Aplikasi SPSETERGUGAT Il Aceh telah mengirimkan Surat No. 01/JS/Pokja PemilihanXXVI/IN/2020 yang ditujukan Kepada PENGGUGAT Perihal Jawaban Sanggahyang ditembuskan kepada Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi AcehUntuk Pengadaan Bantuan WKSBM (Prasmanan) Kota Langsa Tahun Anggaran2020;Bahwa TERGUGAT II menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada KuasaPengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Aceh Untuk Pengadaan BantuanWKSBM (Prasmanan) Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 dengan tembusankepada Kepala UKPBJ

Pokja Pemilihnan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepadaPPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ denganHalaman 4 dari 27 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bnamelampirkan BAHP, Surat Sanggah dan Jawaban Sanggah,serta Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada).14. Bahwa Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Aceh Untuk Pengadaan15.16.Bantuan WKSBM (Prasmanan) Kota Langsa Tahun Anggaran 2020, yangberalamat di Jl.

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilinan Penyedia, makaPPK menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihnan dengantembusan kepada Kepala UKPBJ disertai dengan alasan dan bukti.Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasanbersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.36.11.Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak bersediamenerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapanpemenang maka PA/KPA menyampaikan penolakan tersebutkepada Pokja Pemilihan disertai

dengan alasan dan bukti dengantembusan kepada Kepala UKPBJ, serta memerintahkan untukmelakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaranulang, atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelahlaporan hasil pemilinan Penyedia diterima.Bahwa Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Aceh Untuk PengadaanBantuan WKSBM (Prasmanan) Kota Langsa Tahun Anggaran 2020 tidak menolakhasil pemilihnan Penyedia yang ditetapkan oleh TERGUGAT II.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,telah diurutkan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dapatdiketahui mengenai kedudukan KPA/PA secara kedudukan berada diatas Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa(UKPBJ);2.

Pasal 104, 105 Ayat (4), Pasal 106dan Pasal 107 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar danPedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengaturpada pokoknya bahwa KPA/PA harus menjawab Sanggah BandingHalaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 203/B/2021/PTTUN Mksdalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan, Jawaban Sanggah Bandingditembuskan kepada UKPBJ,

dan dalam hal Sanggah Banding tersebutdinyatakan benar/diterima, maka UKPBJ memerintahkan PokiaPemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atauTender ulang; Bahwa dengan demikian, Sanggah Banding dapatdikategorikan sebagai banding administratif;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah di ungkapkansebelumnya, sesungguhnya Penggugat/Terbanding telah menempuh seluruhupaya administratif yang tersedia berupa Sanggah dan Sanggah Bandingsesuai peraturan perundangundangan yang

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding,dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah menerima kalrifikasidari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidakmemberikan jawaban Sanggah Banding maka KPAdianggap menerima sanggah Banding;e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihanmelakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyediaulang;f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidakditerima, maka:Halaman 54 dari 212 halaman.

(e court)1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihandengan menyampaikanhasil pemilihan kepadaPejabat Penandatangan Kontrak; dan2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Bandingdan disetorkan ke kas negara/daerah;g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;h.

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding,dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah menerima kalrifikasidari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidakmemberikan jawaban Sanggah Banding maka KPAdianggap menerima sanggah Banding;e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihanmelakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyediaulang;f.

Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidakditerima, maka:1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihandengan menyampaikan hasil pemilihan kepadaPejabat Penandatangan Kontrak; dan2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Bandingdan disetorkan ke kas negara/daerah;g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;Halaman 107 dari 212 halaman. Putusan Nomor: 226/G/ 2019/PTUNJKT. (e court)h.

(Fotokopi sesuai hasil print out);Surat Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/JasaPaket Pekerjaan Satker Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan Kelas Il Nabire kepada Kepala BiroLayanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara Selaku Kepala UKPBJ Kemenhub, Nomor :020/ FASPEL NABIRE/LPPBMN/VIII/2019, tanggal13 Agustus 2019, Perihal : Laporan Hasil Pemilihan.

Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja (pokja) pemilihan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ). Kabupaten Batanghari
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : MUHAMMAD JONI

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengantembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) harikerja setelah menerima kalrifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalamhal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding makaKPA dianggap menerima sanggah Banding.e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulangatau pemilihan Penyedia ulang.f.

Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima,maka:1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan denganmenyampaikan hasil pemilihan kepada PejabatPenandatangan Kontrak; dan2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dandisetorkan ke kas negara/daerah;g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.h.

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengantembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) harikerja setelah menerima kalrifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalamhal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding makaKPA dianggap menerima sanggah Banding.Halaman 63 dari 129 Halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.PLGe. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulangatau pemilihan Penyedia ulang.f.

Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima,maka:1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan denganmenyampaikan hasil pemilihan kepada PejabatPenandatangan Kontrak; dan2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dandisetorkan ke kas negara/daerah;g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, ataudisampaikan diluar masa Sanggah Banding, diangggapsebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penangananpengaduan.7.

UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kasnegara.3) Sanggah banding yang:a. Pengajuannya disampaikan bukan kepada KPA; ataub.

FAFA TEKNINDO PRATAMA Diwakili Oleh : ISWANDI
Terbanding/Tergugat I : POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK BOPN-RM/PNBP UNIVERSITAS BENGKULU

Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuandalam Peraturan Perundangundangan terkaitPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Cc. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yangtelah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;Halaman 25Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDNd. rekayasa/persekongkolan tertentu sehinggamenghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/ataue. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan,pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yangberwenang lainnya.35.4.

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut :(1) Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihankepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagaidasar untuk menerbitkan SPPBJ.Halaman 34Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDN(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkansetelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesual denganketentuan peraturan perundangundangan.6.

Bahwa seharusnya Penggugat dalam mengajukan Gugatan turutmenerangkan Pemerintah RI Cq Kementerian Perhubungan RI CqSekretariat Jendaral Perhubungan Laut Cq Biro Layanan PengadaanPengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Cq Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Cq Satuan Pelaksana (SATLAK)Halaman 55Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDNCq Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa PaketPekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan OtoritasPelabuhan Khusus Batam Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia

Penyalahngunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK,PA/KPA, dan/atau kepala daerah ;b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelahpengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja;c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah palinglambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada harikerja dan jam kerja;d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukanevaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang;e .

Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkanPokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang;f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:1. Pokja pemilihnan melanjutkan proses pemilihnan dengan menyampaikanhasil pemilinan kepada Pejabat Penandatangan kontrak, dan;2. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihanmencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kasnegara/daerah;g.

Mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan Kelompok Kerja (Pokja)Pemilinan 23 UKPBJ Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukanevaluasi ulang atas paket pekerjaan Pengadaan Motor Tempel 15 PKTahun Anggaran 2020 dan menetapkan Penggugat sebagaipemenang;5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesarRp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi sebagai berikut:1.

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN25.26.Labuhan Batu dengan nilai Kontrak Rp. 1.355.474.831.00, danPeningkatan Ruas Jalan Utama Desa Dewi Sri di Kecamatan SeiSuka, Kabupaten Batubara hal itu menunjukkan bahwa Penggugattelah memenuhi seluruh dokumen yang menjadi syarat untuk ikut sebagaipeserta tender proyek pekerjaan;Bahwa adapun sebagai standar dokumen yang disyaratkan oleh DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pemerintah KabupatenBatubara dan Kabupaten Labuhan Batu melalui UKPBJ masingmasingKabupaten

dengan mengikuti Standar Dokumen PemilihanPenyedia Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Dan Tata Ruang No. 07/PRT/M/2019 BAB VIII pasal 96 yangmenyebutkan :ketentuan mengenai standar Dokumen Pemilihan Penyedia JasaKonsultansi dan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi tercantum dalamLampiran dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini;Bahwa dengan berdasar kepada Peraturan Menteri tersebut diatasPenggugat dalam mengikuti tender pekerjaan di UKPBJ

KabupatenLabuhan Batu dan Kabupaten Batubara dinyatakan Lulus EvaluasiKualifikasi dengan tanpa melampirkan Bukti mempunyai atau menguasaltempat usaha/kantor dengan alamat yang benar akan tetapi ketikaPenggugat mengikuti Tender Pekerjaan di Kabupaten Asahan dalammelakukan evaluasi kualifikasi tidak berdasar kepada Peraturan Menteritersebut diatas sehingga Pokja UKPBJ Kabupaten Asahan, PPK DinasPU & PR Kabupaten Asahan dan Kepala Dinas PU & PR KabuatenAsahan i.c.

Oreocromis ada pernah terjaditemuan BPK pada tahun 2018 sedangkan Penggugat tidak pernah adatemuan BPK sampai dengan saat ini;27.Bahwa dengan demikian Pokja UKPBJ Kabupaten Asahan, PPK DinasPU & PR Kabupaten Asahan dan Kepala Dinas PU & PR KabuatenAsahan i.c.

dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik ;Menimbang, bahwa = pertamatama Majelis Hakim akanmempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketaa quo, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa kedudukan Kelompok Kerja Pemilihan diaturdalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 TentangPengadaan Barang dan Jasa yang mengatur : Kelompok Kerja Pemilihan yangselanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yangditetapkan oleh pimpinan UKPBJ

PENGGUGAT;LAWANKELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAANBARANGIJASA (UKPBJ) KABUPATEN LABUHANBATUSELATAN, Kode Tender 1651412, PEKERJAAN KEGIATANPELEBARAN JEMBATAN DARI SIMPANG RANTO JIORMENUJU HUTAGODANG KECAMATAN SUNGAI KANANTAHUN ANGGARAN 2019, berkedudukan di KomplekPerkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten LabuhanbatuSelatan Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, KabupatenLabuhanbatu Selatan.Dalam hal ini diwakili oleh :1. Dr. ADI MANSAR,S.H.,M.Hum.2. GUNTUR RAMBE, S.H.,M.H.3.

Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upayaadministratif.Bahwa dengan demikian, Objek Gugatan a quo adalah Penetapan Tata UsahaNegara diatas yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaisuatu Keputusan dan/atau Penetapan Tata Usaha Negara sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undangundang Nomor 51 Tahun2009, dalam hal ini Objek Gugatan dikeluarkan oleh Kelompok KerjaPemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ

Pasal 1 angka10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman PengadaanJasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan Kelompok Kerja Pemilihan yangselanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yangditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.Halaman 7 Putusan Nomor : 233/G/2019/PTUNMDN.Bahwa berdasarkan uraian peraturan tersebut diatas, maka Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa Kabupaten Labuhanbatu

Padahal pakta tersebut salahsatunya berisi pernyataan hukum bersedia mematuhi dokumen pengadaandan mengikuti proses sampai akhir secara tertib;9 Bahwa dari uraian di atas, jelas terlinat bahwa gugatan penggugat adalahkabur atau tidak jelas, disatu sisi Penggugat menerangkan bahwa Penggugattidak diluluskan pada evaluasi teknis dan selanjutnya Penggugat menjelaskanbahwa Penggugat telah dikalahkan oleh Tergugat dalam pengajuan lelangbarang / jasa / UKPBJ Kab.

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding,dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasidari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikanJawaban Sanggah Banding maka KPA dianggapmenerima Sanggah Banding.e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima,UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukanevaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.Halaman 24 dari 174 Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN. JKT.ao73S 37705f.

Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidakditerima, maka:1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihandengan menyampaikan hasil pemilihan kepadaPejabat Penandatangan Kontrak; dan2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Bandingdan disetorkan ke kas negara/daerah;g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.h.

Dan UKPBJ mencairkan jaminan sanggah bandingdan disetorkan ke kas negara/daerah(3) Sanggah banding yang :a. Pengajuannya disampikan bukan kepada KPA; ataub.

Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ,PPK, dan/atau PA/KPA.(2) Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanpaling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.(3) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab oleh PokjaPemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.Halaman 51 dari 174 Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN.

Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ,PPK, dan/atau PA/KPA.(2) Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanpaling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.(3) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab oleh PokjaPemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.Halaman 78 dari 174 Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN.

KPA menyampaikan jawaban sanggah banding, dengan tembusankepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerima klarifikasi dari pokja pemilihnan. Dalam hal KPA tidakmemberikan jawaban sanggah banding maka KPA dianggap menerimasanggah banding;e. Apabila sanggah banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang ataupemilinan penyedia ulang;f.

Apabila sanggah banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan denganmenyampaikan hasil pemilinan kepada Pejabat PenandatanganKontrak; dan;2) UKPBJ mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan keKas Negara/Daerah;g. Sanggah banding menghentikan proses tender;Halaman 14 dari 52 HalamanPutusan Perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN.BNAh.

KPA menyampaikan jawaban sanggah banding, dengan tembusankepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerima klarifikasi dari pokja pemilihnan. Dalam hal KPA tidakmemberikan jawaban sanggah banding maka KPA dianggap menerimasanggah banding;e. Apabila sanggah banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang ataupemilihan penyedia ulang;f.

Apabila sanggah banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan denganmenyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat PenandatanganKontrak; dan;Halaman 28 dari 52 HalamanPutusan Perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN.BNA2) UKPBJ mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan ke KasNegara/Daerah;g. Sanggah banding menghentikan proses tender;h.

Jikalau Penggugat merasaDokumen Penawaran yang diajukannya itu benar dan telah sesuai denganapa yang ditentukan dalam aturan perundangundangan maka pada saatsanggah bandinglah, UKPBJ bisa memerintahkan Pokja Pemilihanmelakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang apabila sanggahbandingnya dinyatakan benar/diterima, dan juga sanggah banding bisamenghentikan proses tender akan tetapi upaya administratif ini tidakdilakukan oleh Penggugat;Dengan demikian Tindakan Penggugat mengajukan Gugatan

CHIKO KARYA PRATAMA
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UKPBJ PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
2.KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
3.BUPATI PEMALANG

Putera CiptakreasiPratama, untuk selanjutnya disebutSCDAGAl www wwe nn nnn nee ne nnn nne esPenggugat ;Dalam hal ini mengajukan Gugatan terhadap:Halaman 1 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.PDGNama JabatanTempat KedudukanKelompok Kerja 29, Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)Kabupaten Solok ;Di Komplek Pemerintah DaerahKabupaten Solok Di Arosuka ;Dalam hal ini telah memberikan kuasa, kepada:1NamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaan2 NamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaan3

PenetapanPemenang yang diterbitkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ) Pokja 29 Pemerintah Kabupaten Solok ini belum final. Hal inididukung oleh Teori Rangkaian. Proses lelang yang terdiri dari banyaktahapan memiliki tahapan akhir yang bersifat final.

Artinya PenetapanPemenang yang diterbitkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ) Pokja 29 Pemerintah Kabupaten Solok tersebut belum dapatmenimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dimenangkankarena masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansilain. Dalam hal pengumuman diajukan sanggahan oleh salah satupeserta lelang, dan terbukti jawaban Sanggah Pokja sesuai dengan isisanggahan, maka Pengumuman tersebut dapat dicabut danmembatalkan isi pengumuman lelang sebelumnya.

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusankepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidakmemberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggapmenerima Sanggah Banding;e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang ataupemilihan Penyedia ulang;f.

Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan denganmenyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat PenandatanganKontrak; dan2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dandisetorkan kekas negara/daerah;g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;h.

UKPBJ adalah unit kerja diKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusatkeunggulan Pengadaan Barang/Jasa;.

PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang ataupenolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) harikerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam halPA/KPA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA/KPAdianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan;h. Dalam hal PA/KPA tidak sependapat selanjutnya UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untukmenindaklanjuti penolakan tersebut,.

untuk mengelola pemilihan Penyedia;Bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengaturHalaman 56 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDGbahwa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisingkat UKPBJ adalah unit kerja diKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusatkeunggulan Pengadaan Barang/Jasa;g.

Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan PokjaPemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenangpemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal;PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakankepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahusulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidakHalaman 58 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDGmemberikan penetapan/penolakan maka PA/KPA dianggapmenyetujui usulan Pokja Pemilihan;.

Bahwa kewenangan TERGUGAT merupakan kewenangan Delegasi(Pasal 13 ayat 1 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan), dimana Kelompok Kerja Pemilihan yangselanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yangditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia(Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah).

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusankepada UKPBJ lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerimaHalaman 27 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDNklarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikanjawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima SanggahBandinge. Apabila Sanggah Banding dinyatakan = salah/diterima, UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan Melakukan evaluasi ulang ataupemilihan penyedia Ulang.f.

UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan kekas Negara/daerah;g. Sanggah banding menghentikan proses tender.h.

UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan diisetorkanke kas Negara.37.8 Sanggah Banding menghentikan proses Tender37.9 Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, ataudisampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagaipengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.4.

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusankepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidakmemberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggapmenerima Sanggah Banding;e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar / diterima, UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atauHalaman 87 dari 121 halaman. Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.MDNpemilinan Penyedia Ulang.f.

UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkanke kas negara/daerah;g. Sanggah banding menghentikan proses tender.h.

Pembanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun 2021
Terbanding/Penggugat : PT. Karya Bahari
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT ADHIPATI BANGUN NAGARA

Hulu Sungai Selatan untukberkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KantorWilayah V Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraanpengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku AtasanTerlapor IV untuk memberikan sanksi administratif terhadap personilpersonilpada Terlapor IV yaitu Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupalarangan untuk terlibat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa(UKPBJ

) berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Perpres 16/2018, unit KerjaPengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unitkerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusatkeunggulan Pengadaan Barang/Jasa";6.

Bahwa dalam Pasal 75 ayat (2) Perpres 16/2018 disebutkan bahwa :Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud padaayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PengadaanBarang/Jasa;d.pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbinganteknis; dane.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepalalembaga/kepala daerah.7.Bahwa sebagaimana yang diamanatkan

dalam Perpres 16/2018 untukmelaksanakan fungsi pengadaan di lingkunganKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah UKPBJ (Unit Kerja PengadaanBarang/Jasa) adalah organisasi pemerintah yang dibentuk Menteri/KepalaLembaga/Kepala Daerah dimana tugas UKPBJ adalah menyelenggarakandukungan Pengadaan Barang dan Jasa padaKementrian/Lembaga/Perangkat Daerah ;8.Bahwa lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian dalam ruanglingkup kerja Tergugat selaku pejabat yang diberi Kewenangan penuh olehUndangUndang dapat menciptakan

Bahwa ketentuan Dokumen Pemilihan, Tergugat II (PokjaPemilinan) menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilinan (BAHP) kepadaTergugat Ill (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan tembusan kepadaTergugat (Kepala UKPBJ) sebagai dasar untuk menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ;27.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Perpres 16/2018,tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diatursebagai berikut:Tugas :menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa padaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.Fungs!

Pembanding/Penggugat : Amran Ibrahim Diwakili Oleh : Amran Ibrahim
Terbanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan III UKPBJ Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Tergugat II : Pengguna Anggaran Dinas PUPR Aceh Tengah
Terbanding/Turut Tergugat : PT Wisaka Jaya