No. 87/B/2014/PT TUN MksBahwa Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo sama sekalitidak mempertimbangkan alasan hukum yang diajukan olehPenggugat, dimana proses PAW oleh Partai Pelopor tidak sesuaidengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bahwa dalil poin 1 huruf e yang menyatakan terbitnya objek sengketatelah lewat waktu 14 hari adalah keliru dan bertentangan dengan fakta,karena berdasar bukti T 12 terbitnya objek sengketa 13 hari setelahditerima berkas PAW ; 3. Bahwa mekanisme PAW telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22Tahun 2010 sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa dan hal itudiakui Penggugat dalam repliknya pada halaman 1 poin1 tertanggal 16Januar 2014 ; 222 n nn nnn nnn nn ern enn en nnn nme ne ennenen4.

Bahwa dari internal Partai Pelopor ternyata ada kader yang memenuhisyarat untuk menggantikan Penggugat yang telah mengundurkan dirisebagai Anggota DPRD Kabupaten Poso dan telah diganti antar waktu(PAW) oleh Ferdianto Leonard Rombot ( vide bukti T.1, T.2, T.3, T.6, T.77.

diwakili oleh DPCPDI Perjuangan Pati tidak mampu berpikir objektif lagi, sehingga denganberbagai macam cara dilakukan agar Para Penggugat I, II dan II dikeluarkandari keanggotaan PDI Perjuangan serta dipecat dari keanggotaannya sebagaiAnggota DPRD Pati;1314Bahwa usaha DPP PDI Perjuangan melalui DPC PDI Perjuangan Pati untukmengeluarkan Penggugat I, II dan HI dari keanggotaan DPRD Kabupaten Patidiwujudkan dengan Surat DPC PDI Perjuangan Pati kepada Pimpinan DPRDKabupaten Pati berupa surat permohonan PAW

PimpinanDewan karena permohonan tersebut tidak berdasar, sebab Penggugat I, II dan IItelah diaktifkan kembali sebagai Anggota PDI Perjuangan, melalui SuratPerdamaian antara Penggugat I, II dan III dengan pihak DPP PDI Perjuangansaat gugatan perdata yang dilayangkan oleh Para Penggugat di PengadilanNegeri Semarang;Bahwa Surat DPC PDI Perjuangan Pati yang dilayangkan kepada PimpinanDPRD Pati tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Tengah;Bahwa oleh karena Pimpinan DPRD Kabupaten Pati menolak surat PAW

Putusan Nomor. 235 K/TUN/201519202122Gubernur terhadap anggota DPRD harus atas usul dari pimpinan DPRD yangbersangkutan;Bahwa selain belum ada usulan dari pimpinan DPRD Kabupaten Pati tentangusulan pemberhentian Penggu gat I, II dan III, juga hal yang harus dicamkan olehTergugat adalah bahwa tidak diresponnya permohonan PAW dari DPC PDIPerjuangan Pati oleh Pimpinan Dewan karena surat pemberhentian Penggugat I,I dan UI dari keanggotaannya di PDI Perjuangan, telah dicabut saat ParaPenggugat mengajukan

Suratpencabutan itu dituangkan dalam perjanjian damai antara Para Penggugat denganpihak DPP PDI Perjuangan, sehingga Pimpinan DPRD menganggap bahwausulan PAW dari DPC PDI Perjuangan tidak beralasan secara hukum;Bahwa ternyata alasanalasan serta dasardasar sebagaimana yang diuraikan padapoin 20 tersebut di atas tidak diindahkan oleh Tergugat serta mengabaikanketentuanketentuan hukum yang terkait dengan prosedur pemberhentiananggota DPRD.

tindakan Tergugat tersebut jelasjelasbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 khususnya Pasal 103 ayat(1), (3), (5) dan (8);Bahwa pertimbangan yang dituangkan dalam surat keputusan (objek perkara)yang dikeluarkan oleh Tergugat khususnya pada poin menimbang huruf a,dimana secara jelas dasar dari dikeluarkan putusan tersebut sematamatadidasarkan pada Surat dari Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tentang PAW

hukum dan ataupun hal tercelalainnya yang dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berwenang;Bahwa Penggugat berpendapat terhadap dikeluarkannya Surat PermohonanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB/UI.221 A/DPP PartaiBuruh/III/2011 tanggal 1 April 2011 atas usul/permintaan dari Dewan Pimpinancabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan SuratDPC Nomor: 03/PBPM/2011 yang isi suratnya berkenaan dengan PermohonanUntuk Segera Memproses Penggantian Antar Waktu (PAW

Kabupaten Polewali Mandaradalah tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang seharusnya menjadipertimbangan, demikian pula bahwa sebelum dikeluarkannya suratsuratdimaksud sama sekali Penggugat tidak diberikan hak pembelaan yang maksimalsesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yangseharusnya ditegakkan karena merupakan hak Penggugat;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Nomor03/PBPM/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW

12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa terhadap Surat Permohonan DPP Partai Buruh atas usulan/permintaan DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yangdisebutkan pada point 3 gugatan tersebut dipandang bertentangan dengan aturanperundangundangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh tersebut dan oleh karenanya tidakmengingat secara hukum;Menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukan Penggantian Antar waktu(PAW

ANGGOTA DPRDdinyatakan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa (SK PAW AnggotaDPRD) termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidak menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;5.

Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor 390 Tahun 2013tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang (sama dengan SK PAW yang menjadi objek sengketa dalamperkaraperkara TUN tersebut diatas) adalah bukan merupakan objek sengketaTata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;B.

yangmenjadi obyek sengketa (SK PAW Anggota DPRD) termasuk dalam ruanglingkup politik sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa dan mengadilinya;6.

Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Terguggat Nomor 390 Tahun 2013tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang (sama dengan SK PAW yang menjadi objek sengketa dalamperkaraperkara TUN tersebut diatas) adalah bukan merupakan objeksengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal angka9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;B.

Undangundang mengikat Gubernur untuk mengeluarkan keputusanperesmian PAW anggota DPRD;. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidakberwenang secara absolute untuk mengadili perkara a quo, karena objeksengketa perkara a quo bukan merupakan Objek Sengketa Tata UsahaNegara;.

Adapun apabila Penggugat tetapmemaksa mengajukannya di Peradilan Umum secara Keperdataanatau gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka patut diduga hanyaterkesan untuk mengulurulur waktu atas Pergantian (PAW) diriPenggugat dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD ProvinsiSumatera Selatan dari Fraksi Partai Bulan Bintang yang akandigantikan dengan Tergugat VIII dari Fraksi yang sama dan tentunyadapat menimbulkan kerugian bagi pihakpihak yaitu Partai BulanBintang maupun Para Tergugat dan khususnya Tergugat

VIII yangsecara langsung dirugikan akibat perbuatan dari Penggugat a quoyang tidak mau dan terkesan mengulur waktu/menghambat untukmenjalankan Pergantian Antar Waktu (PAW) a quo berdasarkankesepakatan yakni 2.5 Tahun, sehingga secara sengaja dan terangbenderang berniat untuk menghambat proses pelaksanaanPergantian Antar Waktu (PAW) dan tentu inilah yang merupakanPerbuatan Melawan Hukum yang sebenarnya yang nyatanyatadilakukan oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan hilangnya HakSubyektif dari Tergugat

GUGATAN PENGGUGAT ABSCUUR LIBEL (KABUR).Dalam gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan gugatanPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat,apakah terhadap PAW (Penggantian Antar Waktu) ataukahpemecatannya sebagai anggota partai ataukah pemberhentiannyasebagai pengurus, seharusnya dalam mengajukan gugatan itu harusjelas dan konkrit tidak mengadangada.1.

Bahwa Gugatan Penggugat a quo tidak jelas (Kabur) dan tidakkonsisten serta tidak secara komprehensif dan detail menjelaskan halhal mana saja yang akan digugatnya, dimana Penggugat dalamgugatannya a quo terkadang mempermasalahkan perihal Surat Nomor :SK.PP/565/2017 tentang Pergantian Antar Waktu) (PAW) yangdikeluarkan oleh Tergugat dan Tergugat II tertanggal 26 Syawal 1438H/20 Juli 2017.;2.

) terkait jabatan anggota DPRD selama masingmasing yakni 2,5Tahun masa jabatan yang didahului dijabat olen Penggugat a quo dankemudian akan diganti oleh Tergugat VIII di 2,5 Tahun berikutnya danatas keputusan tesebutsemua sepakat dan tidak ada yang keberatan.Bahwa seiring waktu berjalan semenjak Penggugat a quo telah dudukdalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Prov Sumatera Selatan tidakpernah keberatan akan keputusan mengenai PAW antara. diriPenggugat dengan Tergugat VIII, bahnkan Penggugat a quo

Pol DA 6315 PAW warna hitam tanspa disertai STNK

Dikembalikan kepada terdakwa.

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

PolDA 6315 PAW warna hitam tanspa disertai STNK Dikembalikan kepadaterdakwa.4.

Pol DA 6315 PAW warna hitamsegera diamankan ke kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian dari LaboratoriumForensik Cabang Surabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.Si, Apt, Dra.Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masingmasing selakupemeriksa dan diketahui oleh Ir.

Pol DA 6315 PAW warnahitam.Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik CabangSurabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuatdan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa,dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masingmasing selaku pemeriksa dandiketahui oleh Ir.

Pol DA 6315 PAW warna hitam tanspa disertai STNK ,dimana atas shabushabu yang ditemukan tersebut terdakwa tidak memilikijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan danatau perawatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD LUTHFI, saksi ADIJULIAN SITEPU, SH, dan saksi MUHAMMAD HAFID Alias EMEK Bin H.

Pol DA 6315 PAW warna hitam segera diamankan ke kantor PolresBAnjarbaru untuk proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik CabangSurabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuatdan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa,dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masingmasing selaku pemeriksa dandiketahui oleh Ir.

Bahwa mengenai prosedur Penggantian Antar Waktu diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, BAB IXPemberhentian Antar Waktu, Penggantian Waktu, danPemberhentian, dalam Pasal 99 ayat (1) mengatur tentang prosesPAW, ada beberapa hal yang menyebabkan anggota DPRD di PAW,antara lain : a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri, c.diberhentikan.

,M.H. kepadaAnotona Nazara,SE berdasarkan Surat Pimpinan DPRD KabupatenKampar Nomor : 170/DPRD/286 tanggal 23 maret 2020 perihalPenggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kamparkepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ;16. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRDKabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.

,M.H. kepadaAnotona Nazara,SE berdasarkan Surat Pimpinan DPC Partai PDIPerjuangan Nomor : 067/EX/DPC.17.12/III/2020 tanggal 10 Maret 2020Perihal Penyampaian Proses PAW ( pergantian Antar Waktu ) AnggotaDPRD atas nama Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. ;17. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRDKabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.

dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBRPenggugat menyatakan bahwa DPC PDIP Perjuangan KabupatenKampar berkirim surat untuk mengajukan usulan PAW Penggugatberdasarkan Surat Nomor : 061/EX/DPC.17.12/I/2020 tanggal 27Januari 2020 Perihal Mohon Proses PAW Anggota DPRD KabupatenKampar dari Penggugat kepada Anatona Nazara, SE yang mana Surattersebut ditembuskan kepada Ketua DPP PDIP, Ketua DPRDKabupaten Kampar dan Bupati Kampar, oleh karenanya terlihat bahwaPenggugat keliru dan dalil Penggugat

Bukti T7 : Surat DewanPimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Kampar Masa Bakti20192024 Nomor : 067/E.X/DPC.17.12/III/ 2020tanggal 10Maret 2020 Perihal PenyampaianProses PAW Anggota DPRD Drs. MorlanSimanjuntak, S.H., M.H.(Sesuai dengan aslinya)8.

Steve Ousten Leonardo Rere, Bukti T3 SuratDPD PAN Kota Kendari Nomor PAN/22.01/A/KS/09/VIIV2017 tanggal 7Agustus 2017 perihal Proses PAW Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Kendari,Bukti T4 Surat DPP PAN Nomor PAN/A/KUSJ/060/V1V2017 tanggal 31 Juli2017 perihal Persetujuan Penarikan dan PAW Anggota DPRD Kota Kendari dariPartai Amanat Nasional a.n.

Steve Ousten Leonardo Rere, Bukti T5 SuratDPD PAN Kota Kendari Nomor PAN/22/A/KS/05/IIV2017 tanggal 14 Maret2017 perihal Usul Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD PAN Kota Kendari,Bukti T7 Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor 171.2/382/DPRD/2017tanggal 28 September 2017 perihal Penyampaian Nama Calon PAW, telahterbukti bahwa Pembanding dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusanobjek sengketa a quo telah memenuhi prosedural maupun substansialsebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangundanganyang

Abdul Bari, SE( Musprov 6 Mei 2006 No. 14/Panlak DPPKS/V/2006 tentangPengangkatan DPP Inkindo KalSel) periode 2007 2008 sayaikut di PAW sdr. Ketua Ir. Subhan Syarief MT sehingga sayatidak ada kedudukan di DPP Inkindo KalSel periode 2008 2010saya diangkat sebagai Sekretaris, Ketuanya Ir. H. Ifansyah Noor,bendaharanya sdr. Ir. Sri Lusiati (Hasil Musprovlub Desember2008 No. 02/TapMusprovlub/2008, tanggal 18 Desember 2008)periode 2008 2010 sebagai Sekretaris, Ketuanya sdr. Ir.

Tahun2007 2008 (PAW) Periode Ketuanya Sdr. Ir. SUBHANSYARIEF, MT sebagai Seketaris. Tahun 2008 sekarang sebagaianggota Biasa ;Bahwa saksi bergabung dengan Organisasi Inkindo KalSel mulaitahun 1992 sebagai Anggota biasa namun sebelumnya tahun 1982s/d 1990 bekerja sebagai Staf Asosiasi INKINDO Kalsel ;Bahwa permasalahan yang saksi ketahui yaitu terjadinya Mositidak percaya dari sekelompok anggota INKINDO Kalsel kepadaKetua Sdr. Ir.

Penggugat Ir.SUBHAN SYARIEF, MT/Terdakwa dinyatakan Kalah, TingkatBanding juga kalah serta di tingkat Kasasi juga kalah dan HasilMusprovlub dinyatakan SAH ;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai PAW Sekretaris DPPINKINDO Kalsel periode 20072008 tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekretaris DPP INKINDO Kalsel Periode 20072008 (PAW) adalah menjalankan fungsi Administrasi OrganisasiINKINDO seperti Menandatangani Kartu Anggota Inkindobersamasama dengan Ketua serta menyelenggarakan suratmenyurat lainnya

H.Ifansyah Noor selaku Ketua DPP Inkindo KalSel periode20102014, saksi hanya sebatas hubungan organisasi diINKINDO sebagai anggota Inkindo Kalsel (mantan BendaharaDPP Inkindo Kalsel Priode Periode 20072008 / PAW) KetuanyaSdr. Ir. SUBHAN SYARIEF. MT ;Bahwa saksi bergabung dengan Organisasi INKINDO Kalselsemenjak tahun 1993, Periode 2007 2008 / PAW sebagaiBendahara, Ketuanya Ir. SUBHAN SYARIEF. MT, Seketaris M.SYAHRANI, Ketua BSAP DPP INKINDO Kalsel, periode 2007 2008 (PAW) adalah Sdr.

MT hingga ke Tingkat Kasasi diMahkamah Agung dengan Putusan MA Nomor 2565/K/Pdt/2011,tanggal 13 Maret 2012 yang menolak Gugatan sehingga,Musprovlub tanggal 18 Desember 2008 sianggap SAH;Bahwa bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai BendaharaDPP INKINDO Kalsel hasil PAW adalah mengelola KeuanganOrganisasi menyeluruh seperti mengumpulkan uang iurananggota sebesar Rp 600.000, pertahun untuk anggota golongankecil dan untuk golongan besar Rp 1.200.000, pertahun.

mantu,kalau saya makimaki saja, lase tu, anjing dia, saya telpon tidak angkatangkat, saya smstidak balasbalas, memangnya dia ada besar apa, sebenarnya dai sebagai Bupati harus sepertikami, contohnya saya sebentar lagi mau ambil S3, dan saya ditawarkan untuk menjadiredaktur pada 3 perusahaan, tapi saya tidak mau, kalau saya mau saja saya akan beberkanMarianus Sae punya kebobrokan, bahwa setelah itu terdakwa mengatakan lagi kepada saksiServasius Dulu dan saksi Muhammad Aminullah, mengenai posisi DPRD PAW

dari partaiPDP, bahwa seharusnya dilantik sebagai anggota DPRD PAW adalah suadara Nus Dhawebukan saudara Sefrin Nono, karena Sevrin Nono sudah memiliki KTA partai PAN, itu semuapermainannya Marianus Sae dengan pak Helmut Waso, nanti lihat saja kalau Nus Dhawetidak dilantik akan ribut besar, karena beberapa waktu lalu saudarinya Nus Dhawe yangbernama ibu Qori sempat telpon ke saya (terdakwa) sementara menangis, mengatakan bahwakalau Nus Dhawe tidak dilantik nanti ibu Qori akan cerai dengan dia punya

Pasangan Paw adalahpasangan antara 3 (tiga) buah gambar, apabila kena salah satu gambar makapemain akan mendapat bayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebuttepat akan dibayar 5 (lima) misalnya pemain memasang dengan uangRp.1.000,(seribu rupiah) apabila kena tebakannya maka pemain akanmendapat bayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga)gambar tersebut akan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Pasangan Paw adalahpasangan antara 3 (tiga) buah gambar, apabila kena salah satu gambar makapemain akan mendapat bayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebuttepat akan dibayar 5 (lima) misalnya pemain memasang dengan uangRp.1.000,(seribu) rupiah) apabila kena tebakannya maka pemain akanmendapat bayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga)gambar tersebut akan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Pasangan Paw adalah pasangan antara 3 (tiga)buah gambar, apabila kena salah satu gambar maka pemain akanmendapat bayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebut tepat akandibayar 5 (lima) misalnya pemain memasang dengan uang Rp.1.000,(seribu rupiah) apabila kena tebakannya maka pemain akan mendapatbayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga) gambartersebut akan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Pasangan Paw adalah pasangan antara 3 (tiga) buahgambar, apabila kena salah satu gambar maka pemain akan mendapatbayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebut tepat akan dibayar 5(lima) misalnya pemain memasang dengan uang Rp.1.000,(seribu rupiah)apabila kena tebakannya maka pemain akan mendapat bayarannyaRp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga) gambar tersebutakan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Dan berdasarkan pemeriksaan dariDewan Kehormatan KPU Provinsi Papua melalui rekomendasinyatanggal 25 Juni 2011, bahwa Penggugat terbukti telah melakukanpelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan diminta untukdilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dan berdasarkanrekomendasi Dewan Kehormatan tersebut maka selanjutnyaTergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan SuratPemberhentian Antar Waktu (PAW) untuk Penggugat dan AnggotaKPU lainnya pada tanggal 15 Juli 2011.

Saksi : TOMASMAGAI : ween eee e eee eee e Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Cinta Kasihe Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat sebagai Anggota KPUkabupaten Dogiyai tanggal 30 Juni2010; e Bahwa saksi tahu tahapan pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang pernah dilakukan oleh Penggugat Sosialisasi,Pembentukan PPD dan KPTS serta Penetapan 7 Pasangankemudian di PAW; Bahwa saksi tahu Penggugat di PAW menjadi Anggota KPUKabupaten Dogiyai setelah adanya pelantikan Anggota KPUKabupaten Dogiyai yang baru tanggal 15 =

Dogiyai yang baruadalah melapor ke Bawaslu Provinsi Papua, KPU ProvinsiPapua dan Bawaslu Pusat ;Bahwa saksi berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakanperihal PAW Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan bertemu dengan Ibu Maria dari Bawaslu ; AGAPA :Bahwa saksi tidak tahu ada laporanlaporan dari masyarakatterkait penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang dilakukan oleh Penggugat ; aon aon =Bahwa saksi tahu ada SK PAW untuk Osea Petege Dkk denganSK Nomor: 32 Tahun2011; Bahwa saksi pernah lihat dan

sempat baca SK PAW untukOsea Petege dan kawan kawan ; Bahwa Pemilukada di Kabupaten Dogiyai sudah dilaksanakandan ada penolakan hasil dari Pemilukada tersebut yangdisampaikan kepada Tim Peduli Cinta Damai; Bahwa saksi pernah dengar pada bulan Nopember 2011 adapertemuan antara Legislatif, eksekutif dan KPU KabupatenDogiyai tentang penyelenggaraan Pemilukada di KabupatenDogiyai ;Bahwa yang melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Dogjiyaiadalah Anggota KPU pimpinan Osea PetegeDkk ; Saksi ; KRISTIANUS

Kemudian30diangkat Anggota KPU yang baru lalu di PAW kemSK No. 32 Tahun 2011;e Bahwa Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang aru dibali denganPAWjuga karena Osea Petege adalah Ketua Partai PKID, AgustinusTebai Caleg DPR RI, Yunuarius D.

Dan berdasarkan pemeriksaan dariDewan Kehormatan KPU Provinsi Papua melalui rekomendasinyatanggal 25 Juni 2011, bahwa Penggugat terbukti telah melakukanpelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan diminta untukdilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dan berdasarkanrekomendasi Dewan Kehormatan tersebut maka selanjutnyaTergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan SuratPemberhentian Antar Waktu (PAW) untuk Penggugat dan AnggotaKPU lainnya pada tanggal 15 Juli 2011.

TOMASMAGAI : e Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Cinta Kasihe Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat sebagai Anggota KPUkabupaten Dogiyai tanggal 30 Juni 2010;e Bahwa saksi tahu tahapan pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang pernah dilakukan oleh Penggugat Sosialisasi,Pembentukan PPD dan KPTS serta Penetapan 7 Pasangankemudian di PAW; Hal. 25 dari 43 Hal.

Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPRS.IP :26Bahwa saksi tahu Penggugat di PAW menjadi Anggota KPUKabupaten Dogiyai setelah adanya pelantikan Anggota KPUKabupaten Dogiyai yang baru tanggal 15 Juni2010; Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di panggil DewanKehormatan KPU Provinsi Papua ; Bahwa saksi tahu Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baruada pelanggaran yaitu adanya 3 orang anggota yang terlibatpartai Politik dan 1 orang dibawah umur ; Bahwa saksi tidak pernah tahu Dewan Kehormatan KPUProvinsi Papua

Dogiyai yang baruadalah melapor ke Bawaslu Provinsi Papua, KPU ProvinsiPapua dan Bawaslu Pusat ;Bahwa saksi tidak tahu ada laporanlaporan dari masyarakatterkait penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang dilakukan oleh PENG QUGQAL pasenenseenneannenneeeneennensmnsmannnemenenennnmennennnennnnnmmneBahwa saksi tahu ada SK PAW untuk Osea Petege Dkk denganSK Nomor: 32 Tahun2011; Hal. 27 dari 43 Hal.

Kemudiandiangkat Anggota KPU yang baru lalu di PAW kemSK No. 32 Tahun 2011;Bahwa Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang 4juga karena Osea Petege adalah Ketua Partai PKITebai Caleg DPR RI, Yunuarius D.

Yana yang diserahkanoleh Syahril S, PENGGUGAT menerima sebuah surat dari Dewan PimpinanPusat Partai Nasdem dan ternyata isinya adalah berupa Surat KeputusanPergantian Antar Waktu (PAW) dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdemyakni Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang PenggantianAntar Waktu Saudara Dr. Aswani Zain DT,MH sebagai Anggota DPRDKabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung; .

ASWANI ZAIN DT,MH, sehingga Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019Tanggal 14 Januari 2019 tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT, karena salahSubjek Hukumnya yang menyebabkan Surat Keputusan tersebut CACATdalam pembuatan dan BATAL keberlakukannya secara Hukum;Bahwa jika dibaca secara seksama proses terbitnya Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari

indisipliner atau tidak mematuhi keputusan DPW ProvinsiLampung dan DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat; Bahwa TERGUGAT Il juga tidak pernah memberikan penjelasan baiksecara lisan maupun tertulis kepada PENGGUGAT terkait tindakanindisipliner atau tidak mematuhi keputusan Partai dan PENGGUGATtidak pernah menerima teguran dan sanksi apapun dari Partai, sehinggaterbitnya surat usulan DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung Nomor:051SI.1/DPWNasdem/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 TentangPengantar PAW

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalil PENGGUGATpada angka 11, 12 dan 13 halaman 3 s/d 4 dalam surat gugatannya,karena proses Penggantian Antar Waktu (PAW) PENGGUGAT sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat telah dilaksanakan secaraberjenjang struktur organisasi Partai, mulai dari tingkatan DPD PartaiNasDem Kabupaten Pesisir Barat, DPW Partai NasDem Provinsi Lampunghingga tingkatan DPP Partai NasDem.

Bahwa Penggantian Antar Waktu (PAW) PENGGUGAT sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan jelas dan tegasdidasarkan pada perbuatanperbuatan PENGUGAT yang selama ini telahmelakukan tindakantindakan indispiner atau tidak mematuhi kebijakandan keputusankeputusan DPW Partai NasDem Provinsi Lampung(TERGUGAT Il) dan DPD Partai NasDem Kabupaten Pesisir (TERGUGATI), bahwa persoalan mengenai kepatuhan terhadap Partai merupakankewajiban PENGGUGAT sebagai kader/anggota Partai yang dengankesadarannya

Widodoberdasarkan Akta Ahli Waris Nomor: 05/PAW/2001/PA. DPS,Bapak M.T. Widodo selaku Wakif terdaftar dalam Akta Ikrar WakafNo. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkan menjadi Tempatlbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamat di JalanCokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar; Selanjutnya disebut sebagai: seceneenenneaeeae=== PENGGUGAT I;2.

Widodo berdasarkan Akta Ahli Waris Nomor:05/PAW/2001/PA. DPS, Bapak M.T. Widodo selaku Wakif terdaftardalam Akta Ikrar Wakaf No. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991dan SHM No. 1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkanmenjadi Tempat lbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamatdi Jalan Cokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar; SelanjutnyaCISECDUt SCDAGAl =nnn= 222 nan nnn enn an anne ene nnn an PENGGUGAT II;Hal 1 Putusan No.152/B/2020/PT.TUN.SBY3.

M.T.Widodo berdasarkan Akta Ahli Waris Nomor: 05/PAW/2001/PA.DPS, Bapak M.T. Widodo selaku Wakif terdaftar dalam Akta IkrarWakaf No. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkan menjadi Tempatlbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamat di JalanCokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar ; Selanjutnya disebutSCDAQAI nnnn naan nnn non nen nnn nnn enn nee nne nee ene === ~PENGGUGAT III;4.

Tengah, apa lagi bertanda tangan sertamengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Komposisi PersonaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai SuratKeputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 yang dilakukanbersamasama dengan Tergugat II;Bahwa ternyata surat keputusan tentang pengangkatan komposisi personaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai SuratKeputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 lahir dan bertujuan untukMengusulkan Pengganti Antar Waktu (PAW

yakni atas nama Penggugat dan PenggugatII;Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Surat Keputusan tentangpengangkatan komposisi personalia dewan pimpinan cabang partai patriotKabupaten Poso sesuai Surat Keputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ ST/1X/2013, maka Tergugat III dan Tergugat IV telah membuat Surat denganNomor 023/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 dan Surat dengan Nomor 024/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Poso perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW

Personalia Dewan PimpinanCabang Partai Patriot Kabupaten Poso yang ditanda tangani Tergugat danTergugat Il, dikeluarkan bertentangan dengan hukum, maka perbuatanTergugat dan Tergugat II adalah perobuatan melawan hukum;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Ill dan Tergugat IV yang telahmengeluarkan Surat dengan Nomor 023/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 danSurat dengan Nomor: 0240DPCPATRIOTOPS/IX/2013 yang ditujukan kepadaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso perihal UsulanPengganti Antar Waktu (PAW

Penggugatsekarang para pemohon kasasi.Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Poso telah melakukan kekeliruanyang nyata didalam putusannya, sebab materi petitum gugatan para Penggugatsekarang para Pemohon Kasasi tidak pernah memohonkan untuk putusanPROVISI, akan tetapi didalam Putusan Judex Facti a quo pada didalamMENGADILI memuat DALAM PROVISI yang menyatakan tuntutan provisi tidakdapat diterima;Pertanyaannya adalah apakah surat permohonan untuk MENERBITKANSURAT PENUNDAAN PELAKSANAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW

/ST/IX/2013 yangdikakukan bersamasama dengan Tergugat Il dan selanjutnya atas dasarSurat Keputusan tentang pengangkatan komposisi personalia DewanPimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai Surat KeputusanNomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013, maka Tergugat III dan Tergugat IVtelah membuat Surat dengan Nomor 023/DPCPATRIOT PSI IX 2013 danSurat dengan Nomor 024/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 yang ditujukan kepadaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso perihal USULANPengganti Antar Waktu (PAW

Salinan PUTUSANNomor 1501/Pdt.G/2020/PA.BmsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyumas yang mengadili perkaraperkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;PAW bin SH, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diRT.002, RW.005, Desa Linggasari, KecamatanKembaran, Kabupaten Banyumas,, sebagai Pemohon;MelawanSNSH

Memberikan ijin kepada Pemohon (PAW bin SH) untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon (SNSH binti MRJ);3.

Memberi izin kepada Pemohon (PAW bin SH) untuk menjatuhkan talak saturaji terhadap Termohon (SNSH binti MRJ) di depan sidang PengadilanAgama Banyumas;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi. bertepatandengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs.

eksepsi tentang kekurangan pihak khususnya internal parpoltidak dipertimbangkan secara tepat dan jelas oleh Judex Factie (videhalaman 17, 18 dan halaman 19 putusan) ;Bahwa juga telah terbukti di persidangan DPRD Kabupaten Minahasasesuai ketentuan perundangundangan telah melaksanakan amanatkonstitusi sesuai tahapantahapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentangTata Tertib DPRD Kabupaten Minahasa kepada Pembanding/Tergugatterkait dengan usulan PAW

(vide bukti T7) dan saat ini Penggugattelah resmi tidak lagi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasasejak obyek sengketa dikeluarkan (vide bukti T9) serta telahdilakukan peresmian PAW secara resmi oleh DPRD KabupatenMinahasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Pasal 103, 104 danpada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telah jelasKapasitas Tergugat/Pembanding hanya meresmikan PAW yangsebelumnya telah diproses dan diverifikasi oleh Parpol DPRD danKPU, tetapi tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh JudexFactie ; 2222222 nnn nnneIII.

No. 149/B/2013/PT TUN Mks.tersebut sudah tidak ada lagi ;Bahwa fakta dalam persidangan sampai saat ini kepengurusanPartai Pelopor masih aktif dan tetap eksis walaupun bukan lagipeserta dalam pemilu berikutnya; Ini dibuktikan dengan adanyapengajuan PAW terhadap Penggugat (vide bukti T4) oleh karenaPenggugat telah diberhentikan oleh partai sebagaimana dalamdictum Surat Keputusan Partai Pelopor (vide bukti T2 dan T3)dimana Penggugat telah menjadi anggota dan calon legislatif daripartai politik lain

Tanggal 4 Juni 2013 Nomor : 024/PPMINAHASA//PAW/V3;. Bahwa dari bukti T5 diperoleh fakta bahwa Komisi Pemilihan UmumKabupaten Minahasa telah mengusulkan kepada Pimpinan DPRDKabupaten Minahasa untuk Penggantian Antar Waktu anggota DPRDKabupaten Minahasa dari Partai Pelopor atas nama SaudariJUSIPHITA F WORANG, SE kepada penggantinya Saudara ROONAMANGEKEY ; 6.

bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat II mengajukanjawaban tertulis pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagaiberikut :1Bahwa dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak, karenaTergugat II hanya menjalankan tugas dan kewajiban sebagai KOMISIPEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) Kabupaten Manggarai,dimana dalam hal ini menjalankan tugas dan kewajibannya untukmengusulkan daftar namanama calon pengganti Anggota DPRDKabupaten Manggarai untuk Penggantian Antar Waktu (PAW

Drs.HIERONIMUS MARUT, telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan, dimana Tergugat I melalui surat dari Pimpinan Anak CabangPartai Kedaulatan Kecamatan Reok, Nomor 01/PAC.PK/VI/2013, kepadaDPC Partai Kedaulatan Kabupaten Manggarai, perihal PengusulanPengganti Antar Waktu (PAW), yang mengusulkan Sdri.

ANALIAMASUD sebagai nama dalam Pengganti Antar Waktu (PAW) bukannyaatas nama Penggugat, atas dasar surat ini DPC Partai KedaulatanKabupaten Manggarai melalui suratnya nomor 02/DPC.PK/MGR/2013,Halaman 11 dari 41 halaman.12tanggal 05 Juli 2013 perihal Hasil Verifikasi terhadap Sdr. EmilianusSarwadi, SH., dan surat nomor 03/DPC.PK/MGR/2013, tanggal 05 Juli2013 perihal Usulan Nama Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Kabupaten Manggarai atas nama Sdr. Analia Masud,mengusulkan Sdri.

Calon pengganti antar waktu dinyatakantidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRDKabupaten/Kota apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan ;b Penggugat telah berpindah partai politik dari Partai Kedaulatan menjadianggota Partai Hanura, hal ini berdasarkan :Surat dari Pimpinan Anak Cabang Partai Kedaulatan Kecamatan Reok,Nomor 01/PAC.PK/VI/2013, kepada DPC Partai Kedaulatan KabupatenManggarai, perihal Pengusulan PAW

HIERONIMUS MARUT sebagai anggota antar waktu DPRD KabupatenManggarai dari Partai Kedaulatan, hal ini sesuai dengan Pasal 23 huruf f PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010, Tentang Pedoman TeknisVerifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi : Calonpengganti antar waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon penggantiantar waktu anggota

No. 2349/Pdt.P/2021/PA.Sby10.11.Alamat K T P JALAN ASEM 1 NO. 29 RT.04RW.02 KELURAHANASEMROWO KECAMATAN ASEMROWO SURABAYAStatus Keluarga : ANAK KANDUNG PEWARIS (WAHYU TRENGGONOBIN SOEPANGKAT)Bahwa ketika WAHYU TRENGGONO BIN SOEPANGKAT meninggal duniapada tanggal 29 JUNI 2021, orang tua lakilaki nya sudah meninggal duniaterlebih dahulu, yaitu SOEPANGKAT, meninggal dunia pada tanggal 30 JULI1984 disebabkan sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam.Bahwa permohonan penetapan ahli waris (PAW

) ini bertujuan gunamengurus harta peninggalan dari WAHYU TRENGGONO BINSOEPANGKAT yang berupa : RUMAH DI JALAN ASEM 1 NO. 29 RT.04RW.02 KELURAHAN ASEMROWO KECAMATAN ASEMROWOSURABAYA.Bahwa baik PEWARIS maupun semua AHLI WARIS dalam permohonanpenetapan ahli waris (PAW) ini memeluk Agama Islam.Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan penetapanahli waris (PAW) dari WAHYU TRENGGONO BIN SOEPANGKAT yangmeninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 kepada Pengadilan AgamaKota Surabaya guna mengurus

BALIK NAMA kepada Ahli Warisnya berupa :Tanah diatasnya Bangunan terletak DI JALAN ASEM 1 NO. 29 RT.04RW.02KELURAHAN ASEMROWO KECAMATAN ASEMROWO SURABAYA.Bahwa oleh karena demikian Para Pemohon untuk itu MEMERLUKANPENETAPAN AHLI WARIS (PAW) dari kantor Pengadilan Agama KotaSurabaya.Bahwa WAHYU TRENGGONO BIN SOEPANGKAT ketika masih hidupnyadan pada waktu akan meninggal dunia TIDAK PERNAH MENINGGALKANWASIAT atau PESAN KHUSUS terkait harta peninggalannya.Bahwa WAHYU TRENGGONO BIN SOEPANGKAT selama