., jabatan Kepala SubBagian Penegakan Hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Sulawesi Utara;5. Chandra Y. Rawung, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum Setda ProvinsiSulawesi Utara;6. David Sondakh, S.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Setda Provinsi SulawesiUtara;7. Sandra Tenda, S.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Setda Provinsi SulawesiUtara;8. Jack D.

Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Sekretariat DinasPengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur;3. Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Pengelolaan Sumber DayaAir dan Pertambangan Kabupaten Cianjur;4.

MARWITO NIP 1961112051983031008.Bahwa benar saksi selaku Kepala Biro Umum menandatangani surattersebut, dikarenakan telah tercantum barcode bagian bawah surat, Barcodein) merupakan tanda keaslian dokumen sebagaimana tercetak melaluiaplikasi peralanan dinas luar negen pada htranet Kementerian Perindustianyang hanya bisa diakses oleh Admin.Bahwa benar petugas admin yang betanggung jawab dalamn percetakandokumen tersebut diatas adalah sdr, AGUS SUPRANTO (NP.197008281990031003), pelaksana pada subbagian

., Kepala SubBagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah SungaiSumatera VI, Ditjen SDA;2. Atep Periyatna, S.T., Pejabat Pembuat KomitmenPengadaan Tanah, Satker Pengadaan Tanah BalaiWilayah Sungai Sumatera VI, Ditjen SDA;3. Putri Diah Pratiwi, S.H., Pengelola Data BalaiWilayah Sungai Sumatera VI, Ditjen SDA;A.

No. 20 K/Pid.Sus/201010.11.Dari Biro Keuangan terbit SPM (Surat Perintah Membayar) padatanggal 12 Juni 2006.Dengan adanya Surat Pemerintah Membayar ini, Kepala SubBagian Keuangan melaporkan kepada Direktur dan sekaliguskonsultasi mengenai keputusan sistem pembagiannya. Direkturmempertimbangkan oleh karena dana Jasa Pelayanan JPSBK inimelibatkan Panitia Pengelola JPSBK tahun 2002 2004, TimVerifikasi, serta Petugas yang lembur, maka jangan terburu untuklangsung dibagi.

Kepala SubBagian Keuangan selaku Sekretaris Tim Jasa Pelayananmelaporkan kepada Ketua yang selanjutnya Ketua menghadapDirektur dan akhirnya diputuskan dan Jasa Pelayanan yang dibagiRp 235.420.438..Atas dasar memo tertanggal 14 Juni 2006 Sub Bagian Keuanganmembuat rincian Daftar Pembagian Jasa Pelayanan. Pada tanggal17 Juni 2006 dalam acara sarasehan muncul pertanyaan tentangpembagian Jasa Pelayanan. Direktur menjelaskan di depan forumsarasehan terkait permasalahan tersebut.

Wadir Administrasi dan Keuangan, KaBagSet,KaBid.YanMed, KaBid.JangMed, Kepala Bidang Perawatan, Kepala SubBagian Keuangan, Kasir Pengeluaran, Pembantu Kegiatan PembuatDaftar Jasa Pelayanan (JP), memutuskan bahwa berhubung di dalamSurat Keputusan Direktur Per Januari No. 921 / 4037.1 / 1/06 hanya adaDana untuk Tim Jasa Pelayanan 1,5 % sehingga untuk PanitiaPengelola, Tim Verifikasi, Tim Lembur 2,5 % dan Panitia PengembanganManajemen 1 % diikutkan ke dalam Dana Cadangan Rumah Sakit lainlain 10 % menjadi

Bahwa benar konsultasi tersebut tidak Terdakwa lakukan sendiri tetapisebelumnya Terdakwa menyuruh Kepala Bagian Sekretariatan dan SubBagian Keuangan ke Propinsi dan Kas Daerah mengatakan harus disetor,karena tidak puas dengan jawaban tersebut Terdakwa datang sendiri keDinas Propinsi dan Sektretaris Daerah, Terdakwa menanyakan apakahuang sebanyak itu boleh digunakan untuk membuat gedung perawatanpasien karena sudah tidak muat lagi dan dijawab oleh Sekretaris Daerahkatanya harus disetor terlebih dahulu

yang menjadi obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat adalah :KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEGAWAIAN (BAPEK) NOMOR:153/KPTS/BAPEK/2013 tentang Penguatan hukuman disiplin berupaPemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS a/n.Lestin Sitorus NIP. 19720715200604 2 009, tanggal 19 Juli 2013 ;Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah: 1 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Aquo baru diketahui danditerima oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2014, melalui Kepala SubBagian

makapermohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolakselebihnya;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi juga mengajukangugatan rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut padabagian Rekonvensi, di bawah ini;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatanrekonvensinya telah mengajukan agar dirinya ditetapbkan sebagai pemeganghak asuh atas anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON,sebagaimana telah tersebut dalam bagian duduk perkara di atas dalam subbagian

Pelaksanaan Pemeriksaan, subbagian 3.3.2 Prosedur Pemeriksaan Penjualan, huruf a, diamanatkan agar:2335.36.37.38.Lakukan pengujian kaitan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPNyangdilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan Buku Penjualan, Buku ReturPenjualan, Nota Retur, Buku Piutang Dagang, Buku Kas/Bank dan bukupenerimaan uang muka dengan menggunakan metode pengujian arus uang,aruspiutang dagang dan pengujian arus barang;Dari uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pengujian arusuang

;Jabatan: Pelaksana Subbagian Advokasi,Pelaporan dan Kepatuhan InternalKanwi DJP Jawa Tengah Il;19.Nama : Tri Setyono, SH.;Jabatan: Pelaksana Subbagian Advokasi,Pelaporan dan Kepatuhan InternalKanwi DJP Jawa Tengah Il;Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan memilihalamat pada Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Jawa Tengah Il, Jalan M.T.

berada diluarstruktur Subbagkum Polres dengan maksud agar Pendamping tersebutmemiliki kemampuan yang maksimal untuk memberikan bantuan hukumkepada Terduga Pelanggar;Bahwa penunjukan Kasubbagkum oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etiksebagai Pendamping Terduga Pelanggar dalam persidangan sudahsesuai dengan tugas pokok Kasubbagkum sebagaimana diatur dalamPasal 24 huruf b Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort danKepolisian Sektor yang berbunyi Subbagian

., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5758/436. 1.2/2012,tanggal 22 Oktober 2012;Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding I, I/Tergugat TergugatII Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi I, II dahulu sebagai Pembanding II

OPEN SUPRIADI, SE, MM, saksi TATANGASMAR, SE meminta Kepala SubBagian (Kasubag) Verifikasi PDAM Tirta TarumKabupaten Karawang yaitu saksi MA W ARDHI untuk membuatkan Voucher (V) gunapembayaran Genset 500 KV A , lalu sakst MAW ARDHI atas permintaan tersebutmembuat 3 (tiga) buah Voucher (V) secara bertahap. Walaupun tanpa dilengkapidengan syaratsyarat kelengkapan administrasi pembuatan voucher untuk pembayaran,H. OPEN SUPRIADI, SE, MM tetap menyetujui dan menandatangani vouchertersebut.

OPEN SUPRIADI, SE,MM, saksi TAT ANG ASMAR, SE meminta Kepala SubBagian (Kasubag) VerifikasiPDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi MAW ARDHI untukmembuatkan Voucher (V) guna pembayaran Genset 500 KV A, lalu saksiMAWARDHI atas permintaan tersebut membuat 3 (tiga) buah Voucher (V) secarabertahap. Walaupun tanpa dilengkapi dengan syaratsyarat kelengkapan administrasipembuatan voucher untuk pembayaran, H. OPEN SUPRIADI, SE, MMtetap menyetujui dan menandatangani voucher tersebut.

Karawang ;Bahwa pimpinan PDAM Karawang adalah Haji Open Supriadi ;30 Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pembukuan di PDAM CabangKarawang dengan tugas pokok sebagai berikut : menyusun rencana kerja bagianpembukuan berdasarkan petunjuk dan arahan dari Direktur umum dalam upayapeningkatan pelayanan di bidang pembukuan, memberi petunjuk kepada bawahansesuai permasalahan agar tercapai kejelasan tugas, mengkoordinasikan danmengawasi kegiatan dari sub bagian pembukuan, sub bagian rekening dan subbagian

., MH, JabatanKepala Sub Bagian LitigasiHERMANTO, SH, Jabatan Staf SubBagian LitigasiEDY YUDARIANTO, SH, Jabatan StafSub Bagian LitigasiSEPRINAL, SH, Jabatan Saf SubBagian LitigasiKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan PNS pada Kantor Gubernur Riau,Beralamat Kantor di Jalan Jenderal SudirmanNomor 460 Pekanbaru, Berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor:95/SKA/2019, tanggal 12Maret 2019Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ; Telah membaca Surat Gugatan

pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwadalam dokumen usulan kenaikan pangkat berupa Sasaran KinerjaPegawai (SKP) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun2018 milik Terdakwa;Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukanperbuatannya;Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Tmt Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Maret 2019, Terdakwa datangke Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kantor Wilayah PertanahanNasional Provinsi Gorontalo tempat Saksi bekerja selaku Kepala SubBagian

surat pernyataan pelantikan dan fotokopi surat pernyataanmenduduki jabatan masingmasing sebanyak 3 (tiga) rangkap dandilegalisir oleh pejabat berwenang dalam hal ini Saksi sebagai SubBagian Organisasi dan Kepegawaian dimana 2 (dua) rangkap dikirim keKementrian dan 1 (Satu) rangkap menjadi arsip di Kantor Wilayah; Bahwa Saksi menerangkan tidak ada arsip untuk berkas pengusulankenaikan pangkat milik Terdakwa di Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Gorontalo; Bahwa berdasarkan pengakuan

Karena sudah sangat jelasdinyatakan oleh Termohon, bahwa yang ditanda tangani oleh kepala subbagian Tata Usaha Direktorat Hak Cipta, DI, DTLST & RD Anton EWardhana, Kom. M.

Keterangan saksisaksidan ahli tersebut didukung oleh bukti Surat berupa 1 (Satu) Lembar photocopy Surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak SirkuitTerpadu Dan Rahasia Dagang Direktur Jenderal KekayaanIntelektualKemenkumham Republik Indonesia, Nomor : HKI.2NI.01.0439 tanggal 6April 2015 perihal pencatatan perjanjian lisensi, yang dilegalisir (copysalinan ini sesuai dengan aslinya) dan ditanda tangani oleh kepala subbagian Tata Usaha Direktorat Hak Cipta, DI, DTLST & RD Anton EWardhana

Ag selaku Kepala SubBagian Tata Usaha pada kantor Departemen Agama Hulu Sungai Tengahdi Barabai berdasarkan SK Menteri Agama RI NomorKw.17.1/2/Kp.07.6/27/2008 tanggal 10 Juni 2008 bersamasama dengansaksi Drs. H. Syafruddin (dilakukan penuntutan secara terpisah dinyatakanterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan PutusanPengadilan Tinggi Nomor : 14/Pid.Tpk/2011/PT.

rupiah) dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Jumlah (Rp)1 Pengeluaran rill atas belanja service 28.526.000,002 Pengeluaran rill atas belanja penggantian suku 31.780.000,00cadangJumlah pengeluaran seluruhnya 60.306.000,00 Adapun jumlah selisin dari SPJ yang dicairkan dengan pengeluaran riilyang dibayarkan untuk belanja service dan penggantian suku cadang sebesarRp. 98.550.610,00 atau (Rp.158.856.610,00 Rp.60.306.000,00) yangkemudian digunakan untuk operasional dan kesejahteraan pegawai di SubBagian

rupiah) dengan perincian sebagai berikut :No Uraian Jumlah (Rp)1 Pengeluaran rill atas belanja service 28.526.000,002 Pengeluaran riil atas belanja penggantian suku 31.780.000,00cadangJumlah pengeluaran seluruhnya 60.306.000,00 Adapun jumlah selisin dari SPJ yang dicairkan dengan pengeluaran riilyang dibayarkan untuk belanja service dan penggantian suku cadang sebesarRp. 98.550.610,00 atau (Rp.158.856.610,00 Rp.60.306.000,00) yangkemudian digunakan untuk operasional dan kesejahteraan pegawai di SubBagian

;Kepala Subbagian Bantuan Hukumdan HAM pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;: Nita Yunita,SH. ;: Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah KabupatenGarut.; : Yudi Juliandi,SH.,MH. ;Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUNBDGJabatan : Kepala Sub bagian JaringanDokumentasi dan Informasi Hukumpada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut:6.Nama : Fuji Asti Pratama R,SH.

,LL.M masingmasing sebagai Penangan Perkara Tk.l padaSubbagian Bantuan Hukum lic, Dwight Usman Motota Pakaya, S.H.sebagai Penangan Perkara Tk.II pada Subbagian Bantuan Hukum llc,Antono Adhi Susanto, S.H dan Margareta Windy Sinatra, S.H masingmasing sebagai Penangan Perkara Tk.IV pada Subbagian BantuanHukum IIc, Moch.

., selaku Kepala Subbagian Advokasi IIB pada BiroAdvokasi, Sekreariat Jenderal;. Dewi Sri, S.H., selaku Kepala Subbagian Advokasi IIC pada BiroAdvokasi, Sekreariat Jenderal;. Arindra Yudha Oktoberry, S.H., LL.M, selaku Kepala Seksi Upaya Hukum pada Direktorat Kebratan Banding dan Peraturan;. Wiman Ambarita, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Keberatan danBanding pada Kator Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;. Calvinus W.