Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — NAZWAR NAZAR, SE., MBA VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
84 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 63 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 63 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, ; RISBON SINAGA, S.Pd.,
36 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 400 K/TUN/2010
    PUTUSANNo. 400 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di JalanMerdeka No. 6, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikuasa kepada1. Leonardo H. Simanjuntak, SH., M.Hum, jabatan KepalaBagian Hukum dan Perundangundangan Setda KotaPematangsiantar;2. Betty N.T.
    No. 400 K/TUN/2010Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Gurusebagai Kepala Sekolah ;12.
    No. 400 K/TUN/2010dan Pengangkatan Penggugat, RISBON SINAGA, S.Pd., sebagaiPengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Kimia pada Dinas PendidikanKota Pematangsiantar dan ;Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 820/1379/VIVWWK Tahun 2009Tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sepanjang mengenaiPengangkatan Drs.
    No. 400 K/TUN/2010Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
    No. 400 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-03-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/TUN/2009
Tanggal 15 Maret 2010 — YAYASAN AL DJAMIN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN,
70 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 430 K/TUN/2009
    No. 430 K/TUN/2009Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah bekasEigendom Verponding Nomor 8361 karena bekas Eigendom Verponding Nomor8361 sudah terkena ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958, tentangpenghapusan tanahtanah partikelir.
    No. 430 K/TUN/20092.
    No. 430 K/TUN/2009Menimbang, bahwa dari uraian gugatan pada halaman 3, Penggugatmendalilkan pemilik atas sebidang tanah Ex Eigendom Verponding Nomor8361 seluas 4.545 m?
    No. 430 K/TUN/20094.
    No. 430 K/TUN/2009Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 430 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — FRANCIS EDDY CHANDRA, DKK vs. LILI TARYADI, DK
142 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 94 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 2000 Nomor 98K/TUN/1998;DALAM PENUNDAAN;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaanobjek gugatan agar diputus lebih dahulu dari pokok perkara selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanyaputusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap.
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/20152011 seluas 3.421 m2, Nomor 00319 tanggal 04 Mei 2011 seluas 1.083 m?,Nomor 00320 tanggal 04 Mei 2011 seluas 215 m?, dan Nomor 00321tanggal 04 Mei 2011 seluas, 15.322 m?
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Gunawan, Antonius Adrian, Linda Tjandra, Kristina Tjandra, StellaLatina Tjandra, Ir.
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 2.489.000,00Jumlah Rp 2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/TUN/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — BAMBANG HERYANTO, DK VS GUBERNUR RIAU
104 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 304 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Provinsi Riau;8. ANDERINA SEPTIANI, S.H., Staf Sub bagian Bantuan HukumSekda Provinsi Riau;9. M.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Pasal 11 ..Gubernur dapat Menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsidan/ atau Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota atas kesepakatanorganisasi perusahaan dengan Serikat Pekerja di sektor yangbersangkutan..
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Dalam Konpensi:Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, diMedan tentang Kuasa Khusus semana mestinya tidak menyampingkan Butirke 3 adanya pemberian Kuasa Khusus Kepada Penerima Kuasa melakukanBanding.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2016
Tanggal 15 September 2016 — INDAH DIANA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 93 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016Petugas Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang di dalam PetaDasar Pertanahan;15.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan TataUsaha Negara.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016dihadapan Drs. K.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016SH.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON, DK VS PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA (PT. AMI),
137 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 559 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 559 K/TUN/201418.
    Putusan Nomor 559 K/TUN/2014persidangan lapangan.
    Putusan Nomor 559 K/TUN/2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 K/TUN/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — MOHAMMAD RIDWAN, A.Md., vs BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 220 K/TUN/2010
    No.220 K/TUN/2010Bahwa menurut Penggugat Keputusan Tergugat Nomor800/194/BK.V/2008 tanggal 10 November 2008 juga bertentangan dengan asaskepatutan.
    No.220 K/TUN/2010Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Pada Dinas Kehutanan KabupatenKotawaringin Barat ;5.
    No.220 K/TUN/20108.
    No.220 K/TUN/2010bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik". Bahwa daripertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara.
    No.220 K/TUN/2010Biayabiaya : PaniteraPengganti :1. Meterai........... Rp. 6.000,2. RedaksS.l........... Rp. 5.000, ttd./ Fitriamina, SH.,MH.3. Administrasi kasasi Rp. 489.000.Jumlah : Rp. 500.000.,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.220 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 K/TUN/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — YUSRIZAL vs. KEPALA PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA, DK
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 277 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 277 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YUSRIZAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggalJalan TM.
    Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang pada pokoknya menguraikanbahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak ditujulangsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebutsebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo.
    Putusan Nomor 277 K/TUN/2013kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama M. Jafar Bin Tgk. Gading(ayah Penggugat) dan berlanjut hingga kepada Penggugat bersama kakak dan adikPenggugat serta ibunda Penggugat ;11.
    Putusan Nomor 277 K/TUN/201315.16.17.orang lain yang bukan ahli waris atau bukan pula salah satu ahli warissebagaimana disebutkan pada surat keterangan ahli waris tersebut pada poindiatas;14.8. Bahwa luas dan ukuran serta batasbatas tanah yang terdapat didalam SHMNo. 108/Desa P. Bujuk Tunong dan SHM No. 109/Desa P.
    Putusan Nomor 277 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — HETTY TAMPUBOLON, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,DK
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 201 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015Hak Guna Bangunan Nomor 579/Kelurahan Petisah Hulu hapus dandiubah menjadi Hak Milik Nomor 540/Kelurahan Petisah Hulu atas namaPorman Simanjuntak;.
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015kepentingan Penggugat I, II dan III serta merugikan hak dan kepentinganHilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Moses Tampubolon danAnthony Tampubolon sebagai Ahli Waris dari Almarhum MuritsTampubolon dan Porman Simanjuntak;10.Bahwa keputusan Tergugat yang mengalihkan hak milik atas tanah11.seluas 467 m?
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015bukti T.3 dan bukti T.Il.Int.4, yakni Surat Keterangan Ahli Waris darialmarhum Maurits Tampubolon dan almarhumah Porman Simanjuntak;.
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015Hakim hanya menggunakan alatalat bukti yang paling relevan dan palingtepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alatalat bukti lain danselebinnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkasperkara.
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — DARMANTO VS Hj. ASTINA ATMIN
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 163 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015392/100/U/2013, yang diterima Penggugat pada tanggal 25 Juni 2013;.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Nama Negara danHak Pengelolaan, yakni:Pasal 9:Ayat (1) Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis;Ayat (2) Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:1.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015Legalitas dan Kualitas serta kepentingan untuk mengajukan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atas objek sengketa tanah secarasubstansial tidak jelas, kabur dan mengadaada (Obscure Libel);.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenanguntuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;4.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd.Maftuh Effendi, S.H.,M.H.Biaya biaya:1. Meterai................. Rp 6.000,002. Redaksi................ Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ................ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M.Ec VS DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN, DK
80 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 362 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 362 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Prof. Dr. Ir.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2014Sipil, adalah mekanisme keberatan, jika nilai DP3 diturunkan oleh PejabatPenilai.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2014tindakan mereka bertentangan dengan AzazAzas Umum Pemerintahanyang Baik, yaitu Azas Kecermatan.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2014 Penilai. VI Setelah disahkan oleh Atasan PejabatPenilai, diserahkan kembali kepadaPNS yang dinilai. B2.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2014a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Mei 2015 — EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
97 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015jikalau tetap dipaksakan justru akan menjadi president burukbagi Penyelenggaraan Negara yang baik;5.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015pengiriman lewat TIKI ke PPK, sehingga tanggapan PPK melampaui daribatas waktu 21 hari kerja.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/20152009 tentang perintah penugasan yang diberikan kepada Sdr. EdiPriyanto, S.Pd.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2015maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: EDI PRIYANTO,S.Pd.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) KABUPATEN BENGKALIS VS. DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) KABUPATEN BENGKALIS
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 44 K/TUN/2011
    PUTUSANNo.44 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI AMANATNASIONAL (DPD PAN) KABUPATEN BENGKALIS, dalamhal ini diwakili oleh H.
    No.44 K/TUN/2011pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat, TebingTinggi Barat dan Tebing Tinggi, yang jelasjelas bertentangan denganUndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 29 ayat 3 yang membatasimaksimal hanya 13 kursi ;.
    No.44 K/TUN/20112.
    Bahwa Judex Facti telah keliru menafsirkan obyek gugatan denganYurisprudensi Mahkamah Agung (vide Putusan Mahkamah AgungNomor : 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dan PutusanMahkamah Agung Nomor : 114 K/TUN/2005 tanggal 20 Februari 2008),karena obyek perkara bukanlah merupakan keputusan yang berkaitanatau termasuk dalam lingkup politik dalam kasus pemilihan, karenaPemohon Kasasi dalam gugatannya maupun fakta yang terungkap dalamHal. 11 dari 13 hal. Put.
    No.44 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — MARSAN EDY VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
65 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 103 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2015Mahkamah Agung Nomor 210 K/TUN/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:Objek Gugatan;Surat Keputusan Tergugat/Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor074/KPTS/BAPEK/2013, tanggal 10 Mei 2013 tentang Penguatan HukumanDisiplin Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/581/BKD/Tahun 2012tanggal 10 Juli 2012 berupa pemberhentian
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2015dijatunkan kepada Penggugat bernama Marsan Edy NIP.19720127 2006041 007, Staf Pelaksana Pada Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenKerinci:4. Memulihkan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai PNS sepertisemula;5.
    terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan KembaliNomor 210 K/TUN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta.
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2015Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh Dr. H. Imam SoebechiS.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr.
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 K/TUN/2015
Tanggal 4 Maret 2015 — GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR VS HJ. FITRIATI
52 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 07 K/TUN/2015a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadipeserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidakada lagi:b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik olehPartai Politik yang mencalonkannya;c.
    Putusan Nomor 07 K/TUN/2015Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBalikpapan, atas nama Hj. Fitriati kepada Ir.
    Putusan Nomor 07 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
    /2005 tanggal 22 Januari 2008, juncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 44/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 juncto Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2003 perihal Gugatan yangHalaman 17 dari 20 halaman.
    Putusan Nomor 07 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/TUN/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN VS SAMI
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 283 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 283 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN, yangdiwakili oleh ASLI DAKHI, SH., MH, berkedudukan Jalan Asahan No. 39Pematang Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara. Dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya :1. Drs. TOGA PARDAMEAN SIHOTANG, SH.
    Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletakdi Jalan Anjang Sana Huta IV Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung MaligasKabupaten Simalungun seluas 670 m2 (enam ratus tujuh puluh meter bujurHalaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 283 K/TUN/2014sangkar) berdasarkan Surat Penyerahan Hak atau Hibah Tanggal 15 Agustus1999 dari WARINGIN JEMU kepada Penggugat yang ditandatangani olehSUYANTO Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas KabupatenSimalungun ;Bahwa tanah yang
    diikut sertakan dalam Panitia untuk melakukan pengumpulan data fisik,pengukuran dan pemetaan, serta penelitian data yuridis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal mana terbukti dari keteranganKepala Desa Karang Sari kepada Penggugat, yang menyatakan tidak pernahmengeluarkan surat keterangan atas tanah dimaksud untuk pihak lain dalamproses penerbitan objek sengketa;Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 283 K/TUN
    DALAM EKSEPSI; Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 283 K/TUN/2014B. DALAM POKOK PERKARA ;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 820 Desa/Kel Karang Saritanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur No.228/Karang Sari/2011 tanggal 12 Juli2011, Luas : 678 M? atas nama Dani Kuswadi;3.
    Yulius, S.H., M.H.Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 283 K/TUN/2014Panitera Penggantitid./Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.Hum.Biayabiaya1. Meterai ................. Rp 6.000,002. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi Kasasi ...... Rp489.000,00Jumliah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 283 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-08-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/TUN/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 — KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ; PT. ARIOBIMO LAGUNA PERKASA,
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 105 K/TUN/2012
    Putusan No 105 K/TUN/2012bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat danmasyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraanbangunan gedung;iii.
    Putusan No 105 K/TUN/201210IPSTR/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Izin Pendahuluan StrukturMenyeluruh a.n Sekneg RI cq BPGBK qq PT.
    Putusan No 105 K/TUN/201212menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal angka 3 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah denganUndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa hal ini sesuai dengan penjelasan R.
    Putusan No 105 K/TUN/201214No. 3 Tahun 2009.
    Putusan No 105 K/TUN/201216
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA vs. Drs. IRWANSYAH SIREGAR, DK
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 353 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 353 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERAUTARA, Berkedudukan di Jl.Sisingamangaraja No.1 KelurahanPasar Baru, Kecamatan Medan Kota,Kota Medan,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 Halomoan Sianipar, SH.,2 Bluher Sitorus, SH.,3 Alfarius Polintino, SH., (Advokat Magang) ;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 K/TUN/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (PHRI) Kota Batam vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dkk
57 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 64 K/TUN/2014