Ditemukan 6291 data
1236 — 1555 — Berkekuatan Hukum Tetap
Semua kejanggalanitu belum pernah dijelaskan secara tuntas oleh Termohon pada forumtertinggi perseroan yaitu RUPS maupun RUPSLB. Kejanggalankejanggalan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagaimanadiuraikan di bawah ini;A.
Akan tetapiTermohon hingga kini tidak menanggapi dan menjelaskan peristiwa hukumtersebut kepada Para Pemohon baik didalam forum RUPS dan RUPSLB;21.
Akan tetapi transaksi afiliasi tersebuttidak pernah diberitahukan atau terobuka kepada pemegangsaham publik minoritas (Pemohon), baik melalui surat tertulismaupun pada waktu diselenggarakannya RUPS Tahunan ataupun RUPSLB tahun 2008 atau 2009.
Para Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmengabulkan permohonan pemeriksaan (special audit) terhadapTermohon yaitu bidang pembukuan dan keuangan, pemeriksaanfisik/areal lapbangan usaha dan operasional pada anak perusahaanmaupun unitunit kerja Termohon selama kurun waktu dari tahun2007, 2008, 2009 dan 2010;PARA PEMOHON TELAH MEMINTA PENJELASAN DAN DATADATAMELALUI SURAT DAN FORUM RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUARBIASA TERMOHON.
Bahwa tindakan pemasukan aset (Inbreng) yang dilakukan olehPEMOHON KASASI telah mendapatkan persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 April 2006 sebagaimanatertuang dalam Berita Acara RUPS Tahunan PT Sumalindo LestariJaya Tbk Nomor 73 tanggal 21 April 2006 yang dibuat oleh BennyKristianto, SH, Notaris di Jakarta (bukti T21), dan akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumalindo Lestari JayaTbk No. 67 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris BennyKristianto
Terbanding/Tergugat V : Hj. TITIEK FEBRIYATNTI UTAMI MARWAN, SH
Terbanding/Tergugat III : MUHAMMAD FAISAL, SE
Terbanding/Tergugat I : Dr. Ir. ARIEF KUSUMA AMONG PRADJA, MBA
Terbanding/Tergugat IV : YANUAR RAMADHAN, SE, MM, AK
Terbanding/Tergugat II : Dr. SURYANTI TAKARINAWATI, SH
208 — 171
Gofur, yang kemudianberdasarkan surat kuasa tersebut dilaksanakan RUPS tanggal 17Desember 2008 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 21oleh Turut Tergugat, yang pada pokoknya menyetujui penghibahan sahamProf. dr. Kemala Motik A. Gofur kepada TERGUGAT ;Bahwa TURUT TERGUGAT adalah pihak yang jelas berkaitan ataubersinggungan dengan perkara perdata a quo.
Menghadiri dan mewakili Pemberi Kuasa dalam RUPS AVdi hadapan Notaris;ii. Dapat mengambil segala sikap, tindakantindakan yang dianggappenting, perlu serta berguna sepanjang menyangkut kuasa;ili. Pada pokoknya mempertahankan segala hak dan kepentinganhukum pemberi kuasa dalam sifat dan bentuk bagaimanapun juga;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 TERGUGAT IV (Drs. YanuarRamadhan) mendapatkan Surat Kuasa dari Prof. Dr.
Untuk mengindahkan seluruh peraturan yang berlaku dari pihakyang berwajib, mewakili dan bertindak untuk dan atas namapemberi kuasa, untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa dalammenghadap' Pejabat/Notaris untuk menghadiri RUPS danmenandatangani Akta Perubahan Anggaran Dasar AV;ii.
DKIDireksi wajib memberitahukan keputusan RUPS untuk penguranganmodalPerseroan kepada semua kreditor dengan mengumumkandalam1(satu)ataulebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS (Pasal 44 ayat2, vide Bukti P4);Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Sahamdan Daftar Khusus Pemegang Saham untuk disediakan di tempatkedudukan Perseroan(Pasal 50, vide Bukti P4);Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal danhari
Direksi membuat dan memelihara risalahrisalah RUPS dan risalahrisalah Rapat Direksi.Berdasarkan buktibukti tersebut diatas terlinat jelas dan terbuktikelalaian dan kesalahan TERGUGAT dan II dalam kapasitasnya sebagaiDireksi Perseroan dalam melakukan pengurusan Perseroan yakni telahlalai dalam melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai pengurusPerseroan berdasarkan ketentuan UUPT (vide Bukti P4).
83 — 10
Notaris di Jakarta (videbukti P3), pada tanggal 15 Agustus 2008 telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tergugat Il dengan keputusan rapat antara lainsebagai berikut : ".
Menegaskan kembali Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 15082008 (lima bolas Agustus dua ribu delapan)yang telah dinyatakan dalam akta Nomor 199 tanggal 16082008(enam betas Agustus dua ribu delapan)...(vide bukti P3).
Ficamp Indo Sentosa Jaya , pada tanggal 15 Agustus 2008 telahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan keputusan rapatantara lain merubah Susunan Direksi dan Komisaris PT.
Ficamp IndoSentosa Jaya (TERGUGAT Il) mengadakan RUPS atau RUPSLB berkaitandengan masuknya KEMBALI Penggugat selaku Pemegang Saham pada agarPT.
RUPS atau RUPSLB yang tidak tidak tunduk pada PUTUSANPENGADILAN , kecuali menyangkut halhal tertentu yang diatur dalam pasal80 UNDANGUNDANG Nomor : 40 Tahun 2007 jo UU No.1 Tahun 1995tentang PERSEROAN TERBATAS tersebut seperti halnya RUPS atau RUPSLB yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yang memerlukan izin dariPengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Tuntutan PENGGUGATtentang agar PT.
149 — 67
Sebab tidak ada rekomendasi atau persetujuan secara tertulisdari Penggugat kepada TERGUGAT atau TERGUGAT Il untukmenjual tanah dengan SHM nomor: 2778 dan SHM nomor: 2779ataupun tidak ada persetuju~an RUPS PT.
Artinya TERGUGAT memerintahkan TERGUGATll menjual ke2 (dua) SHM tanpa melalui RUPS atau tanpa/tidakpersetujuan dari Penggugat. Atau dengan kata lain bahwa PT. Bali lhaitidak pernah menjual atau tidak ada dalam RUPS Bali lhai untukmenjual tanah asset dari PT. Bali lhai. Yang = mana kemudianTERGUGAT Ill mengontrakan tanah dengan 2 (dua) SHM yakni 1.SHM nomor: 2778 dan 2. SHM nomor: 2778 kepada TERGUGAT VIselama jangka 30 (tigapuluh) tahun.
BALI IHAI semetinya harus melaluipersetujuan RUPS atau melalui RUPS atau persetujuan dariPENGGUGAT sebagai Komisaris dan Pendiri PT. BALI IHAI.Akan tetapi TERGUGAT melalui TERGUGAT Il telah menjualasset PT. BALI IHAl kepada TERGUGAT Ill. Sehingga dengandemikian TERGUGAT Ill bukanlah pembeli yang baik. Olehkarena TERGUGAT Ill bukan pembeli yang baik, makaTERGUGAT Ill tidaklah dilindungi oleh Undangundang.
selaku Direktur PT Bali lhaiuntuk membalik nama SHM nomor 2777, SHM nomor 2778,dan SHM nomor 2779 yang dilakukan tanpa seijinPENGGUGAT sebagai komisaris PTBali lhai, maupun tanpapersetujuan RUPS bukanlah merupakan perbuatan melawanhukum.b.
Bali IHAl kepada Tergugatlll tanopa sepengetahuan Penggugat atau keputusan RUPS PT.
155 — 53
Murui Jaya Perdanamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( MRUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT.
Murui Jaya Perdanamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tok / Tergugat untuk mengakuisisi sebanyak 63.250 lembar saham perseroan denganHalaman 16 dari 59 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN Piknilai Rp. 6.325.000.000,00 ( enam milyar tigaratus dua puluh lima jutarupiah ) yang harus disetor Tergugat sebagaimana tertuang dalam aktaPT.
Murui Jaya Perdana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tentang Peningkatan modal dasar dan Perubahan SusunanPemegang Saham Perseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tbk/Tergugat untuk mengakuisisi sebanyak 63.250 saham Perseroansebagaimana tertuang dalam akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 27tertanggal 22 Agustus 2014.
Apabila Tergugat mengetahui bahwa ternyata ada akta No.104 tanggal 13 Januari 2012tersebut, pastinya Tergugat tidak akan mau melaksanakan RUPS danmenandatangani akta hasil RUPS tersebut yaitu akta No.27 tanggal 22Agustus 2014.Tergugat juga tidak pernah menerima Permintaan dari Para Penggugatbaik lisan maupun tulisan untuk membatalkan akta No. 27 tanggal 22Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN PlIkAgustus 2014 dan mengembalikan sahamsaham PT.
Murui JayaPerdana;Bahwa RUPS dilaksanakan di rumah Sdr. Yesaya selaku salah satupemilik saham PT.
2496 — 3936 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No. RIS32/D.3MBU/2006 tanggal 11Oktober 2006;Digunakan untuk perkara lain ;5.
No.417 K/Pid.Sus/2014 Direksi wajib menyampaikan RKAP kepada RUPS untukmemperoleh pengesahan.Dengan ketentuan hukum di atas, tegas RKAP suatu aturan yangharus ditaati dan dilaksanakan oleh Direksi BUMN dalam hal iniDireksi PT.MNA.Terdakwa HOTASI D.P NABABAN. Oleh karenaitu setiap perbuatan yang melanggar RKAP merupakan perbuatanmelawan hukum (wederrechtelijk).
Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dengan benar halhal yangrelevan secara yuridis, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2006 RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Merpati Nusantara Airlines(MNA) menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)Tahun 2006 memuat halhal yang berhubungan dengan rencanapengadaan pesawat.
No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang mewajibkan Terdakwa selakuDirektur Utama menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggarankepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;c.
Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiHal. 67 dari 68 hal. Put. No.417 K/Pid.Sus/2014Nusantara Airlines tahun 2006 No.
50 — 10
;Bahwa Bapak PARA TERGUGAT menyewakan Gudang tersebut kePENGGUGAT dan untuk membayar uang sewanya PENGGUGATuntuk membayar sejumlah uang kepada Bapak PARA TERGUGAT,kemudian Bapak PARA TERGUGAT meminta PENGGUGAT untukmembayar setiap tahun PBBnya;Bahwa Jadi gudang tersebut bukan aset PENGGUGAT ;Bahwa Bapak Dominicus Chandra adalah sebagai Pemegang Sahamsebanyak 30 % ;Bahwa Pada tahun 2006 ada RUPS ;Hal. 14dari 31. Hal. Put.
Foto copy Surat Undangan RUPS PT Kwinto Viratus yang ditujukan KepadaTergugat dan Dra Lisa Ratna Kusnadi Per tanggal 1 september2015,selanjut nya bukti surat tersebut diberitanda T8.;. Foto copy Tanggapan atas somasi /teguran dari Trimurti Law Office pertanggal 4 September 2015 Dari Petrus Paulus Chandra,selanjut nya buktisurat tersebut diberi tanda T9.
;Foto copy Salinan penetapan Pengadilan Jakarta Timur no04/Pdt.P/Rups/2015/PN Jkt.Tim tanggal 16 Februari 2016,selanjutnya buktisurat tersebut diberi tanda T25.;Foto copy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTKwinto Viratus yang ditujukan Kepada Komisaris Ir. Tekky Iskandar Budisetiadan Direktur Ir. Henry Gunawan karnadi tertanggal 23 Februari2016,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T26.
;Bahwa saksi pernah bicarabicara dengan Bapak PARA TERGUGATmengenai PENGGUGAT ia menyatakan bahwa RUPS tidak pernahdilaksanakan .;Hal. 2idari 31. Hal. Put.
itu selain pelepasan tanggungjawadalam RUPS itukan dibicarakan aset Perusahaan, pendapatan rugilaba, menyetujui atau tidak menyetujui perubahan pengurusan sertapenghapusan hutang ;Bahwa saksi tidak tahu siapa pengurus terakhir PT.
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Pajak, yang berbunyi :Halaman 15 alinea9s.d13: bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap datadata yangdisampaikan Pemohon banding berupa Jurnal, Buku Besar dan vouchervoucher, diketahui piutang pemegang saham (Sudwikatmono) sebesarRp. 3.175.154.597,00 kepada PT Megarimba Karyatama dialihkankepada Pemohon Banding sebagai tambahan setoran modal;bahwa tambahan setoran modal dari pemegang saham (Sudwikatmono)tersebut belum dibuat aktanya karena belum sampai dibuat Berita Acarapada tingkat RUPS
Sedangkan penyetoran dalambentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagaibadan hukum dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yangditunjuk oleh RUPS. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uangHal. 9 dari 15 hal. Put.
2006harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis ataumacam, status, tempat kedudukan dan lainlain yang dianggap perlu demikejelasan mengenai penyetoran tersebut.Ayat (2)Yang dimaksud dengan ahli yang tidak terikat pada perseroan adalah orangperseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah yangberdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untukmenilai harga benda tersebut.Pasal 34(1) Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkankeputusan RUPS
.(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuansebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada Komisaris untuk waktupaling lama 5 (lima) tahun.(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sewaktuwaktu dapat ditarik kembali dalam RUPS.Bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.07584/PP/M.V/15/2006 tanggal 14 Februari 2006 diketahui MajelisPengadilan Pajak tidak pernah memeriksa bukti yang sah mengenai telahdiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. BARAMUDA BAHARI
Termohon:
1.HISAKO DEWANTO
2.MICHELLE SAORI DEWANTO
3.JESSICA KAORI DEWANTO
4.ISSAC TETSUSEI DEWANTO (dibawah umur) qq. HISAKO DEWANTO selaku Ibu Kandung anak ISSAC TETSUSEI DEWANTO
127 — 32
Baramuda Bahari ;
- Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.
Baramuda Bahari dengan agenda sebagai berikut :
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dasar dan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sehingga, Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor diubah menjadi:
Notaris di Jakarta (videbukti P3), pada tanggal 15 Agustus 2008 telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tergugat II dengan keputusan rapat antara lainHalaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 661 K/Padt/2016sebagai berikut:".
Menegaskan kembali Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 15082008 (lima belas Agustus dua ribu delapan)yang telah dinyatakan dalam Akta Nomor 199 tanggal 16082008(enam belas Agustus dua ribu delapan)...(vide bukti P3).
Nyonya Lanny Wahyu tersebut, sebanyak 100 (seratus)saham, atau. dengan nilai nominal sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham,atau dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);Agar Tergugat II mengadakan RUPS atau RUPSLB berkaitandengan masuknya Penggugat selaku Pemegang Saham padaTergugat Il, yang menggantikan kedudukan Tergugat termaksud;Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 661 K/Padt/201610.2.
) maupun Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) selain untuk kepentingan Penggugat sebagaimana yangdimaksudkan dalam butir ke 10.1. huruf d gugatan ini, sampai putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Melarang Tergugat Il mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),selain untuk
Nyonya Lanny Wahyu tersebut, sebanyak 100 (seratus) saham, ataudengan nilai nominal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah);Menghukum Tergugat Il untuk mengadakan RUPS atau RUPSLBberkaitan dengan masuknya Penggugat selaku Pemegang SahamTergugat II, yang menggantikan kedudukan Tergugat tersebut;Menghukum Tergugat Il untuk mencatat Penggugat sebagai PenggantiTergugat dalam Daftar Pemegang Saham Tergugat Il menghukumTergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat yaituuang sebesar
Komponen Futaba Nusapersada,sehubungan dengan Surat Pemindahan Hak Atas Sahamtanggal O06 Desember 2004, yang nyatanya telah disetujuioleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 22Desember 2004, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 28tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh MR. Muh.Hendarmawan, SH. Notaris di Jakarta. Akta mana telahmendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan HAM No.CUM.02.01.1670tanggal 4 Februari 2005.
Frits Hendrik Eman,PhD (Penggugat / Pembanding) kepada Chenny Juliana Lintanguntuk menghadiri RUPS Tahunan yang diadakan oleh PT. KomponenFutuba Nusa Persada ;Menimbang, bahwa Tergugat , Tergugat II dan TurutTergugat (para Terbanding) telah menggunakan surat bukti Tl 1= Tll 2 sebagai dasar untuk penyerahan 682 (enam ratusdelapan puluh dua) lembar saham milik Penggugat / Pembandingkepada Tergugat (Terbanding) melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.
benar telah menerangkan hal yang tercantum dalamakte tersebut dan memenuhi syarat materiil yaitu = tentangkebenaran dari isi keterangan dalam akte dibawah tanganTergebut go m mn ww rn wn en en et ee ee enMenimbang, bahwa sesual fakta yang terungkapdipersidangan baik surat bukti Tl.1 = TIl.2 maupun saksi yangdiajukan oleh Penggugat / Pembanding sebagai berikutMenimbang, bahwa surat bukti Tl 1 = TIl 2 adalah suratyang digunakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan TurutTergugat (para Terbanding) dalam RUPS
Tanpa ditandatangani Risalah/ Berita Acara RUPS yang dibuat denganakta Notaris, adalah akta otentik.
Beli Saham, Para Pihak harus hadir;Bahwa jual beli saham bisa dilakukan sebelum atau sesudahdiadakannya RUPS.
Tanpa adanya jual beli saham, makatidak bisa merubah RUPS.
Yangterpenting, jual beli saham adalah sebagai dasar yang digunakan olehpemegang saham yang baru untuk menghadiri RUPS;Bahwa apabila memang ada nama baru yg masuk, harus melalui jual belisaham, baru kemudian di sahkan dalam RUPS.
;Bahwa di dalam peralihan saham, harus dimuat dalam suatu BeritaAcara dan Berita Acara tersebut dibuat di luar RUPS, kemudian dibuat didalam RUPS yang dibuat dihadapan Notaris.
Thamrin No.5 Jakarta Pusat dalam rangkaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta,Terdakwa selaku Direktur PT. Bursa Berjangka Jakarta mengatakan : PT.Graha Finesa itu BANDIT yang selanjutnya Terdakwa mengartikan kataBANDIT adalah singkatan dari Bandit yang dilindungi Ibu TIT? PT. GrahaFinesa adalah salah satu pemegang saham di PT. Bursa Berjangka Jakarta;Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 888 K/Pid/2009 Bahwa ucapan atau katakata Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMO yangmengatakan PT.
Graha Finesa Bandit diucapkan di hadapan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta, sehingga parapemegang saham mendengar dan mengetahui bahwa saksi TiflHENDRAWATI, SH. melindungi perusahaan pialang yaitu PT.
GrahaFinesa, bahwa setelah selesai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)saksi korban menjadi omongan peserta rapat; Bahwa akibat perobuatan Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMOmenyebarkan perkataanperkataan tersebut di atas di hadapan RUPSmerasa nama baik saksi yaitu TIT HENDRAWATI, SH. dicemarkan olehTerdakwa sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut di atas. Kemudiankuasa hukum saksi TITI yaitu saksi UNG RAYES.
., adalahsah dan mengikat;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, telan melakukanwanprestasi;Menyatakan Akta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PerseroanTerbatas PT Oceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development danseluruh turunannya yang
Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membatalkanAkta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PTOceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28, tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development,7.
Budi Santoso Isbandi, S.H., adalah sah mengikat;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, telan melakukanwanprestasi;Menyatakan Akta Nomor 3 tanggal 4 Juni 2015, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PerseroanTerbatas PT Oceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development danseluruh
Nomor 2035 k/Pdt/2018.Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PTOceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development;7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuktunduk dan taat pada putusan perkara a quo;8.
Agus Salim No. 24 Sabang, Kelurahan KebonSirlh, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, setempat dikenal dengannama Hotel MaxOne Sabang (selanjutnya cukup di sebut Hotel MaxOneSabang), yang juga merupakan asset terbesar Penggugat.Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan anggota direksi lainnya sertatanpa adanya RUPS/ tanpa persetujuan dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.
Batavia Land tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 102 ayat 1UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang mengatakan bahwa:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atauHal 3 Put.
asset Penggugat berupaHotel MaxOne Sabang sebagai jaminan (agunan) hutang, bukannyamenolak, namun malah memberikan persetujuan serta menerima HotelMaxone Sabang sebagai jaminan (agunan) hutang yang dilakukan secaramelawan hukum oleh Tergugat tersebut.Bahwa dengan demikian, Tergugat Il juga telah melakukan perbuatanmelawan hukum.Bahwa selanjutnya, tanoa sepengetahuan anggota direksi lainnya sertatanpa adanya RUPS/tanpa persetujuaan RUPS PT.
tindakan Tergugat yang telah mengalihkan/menyerahkan secara sukarela Hotel Maxone Sabang kepada Tergugat Iltanpa persetujuaan RUPS PT.
Batavia Land tersebut adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum.Bahwa begitu pula tindakan Tergugat Il yang, sebelumnya, telahmengetahui bahwa Tergugat tanpa persetujuaan RUPS PT. Batavia LandHal 5 Put.
; Pasal 67 ayat :"Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 1 ditandatangani oleh semuaanggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yangbersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapatdiperiksa oleh pemegang saham" ;Bahwa, ternyata TERGUGAT telah menunjuk Akuntan Publik Independen untukmelakukan audit Laporan Keuangan PT.
Komisaris, yang dilakukan tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) serta tidak transparannya penggunaan uang peminjaman tersebut, makatindakan dan perbuatan TERGUGAT tersebut dapat dikualifisir merupakan suatuPERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan oleh karenanya.
PELAYARAN SURYAdalam beberapa tahun terakhir secara sepihak menaikkan dan menurunkan gaji atau upah Direksimaupun Komisaris tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasukmenghentikan gaji atau upah PENGGUGAT selaku Komisaris, sehingga terhitung sejak bulanDesember 2010 hingga saat ini, PENGGUGAT selaku Komisaris PT.
PELAYARANSURYA tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tahun buku 2007, 2008dan 2009 tanpa adanya persetujuan dari PENGGUGAT selaku Komisaris maupun STEVENDEKSY WEHANTOUW selaku Direktur dan / atau persetujuan RUPS adalah merupakanperbuatan melawan hukum ;Tidak melaporkan hasil audit Akuntan Publik Independen untuk tahun buku 2007, 2008dan 2009 setiap tahunnya kepada Komisari dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)adalah perbuatan melawan hukum ;1415Melakukan peminjaman uang kepada pihak
Pelayaran Surya tahun 2010 dan PenerapanProsedur Yang Disepakati atas Laporan Keuangan tahun buku 2007, 2008, dan 2009, buktiT.113 ;Fotocopy Risalah Rapat RUPS PT. Pelayaran Surya tanggal 21 Juli 2011, buktiT.114 ; BUKTI TERGUGAT II:Fotocopy Pedoman Manajemen Keselamatan (Safety Management Mnaual) tanggal 01Maret 2001, bukti T.II1 ; BUKTI TERGUGAT III:Fotocopy Daftar Gaji Karyawan PT. Pelayaran Surya bulan Pebruari 1996 tanggal28 Pebruari 1996, bukti T.III1 ;Fotocopy Daftar Gaji PT.
TurutTergugat II hadir melalui kuasanya dalam RUPSLB tetapi tidak mengetahuiagenda RUPSLB yang diprakarsai oleh Tergugat I dan TergugatBahwa berdasarkan Akta Notaris No. 13 : Berita Acara RUPS Luas Biasa yangdibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, SH Notaris diJakarta pada tanggal 15 Agustus 2011, menerangkan bahwa pada tanggal 15Agustus 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Bhakti Yogya JIn.
Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.Dalam Akta tersebut pada dinyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tersebutdiselenggarakan atas permintaan Direksi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat ArumMandiri Kenanga yang berkedudukan di Bantul, padahal dalam kenyataannyaDireksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tidak pernahmengajukan permintaan RUPS Luar Biasa.
BankPerkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga kepada Yayasan Bhaktie Menghukum Turut Tergugat I, II dan II untuk melaksanakan RUPS/LB gunamengesahkan pencabutan kedudukan pemegang saham dan melakukan peralihansaham atas nama Tergugat I dan Tergugat II kepada Yayasan BhaktiSUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbanding yaitu,Terbanding I/Semula Tergugat I, Terbanding II/Semula Tergugat II melalui kuasahukumnya telah mengajukan
Bank Perkreditan Rakyat ArumMandiri Kenanga setelah dinyatakan dicabut kedudukannya sebagai pemegangsaham dan dikembalikan kepemilikan sahamnya kepada Yayasan Bhakti Yogyaberdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, selanjutnya harusdilakukan pengesahan melalui mekanisme RUPS/LB oleh Turut Tergugat I, II,12dan HI maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukume Berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat I tersebut di atas, maka mohonkepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Bank Perkreditan Rakyat Arum MandiriKenanga kepada Yayasan Bhakti Yogya ;e Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk melaksanakan RUPS LB PT.Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga guna mengesahkan pencabutankedudukan pemegang saham dan melakukan peralihan saham atas nama TergugatI dan Tergugat II kepada Yayasan Bhaktie Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul akibat diajukannya perkara a quo ;SUBSIDAIR :Mohon .....Mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan
Bahwa dalam putusannya pada halaman 24, Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan hukumantara lain sebagai berikut:.. sedangkan Pemohon telah mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niagahanya brdasarkan surat di bawah tangan (bukti P26 B) tanpa dilakukanprosedur pengajuan RUPS;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai legal standingselaku Direktur Utama PT Visi Bangun Mandiri, maka sekaligus Pemohonjuga tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan kepailitan
Bahwa sekalipun Bukti P26 B berupa surat di bawah tangan, namunbukti P26 B tersebut adalah merupakan hasil dari Rapat Para Direksiyang notabene adalah para pemegang saham dari PT Visi Bangun CiptaMandiri yang harus dipandang sebagai hasil Keputusan Direksi dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berisi tentang persetujuanPara Direksi selaku para Pemegang Saham kepada Hirawan Gelarselaku Direktur Utama untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailitmelalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Bahwa sekalipun RUPS yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 20Desember 2008 (vide bukti P26A), namun karena selama belumdilaksanakan lagi RUPS, maka selama itu pula Hirawan Gelar selakuDirektur Utama harus dianggap masih tetap menduduki Jabatan sebagaiDirektur Utama PT Visi Bangun Cipta Mandiri yang bisa bertindak keluarmaupun kedalam Pengadilan;d.
bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) juncto Pasal 10 ayat (6) AktaPendirian PT Visi Bangun Mandiri Nomor 5 tanggal 29 Juni 2007 Pemohonselaku Direktur Utama telah habis masa jabatannya pada tahun 2013; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa: Direksi tidakberwenang mengajukan pailit atas perseroan sendiri kepada PengadilanNiaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS
yang dikalahkan, harus dihukummembayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Provisi:e Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahankomposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan putusan inimemiliki kekuatan hukum
Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggididalam perseroan.
Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggi59didalam perseroan.
Turut Termohon Kasasi dankeseluruhan hasil pembagian deviden tersebut telah diakui kebenarannyamelalui RUPS Tahunan Turut Termohon Kasasi;6194.Bahwa dalam pelaksanaan setiap RUPS yang risalahnya telah dibuat didepan Notaris secara tegas dan terang telah memberikan dan/ataumenyatakan nilai atau jumlah deviden yang sepatutnya diterima oleh parapemegang saham yang selanjutnya hal tersebut disetujui olen para pesertaRUPS.
Selain itu, pihak Termohon Kasasi selalu hadir dan menandatanganiapa yang menjadi hasil dan/atau kesepakatan dari RUPS tersebut dankeseluruhan risalah RUPS yang dilaksanakan oleh Turut Termohon Kasasitidak satu pun yang menjelaskan dan/atau menerangkan adanya keberatandari Termohon Kasasi tentang proses pembagian deviden yang ada. Hal inidibuktikan juga dengan adanya persetujuan dari Termohon Kasasi dalamsetiap pembagian deviden kepada para pemegang saham melalui RUPSTurut Termohon Kasasi.
;Menimbang, bahwa PT Bank Tamara Tbk telah masukkategori Bank dalam penyehatan sehingga sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 hakdan kewenangan dari Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beralih kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tetapi meskipun demikian PT Bank Tamara Tbk sebagai badan hukumMasih ada dan belum dibubarkan (masih eksis), karenapembubaran Perseroan Terbatas harus dilakukan sesuaiketentuan yang diatur dalam
pasal 114 UndangUndangNo.1 th. 1995, sehingga menurut hukum PT Bank TamaraMasih mempunyai Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta RUPS;Bahwa oleh karena hak dan kewenangan yang diperoleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarketentuan 4 or ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun1999 adalah hak dan kewenangan Direksi, KomisarisPemegang Saham dan RUPS dari PT Bank Tamara Tbhk., makaBadan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melaksanakanhak dan kewenangan tersebut seharusnya bertindak
atasnama Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS PTBank Tamara Tbk.
Bentuk RUPS : RUPS LB ;
Mata Acara :
| Jenis Modal | Permodalan Terakhir | Setelah Perubahan dengan RUPS LB | ||||
| Modal Dasar | Rp 6.000.000.000 | | Rp 34.697.000.000 | |||
| Modal Disetor & Ditempatkan | Rp 6.000.000.000 | | Rp 18.735.000.000 <Sehingga Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar menjadi : | |||