Pembanding/Penggugat : Ahmad Ushtuchri, SE Diwakili Oleh : Amin Fahrudin
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
Terbanding/Tergugat II : Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat (DPW PKB Jawa Barat)
Terbanding/Tergugat III : Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi

KETUA UMUM DPP PARTAI GOLKAR

Sarolangun,Jambi, sebagai Tergugat I;KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGANKARYA, berkantor di Jalan Anggrek Neli Murni XI A,RT 16 /RW.1, Kemanggisan, Kec.

Golkar ) maka berhak/berwenangmemberikan sanksi Pemberhentian dari anggota Partai karenadianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD/ART) dan Melanggar Pasal 369 UU;Bahwa ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ,KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL X PARTAI GOLONGANKARYA TAHUN 2019 NOMOR : VIII/MUNASX/GOLKAR/2019,selanjutnya disebut AD/ART 2019 , didalam Pasal 16 ayat (1) huruf(a) menyatakan bahwa :> Pasal 16 Ayat (1):Setiap Anggota berkewajiban untuk:a.

Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GOLKAR;b.

.> Pasal 16(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dariPartai Politik apabila:a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri secara tertulis;c. menjadi anggota Partai Politik lain; ataud. melanggar AD dan ART.(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam AD danART.(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian darikeanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian

Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan amar putusansebagai berikut :1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN SrlMenyatakan TERGUGAT (SATU) ATAS NAMA JEFFRI SONNEFILTELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;Memerintahkan Kepada TERGUGAT II (KETUA UMUM DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA) Agar SegeraMemecat/ Memperhentikan TERGUGAT (SATU) ATAS NAMAJEFFRI SONNEFIL dari Keanggotaan Partai Golongan

DARMAWAN MUHAMMAD DAUD (DARMUDA)melawanDEWAN PIMPINAN ACEH (DPA) PARTAI ACEH, dan kawan-kawan

telahmelakukan pelanggaran serius terhadap organisasi Partai Aceh yaituterlibat dan mendukung inisiatif pembentukan partai baru yang digagasoleh Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh dan/serta menganggapPenggugat memiliki keberpihakan politik yang berlawanan dengankebijakan Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh;3 Bahwa berdasarkan sikap dan tindakan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh DPA Partai Aceh (Tergugat I), DPW Partai Aceh KotaBanda Aceh (Tergugat II), DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh

Partai Aceh karenamenyangkut internal Partai Aceh, sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh tidakberwenang mengadili perkara ini.

anggota, anggota dengan pimpinan.Dan perselisihan antar pimpinan dengan pimpinan Partai diselesaikanoleh Majelis Tuha Peut Partai menurut tingkatan.

Atastuduhan tersebut ke 3 DPW Partai Aceh tidak pernah memanggilPemohon Kasasi untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas tuduhandimaksud serta tidak diberikan hak pembelaan diri selaku anggota partai,akan tetapi ke 3 DPW Partai Aceh serta merta mengeluarkan SuratDewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Banda Aceh Nomor 002/ADPW/BA/II/2012 dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai AcehKabupaten Aceh Besar Nomor 117/DPWPA/AB/II/2012 serta SuratDewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kota Sabang Nomor

Negeri tentang perselisihan partai politik dan bukannyaputusan sela.

I MADE SUDANA,SH. vs PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, dkk.

Kader Partai an. Wayan Sukaja sudah mendaftar ke KPUsebagai Calon Bupati dari Partai Golkar;b. Kader Partai an.l.G.G. Putu Wirasana sudah mendaftar ke KPUsebagai Calon Bupati dari Partai Demokrat;c. Kader Partai an. Made Sudana (Ketua Fraksi PDI PerjuanganBali dan mantan Ketua DPC Tabanan) ikut mendaftarkan paketGolkar Wayan Sukaja ke KPU dan berorasi di KPU.Oknum inijuga sering menjelekkan pimpinan (Ketua Umum Partai) di suratkabar. ( Bukti Surat T.1.9);d. Kader Partai an.

Made Sudana, selaku kader partai dalam prosesPengajuan Rehabilitasi di kongres Ill partai tidak sesuai denganproses mekanisme yang telah ditetapkan oleh Partai, yaitu tidakmengajukan rehabilitasi tersebut melaluu DPC dan DPD Partaiterlebih dahulu;Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/20112.5.2.6.Df3. DPP Partai melalui Rapat Pleno DPP Partai telah memutuskanuntuk menolak pengajuan rehabilitasi Sdr. Made Sudanasebagai kader partai;4.

Bahwa alat perjuangan utama partai adalah organisasi Partai itusendiri:2. Bahwa sesungguhnya organisasi partai akan efektif apabiladidalamnnya terdapat kaderkader partai militan dan patuhterhadap peraturan organisasi partai;3.

Made Sudana, selaku kader partai dalam prosesPengajuan Rehabilitasi di kongres Ill partai tidak sesuai denganproses mekanisme yang telah ditetapkan oleh Partai, yaitu tidakmengajukan rehabilitasi tersebut melalui DPC dan DPD Partaiterlebih dahulu;3. DPP Partai melalui Rapat Pleno DPP Partai telah memutuskanuntuk menolak pengajuan rehabilitasi Sdr. Made Sudanasebagai kader partai;Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/201 12.2.6.2.7.4.

HERI EKO INDRIYANTO lawan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai GERINDRA Kabupaten Bangka Barat,

Bangka Barat;Bahwa atas surat keputusan dari DPP Partai Gerindra tentangpemberhentian tersebut sudah ada penyelesaian secara internal antaraPenggugat dengan Partai Gerindra;Bahwa di Partai Gerindra ada Mahkamah Partai;Bahwa sudah ada Keputusan dari Mahkamah Partai tentangpemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan saat ituPenggugat juga dihadirkan ke Mahkamah Partai;Bahwa saksi membenarkan Bukti T3 dan T4;Bahwa sudah ada Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Partaiterhadap Penggugat

sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindratersebut bersifat internal Mahkamah Partai;Bahwa mekanismenya adalah adanya usulan dari DPC Partai Gerindrake DPD Partai Gerindra lalu dilanjutkan usulan tersebut ke DPP PartaiGerindra, setelah itu barulah keluar surat dari DPP Partai Gerindra untukmenindaklanjutinya;Bahwa yang menjadi dasar dilakukannya sidang Majelis KehormatanMahkamah Partai adalah adanya surat usulan dari DPD Partai Gerindrake DPP Partai Gerindra untuk sidang Majelis Kohormatan MahkamahPartai

Bangka Barat dari Partai Gerindra;Bahwa tidak ada Anggota Partai Gerindra lainnya yang tidak aktif dantidak pernah hadir di rapat dan acara Partai Geridna yang diusulkan keMahkamah Partai untuk diberhentikan karena semua pengurusnya aktifdan ada bukti hadirnya, hal itu adalah masalah internal Partai Gerindra;Bahwa saksi sebagai sekretaris DPC Partai Gerindra Kab.

acara partai, minim kehadirannya pada programprogram partai di tingkatprovinsi, tidak membayar iuran keanggotaan Partai Gerindra, danPenggugat ini ikut mendukung pasangan calon kepala daerah No. 4yang bukan didukung oleh Partai Gerindra, sampai dengan ucapanPenggugat ini yang kasar tersebut sehingga DPD Partai Gerindramenganggap itu adalah kesalahan fatal;Bahwa ada sebagian Anggota Partai Gerindra yang menyetorkan sendirike DPC Partai Gerindra dan ada juga yang langsung menyetorkankepada DPD Partai

Bangka Belitungharus melakukan penyetoran iuran melalui DPD Partai Partai GerindraProv. Kep. Bangka Belitung;Bahwa Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra tidak pernahmelakukan penyetoran iuran kepada DPD Partai Gerindra Prov.

1.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN,2.KHAERUDDIN, SE, DKK;KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (PPP) Kota Tarakan dalam hal ini diwakili oleh:1.1.1.2.H.FADLAN HAMID, Kewarganegaraan Indonesia, JabatanKetua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Partai PersatuanPembangunan (PPP),Berdasarkan SK No. 031/SK/Q/V/2014tanggal 5 Mei 2014, tentang Revisi pertama Susunan danPersonalia Pengurus harian, Majelis Pertimbangan danMajelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kota Tarakan masa bakti 20102015, AgamaIslam, berkedudukan di JIn.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA(PKB) yang dalam hal ini diwakili oleh ;2s LsBueNASIR MAHMUD, Kewarganegaran Indonesia, Jabatan KetuaDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan BangsaKota Tarakan, Berdasarkan SK No. 12991 / DPP03/ V/A.1 /Ill /2013, Tanggal 26 Maret 2013, tentang PenetapanPerubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang PartaiKebangkitan Bangsa Kota Tarakan Periode Tahun 20102015, Agama Islam, Beralamat diJIn.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI BULAN BINTANG (PBB)Kota Tarakan yang dalam hal ini diwakili oleh :3.1.MUSTAFA, ST., kKewarganegaran Indonesia, Jabatan KetuaDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB)Kota Tarakan berdasarkan SK No.SKR.PP/429/2011.

N Kewarganegaraan Indonesia, JabatanSekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai BulanBintang (PBB) Kota Tarakan berdasarkan SKNo.SKR.PP/429/2011, Tanggal 14 April 2011, TentangPengesahan susunan dan Personalia Dewan PimpinanCabang Partai Bulan Bintang Kota Tarakan, ProvinsiKalimantan Timur Periode 14301435 H/ 2009 2014 M,Pekerjaan swasta, Agama Islam,beralamat di JIn.MulawarmanRt.18 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan TarakanBarat, Kota Tarakan Kalimantan Utara.

Politik, serta anggota partai politik yangbersangkutan j 22222 one one nnn nnn nnn nen nen nee.

Ari Purbono,SE melawan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Propinsi Jawa Tengah Dkk

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), yang diwakili oleh Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Emron Pangkapi, DKK

Perubahan UU Nomor 2Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan pada Pasal 32 menjelaskanbahwa Penyelesaian Partai Politik diselesaikan melalui internal partai politikyang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga danpenyelesaian sengketa partai politik melalui Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang wajib diselesaikan selama 60 hari;. Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 jo.

Perubahan UUNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa apabilapenyelesaian melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain tidak tercapaimaka penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri;.

Mahyaddin Mahdy sebagai anggota Partai PersatuanPembangunan serta anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRDKabupaten Polewali Mandar masa bakti 20092014 telah melakukantindakan indispliner partai diantaranya melakukan perselingkuhan politikpada pemilu tahun 2014 sehingga Partai Persatuan Pembangunan rusakcitta dan nama baiknya di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu diambiltindakan administrasi partai berupa pemberhentian sebagai anggota PartaiPersatuan Pembangunan intinya DPP Partai Persatuan

Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara a quoseharusnya terlebin dahulu dilakukan upaya penyelesaian melaluiMahkamah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diperintahkanoleh Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;2.

Bahwa adapun isi Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tersebut adalahsebagai berikut:Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Hal. 5 dari 14 hal. Put.

Mirza Kholik
Terbanding/Tergugat II : Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
Terbanding/Tergugat III : Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
Terbanding/Tergugat IV : Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan

KETUA MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL (MP-PAN), M. YASIN KARA, DKK

PUTUSANNomor 357 K/Pdt.SusParpol/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:ISKANDAR, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Sumenep, bertempat tinggal di Jalan Dr.Cipto Gg.

KETUA MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL (MPPAN), M. YASIN KARA, beralamat di Jalan SenopatiNomor 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;2. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIAMANAT NASIONAL (DPPPAN), ZULKIFLI HASAN,beralamat di Jalan Senopati Nomor 113, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;3.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANATNASIONAL (DPDPAN) KABUPATEN SUMENEP,BADRUS SAMSI, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 284A, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagianHalaman 1 dari 7 hal. Put.

Menyatakan batal Surat Keputusan Mahkamah Partai PAN Nomor014/PHPU/MPPAN/II/2016, yang memerintahkan PenggantianAntara Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenSumenep periode 20142019 dengan segala akibat hukum yangmenyertainya;4. Memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang ditanggung secarabersamasama atau ditanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat IIdan Tergugat III;5.

politik yangtunduk pada Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;Bahwa sehubungan dengan keputusan Para Tergugat untukmelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat untukdigantikan oleh Ahmad, Penggugat belum pernah menyalurkankeberatannya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- DENNIS RONALD ANTONIUS KUNTAG,SE MELAWAN Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Bahwa Penggugat sampai saat ini masih mentaati ketentuanAD dan ART partai, berjuang untuk kepentingan partai dilembaga DPRD Kab. Minahasa serta sebagai salah satupendukung/sementara mensosialisasikan kepada masyarakatuntuk mendukung bapak PRABOWO SUBIANTO sebagai calonPeresiden R.1;4. Bahwa selama menduduki jabatan sebagai anggota DPRD,Penggugat belum pernah melanggar aturan institusi danbelum pernah mendapat sanksi dari partai maupun dariDeewan Kehormatan DPRD Kab.

Partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;3) Susunan Mahkamah Partai politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) diSampaikanPartai Politik kepada kementerian;4) Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusdiselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainbersifat final dan mengikat secara internal dalam halperselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.9.

Oleh karena itu maka sangat beralasanbagi DPP Partai GERINDRA untuk memberhentikan danmencabut keangotaannya sesuai dengan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai serta berdasarkanaturan hukum lainnya..

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatumahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik ;.

SuSunan mMahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikanpaling lambat 60 (enam puluh) hari ;Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifatfinal dan mengikat secara internal dalam hal perselisihanyang berkenaan dengan kepengurusan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 UU No.2Tahun 2011 yang berbunyi

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB), DKK

HanifDhakiri, selaku Sekretaris Jenderal DPP PKB, dalam hal inimemberi kuasa kepada Yudi Yusnandi, S.H., M.H. dankawankawan, Para Advokat pada Lembaga BantuanHukum Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa (LBH DPW PKB) Provinsi Lampung, berkantor diJalan Semangka, Nomor 11, Kelurahan Pahoman,Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019;DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITANBANGSA (DPW PKB) PROVINSI LAMPUNG,berkedudukan di Jalan Way Semangka, Nomor

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatSurat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan perinciansebagai berikut: Surat Keputusan Nomor 24231/DPP03/VI/A.1/X/2017 tentangPenetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa Provinsi Lampung tanggal 7 Oktober 2017; Surat Keputusan Nomor 24469/DPP03/VI/A.1/X/2017 tentangPenetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa Provinsi Lampung tanggal 14 Oktober 2017; Surat Keputusan Nomor 25288/DPP03

/VI/A.1/l/2018 tentangPenetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa Provinsi Lampung tanggal 4 Januari 2018; Surat Keputusan Nomor 26641/DPP03/VI/A.1/VI/2018 tentangPenetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa Provinsi Lampung tanggal 22 Juni 2018;.

/DPP03/VI/A.1/l/2018 tentangPenetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa Provinsi Lampung tanggal 4 Januari 2018; Surat Keputusan Nomor 26641/DPP03/VI/A.1/VI/2018 tentangPenetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa Provinsi Lampung tanggal 22 Juni 2018;4.

33 ayat (1) Undang Undng Nomor 2 Tahun 2011 tentang PerubahanAtas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,perselisihan partai politik tersebut harus diselesaikan terlebin dahulu secarainternal partai, dan jika tidak tercapai penyelesaian barulah penyelesaianperselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor193/Pdt.G/2018/PN Tjk., tanggal 12 Desember 2018 dalam perkara

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA, dkk.

dariAnggota/Kader Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia, adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia Nomor 0290/ORG/DPPPPPI/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, padaangka 2 (dua) memberhentikan Penggugat dari Anggota DPRD di KabupatenLombok Barat adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor

AnggotaDPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesiaadalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;6 Menyatakan bahwa Penggugat tetap sebagai Anggota Partai Pengusaha &Pekerja Indonesia dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat hingga akhirmasa jabatan pada tahun 2014;7 Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;8.

Bahwa uraian Posita dalam gugatan Penggugat angka 9 yang mendalilkantindakan Penggugat tidak sesuai dengan visi misi partai adalah sangat obscure;Hal. 5 dari 11 hal. Put.

Apakah dengansemudah itu Partai Politik melakukan tindakan terhadap anggotanya dan selanjutnyaapakah perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum?Hal. 7 dari 11 hal. Put.

Nomor 2326 K/Pdt/2013Bahwa Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf h Peraturan PemerintahNomor 16 Tahun 2010 menjelaskan bahwa dalam hal anggota partai politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatanmelalui pengadilan, maka sesuai UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009,pemberhentian anggota Partai Politik yang bersangkutan sah setelah adanya PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) sebagaimanadimaksud UndangUndang Nomor 2 Tahun

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK VS PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KOTA DEPOK

pleno yang diperluas sesuai dengan kebutuhan untuk mengambilkeputusan yang bersifat khusus;Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:Pasal6 ayat(1) : Anggota Partai Hanura harus taat terhadap semuaketentuan dan kebijakan partai;ayat(2) : Setiap anggota partai dilarang melakukan kegiatan dantindakan atas nama partai untuk halhal yang bukanmenjadi kewenangan/tugasnya ;ayat(3) : Setiap anggota partai dilarang mengatasnamakan partaiuntuk kepentingan pribadi;5 Bahwa seharusnya/semestinya Tergugat dalam

(2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahysng telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi olehpartai politik atau gabungan partai politik ;Ayat (3) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukanpasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuanbakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepadabakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabilapartai

HANURA, bahwa Partai HANURAmemberikan dukungan kepada pasangan calon Drs.

oleh pimpinan partai politik atau parapimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politikatau para Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung.Berdasarkan Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 68 Tahun 2009, yang bisa mengusulkan atau mendukung pasangancalon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah partai politik sesuaitingkatannya/daerah.

Misalnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,maka partai politik yang berhak mendukung adalah partai politik tingkat provinsi,begitu pula dengan pemilihan Bupati atau Walikota, maka partai politik yangberhak mendukung adalah partai politik tingkat kabupaten/kota.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL (DPN) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN, DKK

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 telah diatur secarategas bahwa:1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebut lain yangdibentuk oleh partai politik;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Solok telahmemberikan putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.SLK. tanggal 10 Februari 2014yang amarnya sebagai berikut

(i) iuran anggota partai (2) iuran wajib anggota.

adalah Penggugatselaku anggota partai maka logikanya yang harus membuktikan adanyakesalahan Penggugat adalah Partai PKPI itu sendiri.

perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisinan tersebut telah diselesaikan olehMahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.SLK. tanggal 10 Februari 2014;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor

quo melalui mekanisme internal partai in casu ParaHal. 10 dari 12 hal Put.

KETUA DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO

RUDIANSYAH, SH ; Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Kayong Utara. dkk

Pengambilan Keputusan disetiap tingkatan Partai dilakukan secaraDemokratis ;(2).

oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Hal. 11 dari 18 hal.

No. 269 K/Pdt.Sus/201212122 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.5 Putusan

kewenangan dari internalPartai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik, dan terhadap Penyelesaian perselisihan internal PartaiPolitik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik paling lambat 60 (enampuluh) hari, dan terhadap Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainbersifat final dan mengikat ;Bahwa mengenai Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik di dalam Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)

Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) keOMBUDSMAN NASIONAL tersebut karena ketentuan Pasal 32 ayat (1) danayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tidak ada ketentuan/tidak ada keharusan siapayang harus mengajukan penyelesaian Perselisihan Partai Politik ke MahkamahPartai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik melainkan ada atautidak masalah Perselisihan Partai Politik itu diselesaikan terlebih dahulu olehInternal Partai Politik yang dilakukan Mahkamah Partai atau sebutan lain.Dikarenakan perselisihan

EWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA, DKVSKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

HamMasrur Syam sebagai Ketua Dewan Tanfidz berjalan dengan baik sesuaidengan amanah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART)partai dan tidak ada permasalahan apaun dalam operasional rodaorganisasi Kepartaian juga tidak ada konflik internal partai baik denganDewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat Partai KebangkitanNasional Ulama;.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Hal. 5 dari 16 hal Put. Nomor 621 K/Pdt.SusParpol/20133. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian;4.

politik yaitu: MahkamahPenyelesaian sengketa di Dewan Pusat Partai Kebangkitan NasionalUlama."

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut.

Nomor 621 K/Pdt.SusParpol/2013mendapat penyelesaian oleh internal partai atau oleh Mahkamah Partai,sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 Jo.

---------Mengingat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg/53 RV (Reglement of de Rechtsvordering), Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;--------------------------------------------

,M.M.A
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPP PDI Perjuangan
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPD PDI PERJUANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDOENESIA PERJUANGAN.DPC.PDI PERJUANGAN. KABUPATEN BARITO SELATAN

Penggugat:
SYARNI SAHAL
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Rakyat Kabupaten Sintang
2.Ketua Tim DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sintang
3.Ketua Tim Pemenangan Pemilu DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sintang
4.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Kalimantan Barat
5.FEBRI FIANDLY DWI RUCHIYATNA
Turut Tergugat:
1.Ketua Dewan Penasehat Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sintang
2.Komisi