KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV KALIMANTAN UTARA VS TEMBUN SAUL

PENETAPANNomor 12/Pdt.PKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memerksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Permohonan Konsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini beriindakdiwakili oleh Ir. TAUPAN, M.M. yang merupakan KEPALA DINASPERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA yangberkedudukan di Jil.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Utara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET/V2021 TentangPengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas PerhubunganProvinsi Kalimantan UtaraIl.

PermohonanPenitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2016 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian kePengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum.Adapun Kendala yang kami maksudkan adalah:Bahwa pengajuan penitipan gant kerugian/konsinyasi kepada Pihak PengadilanNegeri Tanjung Selor berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musyawarah oleh TimPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan Tanggal 20 Oktober 2020 DiKantor Dinas Perhubungan

SARI INDO PRIMA LINE;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Sari Indo Prima Line No. 63, untuk selanjutnyadisebut Sebagai PENGGUGAT;MelawanMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : SU 10 Tahun 2015, tanggal 11 Mei2015, memberikan Kuasa. Kepada, t+==

KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALIMANTAN UTARA VS GITA RIYANTI

PENETAPANNomor 3/PdtPKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PermohonanKonsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakiloleh Ir. TAUPAN, MM Yang merupakan KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di Jl.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang Pengangkatan Pejabat PembuatKomitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan UtaraIl.

Permohonan Penitipan Gant KerugianBerdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata caraPengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Adapun Kendala yang kami maksudkan adalah:Bahwa pengajuan penitipan ganti kerugian/konsinyasi kepada Pihak Pengadilan NegeriTanjung Selor berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musyawarah oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan Tanggal 20 Oktober 2020 Di Kantor Dinas Perhubungan

KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALIMANTAN UTARA VC ACHMAD BASRI

PENETAPANNomor 6/Pdt.PKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PermohonanKonsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakiloleh Ir. TAUPAN, MM Yang merpakan KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di JI.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang Pengangkatan PejabatPembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan UtaraIl.

KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTANUTARA vs IYER HERRY

PUTUSANNomor 1204 K/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTANUTARA, yang diwakili olen Kepala Dinas, Ir. H. Taupan, M.M.,berkedudukan di Jalan Durian RT. 95 RW. 35, Tanjung Selor,dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Hidayat, S.TP.,M.Si. dan kawankawan, Plt.

Kepala Biro Hukum SekretariatDaerah Kalimantan Utara dan Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Utara, berkantor di Jalan Kolonel Soetadji Nomor 1dan Jalan Durian RT. 95 RW. 35, Tanjung Selor, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2020;Pemohon Kasasi;LawanIYER HERRY, bertempat tinggal di Jalan Teluk Selimau RT. 15RW. 5, Tanjung Selor, dalam hal ini memberi kuasa kepadaEffendi, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di Jalan DI.Panjaitan, Perumahan Talang Sari RT. 4 Nomor 34, KelurahanTanah Merah

karena Termohon Kasasi berada di pihakyang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KANTORDINAS PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN RI VS PT. SARI INDO PRIMA LINE;

PUTUSANNomor 173 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.Sri Lestari Rahayu, SH., Kepala Biro Hukum dan KSLN, BiroHukum dan KSLN Kementerian Perhubungan R.1..

Zulistian, SH., Kepala Bagian Hukum, Ditjen PehubunganLaut, Kementerian Perhubungan R.1I.,Dr. Kamran R. Lossen, SH., MH., Kepala Bagian HukumDitjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan R.1.;Samuel SK. Munda, S.H., Kepala Sub Bagian AdvokasiHukum, Biro Hukum Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan R.1.,Sulaksono, SH., Perancang Peraturan Perundangundangan, Biro Hukum dan KSLN, Setjen KementerianPerhubungan R.1.

Putusan Nomor 173 K/TUN/2016lanjut linat Bukti Tambahan T32) dan Nota Dinas Sekretaris JenderalKementerian Perhubungan kepada Menteri Perhubungan Nomor457/K.IV/SJ/IV PHB 2015 tertanggal 2 April 2015 (Bukti Tambahan T33) yang pada intinya menyimpulkan : (1) izin penggunaan kapal asingPipe Laying Barge Suprakencana 900 penerbitannya sudah sesuaidengan ketentuan perundangundangan dan izin tersebut tetap berlaku;(2) izin Menteri Perhubungan dimaksud merupakan diskresi (kebijakan)untuk mendukung program

pemerintah dalam mengkonversipenggunaan BBM ke Gas; (3) surat Direktur Lalu Lintas dan AngkutanLaut Nomor PR.101/13/4/DA2015 tanggal 23 Maret 2015 yangmeminta peninjauan surat Menteri Perhubungan No.

Humpus Transportasi Kimia (4) menyarankanuntuk tidak perlu meninjau kembali surat Menteri Perhubungan No.AL.003/4/11 Phb2015 tanggal 18 Maret 2015..

KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALIMANTAN UTARA VS SAMUEL MATIUS

PENETAPANNomor 5/Pdt.PKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PermohonanKonsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakiloleh Ir. TAUPAN, MM Yang merpakan KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di Jl.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang Pengangkatan PejabatPembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan UtaraIl.

Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT Cq. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI Cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PPK SATKERPENGEMBANGAN LLAJ BALI, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI; -----------------------------2. PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN LLAJ. BALI, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI; TERGUGAT I dan TERGUGAT II /TERBANDING

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJENPERHUBUNGAN DARAT Cq. KEPALA DINASPERHUBUNGAN PROVINSI BALI Cq. KUASAPENGGUNA ANGGARAN / PPKSATKERPENGEMBANGAN LLAJ BALI, DINAS PERHUBUNGANPROVINSI BALI ;2. PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA SATUANKERJA PENGEMBANGAN LLAJ.

Menyatakan batal atau tid.ak sah serta tidak mempunyaikekuatan hukum Keputusan Badan / Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat II No.602.1.52/PPLLAJB/V1I11/2008, tertanggal 6 Agustus 2008yaitu. tentang Pengumuman Penetapan Pernenang Pelelanganatas pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan sepanjang 80.000M'. pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas AngkutanJalan Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali ;3.Memerintahkan kepada tergugat dan/atau Tergugat (Iluntuk mencabut Keputusan aquo no.602.1/

Pradhana teknik atas'Pekerjaan Pengadaan dan pernasangan Marka Jalan sepanjang80.000 M' pada Satuan kerja Pengernbangan Lalu LintasAngkutan Jalan Bali ;4.Memerintahkan kepada tergugat dan/atau Tergugat Iluntuk menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara baru untukmengadakan "Pelelangan Ulang" atas Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Marka jalan sepanjang 80.000 M padaSatker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali,Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun Anggaran2008 ; ee ee eee eee eeee5.

.;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INONESIA.;PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk.;

., MH kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantoris Hukum Agusman Candra Jaya & Rekan, beralamat diJain Cut Mutia No. 30 Telukbetung Utara BandarLampung, Telp. 0721483061, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Maret 2015 selanjutnya disebutsebagai .PENGGUGAT/PEMBANDING; Melawan:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INONESIA; berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8Jakarta 10110, yang dalam sengketa ini memberikanKUBSE KEPACa = ~ amanHal. 1 dari hal.

Lossen, S.H., M.H.; Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut dan Udara,Biro Hukum dan KSLN Kemenhub;Be Pa CUNSUAN, Balle mamma naman nw nermmnnnsmnnnnenKepala Bagian Perjanjian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan KSLN Kemenhub ; a YKasie Bimbingan Tata Guna Tanah dan PerairanDit.Pelpeng Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub ; Y ) PyKYPerancang, Peraturan PerundangUndangan Biro HukumLSdan KSLN Setjen Kemenhub ; ===( YPerancang Peraturan PerundangUndangan Biro Hukumdan KSLN Setjen Kemenhub 57.

No. 14/B/2016/PT.TUNJKTKesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanPegawai pada lKementerian Perhubungan RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari MenteriPerhubungan Republik Indonesia Nomor : SU 7 Tahun2015 tanggal 20 April 2015, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING; PT. SEMEN PADANG, yang diwakili oleh Ir. Benny Wendry, M.M. SeuDirektur Utama PT.

Holcim Indonesia Tbkdi Desa Ranga Tunggal Kecamatan Ketibung, KabupatenLampung Statan, Provinsi Lampung.2) Surat yeeputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor2800 Tahun 2014 tanggal 3 Juni 2013 tentang Penetapan lokasi Terminal Khusus Industri Pengantongan Semen PT.Padang diDesa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Ketibung, Lampung SelatanProvinsi Lampung. 252" 22" 20222224.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat02) 6) 6 a1) Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia NomorKP 896 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang PenetepanLokasi Terminal Khusus Industri Semen PT. Holcim Indonesia TbkHal. 8 dari hal. 12 Put.

TOBING, SH.Mkn >< MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di DepartemenPerhubungan Republik Indonesia, JI. MedanMerdeka Barat No.8, Jakarta Pusat, selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT I.2. PT.

Konsep usulan tarif tersebut sebelum dikonsultasikan kepadaMenteri Perhubungan telebih dahulu diinformasikan secaratertulis kepada pengguna jasa (INACA, IATA dan Asosiasiterkait lainnya maupun pengguna jasa bukan anggotaasosiasi) dengan tembusan Menteri Perhubungan dan DitjenPerhubungan Udara, untuk mendapatkan masukan/tanggapan secara tertulis;c.

Setelah mempertimbangkan masukan/tanggapan = daripengguna jasa, Direksi menyampaikan secara tertulis usulantarif kepada Menteri Perhubungan disertai data dukungsecara lengkap sebagaimana tersebut pada huruf a;d. Usulan tarif sebagaimana huruf c dibahas oleh unit kerjaterkait dilingkungan Departemen Perhubungan bersamadengan Direksi;e.

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana huruf c dan d,Menteri Perhubungan memberikan arahan dan pertimbangansecara tertulis kepada Direksi dalam jangka waktu 1 (satu)Halaman 9 dari 41 Putusan No.154/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.10bulan sejak diterimanya usulan lengkap dari Direksi kepadaMenteri Perhubungan;f.

tarifPJP2U tersebut harus melalui konsultasi dengan Menteri Perhubungan.

VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA cq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, dkk.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK' INDONESIA DIJAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTAcq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, berkedudukandi Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Katobengke,Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberikankuasa kepada M. Rasul Hamid, S.H. Kepala Kejaksaan NegeriBaubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari2017 dan selanjutnya dengan Surat Kuasa Substitusi tertanggalHalaman 2 dari 18 hal. Put.

, atas nama Departemen Perhubungan Ri/Tergugat , tanggal 18September 1996, Gambar Situasi Nomor 2144 Tahun 1996 tanggal 7Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadaptanah objek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar 63.259 m?

, atas nama Departemen Perhubungan Ri/Tergugat , tanggal 18September 1996, GS Nomor 2144 Tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996,adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objekperkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar 63.259 m2;6.

DEWAN PEMAKAI JASA ANGKUTAN INDONESIA (DEPALINDO);DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA;ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA (APTMI)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIKINDONESIA, DEPARTEMEN PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 8. Jakarta 10110, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. SRI LESTARI RAHAYU,Sl Hal I IN mmm naan ae2. ADI KARSYAF,3. Ir. ADOLF R. TAMBUNAN,SH gM Hy22 aaa ann5. M. ISRAYADI,S.H.,M.H;j=22222222222 226. Drs. JHONY P.SIMBOLON >7. MARLEN MANURUNG,S.E8. FITRIYADI,S.H) 7722222 22229.

NURDIANSYAH,S.H) 22222 neeSemuanya Pegawai negeri Sipil pada Kantor DirektoratJenderal Perhubungan Laut Departemen PerhubunganRepublik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : HH.47/1/4/DJPL10 tertanggal 1 April 2010,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING;2. ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA (APTMI),berkedudukan di Jalan Panglima Batur No. 1.Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorKN.42/1/8/DJPL09 tanggal 15 Juli 2009 tentang MekanismePembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan adalah sahsesuai peraturan perundangundangan.4. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorKN.42/1/8/DJPL09 tanggal 15 Juli 2009 tentang MekanismePembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan tetap berlaku.5.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA cq. KEPALA SUB. DINAS BINA PERHUBUNGAN DARAT, DK.;

GUBERNUR PROVINSI PAPUA, di Jayapura cq KepalaDinas Perhubungan Provinsi Papua cq Kepala Sub DinasBina Perhubungan Darat, berkedudukan di Jalan Ahmad YaniNomor 10 Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal inimemberi kuasa kepada: 1. Benyamin Tan Imbiri, S.H., M.M.,Kepala Bidang Perencanaan dan Program pada DinasPerhubungan Provinsi Papua, 2. Sutanto, ATD., S.E., KepalaBidang Bina Perhubungan Darat pada Dinas PerhubunganPrivinsi Papua, 3.

FredrikKambuaya, S.H., Staf Seksi Monitoring dan Evaluasi padaDinas Perhubungan Provinsi Papua, beralamat di Jalan Dr.Sam Ratulangi Nomor 14, Jayapura 9912, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 13 April 2012;.

Salah satuwarisan tanah milik orang tua Penggugat atau yang menjadi objek sengketadalam perkara ini adalah tanah yang saat ini diatasnya berdiri bangunanKantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Provinsi Papua yang terletak diJalan Ahmad Yani Nomor 10 Jayapura;Bahwa sejarah kepemilikan tanah adat milik Penggugat yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini diawali ketika orang tua Penggugat menjabatsebagai Ondoafi Besar Tobati Laut menguasai seluruh tanahtanah disekitarJayapura (Numbay Yap) yang merupakan

(empat ribu seratus lima puluh meterpersegi) yang batasbatasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan/Kantor Keuangan; Sebelah Barat : berbatasan dengan bangunan Simon Arfayan; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani; Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Damri;Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai serta mendirikanKantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Provinsi Papua di atas tanahmilik Penggugat seluas kurang lebih 4.150 m?

(empat ribu seratus lima puluhmeter persegi) yang saat ini dikuasai dan digunakan oleh Tergugat untukmendirikan Kantor Sub Dinas Bina Perhubungan Darat Provinsi Papua yangterletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 Kota Jayapura, Provinsi Papua,dengan batasbatas: Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan/Kantor Keuangan;Halaman 4 dari 16 hal. Put.

Tinggal bin Mudam ; Latip bin Palam Cui ;Menteri Perhubungan RI ; Kepala badan diklat departemen perhubungan ; Trihatma Kusuma Haliman ; Mamiadini Haliman ; Singgih Haliman

DEWAN PEMAKAI JASA ANGKUTAN INDONESIA (DEPALINDO) vs DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ; ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA (APTMI)

Israyadi, SH., MH., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretariat DirektoratJenderal Perhubungan Laut ;5. Fitriyadi, SH., jabatan Staf Direktur JenderalPerhubungan Laut ;6. Nurdiansyah, SH., jabatan Staf Bagian HukumSekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;Keseluruhan kewarganegaraan Indonesia, memilih alamatpada Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan MedanMerdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, 10110, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.

No. 41 K/TUN/2011Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 tahun 2007 tentangPenyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan ;10.

Bahwa dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2007menyebutkan : Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadapHal. 7 dari 29 hal. Put. No. 41 K/TUN/201116.17.pelaksanaan peraturan ini.

Namun Direktur Jenderal Perhubungan LautRepublik Indonesia mengeluarkan objek sengketa yang memuat materimengenai : teknis pedoman pelaksanaan pembayaran tarif pelayanan jasatally di pelabuhan hal ini menunjukkan bahwa Direktur JenderalPerhubungan Laut Republik Indonesia telah melampaui kewenangannyasebagai pengawas atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2007tersebut sehingga bertentangan peraturan perundangundangan dan AsasKepastian Hukum ;Bahwa selain dari pada itu, dalam memuat dan atau

pihak yang dirugikan atau setidaktidaknyadibuktikan dengan adanya hubungan hukum Penggugat denganKeputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.

Pemohon:
Dinas Perhubungan Kota Singkawang
Termohon:
AFA

VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA cq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, dkk.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA ODIJAKARTA cg KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU,dalam hal ini diwakili oleh Agus Sugeng Widodo, S.SIT.MM.,selaku Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara BetoambariBaubau, berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin,Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau,dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaM. Rasul Hamid, S.H.

, atas nama Departemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18September 1996, GS Nomor 2144 Tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996,adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objekperkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar 45.770 m?;6.

Terbanding : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,dkk.

., selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula para Penggugat ;LawanMenteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara diJakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau, berkedudukan di Jin DayanuIknsanuddin, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalamhal ini memberi Kuasa Kepada : WAHYUDDIN, S.H., RUSLAN, S.H., M.H.,Hal. 2 Dari 38 Hal.

lokasi Lapangan Terbang Perintis dari Pemda Tk.Il ButonkepadaDirektorat Perhubungan Udara Nomor :WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7Agustus tahun 1978, Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton Nomor: 82/KDR/78tanggal 7 Nopember tahun 1978 tentang penyerahan hak milik tanah lokasi LapanganTerbang Perintis Betoambari kepada Direktorat Perhubungan Udara, Skets tanahlokasi Lapangan Udara Perintis Betoambari terletak di desa Katobengke KecamatanWolio Daerah Tk.II Buton Propinsi Sulawesi Tenggara dengan luas

Buton(Tergugat II) Nomor : 82/KDR/78 tanggal 7 Nopember 1978tentang penyerahan hak milik tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambarikepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara, serta Sertifikat Hak MilikNo.03 tanggal18 September tahun 1996 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia;Bahwa dalildalil gugatan para penggugat terhadap tanah obyek sengketa telahdiperkarakan sebelumnya artinya obyeknya sama tidak dapat diajukan kembali ataugugatan berulang(Ne bis In Idem) dengan obyek tanah

mengihlaskan ;Surat penyerahan hak kepemilikan tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis dariPemda Tk.Il Buton kepada Dirjen Perhubungan Udara No.

WP.IV/57/4/8/663/PPINtanggal 7 Agustus tahun 1978:Surat Keputusan Pemerintah Dati II Buton No.82/KDR/78 tanggal 7 Nopember 1978tentang penyerahan hak milik tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambarikepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:Skets tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambari di desa KatobengkeKecamatan wolio Daerah Tk.Il Buton Propinsi Sulawesi Tenggara dengan luas58.14 Ha tanggal 7 Nopember 1978:Sertifikat Hak Milik No.03 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesiatanggal

- MOCH ARIESWAN (Penggugat)- Kepala Bidang Perhubungan Laut (Tergugat I)Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Tergugat II)

Dinas Perhubungan ProvinsiKepulauan Riau Cq. Kepala BidangPerhubungan Laut, dalam kapasitasnya PejabatPembuat Komitmen, berkedudukan danBerkantor di jalan D.I.Panjaitan Komplek BintanCenter Blok E No.1416 Tanjungpinang,selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;2. Pemerintah ........2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Cq. Dinas Perhubungan Provinsi1Pengadilan Negeri tersebut ;Kepulauan Riau Cq.

Anugerah Pratama) telah mengajukan diri sebagai peserta tender diinstansi Pemerintah khususnya dilingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanRiau.6 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Penggugat telah terpilih sebagaipemenang lelang pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau,sebagaimana yang tertera melalui Pengumuman Pemenang dengan Nomor : 10/PPL/POKJAULP/APBD/2011, dengan kegiatan Pembangunan DermagaPonton di Alai Kabupaten Karimun dengan harga sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus

Anugerah Pratama No.503.4/BP2T/1346/2012, tanggal 07 Maret 2012, Serta Izin Usaha JasaKonstruksi Nasional No. 503.2/BP2T/1044/2011 tertanggal 14april 2011 yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemerintah daerah KotaTanjungpinang diberi tanda P.3 ;4 Penggugat adalah pemenang lelang pada Dinas Perhubungan ProvinsiKepulauan Riau, yang tertera melalui Pengumuman Pemenang denganNomor : 10/PPL/POKJAULP/APBD/2011, pada tanggal 10 Agustus2011, dengan kegiatan Pembangunan Dermaga Ponton di Alai,Kabupaten Karimun

Anugerah Pratama (Penggugat) telah ada membuat kontrak denganPara Tergugat yakni dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq.Dinas Perhubungan Laut Provinsi Kepri. Dengan Kontrak Nomor : 31/HUB/SP/VIU/2011 tanggal 22 Agustus 2011 diberi tanda P.5 ;6 Bahwa Kontrak yang tertera pada bukti P5 telah dilakukan addendumyakni No. 31 a/HUB/SP/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011, ataskesepakatan CV. Anugerah Pratama (Penggugat) dengan PemerintahProvinsi Kepulauan Riau cq.

Karimun dengan harga penawaran sebesar Rp.2.700.000.000, dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender pembayarandermaga pontoon tersebut berasal dari APBD propinsi kepulauan riau untuk Pokja ULPDinas perhubungan propinsi kepulauan riau ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 yaitu surat perjanjian untukmelaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Dermaga Ponton di alai kab,Karimun No. 31/HUB/SP/VIII/2011 diperoleh fakta bahwa benar sebagai PenggugatMOCH.