Ditemukan 307 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 754 B/PK/PJK/2013 Tanggal 10 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ITOCHU INDONESIA;
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetap terutang Pajak Pertambahan Nilaidengan tarif 10%;Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legalcharacter dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature daritransaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para abhliperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European
Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 623 K/PDT.SUS/2009 HADIYANTO TJUKUP WIRAWAN; THENG TJHING DJIE
116 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Didalam European Community Design Law.The novelty test is satisfied if no identical design has been madeavailable to the public before the filing date or priority date. Designsare deemed to be identical if their features differ only in immaterialdetails.(Robyn Durie, dalam buku Industrial Design Rights. An InternationalPerspective, yang di edit oleh: Brian W. Gray dan Effie Bouzalas,Terbitan Kluwer Law International, 2001.
Register : 10-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 B/PK/PJK/2014 Tanggal 10 Maret 2015 — CV. TIARA DALUNG PERMAI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
158 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut telahdijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda maka tidak bolehotoritas dibidang perpajakan menjatuhkan sanksi administratif membayar jumlahpajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah denda;Prinsip Unavia ini sudah diterapkan di Belgia didalam Undangundang(perpajakan) tanggal 20 September 2012 (diundangkan pada tanggal 22 Oktober2012)From now on, such cumulation of tax and criminal sanctions no longer has a legalbasis, although in any event the abovementioned case law of the European
Register : 22-05-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Sgr Tanggal 15 Agustus 2017 — - Penuntut Umum: KADEK ADI PRAMARTA, SH
- Terdakwa: Gede Parma alias Parma
28 — 12
28 — 12
memisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika denganHalaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Sgrpengedar atau penjual, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melaluiKebijakan Harm Reductionnya;Menimbang, bahwa Harm Reduction sendiri adalah bentuk konsep programyang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negatif yangberkaitan dengan perilaku penggunaan napza, khususnya dengan cara suntik.Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza, sedangkanmenurut European
Register : 11-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1712 B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ITOCHU INDONESIA;
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan)menggunakan terminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktordiantaranya legal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPNserta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakanpendapat para ahli perpajakan, di antaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers
Putus : 19-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA
143 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (Jasa Maklon) menggunakan terminologypenyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya /egal character dariPPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itusendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case of ValueAdded Tax in The European Community, DeventerBoston, Kluwer Law andTaxation Publishers
Register : 01-11-2013 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826 B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA;
108 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (Jasa Maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahlliperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959/B/PK/PJK/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula18Terbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan) menggunakan terminologypenyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPNdan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case of Value AddedTax in The European Community, DeventerBoston, Kluwer Law and TaxationPublishers
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2745 K/Pdt/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DEROME OLIVIER VS PT. SAMUDRA PERKASA ABADI
125 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Second packaging: cardboard packing (name of product, frozenproduct must be indicated, net weight of the pallet and net weight ofbag unit, durability + preserving conditions, product batch, name orcorporate name of the producer or of the packer or of the retailerestablished in the European Union, health certificate number),sebagaimana sesuai dengan dokumen fichie technique frozen andHalaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 2745 K/Pdt/2017pre cooked tuna loins Nomor Ref: AV/FT/4.1.13;.
Register : 03-10-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 469/Pid.Sus/2018/PN Bkn Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
REZI DHARMAWAN, SH
Terdakwa:
ABD GANI Als GANI Bin MUKHTAR
68 — 19
REZI DHARMAWAN, SH
Terdakwa:
ABD GANI Als GANI Bin MUKHTAR
68 — 19
AReader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), rekomendasi studioleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal The Punishment of Drug PossessionCases in the Magistrates Courts: Time for a Rethink, European Journal onCriminal Policy and Research. (19), 4, 289307, dan rekomendasi studi olehCecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikel Punishment, in fact, did not resolvethe problem": Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders inIndonesia.
Register : 14-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Bkn Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
TITIEK INDRIAS, SH
Terdakwa:
YUNIF ASRI ALS YUNIF BIN SAMSUAR
25 — 10
TITIEK INDRIAS, SH
Terdakwa:
YUNIF ASRI ALS YUNIF BIN SAMSUAR
25 — 10
A Reader on Punishment (Oxford: OxfordUniversity Press), rekomendasi studi oleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnalThe Punishment of Drug Possession Cases in the Magistrates' Courts: Timefor a Rethink, European Journal on Criminal Policy and Research. (19), 4, 289307, dan rekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikelPunishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on thesentencing of minor drug offenders in Indonesia.
Register : 28-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bkn Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SELFIA AYUNIKA, SH
Terdakwa:
EDY YANTO Als EDY KAMPUT Bin ABDUL WAHAB
26 — 8
SELFIA AYUNIKA, SH
Terdakwa:
EDY YANTO Als EDY KAMPUT Bin ABDUL WAHAB
26 — 8
A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press),rekomendasi studi oleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal The Punishmentof Drug Possession Cases in the Magistrates Courts: Time for a Rethink,European Journal on Criminal Policy and Research. (19), 4, 289307, danrekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikelPunishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on thesentencing of minor drug offenders in Indonesia.
Register : 14-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bkn Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
JUMIEKO ANDRA, SH
Terdakwa:
ZULFIKAR Als PANSIT Bin Alm. MUHAMMAD ARIP
23 — 17
JUMIEKO ANDRA, SH
Terdakwa:
ZULFIKAR Als PANSIT Bin Alm. MUHAMMAD ARIP
23 — 17
A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press),rekomendasi studi oleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal The Punishmentof Drug Possession Cases in the Magistrates Courts: Time for a Rethink,European Journal on Criminal Policy and Research. (19), 4, 289307, danrekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikelPunishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on thesentencing of minor drug offenders in Indonesia.
Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 965/B/PK/PJK/2014 16 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
diatur dalam UndangUndang dan Peraturan Pemerintah.15 Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula18Terbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan) menggunakan terminologypenyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPNdan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case of Value AddedTax in The European
Putus : 18-06-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212/B/PK/PJK/2014 Tanggal 18 Juni 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
139 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
SemulaPemohon Banding) menyerahkan jasanya di dalam daerah pabean.Bahwa ~ untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan) menggunakanterminologi penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para abhliperpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : The Case ofValue Added Tax in The European
Putus : 31-07-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Juli 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KL YUNHYUN INDONESIA
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 356/B/PK/PJK/2015Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community", DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7, yang berbunyi :"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the gudingprinciple in determining its consequences and not just the lebel, or the nameof a tax."Dr.Haula Rosdiana dan Drs.
Putus : 11-12-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 827/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GEOCEAN INDONESIA
164 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
terutang Pajak Pertambahan Nilaidengan tarif 10%.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (Jasa mobilisasi/demobilisasi) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legalcharacter dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature daritransaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahliperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case of ValueAdded Tax in The European
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-07-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 1167/Pdt.G/2016/PA.Sby Tanggal 22 Juli 2016 —
PEMOHON VS TERMOHON
21 — 16
21 — 16
Menghukum dan menetapkan Tergugat Rekonpensi membayar biayahandlanah terhadap anak yang belum dewasa yaitu: Rp. 30.000.000 per bulan serta menanggung biaya pendidikan sekolah anak XXXX diSurabaya European school (SES) terhitung sejak perkara ini diputusHal. 15 dari 34 Hal. Put. No. 1167/Pdt.G/2016/PA.Sby16oleh Pengadilan Agama Surabaya dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap hingga anak tersebut dewasa;4.
Register : 16-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn Tanggal 6 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
Terdakwa:
TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI
23 — 15
ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
Terdakwa:
TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK ROYA Bin GINTARSO MAMUJI
23 — 15
A Reader onPunishment (Oxford: Oxford University Press), rekomendasi studi oleh JenniWard, tahun 2013 dalam jurnal The Punishment of Drug Possession Cases inthe Magistrates Courts: Time for a Rethink, European Journal on Criminalhalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.Policy and Research. (19), 4, 289307, dan rekomendasi studi oleh CecepMustafa, tahun 2016 dalam artikel Punishment, in fact, did not resolve theproblem": Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders
Register : 27-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BARRU Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Bar Tanggal 15 September 2016 — Penuntut Umum : ADY HARYADI ANNAS, S.H., M.H.
Terdakwa : A. KADIR BIN A. BAHARUDDIN.
27 — 5
27 — 5
menempatkanpenyalahgunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, hanya saja memisahkandengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar atau penjual,untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melalui Kebijakan Harm Reductionnya;Menimbang, bahwa Harm Reduction sendiri adalah bentuk konsep programyang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negatif yangberkaitan dengan perilaku penggunaan napza, khususnya dengan cara suntik.Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza, sedangkanmenurut European