Ditemukan 296248 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelundupan manusia Perdagangan manusia Penyeludupan manusia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc VS I. Drs. R. MOERDJOKO. HW., II. Ir. TONO SUHARYANTO;
1514 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc VS I. Drs. R. MOERDJOKO. HW., II. Ir. TONO SUHARYANTO;
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Hak Asasi Manusia
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
733 — 373
  • Tentang : Hak Asasi Manusia
  • Hak Asasi Manusia
    Oleh karena itu,negara, pemerintah, atau organisasi apapbun mengemban kewajiban untukmengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpakecuali.
    Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan segalaisinya;b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur,kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untukmenjamin kelanjutan hidupnya;G. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabatmanusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karenatanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehinggadapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homohomini
    lupus);d. karena manusia merupakan mahluk sosial, maka hak asasi manusiayang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasanatau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalamkeadaan apapun;f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormatihak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapatkewajiban dasar;g. hak asasi manusia harus benarbenar dihormati, dilindungi, danditegakkan
    instrumeninternasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.
    dengan ketentuan peratturan perundangundangan.11 PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan darimanusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasarmanusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabatkemanusiannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/TUN/2019
Tanggal 4 Desember 2019 — SARINAH (PERSERO) DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
273 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARINAH (PERSERO) DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
    ., dan kawankawan, para Advokat padaLaw Offices Amir Syamsudin & Partners, beralamat di MenaraSudirman, lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav 60, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor705/DIREKSI/SKuasa/E/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019:Termohon Peninjauan Kembali;DanMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R.
    Republik IndonesiaNomor AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Sariarthamas Hotel International dan Surat Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.030154044 tanggal19 Juli 2017, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT.
    Putusan Nomor 173 PK/TUN/2019Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;:Menyatakan batal atau tidak sah:a.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Juli2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT.
    Sariarthamas Hotel International:Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017 perihal:Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sariarthamas Hotel International;Menghukum Tergugat untuk mencabut:a.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Juli2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT.
    Sariarthamas Hotel International:Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017 perihal:Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat IIIntervensi 1, 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1.Eksepsi Kompetensi Absolut;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN;
212 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN;
    ,jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan KotaBanjarbaru, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 062/SKK/ATR.Bjb/V1I/2019,tanggal 27 Juni 2019;KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTANSELATAN, tempat kedudukan di Jalan Brigjend H.Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2020Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Rakhmat Renaldy,Amd.
    ., dan kawankawan, Aparatur SipilNegara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor W.19UM.01.013627,tanggal 28 Juni 2019;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:.
    Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan = yangdimohonkan Para Penggugat tersebut;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan/pemberlakuan Sertifikat Hak Pakai Nomor 07, tanggal 20 September2016, Surat Ukur Nomor 177/BKL/2016, tanggal 29 Juli 2016, Luas9.996 M7, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cg.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,yang terletak di Jalan Aneka Tambang, Kelurahan Bangkal,Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi KalimantanSelatan
    Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, yang terletak di Jalan AnekaTambang, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, KotaBanjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1. Kompetensi Absolut;2. Kedaluwarsa;3. Gugatan Kabur (Obscuur Libels):Eksepsi Tergugat II Intervensi:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2019
Tanggal 8 April 2019 — BANGUN MEGAH SEMESTA diwakili oleh ARRON CONSTANTIN DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
192 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANGUN MEGAH SEMESTA diwakili oleh ARRON CONSTANTIN DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
    Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.1 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0011999.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 24 Juni 2016,tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BangunMegah Semesta;2.2.
    Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.2 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0013656.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 29 Juli 2016, tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bangun MegahSemesta;2.3.
    BangunMegah Semesta;Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.4 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0017366.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 26 September 2016,tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.
    Bangun MegahSemesta;Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.3 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU001 7025.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 21 September 2016,tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.
    BangunMegah Semesta;Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.4 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0017366.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 26 September 2016,tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BangunMegah Semesta;Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUUM.01.011170, tanggal 07 November 2017, perihal PenghapusanData Dalam Daftar Perseroan Terhadap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 13-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEMULA (DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM QQ. KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA;;
156 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEMULA (DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM QQ. KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Register : 26-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 20-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/TUN/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA RI;
225 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 03-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. ZEFINA BARA ENERGI, TBK;;
253 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. ZEFINA BARA ENERGI, TBK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 19-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/TUN/2023
Tanggal 21 Maret 2023 — ., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
644 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 21-03-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/TUN/2023
Tanggal 20 Juni 2023 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. ANZAWARA SATRIA., 3. ANDOGO WIRADI;;
314 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. ANZAWARA SATRIA., 3. ANDOGO WIRADI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 13-09-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 K/TUN/2021
Tanggal 11 Oktober 2021 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. 1. PT. BUMI MINERAL INDONESIA., 2. GIOVANNI ADHIPUTRA AZIZ;
406 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. 1. PT. BUMI MINERAL INDONESIA., 2. GIOVANNI ADHIPUTRA AZIZ;
    Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor.AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor. AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020tentang tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT. Fadlan Mulia Jaya;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 11-04-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/TUN/2023
Tanggal 8 Agustus 2023 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. YAYASAN WAKAF AN-NUR JATIBENING PERMAI VS YAYASAN AN-NUR PERMAI PONDOK GEDE;;
157 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. YAYASAN WAKAF AN-NUR JATIBENING PERMAI VS YAYASAN AN-NUR PERMAI PONDOK GEDE;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. Dr. SRI UNTARI BISOWARNO, M.AP;
668 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. Dr. SRI UNTARI BISOWARNO, M.AP;
    DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Gedung Direktorat Jenderal PeraturanPerundangundangan, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 67Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ardiansyah, S.H.,M.H., Direktur Litigasi Peraturan Perundangundangan,dan kawankawan, Aparatur Sipil Negara padaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorPPE.1.81.06.03, tanggal 19 Januari 2021;ll. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS Dr. NUNUNG RUSMIATI, S.Si., M.S;;
204 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS Dr. NUNUNG RUSMIATI, S.Si., M.S;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 08-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/TUN/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS SAMSUDDIN;;
286 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS SAMSUDDIN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 10-02-2022 — Putus : 21-03-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2022
Tanggal 21 Maret 2022 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. YAYASAN SETIA HATI TERATE VS 1. BAGUS RIZKI DINARWAN, S.Si.M.T., 2. SUDIRMAN, S.Sos., 3. BENU WIRYONO;
870 — 989 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. YAYASAN SETIA HATI TERATE VS 1. BAGUS RIZKI DINARWAN, S.Si.M.T., 2. SUDIRMAN, S.Sos., 3. BENU WIRYONO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 24-05-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2023
Tanggal 29 Agustus 2023 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA., 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
229 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA., 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2022
Tanggal 25 Oktober 2022 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (IA-ITB);;
246 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (IA-ITB);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 15-05-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/TUN/2023
Tanggal 10 Agustus 2023 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., Dk;;
308 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., Dk;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATES (INSA) vs DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA) PERIODE 2015 - 2019 DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
253 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATES (INSA) vs DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA) PERIODE 2015 - 2019 DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2020Kav EIV Nomor 6, Kawasan Mega Kuningan, JakartaSelatan, dahulu bernama Sulaiman & Herling Attorneys AtLaw, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari2020:Termohon Peninjauan Kembali;DanMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said,Kav.67, Kuningan, Jakarta Selatan (12940):Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa DR. Freddy Harris, S.H.
    ., ACCS, jabatan Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorM.HH.HM.07.0320, tanggal 3 Mei 2016:Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0035091.AH.01.07.Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015, tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Indonesian National ShipownersAssociation;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0035091.AH.01.07. Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015, tentangHalaman 2 dari 5 halaman.