Ditemukan 1072 data
Januardo Anak Jupianus Loto
Termohon:
Kepolisian Resort Landak
58 — 21
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yangtidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.NASBIR.S
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
1.PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Lubuk Basung
2.SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
85 — 15
Barang yang diperoleh dengan cara lain yang sahe Pada pasal 2 ( ayat 2)Barang yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 ( huruf b)meliputi:a. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atauyang sejenis.b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan Dariperjanjian / kcntrak.c.
1.DIDAN SYAHRUDIN
2.FIRMAN DWI GUSTIANSYAH
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi
68 — 9
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi
27 — 22
bersamaselama 42 tahun ; Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumahkediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernamaMappajeppu (umur 36 tahun), Indo Wing (umur 34 tahun), dan Sitti Nurfaizah(umur 32 tahun), Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggaldisebabkan karena:e Termohon sering tidak terima nafkah wajib yang diberikan Pemohone Termohon sering kali membantah dan tidak menghargai Pemohone Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasanyang sahe
88 — 62
perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azaskeadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.e Pasal 4 ayat (2) menyatakan : Secara tertib sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dantepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan.e Pasal 132 ayat (1) menyatakan : Setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sahe
45 — 9
12 Kg dibutuhkan isi tabung gas 3 Kgsebanyak 4 (empat) buah sedangkan untuk mengisi tabung gas LPG 50 Kgdibutuhkan isi tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 17 (tujuh belas) buahe Bahwa kendaraan L 300 Nopol R1907GF yang dipergunakan sebagai alat angkutgas LPG adalah milik Johanes Budi Tjahjadi yang dipinjam dari Eko;e Bahwa timbangan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk menimbang tabung gasLPG 12 Kg dan 50 Kg adalah tidak sah untuk digunakan sebagai alat ukur karena tidakterdapat tanda tera yang sahe
71 — 56
,terletah di Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sesuaidengan serifikat Hak Milik No. 09, Desa Bellu dengan atas namaPemegang Hak Jamaluddin (Pewaris), adapun batasbatas tanahtersebut : Utara dengan tanah sawah Lakke; Selatan berbatasan dengan sawah Baha dan Kebun Sahe; Barat berbatasan dengan jalan Desa; Timur berbatasan dengan sawah Darise;Sekarang dalam penguasaan Tergugat satu, tiga dan empat;Bahwa disamping harta peninggalan Pewaris sebagaimana tersebut diatas, Pewarisjuga mempunyai
RUDIANTO Alias RUDI Bin MARULI SIANTURI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR ROKAN HILIR
76 — 80
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
72 — 24
Kombinasi dari cara a dan/atau b dan/dan/atau c diatas.e Apabila seseorang atau sekelompok orang melakukanpenerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan perusahaanperusahaan penerbit dengan tidak melakukan penyerahanbarang, maka seseorang atau kelompok orang tersebut jelasmelanggar hukum yaitu menerbitkan dun ataumtemggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam pasal39A huruf a UU KUP sehingga Faktur Pajak yang diterbitkannyaadalah tidak sahe Apabila
MUHAMMAD
Termohon:
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
119 — 61
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yangtidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
94 — 35
MUDA RAYA SEJAHTERA adalah tidak sahe Bahwa dapat dipastikan secara hukum bahwa Jual Beli atas objek tersebutadalah berdasarkan Hak yang telah jelas dan Pasti secara hukum dimana Tergugat IItelah menerbitkan SHGB sebelumnya No. 13 dan No. 14 atas nama PT MUDA RAYASEJAHTERA, dan juga PT.
99 — 17
Surat Kuasa Penggugat Tidak Sahe Bahwa keberadaan DPD Federasi SP KEP Jawa Tengah dan DPC SP KEPKota Semarang selaku penerima kuasa tidak sah dalam perkara a quodikarenakan Para Penggugat belum memberitahukan keberadaan Unit SPKEP PT. Sandhy Putra Makmur kepada Perusahaan/ Tergugat;e Bahwa penerima kuasa tidak sah dalam perkara a quo dikarenakan ParaPenggugat belum memberitahukan keberadaan Unit SP KEP PT. SandhyPutra Makmur;2.
RAHMATTULLAH alias RAHMAT Bin AR RAHMAN alm
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Cq Durektorat Reserse Kriminal Umum
41 — 14
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
225 — 268
RACHMAT H.D.P selaku Kepala Sekolah SMAN 47dalam penggunaan Biaya Operasional Pendidikan SMAN 47 Tahun Anggaran2013 sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dengan:e Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang menyatakan:e Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sahe Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1
80 — 15
Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur :Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sahe Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur :Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran ataspelaksanaan
dan akibat yang timbul dari penggunaansurat bukti dimaksud.e Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah yang mengatur :Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yang menagih.e Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur :Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sahe
1.LOH WINO RANDY CHANDRA
2.SAMMY THOMAS THO
Termohon:
KAPOLRI CQ. UNIT II SUBDIT III TAHBANG DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL
168 — 106
MH memberikan pendapatnya sebagai berikut :e Sebelum dipenuhi minimum alat bukti yang diatur dalam Pasal184 KUHAP,Penetapan tersangka adalah tidak sahe Bahwa bentuk dalam Pasal 263 ayat (1)KUHP adalahmemalsukan surat dan mebuat surat palsu;e Bahwa penerapan Pasal 242 ayat (1) KUHP harus adapenetapan hakim;Menimbang bahwa berdasarkan buktisurat dan bukti saksi sebagaimanatersebut diatas, ternyata Pelaporan Laporan polisi dari Pelapor disebabkanmunculnya bukti P.I dan P.II 19;Menimbang bahwa bukti
73 — 367
Sahe NRP.92568 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);rrr. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n. Kopda Bek Bambang R NRP.93334 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);sss. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012 a.n.
Sahe NRP 92568 anggota KRITeluk Bone511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluhlima juta rupiah).vvv. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabayatanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Bek Bambang R NRP 93334 anggotaKRI Teluk Bone511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000, (Duapuluh lima juta rupiah).www. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabayatanggal 31 Mei 2012 A.n.
Sahe NRP.92568, menunggak selama 1 bulan(Agustus 2010) dengan angsuran pinjaman sebesar Rp.572.900,(limaratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan ataspinjaman uang tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp.25.000.000,(dua puluhlima juta rupiah).gg.
Sahe NRP 92568 anggota KRITeluk Bone511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluhlima juta rupiah).rrr. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabayatanggal 31 Mei 2012 A.n. Kopda Bek Bambang R NRP 93334 anggotaKRI Teluk Bone511 atas peminjaman sebesar Rp.25.000.000, (Duapuluh lima juta rupiah).sss. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabayatanggal 31 Mei 2012 A.n.
Sahe NRP.92568 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,(duapuluh lima juta rupiah);rrr. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012a.n. Kopda Bek Bambang R NRP.93334 atas peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah);sss. 2 (dua) lembar Rekening Koran BRI Unit Pasar Atom Surabaya tanggal 31 Mei 2012a.n.
17 — 2
Bahwa, berdasarkan ketentuanketentuan tersebut dibawah ini :e Pasal 42 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tetnang Perkawinanyang menyebutkan :Him. 11 dari 73 him. put no. 0681/Pdt.G/2015/PANgj.anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibatperkawinan yang sahe Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibatperkawinan yang sahMaka telah berdasar hukum bahwa XXXXXXXX adalah sah anakperempuan dari perkawinan sah antara
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
41 — 2
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, makaseyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yangtidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
SUNADI
Termohon:
Satreskrim Polres Sampang
78 — 28
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yangtidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan