Ditemukan 4013165 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/TUN/2024 Tanggal 27 Februari 2024 — JUNAIDIN YAMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA;;
93 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUNAIDIN YAMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA;;
Register : 01-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2023 Tanggal 16 Mei 2023 — AHMAD JAELANI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO;;
83 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMAD JAELANI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO;;
Putus : 07-02-2007 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2238K/PID/2006 Tanggal 7 Februari 2007 — M. Djamaluddin ; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan
81 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan olen BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
yang tidaksah menuruthukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten
Putus : 23-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 K/TUN/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 — TATANG SUDRAJAT, S.Sos vs BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
TATANG SUDRAJAT, S.Sos vs BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Register : 08-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/TUN/2020 Tanggal 6 Agustus 2020 — SUPARNO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG;
196 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUPARNO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG;
Register : 14-06-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 K/TUN/2021 Tanggal 2 September 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT VS ERLINA SUSANTY ERSAN, S.H., DAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT;
190 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT VS ERLINA SUSANTY ERSAN, S.H., DAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT;
PUTUSANNomor 316 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK BARAT, tempat kedudukan di Jalan SukarnoHatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Baiq Mahyuniati Fitria,S.H.
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat/Pengacara pada Kantor /nternasional Law FirmLombok, beralamat di Kota Mataram berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 09/SK/VI/ILFL/2020, tanggal 7 Juni2020;Termohon Kasasi;DanPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, tempatkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, ProvinsiNusa Tenggara Barat;Turut Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 7 halaman.
(tiga ribu lima ratus tujuh MeterPersegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/Bengkel/2018, Tanggal6 November 2018, Luas : 1809 m?
(seribu delapan ratus sembilanmeter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;Mewajibkan Tergugat Mencabut :a.Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031/Desa Bengkel, Tanggal30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 01974/ Bengkel/ 2018, Tanggal30 Oktober 2018, Luas : 3507 m# (tiga ribu lima ratus tujuh MeterPersegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;.
Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/ Bengkel/ 2018, Tanggal6 November 2018, Luas: 1809 m2 (seribu delapan ratus sembilanmeter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Halaman 2 dari 7 halaman.
Register : 21-02-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2072 B/PK/PJK/2023 Tanggal 11 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
Register : 01-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 — ENDANG SETYOWATI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA;
155 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
ENDANG SETYOWATI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA;
PUTUSANNomor 454 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ENDANG SETYOWATI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kota Wisata Monaco W 1/46, RT 01 RW016, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung = Putri,Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Suryantoro, S.H.
., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorHukum Suryantoro & Rekan, beralamat di TangerangSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor06/SKUK/BHSR/2020, tanggal 26 Mei 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA,tempat kedudukan di Jalan Ahmad Fauzan Nomor 2,Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Umar Hadi Sunaryani,A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor
Register : 21-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2022 Tanggal 17 Maret 2022 — MATAHARI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO;
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
MATAHARI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO;
Register : 13-06-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/TUN/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — LESTARI VS KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG;;
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
LESTARI VS KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG;;
Register : 21-02-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069 B/PK/PJK/2023 Tanggal 11 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2015 Tanggal 11 Juni 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS MENTERI DALAM NEGERI
105 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS MENTERI DALAM NEGERI
Daerah Tingkat Il Kutai dan Kabupaten DaerahTingkat Il PASIR.
Makadengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, daerahKabupaten Pasir berkurang seluas Kabupaten Penajam Paser Utara.Bahwa batas Kabupaten Pasir dengan Kotamadya Daerah Tingkat IlBalikpapan dapat dilihat dari Peta Peraturan Pemerintah R.
bukti P4); Bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari sebagian(pemekaran) Wilayah Kabupaten Pasir di wilayah Kalimantan Timur,dan luas wilayah Kabupaten Pasir seluas 11.063,94 km2 berdasarkanHalaman 23 dari 50 halaman.
Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir..
PPCI tidak melampauibatas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.9.
Register : 18-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/TUN/2023 Tanggal 30 Maret 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA VS ROSIDAH MUKRAMIN;;
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA VS ROSIDAH MUKRAMIN;;
Register : 11-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 K/TUN/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — LASURU, S.Sos vs BUPATI KABUPATEN BUOL;
90 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
LASURU, S.Sos vs BUPATI KABUPATEN BUOL;
., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Banteng Nomor 2,Kelurahan Kulango, RT 007 RW 002, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN BUOL, tempat kedudukan di JalanBatalipu Nomor 3, Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurlela, jabatan KepalaBagian Hukum, dan kawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/07.01/Bagian Hukum/2019, tanggal
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2571 B/PK/PJK/2019 Tanggal 31 Juli 2019 — BUPATI KABUPATEN KOTABARU vs PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA;
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN KOTABARU vs PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA;
PUTUSANNomor 2571/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUPATI KABUPATEN KOTABARU, tempat kedudukan diJalan Pangeran Hidayat, Nomor 5, Kotabaru, KalimantanSelatan 72111;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Rajudinnoor, S.H.
., dan kawankawan, Pegawai Negeri Sipil pada KantorPemerintah Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/01/KUM, tanggal 29 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SINAR KENCANA INTI PERKASA, beralamat di JalanSungai Panci, Batulicin, Kalimantan Selatan, AlamatKorespondensi di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30,Jalan MH.
Membatalkan Surat Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/III2016 tanggal 1Maret 2016 mengenai Tanggapan Permohonan Keberatan atasSKPDKB BPHTB tidak memenuhi persyaratan formal atau tidak dapatdipertimbangkan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru' DinasPendapatan Daerah;3.
Putusan Nomor 2571/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Dinas Pendapatan DaerahPemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/II2016tanggal 1 Maret
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUPATI KABUPATEN KOTABARU;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHalaman 6 dari 8 halaman.
Register : 01-09-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 22-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 K/TUN/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG VS GOENARSO KARTAWIDJAJA;;
116 — 95
116 — 95
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG VS GOENARSO KARTAWIDJAJA;;
Register : 07-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/TUN/KI/2019 Tanggal 5 September 2019 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;
126 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;
PUTUSANNomor 435 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempatkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tegal JalanDr.
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor RT.01, RW.03 Nomor30 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Menerima dan memeriksa Keberatan yang kami ajukan;2.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TEGAL;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG vs H. MUDINI;;
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG vs H. MUDINI;;
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — HARYANTO, SE VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN;
100 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARYANTO, SE VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN;
., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Ngasinan RT 02 RW 08 Dibal, Ngemplak,Kabupaten Boyolali, pekerjaan Pengusaha dan DirekturUtama Bank Perkreditan Rakyat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yakub Chris Setyanto, S.H.
Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa PengumumanHasil Inventarisasi Dan lIdentifikasi Peta Bidang Tanah Dan DaftarNominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol SoloMantingan II Nomor 1218/33.14500/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, yangditetapbkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan Il;3.
Mewajibkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, untukmencabut objek sengketa berupa Pengumuman Hasil Inventarisasi DanIdentifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Jalan Tol SoloMantingan Il Nomor 1218/33.14500/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, yang ditetapbkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sragen selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan II;4.
Register : 18-08-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 505 K/TUN/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 — BUDIONO HALIM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;;
89 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIONO HALIM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;;