Ditemukan 34481 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-07-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2013 Tanggal 23 Desember 2013 — A. ZAKI ISKANDAR VS PRESIDEN RI;
93 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 P/HUM/2013
Putus : 12-02-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — SUTARNO, S.H.,M.M. VS 1. GUBERNUR BANK INDONESIA., 2. DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
96 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
3 P/HUM/2014
Putusan Nomor 03 P/HUM/20142.
Putusan Nomor 03 P/HUM/2014dikenakan kebijakan uji kemampuan dan kepatutan adalah bertentangandengan UndangUndang yaitu:a.
Putusan Nomor 03 P/HUM/2014tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UndangUndangPerseroan Terbatas") (Bukti T7);b.
Putusan Nomor 03 P/HUM/2014C.
Putusan Nomor 03 P/HUM/2014
Register : 07-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 — WEMPI WETIPO, SH.,MH., DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
91 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 P/HUM/2018
Putusan Nomor 56 P/HUM/20182.
Putusan Nomor 56 P/HUM/2018Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;atau3.
Putusan Nomor 56 P/HUM/2018menentukan pilihannya dalam memilih kepala daerah, melainkandiwakilkan;.
Putusan Nomor 56 P/HUM/2018permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan initidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat;Menimbang, bahwa dengan demikian, penetapan penundaanpemeriksaan permohonan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertahankandan harus dicabut berdasarkan Penetapan Nomor 11/TUAKA/HUM/1X/2018,tanggal 13 September 2018, tentang Pencabutan Penetapan Nomor 56P/HUM/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penghentian untuk sementarapemeriksaan permohonan
Register : 05-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — IR. DAVID SIREGAR., DKK (ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHAN BATU SUMATERA UTARA) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 P/HUM/2018
Putusan Nomor 40 P/HUM/2018Hukum A.
Putusan Nomor 40 P/HUM/2018g.
Putusan Nomor 40 P/HUM/2018dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapansumpah/janj;b.
Putusan Nomor 40 P/HUM/20189.
Putusan Nomor 40 P/HUM/2018Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.Anggota Majelis:tidIs Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttdHeni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi HUM Rp 989.000,00Jumlah Rp1.000.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018
Register : 13-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — ANDRIAN MEIZAR MPS VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
102 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 P/HUM/2018
Putusan Nomor 57 P/HUM/2018Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 13 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan MahkamahAgung pada tanggal 13 Agustus 2018, dan diregister dengan Nomor 5/7P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas
Putusan Nomor 57 P/HUM/2018dan menjauhkan hukum itu sendiri dari keadilan dan pada akhirnyahanya akan menyebabkan kerugian bagi warga negara termasukjuga kepada Pemohon;3.
Putusan Nomor 57 P/HUM/201821.
Putusan Nomor 57 P/HUM/2018kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidakdiperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Putusan Nomor 57 P/HUM/2018ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 32 dari 31 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2018
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
171 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 P/HUM/2018
Putusan Nomor 59 P/HUM/201812.
Putusan Nomor 59 P/HUM/20188.
Putusan Nomor 59 P/HUM/2018dan untuk menindaklanjuti hak tersebut BPJS Kesehatan kemudianmenyusun Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun 2018;ll.
Putusan Nomor 59 P/HUM/20185.BPJS Kesehatan menjamin pelayanan operasi katarak.
Putusan Nomor 59 P/HUM/20186. Bahwa sebelum diterbitkannya Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun2018 tersebut,telah melalui tahapantahapan perencanaan yaitu:No.
Register : 10-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2014 Tanggal 28 April 2014 — GATOT SUBYARGO WIJAYADI VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
129 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 P/HUM/2014
Putusan Nomor 9 P/HUM/2014b)Peraturan Perundangundangan a quo.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2014ix.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2014b).
Putusan Nomor 9 P/HUM/2014Terpadu.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2014Halaman 128 dari 123 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2014
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09P/HUM/2015 Tanggal 29 Mei 2015 — SUDIARTI, DK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
09P/HUM/2015
Putusan Nomor 09 P/HUM/2015Februari 2015 dan diregister dengan Nomor 09 P/HUM/2015 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap :1. Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,2.
Putusan Nomor 09 P/HUM/2015d.
Putusan Nomor 09 P/HUM/2015b.
Putusan Nomor 09 P/HUM/20152014 sebagai tindaklanjut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa bukan UU No 32 Tahun 2004tentang PemerintahanDaerah.
Putusan Nomor 09 P/HUM/2015Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu diKabupaten Indramayu, 3.
Register : 26-09-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2018 Tanggal 17 Desember 2018 — BUDI HARTONO, DK VS WALIKOTA METRO (ACHMAD PAIRIN), DKK;
158 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 P/HUM/2018
Putusan Nomor 66 P/HUM/2018diancam dengan hukuman. Menurut PokokPokok HukumPidana Prof Drs CST Kancil, S.H halaman 37.
Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan PemantapanKonsepsi Rancangan Peraturan Perundangundangan (BuktiP9).
Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Perundangundangan Indonesia, IndHill.
Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Daerah.
Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011.
Putus : 12-02-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, VS GUBERNUR ACEH
149 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 P/HUM/2014
PUTUSANNomor 42 P/HUM/2014DEM!
Putusan Nomor 42 P/HUM/20149.2.6.eit:9.2.8.kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundangundangan.
Putusan Nomor 42 P/HUM/20143.
Putusan Nomor 42 P/HUM/20148. Fotokopi UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang(Bukti P8);9.
Putusan Nomor 42 P/HUM/2014
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — SUPRAYITNO VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 P/HUM/2014
Putusan Nomor 60 P/HUM/2014.
Putusan Nomor 60 P/HUM/20142. Pembentukan peraturan perundangundangan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku ; danc.
Putusan Nomor 60 P/HUM/2014 berlaku.
Putusan Nomor 60 P/HUM/201423. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemohon, sebesar Rp. 32.000, (tiga puluhdua ribu rupiah) (Bukti Termohon23);24.
Administrasi HUM... Ro 989.000,00 + Jumlah ... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220000754Halaman 52 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2014
Register : 17-04-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — ANDI MUHAMMAD YUSUF BAKRI, S.H.I., M.H. DKK VS PRESIDEN RI
527 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
527 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 P/HUM/2018
Putusan Nomor 23 P/HUM/2018c.
Putusan Nomor 23 P/HUM/2018a.
Putusan Nomor 23 P/HUM/20182.
Putusan Nomor 23 P/HUM/2018Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327), ObjekPermohonan III;4.
Putusan Nomor 23 P/HUM/2018
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — ROSITA ABRAHAM vs 1. WALIKOTA SURABAYA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURABAYA
71 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
5 P/HUM/2015
Putusan Nomor 05 P/HUM/20151.
Putusan Nomor 05 P/HUM/2015(2).
Putusan Nomor 05 P/HUM/2015 (2).
Putusan Nomor 05 P/HUM/20154.
Putusan Nomor 05 P/HUM/2015
Register : 15-04-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 — TEGUH SUGIHARTO VS SOEKARWO (GUBERNUR JAWA TIMUR);
154 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 P/HUM/2013
Sebuah peraturan yangHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 20 P/HUM/2013menggantungkan kriteria pada sebuah Organisasi Kemasyarakatan yangtidak berada dalam struktur kekuasaan negara adalah tidak memenuhi asaskejelasan rumusan.
Fotokopi bukti P6 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;Menimbang, bahwa permohonan hak uji materiil tersebut telahdisampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2013 sesuai SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor20/PERPSG/IV/20 P/HUM/TH.2013 tanggal 19 April 2013;Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 20 P/HUM/2013Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal
Foto kopi Laporan Hasil Kunjungan Para Kyai se Madura (Bukti T4);Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 20 P/HUM/20135. Foto kopi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi JawaTimur No.
Kasubdit HUM dan PeninjauanHalaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 20 P/HUM/2013Kembali Pajak Nomor 22/IV/Prodeo/PNBP/2013 tanggal 12 April 2013, dengandemikian biaya perkara permohonan Hak Uji Materiil ini adalah Nihil;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 20 P/HUM/2013Nip. 220000754.Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 20 P/HUM/2013
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2008 Tanggal 9 Desember 2009 —
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
06 P/HUM/2008
No.06P/HUM/200840.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.Madiun ;H.
No.06P/HUM/2008No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal10 Juni 2008 ;2.
No.06P/HUM/2008No.50 Tahun2007 terutama Pasal 7: Ayat (1) kami harus diberhentikanselambatambatnya akhir tahun 2008 ;6.
No.06P/HUM/2008Tinggi ;a.
No.06P/HUM/20082. Redak Si...... Rp. 5.000,3.Administrasi...... Rp. 989.000, Jumlah : Rp.1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH)NIP. : 220 000 754 Hal. 32 dari 21 hal.P/HUM/2008Put.No.06
Register : 24-04-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — OK. SYAHPUTRA HARIANDA VS MENTERI KESEHATAN RI;
196 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 P/HUM/2018
Putusan Nomor 25 P/HUM/2018A.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2018e.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2018a)d)Pasal 2 ayat (1) huruf e, yang berbunyi:(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:e.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2018menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan;6.
Putusan Nomor 25 P/HUM/2018tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (BuktiT8):9.
Register : 20-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 — DR. OESMAN SAPTA VS KOMISI PEMILIHAN UMUM;
1758 — 1867 — Berkekuatan Hukum Tetap
1758 — 1867 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 P/HUM/2018
Nomor 65P/HUM/201818.
Nomor 65P/HUM/2018pengurus partai politik.6.
Nomor 65P/HUM/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DewanPerwakilan Daerah.
Nomor 65P/HUM/2018melahirkan hak dan kewenangan serta tidak pula dapat membebankankewajiban apapun.
Nomor 65P/HUM/20183.
Putus : 12-09-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2012 Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA disingkat APKASI, ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
1018 — 1995 — Berkekuatan Hukum Tetap
1018 — 1995 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 P/HUM/2012
No. 10 P/HUM//201238383.c3.dWewenang Pemerintahan, yaitu antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah atau Daerah Otonom.
No. 10 P/HUM//20124040e.
No. 10 P/HUM//20125050a.1.3a.1.4dan kewajiban berkonsultasi dan menunjuk Pemegang UP untukKerjasama/kemitraan dalam pengolahan atau pemurnian.
No. 10 P/HUM//20125858a.1.3a.1.4pengawasan, khususnya untuk kewajiban berkonsultasi sertamelakukan evaluasi terhadap rencana kerjasama atau kemitraandalam pengolahan dan/atau pemurnian bijih mineral.
Administrasi HUM ..... Rp. 989.000,Jumlah ...............000 Rp.1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,104ASHADL, S.H.105NIP. 220000754Hal. 105 dari 104 hal. Put. No. 10 P/HUM//2012106106
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 P/HUM/2008 Tanggal 9 Desember 2009 — WALIKOTA SURABAYA, ; MENTERI DALAM NEGERI
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
02 P/HUM/2008
PUTUSANNo. 02 P/HUM/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak UjiMateriil terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor129 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang PenyelenggaraanPerparkiran pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambi putusan sebagai berikut dalam permohonankeberatan antaraWALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Surabaya,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MasBambang
No. 02P/HUM/2008Munziar, SH., Staf Subbag Wilayah pada BiroHukum, semuanya beralamat di Departemen DalamNegeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. /7,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Pebruari 2008;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam suratpermohonannya tanggal 14 Januari 2008 yang diterima diKepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 17 Januari2008, dan
No. 02P/HUM/20087 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran danberdasarkan pertimbangan Menteri Keuangan RI melaluiSuratnya No.
No. 02P/HUM/2008Undang Undang yang dimaksud pada pasal tersebut diatas yang masih berlaku adalah UndangUndang No. 34Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.
No.02 P/HUM/2008SH.,MH.Biaya biaya :1. Met er ail wwe. Rp. 6.000,2Redak Si wee. eee. Rp. 5.000,3. Administrasi ............... Rp. 989.000 ,Jumlah : Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754 Hal. 15 dari 11 hal. Put. No.02 P/HUM/2008
Register : 12-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2018 Tanggal 19 September 2018 — TGK. H. MUHARRUDIN, S.Sos.I VS GUBERNUR ACEH;
121 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 P/HUM/2018
Putusan 48 P/HUM/20189.
Putusan 48 P/HUM/20184.
Putusan 48 P/HUM/20182.
Putusan 48 P/HUM/20183.