Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2011
Tanggal 10 September 2012 — SUPARJO, DKK. VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK.
90 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 409 K/TUN/2011
    Nomor 409 K/TUN/2011HARAHAP, Direktur Utama PT. Perkebunan IV(Persero);Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. SOFWAN TAMBUNAN, S.H.;2. ZULISRAK, S.H.;3. HUSNI, S.H.;4. THEMIS SIMAREMARE, S.H.
    Nomor 409 K/TUN/2011Negara Medan menyatakan dirinya tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;B.
    Nomor 409 K/TUN/2011EKSEPSI TERGUGAT II:1. Bahwa Tergugat Il menolak seluruh dalildalil yang diajukan olehPenggugat kecuali terhadap halhal secara tegas diakui oleh Tergugat II;2. Tentang Kewenangan Absolute:a.
    Nomor 409 K/TUN/2011menentukan bila tidak jelas batasbatas tanah sengketa maka gugatantidak dapat diterima.
    Nomor 409 K/TUN/2011Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 27 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. SENTIKA MITRA PERSADA vs. PT. KALTIM JAYA MINERAL
229 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016802 Jalan Jend.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016seluas 4.111 Ha, terletak di desa (i) Rintik, (ii) Labangka, (ili) BabuluDarat, (iv) Gn. Intan, dan (v) Gn.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016Penggugat sejak awal mulanya, yakni sejak tahun 2005, sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016Produksi.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016 Garis BujurGaris LIntang No. (Bujur Timur (BT (Lintang Selaten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — KEPALA DESA SUNGAI LITI vs.
88 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 380 K/TUN/2019
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 380 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DESA SUNGAI LITI, tempat kedudukan di DesaSungai Liti, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar,Provinsi Riau;Pemohon Kasasi;Lawan1.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat;2.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dengan Hormat Saudara M. Syafii DK Sebagai Kaur PemeritahanDesa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar;.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-08-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — SETIO ATMO BOEDI SANTOSO VS INDAHWATI
100 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 83 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:SETIO ATMO BOEDI SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Bukit Tembakau No. 16, Rt. 005/Rw. 011, KelurahanNgesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. SEBASTIAN B. SOEDIONO, SH2. AGUSMAN, SH.MH.Adv3. BADRITAMAM, SH4.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2013maka dengan demikian Gugatan Penggugat adalah kurang pihak / tidaklengkap maka dengan demikian Eksepsi Tergugat beralasan dan dapatditerima oleh Majelis pemeriksa perkara ini dan Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim berkenan menerbitkan Putusan Sela dengan amar putusan :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebelum memeriksa danmemutus perkara ini ;DALAM PUTUSAN SELA ;Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Sdr.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/201310.menandatangani buku laporan pendidikan (rapor) milik Tergugat Intervensi,sehingga suatu hal yang lucu jika kemudian Penggugat mendalilkan jikaPenggugat baru mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atasnama Setioatmo Boedi Santoso setelah mendapatkan surat jawaban dariTergugat surat No. 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011;Bahwa ada hal lain yang perlu diketahui bersama jika setelah Alm.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H, HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. HARRY INDRIATI, S.T.
92 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015C.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015lebih.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015Memori Kasasi ditujukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tertanggal 2 Agustus 2013.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-12-2005 — Putus : 03-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/TUN/2005
Tanggal 3 Nopember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
133 — 520 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 585 K/TUN/2005
    PUTUSANNomor : 585 K/TUN/2005DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Suko Mulyono, SH., 2. Subroto, SH., 3. Wurdayani, SH., 4.Djoko Mursito, SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6. MochamadAlimuddin, SH., 7.
    No. 585 K/TUN/2005Uang pengganti perumahan dan pengobatansebesar 15% x Rp. 4.800.000, ....................... Rp. 720.000,+Rp. 5.520.000,Terbilang : Lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah. Sdr. Maman Andri masa kerja 3 tahun :Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 40.000.X BO NAM oo. ec ctce tee etttteetstseesseee. Rp. 2.400.000,Uang pengganti perumahan dan pengobatansebesar 15% x Rp. 2.400.000, ......................
    No. 585 K/TUN/2005atas keberatan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan kasasimelalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 19 Mei 2005 dan tercatat No. 72/K/2005/PT.TUN.JKT., sehinggamasih dalam tenggang waktu untuk diproses sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku;.
    No. 585 K/TUN/2005MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2008 oleh Prof. Dr. PaulusEffendie Lotulung, SH.
    No. 585 K/TUN/2005
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, vs. ADRINA YUSTITIA, S.E., M.M
96 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 308 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 308 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015dan perbuatan itu diketahui setelah menjadi PNS harus diberlakukanketentuan hukum lain yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun2000 tentang Pengadan Pegawai Negeri Sipil.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015demikian sampai saat ini faktanya belum pernah ada diterbitkanPeraturan Pemerintah yang mengatur tentang halhal tertentu tersebut.e.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015e. Bahwa dari dasar pertimbangan tersebut, maka seharusnya MajelisHakim menerapkan aturan yang sesuai dengan pelanggarankepegawaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam memutusperkara.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015Halaman 27 dari 26 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 12-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — ARIS SUPARMAN vs KEPALA DESA KAMULYAN
116 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 14 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ARIS SUPARMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala DusunMulyadadi, Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap,bertempat tinggal di Desa Kamulyan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bantarsari,Kabupaten Cilacap;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/ Penggugat;melawan:KEPALA DESA
    ARIS SUPARMAN Dari Jabatan Kepala DusunHalaman dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014Mulyadadi Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari ditetapkan pada tanggal 9Desember 2012, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana tersebut pada Pasal 55, yaitu :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Il KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa Penggugat sebagai
    ARISSUPARMAN Dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi DesaKamulyan Kecamatan Bantarsari, dengan dasar alasan yaitu :a Penggugat dianggap tidak mengindahkan Surat PeringatanPertama dan Surat Peringatan Kedua dari Tergugat yangmengakibatkan warga masyarakat Dusun Mulyadadi resah,yaitu Penggugat tidak melakukan permintaan maaf kepadaHalaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014warga masyarakat Dusun Mulyadadi sebagaimana yangdiperintahkan dalam surat Peringatan, padahal Penggugattidak melakukan
    seharusnyaTergugat mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 TentangPerangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Nomor Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, dimanaatas kesalahan yang ditimpakan kepada Penggugat yaitumelakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dannorma susila yang berlaku di lingkungan masyarakat, danHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADIL, SHNip. 220000754 Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-01-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/TUN/2014
Tanggal 20 Januari 2015 — WALIKOTA PAGAR ALAM vs. IRFANSI, DKK
66 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 98 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT. SARMAR JAYA CEMERLANG vs. BUPATI BARITO SELATAN, DK
174 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 544 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 544 K/TUN/201425.3. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat tentang masa berlakunyaKP PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. EksplorasiKepada PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Eksplorasi kepada PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — AGUS YAHYA vs. BUPATI PASURUAN
107 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 116 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 116 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara memutuskansebagai berikut dalam perkara:AGUS YAHYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DusunKlompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, KabupatenPasuruan, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:BUPATI PASURUAN, tempat kedudukan di Jalan Hayam Wuruk,Nomor 14, Pasuruan;Dalam hal ini memberi
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013e SRI WIDAYATI ISMININGSIH, S.H.;e SONYA HARDINI, S.H.;Semuanya Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Dr.
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan pada tanggal 30 Desember 2010yang diserahkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Pasuruan (AgusPujianto);9 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yang diterbitkan olehTergugat tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013dalam Pasal 374 KUHP.
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-06-2011 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT TALISMAN (TANJUNG) LTD
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, DK VS SAYU MADE PUTRI, DK
80 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 250 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 250 K/TUN/2016Negara sehingga merupakan kewenangan mengadili adalah padaPengadilan Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 250 K/TUN/201615.g.
    Putusan Nomor 250 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 14-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/TUN/2011
Tanggal 14 Juli 2011 —
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 48 PK/TUN/2011
    No. 48PK/TUN/2011 57,0116 15 0 27 00,00 2.
    No. 48PK/TUN/201126Ayat (2)Jika suatu) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaratidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkanjangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundang undangan dimaksud telah lewat, maka Badanatau.
    rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor417 K/TUN/2009 tanggal 13.)
    No. 48PK/TUN/201144Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT.
    No. 48PK/TUN/20114646
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2017
Tanggal 23 Februari 2017 — Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ., M.M., vs. KETUA MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PALEMBANG,
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 37 K/TUN/201726.27.28.29.30.31.Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 20122017, tanggal 4Januari 2016, ditandatangani oleh H.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017Januari 2016, ditandatangani oleh H.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017D.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017Melanjutkan Masa Bakti 20122017 Tanggal 4 Januari 2016Ditandatangani Oleh H.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017a. Berhalangan tetap;Mengundurkan diri;c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukumtetap;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 25-04-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/TUN/2011
Tanggal 25 April 2011 —
75 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 PK/TUN/2011
    No. 20PK/TUN/201118sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Douglas N. WHusakdan Craig A.
    No. 20PK/TUN/201130Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul"Hukum Perjanjian",penerbitnya PT.
    No. 20PK/TUN/2011361. Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2009
Tanggal 13 Juli 2010 — SARTONO, vs GUBERNUR SUMATERA UTARA, dkk
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 291 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor 291 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :SARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera Lk.
    No. 291 K/TUN/2009Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yaitu : SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/2421/K/Tahun 2008tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 oleh GubernurSumatera Utara ;B.
    No. 291 K/TUN/20094. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini ;5.
    No. 291 K/TUN/2009Kabupaten Asahan yang diterima oleh Sdr.
    No. 291 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2011
Tanggal 4 Agustus 2011 — KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, ; YULIUS MAMBAY, SE., PETRUS PAULUS ELL, SH.,
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 207 K/TUN/2011
    P UT US ANNo. 207 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraKOMIS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop, KotaJayapura;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding.melawan:1. YULIUS MAMBAY , SE., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, beralamat diGang Ulin Perumnas Waena, Kota Jayapura,Papua;2.
    No. 207K/TUN/2011ini1.adalah sebagai berikutBahwa Tergugat telah menerbitkan Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 80 Tahun2010 tanggal O07 September 2010 Tentang Nama namaPasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai PesertaPemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura,Tahun 2010;.
    No. 207K/TUN/201110Putusan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan ParaPenggugat telah membuktikan di Pengadilan sebagaimanadiuraikan dalam Posita 22 diatas. Sehingga Tergugatmenjalankan sesuai amar Putusan dengan melakukanVerifikasi Ulang terhadap dukungan Partai yangmengusung Para Penggugat adalah tindakan melawan hukumkarena dalam amar Putusan Perkara Nomor25/G/2010/PTUN JPR tanggal 29 ~~ Juli 2010. Tidakmemerintahkan Tergugat untuk melakukan Verifikasiulang;27.
    No. 207K/TUN/201114Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo besertaalasan alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawandengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara yang ditentukan dalam undangundang, maka olehkarena itu) permohonan kasasi' tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori' kasasinya tersebut padapokoknya ialah1.
    No. 207K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — AJI SAMBODO, S.T., VS KEPALA DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (dahulu KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN CILACAP)
58 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 236 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkandengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Cilacap;d.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015pembuat keputusan dengan isi keputusan makaobjek gugatan adalah cacat secara substansial:Dengan demikian terbukti apabila objek gugatanadalah cacat substansial:4.c.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015direksi pekerjaan;Dengan demikian terbukti apabila objek gugatan dalamperkara a quo diterbitkan oleh Pajabat yang tidakberwenang;c.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015APBD;. Perpres 8 Tahun 2006 Dalam Hal Penjelasan Nomor 70Tahun 2005, menyebutkan:a. Pengguna barang/jasa atau pejabat yang disamakansebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawabatas pengadaan barang dan jasa untuk selanjutnyadisebut pejabat pembuat komitmen;b.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015Biaya biaya:1. Meterai.................Rp 6.000,002. Redaksi................Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ......... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 236 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 —
75 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2010
    No. 344 K/TUN/2010kedudukan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hang LekirVII No. 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kepada Ibu MoelatSoekarno (BuktiTII.3) ;4.
    No. 344 K/TUN/2010membolehkan hakim Banding membuat pertimbangan sedemikian itu,i.c. cukup menyatakan putusan Hakim Pertama telah tepat danbenar?
    No. 344 K/TUN/2010foto copy Sertifikat Hak Milik No. 498/Gunung oleh Kantor DinasPerumahan DKI Jakarta kepada Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) pada tanggal 5 Februari 2009.
    No. 344 K/TUN/2010kenyataannya Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnyamengemukakan halhal baru, i.c. penerapan UndangUndang No. 5Tahun 1960 jo.
    No. 344 K/TUN/2010Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 344 K/TUN/2010