Ditemukan 37093 data
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABB SAKTI INDUSTRI;
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIAK PRIMA SAKTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 2280/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SIAK PRIMA SAKTI, beralamat di Jalan Dr.
tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00953/NKEB/WPJ.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2016 Nomor 00329/107/16/218/17 tanggal 7 April 2017, atas nama PTSiak Prima Sakti
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SIAK PRIMA SAKTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiHalaman 6 dari 8 halaman.
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGRO PALINDO SAKTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
59 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGRO PALINDO SAKTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGRO PALINDO SAKTI;
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIAK PRIMA SAKTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 2302/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SIAK PRIMA SAKTI, beralamat di Jalan Dr.
September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00955/NKEB/WPJ.02/2017, tanggal 29 Desember 2017,tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2016 Nomor 00354/107/16/218/17, tanggal 10 April 2017, atas nama PTSiak Prima Sakti
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SIAK PRIMA SAKTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.M.
17 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGRO PALINDO SAKTI
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGRO PALINDO SAKTI
Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3290/PJ/2020, tanggal 19 Agustus 2020;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: PradhikaYudha Dharma, Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 15 September 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AGRO PALINDO SAKTI
Pengadilan Pajak Nomor PUT005484.16/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Maret 2020 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00025/KEB/WPJ.03/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00012/207/14/308/17 tanggal 2 Maret 2017 MasaPajak Juli 2014, atas nama: PT Agro Palindo Sakti
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00025/KEB/WPJ.03/2018 tanggal 18 April 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00012/207/14/308/17 tanggal 2 Maret 2017 Masa Pajak Juli 2014,atas nama: PT Agro Palindo Sakti, NPWP 01.462.047.0308.000,Halaman 3 dari 8 halaman.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/14/308/17tanggal 2 Maret 2017 Masa Pajak Juli 2014, atas nama: PT AgroPalindo Sakti, NPWP 01.462.047.0308.000, beralamat di JalanMayor Zen, Nomor 89, RT.27, RW.02, Sei Selayur, Kalidoni,Palembang, Sumatera Selatan, terkait sengketa a quo adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGRO PALINDO SAKTI;;
22 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKASA SUBUR SAKTI
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABB SAKTI INDUSTRI;
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABB SAKTI INDUSTRI;
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ABB SAKTI INDUSTRI ;
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali EDWIN (UD NAGA SAKTI PERKASA), tersebut
EDWIN (UD.NAGA SAKTI PERKASA), VS PT. AGUNG BUMI LESTARI
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGRO PALINDO SAKTI;
./2015 tanggal 9 Juli 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AGRO PALINDO SAKTI, beralamat di Jalan BlabakNomor 02A, RT 28, 3 llir, llir Timur Il, Palembang, alamatkorespondensi di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 027, RW02, Sei Selayur, Kalidoni, Palembang, yang diwakili olehSinnaya Satappan, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1650/WPJ.03/2013 tanggal 27 Agustus 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan JasaMasa Pajak September 2010 Nomor 00094/207/10/308/12 tanggal20 Juni 2012, atas nama PT Agro Palindo Sakti, NPWP01.462.047.0308.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AGRO PALINDO SAKTI
18 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGRO PALINDO SAKTI;;
121 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABB SAKTI INDUSTRI;
PUTUSANNomor 1240/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU851/PJ/2019, tanggal 27 Februari 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ABB SAKTI
et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 15 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117185.99/2017/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 26 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S3961/WPJ.07/2017 tanggal 05 September 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama PT ABB Sakti
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Pemohon Peninjauan KembaliNomor S3961/WPJ.07/2017 tanggal 05 September 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan, atas nama PT ABB Sakti Industri, NPWP01.061.553.2.055000, beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2931, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGRO PALINDO SAKTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN VIHARA MURNI SAKTI VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR., II. YAYASAN VIHARA MURNI SAKTI IDI;
PUTUSANNomor 152 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YAYASAN VIHARA MURNI SAKTI, tempat kedudukan diJalan Sultan Iskandar Muda, Desa Gampong Jawa,Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur ProvinsiAceh, yang diwakili oleh Johanis Kosasih, jabatan Ketua,berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Rapat Nomor 16,tanggal 26 Februari 1997;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad
YAYASAN VIHARA MURNI SAKTI IDI, tempatkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda, DesaGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten AcehTimur, yang diwakili oleh Rudi Nyo, pekerjaan KetuaYayasan Vihara Murni Sakti Idi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suryawati, S.H.
yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, KabupatenAceh Timur, Propinsi Aceh atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi;. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 169, tanggal 25 Juni 2018, Surat Ukur Nomor246/2018, seluas 1.300 m? yang terletak di Desa Gampong Jawa,Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh atas namaYayasan Vihara Murni Sakti Idi dari Buku Tanah;Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 152 K/TUN/20214.
yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kecamatan ldiRayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh atas nama YayasanVihara Murni Sakti Idi;. Mewajibkan kepada Termohon' Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169, tanggal 25 Juni2018, Surat Ukur Nomor 246/2018, tanggal 27 April 2018, seluas 1.300m? yang terletak di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kab.Aceh Timur, Propinsi Aceh atas nama Yayasan Vihara Murni Sakti Idi dariBuku Tanah;.
IDI yang jelas berbeda dengan Yayasan Vihara Murni Sakti,yang terdaftar sebagai pemegang Hak Guna Bangunan sebelumnyadan telah mengajukan permohonan perpanjangan/pembaharuan atasHak Guna Bangunan tersebut, jelas telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan dan asasasas umumpemerintahan yang baik.