal 5 Agustus 2015 —
14 — 3
14 — 3
of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan tanpa peduli terpenuhi tidaknya syaratsyarat pernikahannyamenurut hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 03-12-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan PA SELONG Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.Sel Tanggal 23 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
19 — 10
19 — 10
PA.SelMenimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, keterangan anakPemohon dan calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim tidak menemukanalasan Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagaialat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapatmembiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkanbangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yangdemikian dapat menjadi preseden
Putus : 28-09-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 28 September 2016 — PT TUNG MUNG TEXTILE BINTAN VS SUKANTO
46 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu, kapasitasTermohon kasasi (dahulu Penggugat) sebagai Kepala General Affairyang memimpin Departemen General Affair tidak dapat mencerminkanprilaku yang baik sehingga menimbulkan Preseden yang buruk bagipekerjapekerja Pemohon kasasi (dahulu Tergugat) lainnya.
General Affair yang memimpinDepartemen General Affair tidak dapat mencerminkan prilaku yangbaik dan bisa menjadi panutan bagi para pekerja lainnya, sehinggaselain tidak bisa menjaga nama baik perusahaan Pemohon Kasasitetapi juga telah menimbulkan preseden yang buruk bagi pekerjapekerja Pemohon Kasasi lainnya; Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 Pemohon Kasasi memanggilTermohon Kasasi dan langsung melakukan perundingan bipartitantara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, danmenyepakati pemutusan hubungan
terjadi pada tanggal31 Maret 2015;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Theresia Budi Widiastuti yangdiberikan di bawah sumpah menjelaskan, bahwa setelah kedatanganpihak Polsek Serpong ke Perusahaan Pemohon Kasasi munculOmonganomongan negatif dari para pekerja Pemohon Kasasitentang kedekatan atau hubungan spesial antara Termohon Kasasidengan pekerja wanita yang bernama saudari Fenny Taslimah dankedekatan tersebut juga diketahui oleh istri dari Termohon Kasasi.Maka hal tersebut jelas telah memberikan preseden
Register : 10-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 2
15 — 2
Senyatanya dalam perkara permohonan Para Pemohon penyebabtidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialah karena saat itu ParaPemohon masih di bawah umur, karenanya Para Pemohon terbukti dengansengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segalahukum, undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yangsah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah
Register : 10-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 3
14 — 3
ParaPemohon mengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut, sementaraPara Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakan perihal syaratadministrasi pernikahan ke KUA setempat, karenanya Para Pemohonterbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidakmengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasar danfalsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 22-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 13 Juni 2017 — 1.Nurjali bin H. Abd. Hakim
2.Nuraini binti Mat Hori
19 — 6
19 — 6
No. 94/Pdt.P/2017/PA Mpw.menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang,Majelis Hakim bersepakat menolak permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Register : 13-07-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 30-08-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.Mpw. Tanggal 5 Agustus 2015 —
12 — 1
12 — 1
of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan tanpa peduli terpenuhi tidaknya syaratsyarat pernikahannyamenurut hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 08-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 397/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
14 — 2
tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialahkarena saat itu Para Pemohon masih di bawah umur, namun tidak terlebihdahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama,karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajibantersebut dengan tidak mengindahkan segala hukum, undangundang,peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Putus : 27-08-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2930 K/Pdt/2014 Tanggal 27 Agustus 2015 — KEMALA ATMOJO VS PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
141 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Haltersebut juga merupakan preseden buruk dan bukti bahwa Tergugat telahterbukti melakukan pencatatan yang tidak benar (Bukti P12);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, perbuatan Tergugat yangmelakukan pendebetan pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan alasanmerupakan koreksi transaksi tertanggal 13 Agustus 2012, padahal padatanggal 13 Agustus 2012 hanya ada satu kali transaksi yang berhasil yangdilakukan oleh Penggugat yang telah didebetkan, maka perbuatan tersebutharuslah dikualifikasikan sebagai
Bahwa demikian juga 1 (satu) bulan sebelum masalah pendebetan tersebutterjadi, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga pernah mengalamiperistiwa yang merupakan preseden buruk dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Pada tanggal 5 Juli 2012 dalam rekening PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat tibatiba terjadi pendebitan oleh TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat sebesar Rp20.953.961,00 (dua puluh jutasembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)dengan alasan koreksi atas nama
Hal tersebut juga merupakan preseden buruk dan bukti bahwaPemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah terbukti melakukan pencatatanyang tidak benar (vide Bukti P12);.
Register : 08-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
14 — 1
No. 399/Pdt.P/2019/PA.SbsMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat tentang lembaga itsbatnikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihati dan/atautidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundang,permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/NietOnvantkelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan
Register : 24-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.TR Tanggal 17 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
13 — 8
13 — 8
Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi paraHal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.TRpihak yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun,maka dihawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakanhukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak,pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan para
Register : 19-05-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/TUN/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN VS WERDHA CANDRA TRILAKSITA;
95 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbulkan preseden buruk bagi pegawai lain karena di satu sisimereka harus bekerja untuk dibayarkan tunjangan kinerjanya, disisilain ada pegawai yang tidak hadir tetap mendapatkan tunjangankinerja;Halaman 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/20163.
Menimbulkan preseden buruk bagi pegawai lain karena di satu sisimereka harus bekerja untuk dibayarkan tunjangan kinerjanya, disisi lainada pegawai yang tidak hadir tetap mendapatkan tunjangan kinerja;3.
Menimbulkan preseden buruk bagi pegawai lain karena di satu sisimereka harus bekerja untuk dibayarkan tunjangan kinerjanya, disisilain ada pegawai yang tidak hadir tetap mendapatkan tunjangankinerja;3.
Hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi pegawailain di lingkungan kerjanya;Bahwa tindakan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi tidak bertanggungjawab, indisipliner dan menyalahgunakan Surat Tugas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN;Halaman 33 dari 35 halaman.
Putus : 27-04-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/PID.SUS/2009 Tanggal 27 April 2010 — ASNAN EFFENDI, BE
68 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 s/d 64),sehingga tidak ada bagian dari putusan Pengadilan NegeriTenggarong tersebut yang menyebabkan peraturan hukum tidakditerapbkan sebagaimana mestinya, serta cara mengadili perkaratersebut juga sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuanundangundang, serta tidak ada pula alasan untuk menyatakanPutusan tersebut salah menerapkan atau melanggar hukum ;Bahwaterlepas dari itu, jika Putusan Mahkamah Agung Ridalamperkara kasasi Pemohon PK (ASNAN EFENDI, BE) tetapdipertahankan, maka akan menjadi preseden
No. 140 PK/Pid.Sus/2009Agung RI yang sedemikian akan menjadi preseden buruk bagipenegakan hukum di negeri ini, serta menimbulkan ketidakadilandan ketidakpastian hukum yang sangat mendasar, khususnyabagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Asnan Efendi , BE).Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta mengacu padaPutusan Mahkamah Agung RI No. 2252 K/Pid/2004, tanggal 7Juni 2005 (vide lampiran 1), yang telah membebaskan TerdakwaNURIMAHYUDDIN, BE, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.58 PK/PID.SUS/2007 tanggal 28
Mei 2008 yang telahmembebaskan Sonny Lesmana, karena alasan danpertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, makaPemohon PK (Asnan Efendi, BE) mohon agar putusanMahkamah Agung RI No. 272 K/Pid/2004, tanggal 27 November2006 dibatalkan, serta menguatkan putusan Pengadilan NegeriTenggarong No. 270/Pid.B/2002/PN.Tgr, tanggal 19 Juni 2008 ;Pembatalan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 272K/Pid/2004, tanggal 27 November 2006 tersebut, sematamataagar tidak menjadi preseden buruk dalam praktek penerapan
Register : 09-05-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bkt Tanggal 29 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 5
16 — 5
BktMenimbang, bahwa kalau permohonan Pemohon dan Pemohon II iniditerima dan dikabulkan akan menimbulkan preseden buruk ditengahtengahmasyarakat, karena seorang suami yang tidak senang kepada isterinya dapatseenaknya menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin isterinya dan pengadilan,kemudian setelah menikah suami akan mengajukan Itsbat nikah ke Pengadilanmaka akan terjadilah poligami liar ditengahtengah masyarakat, hal ini akanmerugikan perempuan dan bahkan melanggar hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 13-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
13 — 1
ParaPemohon mengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut, sementaraPara Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakan perihal syaratadministrasi pernikahan ke KUA setempat, karenanya Para Pemohonterbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidakmengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasar danfalsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden