Ditemukan 31945 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — ANNES MAHARAJA, ;, BUPATI PAKPAK BHARAT,
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25 K/TUN/2009
    No. 25 K/TUN/2009Bahwa dasar memperhatikan sehingga Tergugat menerbitkanSurat Keputusan objek perkara adalah:a. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa TanjungMeriah tanggal 30 Oktober 2007 yang ditujukan kepadaBupati Pakpak Bharat perihal permohonan pencopotan/pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah;b.
    No. 25 K/TUN/2009Bahwa seharusnya Tergugat setelah menerima Surat BPDdimaksud melihat Surat tidak ditandatangani oleh Ketua BadanPermusyawaratan Desa (BPD) yaitu H.
    No. 25 K/TUN/2009Bahwa dengan perkataan lain Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (Bupati Pakpak Bharat ic.
    No. 25 K/TUN/2009MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANNESMAHARAVA tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesar Rp. 500.000,(Lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari: SENIN, TANGGAL 14 DESEMBER 2009oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
    No. 25 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2009
Tanggal 21 Oktober 2009 — TEN SU alias MARTEN, ; SUGIMAN d/h. LIM JONG TJOE ; SURIADY d/h. LIM JONG HUAT, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,
20 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 166 K/TUN/2009
    No.166 K/TUN/2009pokoknya atas dalildalil :bahwa para Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 331M?
    No.166 K/TUN/2009pedoman atau dasar pengukuran kembali untuk memenuhipermohonan para Penggugat ;bahwa hal ini telah nyata dan jelas menunjukkan batas tanahmilik para Penggugat dengan tanah disebelahnya yang juga Tergugatterbitkan Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas162 M?
    No.166 K/TUN/20091. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan No.532/KapuasKanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989seluas 162 M?, atas nama Ten Su alias Marten ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?, atas nama Ten Sualias Marten ;4.
    No.166 K/TUN/2009Tergugat, yang seyogyanya harus dijadikan objek sengketa dalamperkara a quo, bukan dijadikan dasar tenggang waktu mengetahuiterbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu,Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?
    No.166 K/TUN/2009Hal.11 dari 10 hal. Put. No.166 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — PT. CSM CORPORATAMA, ; KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 K/TUN/2011
    No. 106 K/TUN/201 1yang berlaku, pelimpahan wewenang kepada pejabat bawahannyaadalah wewenang penandatanganan ;.
    No. 106 K/TUN/201 1dokumen resmi yang bersifat final, akhir dan mengikat atas hasilpemeringkatan ;Bahwa lembaga pemeringkat atau perusahaan pemeringkat dariPenggugat, yaitu. PT.
    No. 106 K/TUN/20113.
    No. 106 K/TUN/2011sedangkan hasil penarikan pemeringkatan pada sekitar bulan Februaridilakukan oleh PT. Moody's Indonesia, sedangkan Penggugat hanyamenerima salinan berupa draft yang belum dijadikan hasil akhir (final)dari PT.
    No. 106 K/TUN/2011Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 106 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — GUBERNUR JAWA TIMUR VS AGUS KHUSNUL YAKIN
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 283 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015melawan:AGUS KHUSNUL YAKIN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, KabupatenSampang, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sampang;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ARMAN SAPUTRA, S.H.;2. EKARUSMIATI, S.H.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/201510.11.a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;c.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor182/B/2014/PT.TUN.SBY.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2014
Tanggal 29 April 2014 — PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON/BUPATI CIREBON vs. PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 86 K/TUN/20146.6.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014keberatan secara tertulis..
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014(BPK) bukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon oleh karenanya BadanPemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang untuk mengeluarkanLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.2.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014Biayabiaya :1. Meterai ..............:+ Rp 6.000,002 ROGAKSE oss: semwenme ses axe Rp 5.000,003. Administrasi ................ Rp 489.000,00Jumlah ........... cece Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.L.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 86 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-12-2009 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/TUN/2009
Tanggal 30 Desember 2009 — THE YOK HAM, SH., ; KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, dkk
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 PK/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — H.A. JAMALUDDIN JAFAR, SE., MM vs Dra. HAJJA NURMIAH SAMAD
88 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015obyek sengketa telah beralin kepada beberapa orang yang seharusnyadijadikan pihak intervensi dalam sengketa ini;.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015(sebelas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), atas nama H.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor02/G.TUN/2010/P.TUN.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/20152.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — PT. JAKARTA DISTRIBUTION CENTER VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 144 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015register perkara Nomor 262/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015Milik Negara dimaksud.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015dengan memanfaatkan TPP agar Pemohon Kasasi terusmembayar biayabiaya?
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015ttd. ttd.Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.ttd.H. Yulius, S.H.,M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2009
Tanggal 21 Juni 2010 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. KAMUNDAN RAYA
68 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2009
    Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Keputusan TUN obyekgugatan a quo, yang dikirmkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembalidengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal ;c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudahditerima Pengadilan, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan barumengetahui obyek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yangtidak benar dan mengadaada sehingga harus ditolak ;d.
    No. 295 K/TUN/20093.
    No. 295 K/TUN/2009d.
    No. 295 K/TUN/2009f.
    No. 295 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — H. SUCIAZHI, S.E, DK. vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG
86 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 366 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PISKota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E.,M.Si. dan Sekjend M.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/20142021Penggugat saja yang ikut sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan WakilWalikota Serang Tahun 2013, akan tetapi Bapak H. Budiyanto Darmastono, S.E.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014ketentuan Pasal 2 ayat (1b) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008.Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap surat dukunganH.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. H. SUCIAZHI,SE., 2. H.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — NYONYA LOISTEN HUTAJULU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DK
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2015
    /1993 tanggal 7September 1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22.K/TUN/1998, dan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 22 Februari 2001, yang manaYurisprudensi tersebut pada pokoknya menyatakan meskipun sengketa ituterjadi dari akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalamperkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah,Halaman 17 dari 36 halaman.
    /1993 tanggal 7 September 1994, No. 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998,No. 22 K/TUN/1998, dan No. 16K/TUN/2000 tanggal 22 Februari 2001, yang mana Yurisprudensi tersebutpada pokoknya menyatakan meskipun sengketa itu terjadi dari akibat dariadanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umumkarena merupakan sengketa Perdata.Majelis Hakim Peninjauan
    akan tetapi hal tersebutdianulir dalam putusan Kasasi yakni PutusanPutusan perkara Nomor. 32PK/TUN/2010, TANGGAL 97 DESEMBER 2011, Jo.
    Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015Il Intervensi Ny.
    Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — CV. BAROKAH VS PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN, DKK
91 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 187 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 187 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :CV. BAROKAH, beralamat Jl. Raya Nyalaran Gg.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.IllPT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, berkedudukan di Jalan Karah AgungNo. 45 Surabaya ;Selanjutnya memberikan kuasa kepada :1. YUSKARWALJU, SH ;2. LUJIANTO, SH ;3. ARIEF MUJIONO, SH., MH.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.11.Dokumen Penawaran, CV. Barokah sudah menyertakan Surat PerjanjianKemitraan, KSO, seharusnya Tergugat I tidak serta merta menggugurkanPenggugat dan PT.Visindo Mitra Indonesia, sebab PT.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.1414Pemberian masa waktu mengajukan sanggahan dan sanggah banding. Terbukti telahdilakukan Penggugat dengan mengajukan sanggahan melalui suratnya No.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.22Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — AHMAD SIDIK VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT SAMPANG Cq. KASAT INTELKAM
57 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 536 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 536 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:AHMAD SIDIK, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggaldi Dusun Tegar, Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang,Kabupaten Sampang, Pekerjaan Petani,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAHJAWA TIMUR RESORT SAMPANG Cq.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/201415. Menandatangani Surat pernyataan Bersedia Dicalonkan MenjadiKepala Desa bermeterai cukup diketahui oleh Plit. Kepala Desa BiraBarat dan Camat Ketapang ;16. Menandatangani Surat pernyataan Terdaftar sebagai Penduduk Desabermeterai cukup diketahui oleh Plt. Kepala Desa Bira Barat danCamat Ketapang ;3.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2014Agustus 2013, yang diterbitkan olehTergugat ;b. Surat Kepolisian Resort SampangNomor R/678/VIII/2013/Intelkamtanggal 02 Agustus 2013 tentangPembatalan Penerbitan SuratKeterangan Catatan Kepolisisan(SKCK) atas nama AHMAD SIDIKdengan Nomor SKCK/YANMAS/1004/VIII/2013/SATINTELKAM tanggal 02Agustus 2013, yang ditandatanganioleh KASAT INTELKAM , yangditerbitkan oleh Tergugat II ;3. Mewajibkan kepada untuk mencabut ;a.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2014Anggota Majelis : Ketua Majelis :tid. ttd.Is Sudaryono, SH., MH. H. Yulius, SH., MH.ttd.Dr. H.M. Hary Djatamiko, SH., MS.PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH., MH.Biayabiaya :1.Meteral........... Rp. 6.000,002.RedakSi.......... Rp. 5.000,003. Administrasi .......... Rp. 489.000,00Jumlah : Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — ASIA BINTI H. ALIMIN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
40 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 189 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2012
Tanggal 28 Januari 2013 — BUPATI BATU BARA vs.BERLIANA MANURUNG, S.Pd, DKK
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 132 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — A. MAPPASERE, S.Pd., MUH. SYAKIR, dkk. vs. BUPATI BONE,
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 279 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 279 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1.A. MAPPASERE, S.Pd., bertempat tinggal diKaju, Desa Tunrung Tellue, Kecamatan Sibulue,Kabupaten Bone;MUH. SYAKIR, bertempat tinggal di MappatobaPoros, Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko,Kabupaten Bone;Drs.
    No.279 K/TUN/2009 S.K. Nomor : 824.477 tanggal 28 April 2008 tentangPemberhentian dari Jabatan Kepala Cabang DinasPendidikan Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, atas namaDrs.
    No.279 K/TUN/2009e. Keputusan No.824.477 tanggal 28 April 2008 tentangPemberhentian dari Jabatan Kepala Cabang DinasPendidikan Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, atas namaDrs. Sapanuddin ;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi para Penggugatdalam posisi Jabatan semula ;5.
    No.279 K/TUN/2009dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh para Pemohon Kasasi : A.
    No.279 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meteral...................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. Redaksl...................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi............ Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,S.H.NIP.220000754. Hal.17 dari 17 hal. Put. No.279 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — CAPO DAENG RATU BINTI BE’DE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR, DK
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 400 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — H.M. YUSDIE RONIANSYAH, SE vs. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
64 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 484 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalildaliilsebagai berikut:A.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.E.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015(iii)dengan hukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan tidak berencana.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255/K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — SAFEI BIN SIMBONG, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
101 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 255/K/TUN/2010
    No. 255/K/TUN/2010b.
    No. 255/K/TUN/20105.
    No. 255/K/TUN/2010f.
    No. 255/K/TUN/2010Hal. 64 dari 63 hal. Put. No. 255/K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — SALEH ALHASNI, DKK vs. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
133 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2023