1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan (SAMPUR RITONGA Bin KALI UMMAT RITONGA) dengan Pemohon II (NURHASIMA SIREGAR Binti HASUNUDDN SIREGAR) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013, di Desa Sibargot, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) Kecamatan

PENETAPANNomor 0393/Pdt.P/2019/PA.RAPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim pemeriksa perkara telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikahantara:SAMPUR RITONGA bin KALI UMMAT RITONGA, umur 43 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal diDusun Bakti Abri Il, Desa Sibargot, Kacamatan Bilah Barat,Kabupaten Labuhanbatu,

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (SAMPURRITONGA Bin KALI UMMAT RITONGA) dengan Pemohon Il(NURHASIMA SIREGAR Bintti HASUNUDDN SIREGAR) yangdilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 dilaksanakan di Dusun BaktiHal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2019/PA.RAPAbri Il, Desa Sibargot, Kacamatan Bilan Barat, KabupatenLabuhanbatu;3.

;Namun setelah Yayasan berkembang tahap pertahap untuk menuju kemajuan,Kegiatan belajar mengajar terjadi, Peserta didik mulai berkembang secarabertahap, Kemudian Para Penggugat berusaha mencaricari celah kesalahanTergugat dan berusaha menggulingkan Tergugat serta mencampakkan Tergugat,Tergugat mencoba untuk bertahan karena antara lain untuk keberlanggsunganMaksud dan Tujuan Yayasan, Keberlangsungan kegiatan belajar mengajar,Kebaikan Peserta didik terutama untuk kemshlahatan Ummat;Perbuatan Penggugat

Hai orangorang yang beriman, janganiah kamu menghilangkan (pahala)sedekahmu dengan menyebutnyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), ....Dst ;Bahwa obyek tersebut digunakan untuk Ibadah, bukanlah alat untuk mengerukkeuntungan materil atau dunia, Jika Para Pihak ingin menertibkanAdministrasinya, Mari samasama ditertibkan administrasinya untukkemashlahatan Ummat tanpa harus berselisin apalagi bersengketa ;6.

dengan nomor SHM belumHalaman 54 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG10.diketahui dikarenakan masih dikuasai oleh Tergugat, dari KetuaPembina Yayasan Muhamad Rizal Latuconsina, SE untuk gerbangYayasan Daarul Qu'ran AlAtsari Karawang dengan posisi tanahberdampingan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 atas namaMunandar juga sama dikuasai oleh Tergugat;(P.8)Bahwa benar dalil gugatan tersebut diatas, Bahwa tidak ada yang siasiabagi amal baik seseorang apalagi untuk kemashlahatan Ummat

bahwa: "Pengurusberwenang mengangkat dan memberhentkan pelaksana kegiatanYayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus",; (P.9)Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut diatas, karena faktanya :Bahwa Tergugat atas obyek wakaf tersebut bertindak selaku Nadzir ;Bahwa yang berhak mengurus tanah wakaf tersebut adalah Nadzir ;Bahwa Hak Muwakifl yang berhak memberikan kepercayaan atas tanahwakafnya ;Bahwa Tergugat tidak memanfaatkan gedung bangunan SD untukkepentingan pribadi melainkan untuk kemashlahatan ummat

sehingga tidak mengusik keihkhlasan orang yangtelah beramal untuk kemashlahatan Ummat ; Begitu juga terhadap muridmurid atau Wali Murid yang berada dalamPesantren yang diasuh oleh Tergugat dapat dilakukan klerifukasinya;Halaman 65 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG16.

Sedangkan tanah objek sengketa adalah tanah adat/tanahmilik Gampong;Bahwa penguasaan dalam waktu yang lama bukan alasan perubahanstatus tanah milik Gampong, dan perubahan status tanah adat melaluiproses jual beli, Wakaf, hibah, atau warisan;Bahwa tanah milik Gampong Iboeh Tunong yang menjadi objeksengketa, secara hukum tidak pernah dilakukan pelepasan hakkepada Penggugat karena tanah objek sengketa merupakan tanahmilik ummat/milik masyarakat/wagaf (dalam bahasa Aceh disebutWAKHEUH).

Wagaf dan WAKHEUH dalam tradisi masyarakat Acehtidak bisa lepas dari pemahaman Adat ngoen hukoem lagee dzatngoen sifeut saling melengkapi keduanya;Bahwa tanah WAKHEUH (Wagaf) tidak bisa dirubah wujud hinggadunia kiamat sekalipun, karena dengan disebut Wakheuh atau waqafpemiliknya adalah Allah SWT, dan digunakan untuk kepentingankemaslahatan ummat;Bahwa WAKHEUH (Wagaf) merupakan wujud pengabadian/mengekalkan suatu benda untuk tidak dapat dialinkan dalam bentukapapun kepada siapapun secara personal

Dengan demikianHalaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2016/PN Jth4.114.12.4.13.4.14.4.15.4.16.4.17.4.18.4.19.tanah objek sengketa milik ummat/milik Baitul Maal/Tanoeh Wakheuh/Tanah Wagaf atau sebutan lainya untuk tanah yang berguna bagikemaslahatan ummat.Bahwa terjadinya wakheuh/wakaf dalam masyarakat Islam yaitu:4.11.1 Disebabkan oleh adanya pihak yang mewakafkan dan yangmenerima wakaf (pewakaf dan nazir/penjaga wakaf)4.11.2 Disebakan tidak diketahui kepemilikan yang sesungguhnya

,maka benda tersebut dengan sendirinya menjadi milik baitulmaal (milik wakheuh) seperti tanahtanah bekas korbantsunami yang tidak diketahui ahli warisnya sehingga menjadimilik ummat dalam penguasaan baitul mal.Bahwa sangat tidak benar objek sengketa pertama sekalidigarap/dibuka hutan oleh Penggugat, yang benar tanah objeksengketa sebelum Penggugat menguasai secara illegal/melawanhukum, tanah tersebut telah digarap sebelumnya oleh masyarakatsecara bergantian;Bahwa sangat tidak benar tanah objek sengketa

perdamaianjuga dihadiri oleh Penggugat;8.4.Bahwa suara terbanyak dalam hasil musyawarah merupakanbuktiawal/permulaan untuk merumuskan suatu kesepakatan;Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2016/PN Jth10.11.12.13.14.15.8.5.Bahwa perumusan kesepakatan oleh Para Turut Tergugat hanya dalambentuk himbauan bukan dalam bentuk Putusan;Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam posita 7 sama sekali tidak benar;Tidak memiliki alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta membongkarbangunan milik ummat

Menyatakan bahwa keberadaan bengunan berupa Mesjid Nurul Ikhlas TondokPadang Kelurahan Sumarambu Kecamatan Tellu Wanua Kota Palopo yangberdiri diatas obyek sengketa dikecualikan dalam gugatan ini oleh karena sifatdan tujuannya untuk kepentingan Ummat ( umum ) ;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp. 3.384.000, ( tiga juta tiga ratus delapa puluh empatribu rupiah )8.

Put.No.276/PDT/2016/PT.MksALASAN KEBERATAN KETIGAwonnnnnne Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 27 alinia pertama adalahSALAH dan KELIRU yang menyatakan :Menimbang, mengenai keberadaan MESJID di lokasi tanah sengketa,dalam dalil gugatan Penggugat sejak awal mengakui Mesjid beradadalam areal lokasi tanah sengketa namun karena sudah menjadi MULIKMASYARAKAT dan untuk KEPENTINGAN UMMAT (UMUM), Penggugatmengecualikan dan seganja tidak memasukkannya dalam gugatan dst nya...

Put.No.276/PDT/2016/PT.MksAdalah tidak benar, oleh karena mengenai keberadaan masjid di lokasitanah sengketa, berdasarkan dalil gugatan sejak awal ParaTerbanding semua Para Penggugat mengakui keberadaan masjidtersebut dan dikecualikan serta tidak dimasukkan didalam gugatandengan alasan untuk kepentingan masyarakat (ummat) dan sekarangkeberadaannya sudah menjadi milik masyarakat.

Dimana keberadaanmasjid tersebut dikecualikan didalam perkara ini serta tidakdimasukkan didalam gugatan dengan alasan untuk kepentinganmasyarakat (ummat) dan sekarang keberadaannya sudah menjadimilik masyarakat. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim telahtepat dan benar, dan alasan keberatan Para Pembanding semula ParaTergugat vide Memori Banding tidak berdasar dan beralasan hukumuntuk diterima..

Bahwa sebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karenaTergugat sering marah tanpa alasan jelas, malas bekerja serta seringmelalaikan kewajibannya sebagai Ummat Muslim (Sholat, Berpuasa padabulan Ramadhan);8. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatpada tanggal 28 Desember 2020 dikarenakan masalah tersebut di atas(ekonomi). Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkankediaman bersama;9.

Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan jelas, malas bekerja sertasering melalaikan kewajibannya sebagai ummat muslim (sholat, berpuasapada bulan ramadhan);Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisahtempat tinggal yaitu sejak akhir bulan Desember 2020 atau kurang lebih 4(empat) bulan sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antaraPenggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankankewajiban sebagaimana layaknya suamiistri;Menimbang, bahwa

tersebut terjadi karena masalah bedakeyakinan dimana sejak kecil Tergugat beragama Islam lalu ia menikahdengan seorang wanita dan selama berumah tangga yang pertamatersebut Tergugat pindah keyakinan menjadi beragama Kristen, karenakeluarganya tidak setuju dan akhirnya Tergugat bercerai dan kembalimemeluk Islam lagi dan lalu menikah dengan Penggugat,Bahwa setelah rumah tangga berjalan + 1 bulan, Tergugat mulai dan selalumempengaruhi serta mengajak Penggugat untuk mempelajari Al Kitabsebagai keyakinan ummat

Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalahrumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaranyang sulit didamaikan, yang disebabkan karena setelah rumah tangga berjalan+ 1 bulan, Tergugat mulai dan selalu mempengaruhi serta mengajak Penggugatuntuk mempelajari Al Kitab sebagai keyakinan ummat

Anak Kedua, umur 10 tahun;Anakanak tersebut ikut bersama PenggugatBahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semulaberjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2014antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan danpertengkaran disebabkan oleh : Tergugat selalu keluar malam, larut malam baru kembali ke rumah Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ummat IslamBahwa sejak April 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas tersebut di atas lalu

menasihatiPenggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersamadengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalahPenggugat mengajukan cerai gugat dengan alasanalasan sebagaimanatersebut di atas, yang pada pokoknya adalah bahwa sejak April tahun2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu keluar malam, larutmalam baru kembali ke rumah, Tergugat tidak melaksanakankewajibannya sebagai ummat

bernamaBahwa setelah penggugat dan tergugat menikahkeduanya hidup rukun membina rumah tanggasebagaimana layaknya suami istri selama kuranglebih 11 tahun dan bertempat tinggal di ,Lingkungan , namun belum di karuniai anak.Bahwa setelah 4 tahun pernikahan keduanya sudahmulai terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena tergugat sering membohongipenggugat serta tidak bertanggung jawab sebagaisuami (kepala rumah tangga) dimana tergugat seringmeninggalkan penggugat dengan alasan untukkepentingan ummat

adalah kakak ipar saksi bernama .Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah hiduprukun membina rumah tangganya sebagaimana layaknyasuami istri selama kurang lebih 11 tahun di ,Lingkungan , dan belum dikaruniai anak.Bahwa setelah 4 tahun pernikahan keduanya sudahmulai terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena tergugat sering membohongipenggugat serta tidak bertanggung jawab sebagaisuami (kepala rumah tangga) dimana tergugat seringmeninggalkan penggugat dengan alasan untukkepentingan ummat

AMANAH UMMAT INDONESIA

AMANAH UMMAT INDONESIA sejumlah Rp. 1.000.000,- yang diteriman Lel. L.M.YANTO M.B pada tanggal 17 Juli 2016.

AMANAH UMMAT INDONESIA sejumlah Rp. 15.000.000,- pada tanggal 09 November 2018.

AMANAH UMMAT INDONESIA sejumlah Rp. 30.000.000,- yang diteriman Per. NASBAH pada tanggal 30 Mei 2016.

perdamaian, Majelis Hakim bandingmemandang Hakim tingkat pertama tidak cermatmemproses perdamaian secara optimal sebagaimanadiatur Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 1 tahun 2008;, lagi pula bobotsengketa perkara ini, yang apabila mediasidiproses dengan optimal, dengan sasaran membukacakrawala fikir para pihak khususnya, yangternyata objek sengketa berupa Jahan ini dikelola oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yangsangat memberi manfaat dalam upaya mencerdaskanbangsa, khususnya ummat

Islam di Ambon danmenjadi kebanggaan dan seyogyanya didukung olehsemua ummat Islam di Ambon khususnya dan ProvinsiMaluku pada umumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa perkara a quo adalah termasukkompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon, olehkarenanya Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor0139/Pdt.G/PA.Ab yang menyatakan Pengadilan Agama Ambontidak berwenang untuk mengadili perkara a quo harusHalaman 13 dari 12 hal putusan

Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalanrukun dan harmonis, tetapi sejak 2011 antara Pemohon dengan Termohonsering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh: Termohon membohongi Pemohon; Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai ummat Islam; Termohon menjalin hubungan dengan lakilaki lain;.

seperti dalam KitabAhkam AlQur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:PSH sll SE w plS> us alauoll d 9 uxs 999 ob VY wedArtinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yangdholim dan gugurlah haknya,Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonancerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihandan pertengkaran karena Termohon suka berbohong, tidak melaksanakankewajibannya selaku ummat

Sebab hak pengelolaanterhadap seluruh aset ummat Gerakan Pemuda Islam termasuk yang adadi Jl. Menteng Raya No.58 telah dicabut dari PENGGUGAT dandiserahkan kepada Lembaga Pengelolaan Aset Ummat Gerakan PemudaIslam.

Menteng RayaNo.58 telah dicabut hak pengelolaannya dari PENGGUGAT dandiserahkan kepada Lembaga Pengelolaan Aset Ummat GerakanPemuda Islam. Berdasarkan Ketetapan dan Keputusan MuktamarLuar Biasa Gerakan Pemuda Islam Nomor: 006/KPTS/MLBGPI/11/1435, tertanggal 10 Januari 2014 M/09 Rabiul Awal 1435 H, danSIP yang selama ini masih atas nama PENGGUGAT juga sudahdimohonkan dan dalam proses untuk diganti menjadi atas namaLembaga Pengelolaan Aset Ummat Gerakan Pemuda Islam;4.

Juanda No. 23 Ciputat, TanggerangBanten 15419, yang samasama bergerak di bidang usaha Tours & Travelserta Umroh dan Haji Plus, memperlinatkan adanya kekaburan antara hakdan kewajiban 2 (dua) badan hukum tersebut dan berpotensimembingungkan ummat Islam dalam menjalankan kewajiban Rukun Islamyang ke lima sehingga meresahkan masyarakat, maka cukup alasanhukum menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukumyang merugikan Tergugat dan puluhan ummat Islam lainnya yang tururmenjadi korban pada keberangkatan

Yusmanidar telah berbohongdan memutar balikkan fakta yang sebenarnya, telah berbohong kepadaTergugat dan Istri, telah berbohong kepada puluhan jemaah haji yanggagal diberangkat pada tanggal 27 Oktober 2011 dan berbohong kepadaAllah SWT dan ummat Islam, maka cukup alasan hukum untukmenyatakan H. Syarifuddin bin Ilyas dan Hj.

lebih cerdas melihat kenyataan yang adadan mampu melihat kepentingan perdata secara personal yang tidak akanmungkin di ekspos oleh Mass Media dan kepentingan perdata milikummat Islam sebagai rukun Islam yang diselenggarakan dan dilindungioleh Negara, sehingga terlinat Penggugat tidak mampu memahamikewajiban Mass Media sebagai kontrol sosial yang diatur UndangundangPers No. 40 tahun 1999 dan soal ibadah haji merupakan wilayah publikHalaman 27 dari 80 halamanPutusan Nomor 4/Pdt.G/2013/PNLsm28milik ummat

Islam,apalagi jika Penggugat memahami dengan iman bahwa Penggugatmenjalankan usaha dan meraup keuntungan dari ritual ummat Islamsangat sakral, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk meminta maafkepada Tergugat dan puluhan calon jemaah haji yang gagaldiberangkatkan pada tanggal 27 Okteber 2011, baik secara langsungmaupun melalui Mass Media dan memohon maaf kepada Allah SWT agartidak mendapatkan azab;27.Bahwa tidak ada satu alasan hukum apapun soal sita jaminan yangdimohonkan Penggugat, karenanya

sangat beralasan hukum untukdikesampingkan;Halaman 29 dari 80 halamanPutusan Nomor 4/Pdt.G/2013/PNLsm3028.Bahwa tidak ada satu alasan hukum apapun untuk putusan serta merta,karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;29.Bahwa tidak ada satu alasan hukum apapun soal uang paksa(dwangsom), karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;30.Bahwa Penggugat patut membayar biaya perkara atas kenyataan umumyang dialami ummat Islam, khususnya Tergugat dan puluhan calonjemaah haji yang gagal

Rubiah binti Ummat Pohan sebagai ibu kandung;4. Menetapkan dan menunjuk Pemohon Sutarti Binti Sudi sebagai Ahli Waris yang akan mengurus pencairan dana ke Bank Aceh Cabang Rimo;5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- ( dua ratus enam ribu rupiah );

Menyatakan Para Tergugat telah ingkarjanji/wanprestasi kepada Penggugat (KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera) dalam akad pembiayaan Murabahah Nomor F046004711001/MBA/BMT-BUSMRANGGEN/VI/2021 tertanggal 16 Juni 2021;4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat sejumlah Rp134.767.228,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.

Tergugat melarang penggugat menghadiri kajian salafCc.Suami menertawakan hadits Ummat Islam terpecah menjadi 73golonganBahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini,Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya danjalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat; atas dasarpertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hiduprukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (

Point F tersebutmengabaikan prinsip prinsipsyariat tentang kreteriaUlama yang tidak pernahmembatasi usia Ulama palingrendah 40 tahun sepanjangsejarah Islam, sehinggapasal tersebut menyebabkanpengkaburan terminologimakna Ulama yang ada dantumbuh dalam sejarah UmatIslam kalau bukan sepanjangsejarah Ummat Islam ;A. PENDAHULUAN :Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnyaHal. 12 dari 13 hal. Put.

No.382 P/HUM/2009disingkat MPU adalah wadah para Alim Ulama danCendikiawan Muslim di Aceh dalam~ rangkamenyalurkan aspirasi ummat dan ataupertimbangan dari aspek syariah dalampengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalamrangka terwujudnya Pemerintahaan dan masyarakatAceh yang Islami di Aceh.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semulaberjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antaraPenggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan danpertengkaran disebabkan oleh; Tergugat tidak menutupi kebutuhan dalam rumah tangga; Tergugat pemarah, bila marah merusak barangbarang yang adadisekitarnya Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ummat Islam; Tergugat kadang mengancam Penggugat; Tergugat kadang memukul Penggugat;.

Mempersiapkan dan melaksanakan keputusan musyawarah ummat yang secaraaklamasi menyetujui pendapat team perumus (team sembilan).10. Bahwa, pengawasan dan himbauan Dewan Pengawas (Tergugat VII s/dXIl) tidak diperhatikan oleh Dewan Pengurus (Tergugats/d Vl), dan bahkanbahkan melakukan perlawanan terhadap ketentuanketentuan yang diaturdalam AD dan ART Yayasan: Menggalang massa pengikutnya untuk tidak taat pada Dewan Pengawas(melawan ketentuan pasal 8 ayat 1 jo pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar).

Nalar pikir yang salah dan sesat itusangat membodohi ummat anggota, merusak dan memporakporandakanorganisasi. Inilah "biang" penghancuran tatanan Klenteng Ciptaan Tergugat s/d VI. Dengan kedokmenegakkan AD/ART organisasi mereka mengubah isi Anggaran Dasardengan menggunakan bemper pengikut fanatik yang tidak tahu apaapa itu, dandiklaim sebagai suara ummat anggota, selanjutnya menarik orang luar sebagaiwayangnya.2.5.

Dalam AD/ART organisasi tidak dikenal adanyamusyawarah ummat Klenteng.

(lihathasil pertemuan itu sebagaimana CD rekaman yang dibuat tergugat s/dVI yang disebarluaskan kepada ummat Klenteng Kediri). Manakala kitabandingkan hasil rekaman tersebut dengan apa yang disampaikan Tergugat s/d VI dalam jawabannya angka 20 dalam pokok perkara, tampak sekalikebohongan, itikad buruk, dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukanTergugat s/d VI.2.11.

Bahwa, tindakan Tergugat s/d VI memang benar berakibat merugikanummat Klenteng Kediri, knususnya terhadap diri Penggugat, sebagaimanadalil Penggugat angka 19.Penggugat dalam gugatan ini tidak mewakili ummat Klenteng Kediri akantetapi tidak ada salahnyadan tidak merupakan.suatu larangan manakala Penggugat mendalilkan hal tersebut, dan faktanyamemang demikian.2.21.

Penggugat sebagai ibu kandungnya maka biaya pemeliharaan anaktersebut menjadi kewajiban Tergugat dengan biaya pemeliharaan sejumlahRp.1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulannya, sebaliknya jika sebagaimanaanak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, maka biaya pemeliharaan tidakperlu diberikan melalui Penggugat;Pasal 5Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat biaya pemeliharaan anak sebagaimanapada Pasal 3 dan Pasal 4 diluar biaya Pendidikan, biaya Kesehatan, biayaSandang, biaya perayaan harihari besar ummat