/p>

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat pada saat tahapan pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) yang diselenggarakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Tengah, dimana nama Penggugat tidak ada dalam pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten (DPRD) Maluku Tengah, Daerah pemilihan (DAPIL) Maluku Tengah II Kecamatan Seram Utara dari Partai

Padahal Penggugat sebagai Bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Garuda telah mengikuti tahapan-tahapan mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada KPUD Maluku Tengah dan Penggugat dinyatakan telah memenuhi semua syarat administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PKPU No. 10 Tahun 2023.

Kemudian Penggugat melakukan konfirmasi pada DPC Partai Garuda Kabupaten Maluku Tengah dan menemukan bahwa saudara Laurens Ilela tidak pernah berproses pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) di KPUD Maluku Tengah.

Hal mana Penggugat juga tidak pernah menerima Surat Keputusan DPD tentang persetujuan perubahan Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Garuda yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan selama ini Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dari Partai Garuda dan tidak pernah mengundurkan diri Bacaleg Partai Garuda Dapil Maluku Tengah II sehingga tindakan Tergugat melakukan pergantian nama Penggugat dengan Saudara Laurens Ilela yang kemudian disahkan oleh KPUD Maluku Tengah selaku penyelenggara

politik, pelanggaran terhadap hak Penggugat sebagai anggota partai politik, serangkaian proses penjaringan atau seleksi bakal calon anggota legislatif yang diawali dari pendaftaran Penggugat sebagai bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Maluku Tengah Daerah pemilihan (DAPIL) Maluku Tengah II Kecamatan Seram Utara dari Partai Garuda hingga penetapan daftar calon tetap yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Penggugat:
Sumarjan Majid
Tergugat:
Ketua dan Sekretaris dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Kabupaten Maluku Tengah

DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, DK

ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : WIDYASMORO EKO PRAWITO
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA

Terbanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA

VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR c.q. AIRLANGGA HARTANTO dan LODEWIJK F. PAULUS, DKK

Menyatakan batal Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah;3.

Mewajibkan kepada Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Aceh) untuk mencabut Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama

Mewajibkan kepada Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Aceh) untuk menerima Pendaftaran dan melakukan verifikasi administrasi dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi (PAR);5. Mewajibkan kepada Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Aceh) untuk menindak lanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan diucapkan dalam persidangan;6.

,selaku Ketua Umum Partai Amanah Reformasi (PAR) Tergugat;KOMISIONER KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH

., sebagai Wakil Ketua Ekonomi Koperasi dan UKM, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan, 2. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, 3. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

(5) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;2.

Bahwa Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, selanjutnya disebutsebagai Penggugat Rekonvensi adalah Ketua dan Sekretaris Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan;3. Bahwa selaku Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten HalmaheraSelatan, Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan melaksanakan tugastugasPartai dengan baik sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga(ART) Partai Demokrat termasuk melaksanakan keputusan Partai;4.

Bahwa selain perbuatan tidak terpuji tersebut di atas, ternyata Tergugat Rekonvensijuga tidak melaksanakan keputusan Partai berupa tidak pernah membayar infak/kewajiban yang harus disetor kepada partai sebesar 15 % dari pendapatan yangditerima sebagai anggota DPRD, sehingga dengan perbuatan tersebut telahmerugikan partai;7.

Bahwa atas dasar perbuatan tidak terpuji dan pengabaian/ingkar terhadap kewajibansebagai anggota partai tersebut di atas, maka pada tahun 2010, Tergugat Rekonvensiberdasarkan AD dan ART Partai Demokrat dipecat dari anggota Partai Demokratoleh DPP Partai Demokrat melalui Surat Keputusan No. 30/SK/DPP.PD/IV/2010tanggal 12 April 2010 dan menarik Tergugat Rekonvensi dari keanggotaan DPRDKabupaten Halmahera Selatan;8.

dari suratsurat yang ada di DPD Partai Demokrat Provinsi MalukuUtara setelah saksi Djuanda Bakar menjadi Pengurus DPD Partai DemokratProvinsi Maluku Utara.

SEMADU SADIPUN, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD II) Partai Golkar, Kabupaten Sikka, masa bhakti Tahun 2004

Golongan Karyatermasuk Peraturan Organisasi (PO) Partai Golongan Karya yang berlakusebagai undangundang yang mengikat dan harus dipatuhi serta dilaksanakanoleh segenap Civitas Partai Golongan Karya;A.

Putusan No. 1210 K/Pdt//2008keberadaannya sah diakui oleh Negara Republik Indonesia, memiliki AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang berlakusebagai undangundang partai yang mengikat dan harus dipatuhi sertadilaksanakan oleh segenap Civitas Partai, termasuk di dalamnya tentangpenyelesaian sengketa internal yang bersangkutan dengan keputusankeputusan Partai Golongan Karya yang bersifat final dan mengikat.Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan KaryaNomor

atas Aturan Partai akan tetapi siapapunanggota Partai Golkar wajib menegakkan aturanaturan di Anggaran Dasarmaupun Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar;.

Bahwa Kedaulatan Partai Golkar, dalam alam demokrasi akan hancur jikaAD dan ART tidak ditaati oleh anggota Partai Golkar.Jika AD dan ART Partai Golkar selalu ditegakkan dan dijunjung makaindependensi partai tidak mudah dirongrong..

Bahwa Negara tidak boleh mengintervensi urusan intern Partai Golkar akantetapi aturanaturan yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Tanggal WAUJIB ditaati;Jika ada pelanggaran terhadap AD dan ART Partai Golkar yang tidak dapatdiselesaikan secara intern partai, maka sesuai ketentuan BAB XVIIAnggaran Dasar Partai Golkar tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum,pada Pasal 38 ayat (2) yang dijabarkan lebih lanjut di dalam BAB XVAnggaran Rumah Tangga Partai Golkar pada Pasal 47,

,M.Kom
Tergugat:
1.Ahmad Syaikhu Presiden Partai Keadilan Sejehtera
2.Aboe Bakar Alhabsyi Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejehtera
3.Dedi Kurniadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur
4.Abdul Wahab Syahrani Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur
5.Dimyati Musthofa, S.Hut Ketua Dewan Pengurus Daerah Kota Samarinda
6.Ismail Latisi, S.Pd Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Kota Samarinda

Penggugat:
LANI SUGEHA
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karyaatau DPP GOLKAR c.q. Drs. SETYA NOVANTO, Ak
2.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya atau DPP GOLKAR c.q. IDRUS MARHAM
3.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. RITA WIDYASARI. Ph.D
4.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. ABDUL KADIR. SAg
5.H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S. Sos, MH
6.H. M.

Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya (DPP GOLKAR),Cq. Drs. Setya Novanto, Ak., selaku Ketua Umum Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya, beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni,RT.02/RW.01, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, DaerahKhusus lbukota Jakarta 11480 Indonesia, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat I;2. Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya (DPP GOLKAR),Cq.

Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Politik Golongan Karyaatau Kader partai GOLKAR Kota Samarinda Kalimantan Timurdengan Nomor NPAG 17010156499;2.

Namun Penggugat pada saat ini Penggugat sudahbukan merupakan anggota dari partai politik PARTAI GOLKAR lagi, karenaPenggugat sudah masuk pada partai politik PARTAl BERKARYA danmenduduki jabatan sebagai Bendahara pada PARTAI BERKARYA kotaSamarinda sesuai dengan No.

Kep 24 /DPP/ GOLKAR / IX / 2017tertanggal 23 Agustus 2017 yang berisi tentang pemberhentian dariAnggota Partai Golkar atas nama Pemohon telah sesuai dengan AnggaranDasar Rumah Tangga Partai Golongan Karya sebagaimana diatur dalamBab III Tentang Pemberhentian Anggota pada pasal 4 ayat ( 2 ) pada hurufb. Yakni menjadi Anggota partai Politik lain.

Fotocopy Kartu Anggota Partai Golkar yang dikeluarkan oleh DewanPimpinan Pusat Partai Golkar pada tanggal 16 Juli 2003, diberi tanda P1;2. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai GolkarNomor:244/DPP/Golkar/VII/2017 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23Agustus 2017 tentang pemberhentian sebagai anggota dari Partai Golkaratas nama Lani Sugeha dan Munir Achmad, diberi tanda P2;3.

PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN., 2. PEMERINTAH RI CQ. DEP.KEH & HAM RI.; HERO SAMUDRA, SH., MH.

No. 140 K/Pdt.SUS/201116.17.18.19.yang dikirimkan oleh DPDDPD Partai Kedaulatan tersebut untuksegera mengadakan Rapimnas, maka Penggugat beserta PengurusDPP Partai Kedaulatan yang lain pada tanggal 04 Mei 2009mengadakan Rapat Harian DPP Partai Kedaulatan, hasil rapat sepakatagar Pengurus DPP dan DPDDPD Partai Kedaulatan seluruhIndonesia dengan tujuan melakukan penyelamatan Partai Kedaulatansehingga DPP Partai Kedaulatan menyetujui permintaan DPDDPDuntuk mengadakan Rapimnas ;Bahwa selanjutnya DPP

., sebagai Pejabat KetuaUmum DPP Partai Kedaulatan ;c.

DPD Partai Kedaulatan danPara Pengurus DPC Partai Kedaulatan seluruh Indonesia dalam tingkatnasional telah melaksanakan Musyawarah Nasional Partai KedaulatanHal. 13 dari 95 hal.

Keputusan DPP Partai KedaulatanHal. 22 dari 95 hal.

2Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 56.19/ SK/ DPP.PD/ DPC/ VI/ 2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2012-2017.- 1 (satu) buah Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.- 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Riwayat Hidup

ISMAIL HASAN.- 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2012 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Bangkalan- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim An. Partai Demokrat Kab. Bangkalan No.

.- 1 (satu) bendel fotocopy DPA SKPD TA 2012, dengan kode rekening 5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik- 1 (satu) bendel fotocopy Surat No. 900/ 1061/ 433.202/ 2012 tanggal 05 Desember 2012 tentang Penyampaian Nomor Rekening PenerimaHibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2012.- 1 (satu) bendel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kab. Bangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kab. Bangkalan tentang Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kab.

.- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2012 DPC Partai Demokrat Kab. Bangkalan.Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. H. RISKI. 9. Membebankan kepada Terdakwa H. ISMAIL HASAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Foto copy SK DPP Partai yang di ligalisir ;2.

Partai Politik Kab.

ISMAIL HASAN selaku KetuaDPC Partai Demokrat Kab.

HASYIMselaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab.

Penggugat:
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA PARE
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Penggugat:
Lucy Yoshida
Tergugat:
partai indonesia kerja (PIKA)
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Pusat

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPCPDI PERJUANGAN) KABUPATEN KETAPANG, 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPDPDI PERJUANGAN) PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPPPDI PERJUANGAN), tersebut;

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC-PDI PERJUANGAN) KABUPATEN KETAPANG , DKK VS BUDI MATEUS, S.Pd, DKK

Peraturan Partai Demokrsi IndonesiaNomor 6 Tahun 2015 tentang Mahkamah Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan dan Penggugat sudah mengajukan upaya hukum kePengadilan Negeri Ketapang;Peraturan Partai Demokrsi Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangMahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan:Pasal 8 ayat (1):Penyelesaian perselisihan internal partai oleh Mahkamah Partai harusdiselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonandiregistrasi oleh Mahkamah Partai;Pasal 11 ayat (1)

Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai;b) melaksanakan Asas, Jati diri, Watak, Fungsi, Tujuan dan kebijakanPartai;c) mentaati peraturan dan keputusan Partai;d) menjaga nama baik dan kehormatan Partai;e) menjalankan tugastugas yang diberikan oleh Partai dengan penuhtanggung jawab;f) membayar iuran wajib Partai; dan;g) melakukan rekrutmen anggota baru;Pasal 21 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV Tahun 2015menyatakan:1) Setiap Anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai;2) Terhadap

pelanggaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai;3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Disiplin Partai diaturdalam Anggaran Rumah Tangga Partai;Pasal 22 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV Tahun 2015menyatakan:Anggota Partai dilarang:j.

Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan denganAnggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai danPeraturanPeraturan Partai;Halaman 47 dari 54 hal. Put.

Nomor 932 K/Padt.SusParpol/2017Pasal 23 Anggaran Dasar PDI Perjuangan hasil Kongres IV Tahun 2015menyatakan:(1) Anggota Partai yang melanggar disiplin partai dan tidak mematuhilarangan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal22 dikenakan sanksi;(2) Sanksi yang dijatunkan terhadap Anggota Partai berupa:a) peringatan;b) pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatanatas nama Partai;c) pembebastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atasnama Partai; dand) pemecatan atau

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT c.q. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC, M.PA, M.A, dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, BSC, M.T, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,CS

dalam kepengurusan partai untuk mencapai tujuan dansasaran umum partai.

dan melanggar AD/ART Partai Demokrat,Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat.

PstKode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat.

) Partai Demokrat,Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat ;.

ANDI ABDUL KADIR Lawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

Pembanding/Penggugat : Achmad Yani
Terbanding/Tergugat : DPW Partai Peduli Rakyat Nasional
Terbanding/Tergugat : Dewan Perwakilan Rakyat daerah

Jeneponto, (Partai Peduli Rakyat Nasional) Jenis Kelamin PriaAgama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat JI. Pahlawan No.25Bontosunggu, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / PEMBANDING ;LAWAN1. Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)berkantor di JIn Dg Tata Blok No.8 Makassar sebagai Tergugat I ; Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasanya MUH. SALEHKr TOMPO, Jabatan Ketua DPD PPRN Kab. Jeneponto alamat Jl.Lanto Dg Pasewang Kab.

1.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP),2.H. MOHAMAD ARIS, S.H; 1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, MT,3. PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (FPPP DPR-RI), DKK

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), suatu partai politik yang didirikanberdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum NegaraRepublik Indonesia, sebagaimana pada Akta PenegasanPendirian Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 32,tanggal 17 Februari 1999 yang dibuat dihadapan YudoParipurno, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di JalanDiponegoro Nomor : 60, Jakarta 10310, sesuai denganHasil Pelaksanaan Muktamar ke VII di Bandung, tanggal 3Juli 2011 sampai dengan 6 Juli 2011, yang telah dimuatdalam Anggaran

SURYADHARMA ALI, M.Si, Warga NegaraIndonesia, Ketua Umum Pengurus Harian DewanPimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tempattinggal di Jalan Jaya Mandala VII Nomor : 2, RT.010,RW.002, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet,Jakarta Selatan ;Halaman dari 375 halaman Putusan Nomor : 217/G/2014/PTUNJKTPAGE2.

ROMAHURMUZIY, MT., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan,beralamat Jalan Diponegoro Nomor : 60, Jakarta 10310,dalam perkara ini memberikan kuasa kepada1. M.SHOLEH AMIN, S.H., M.Hum. ; 2. M. LUTHFIE HAKIM, S.H., M.H. ; 3. A. WIRAWAN ADNAN, S.H. ; Ketiganya Warga Negara Indonesia, Para Advokat padaKantor Hukum Sholeh, Adnan & Associates, beralamatdi Gedung Graha Pratama, lantai 18, Jalan MT.

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (FPPP DPRRI) TerdiriPAGEDrs. H. HASRUL AZWAR, M.M.,Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Ketua Fraksi PPP DPRRIPeriode 20142019, beralamat di Komplek MPR/DPRRI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal GatotSubroto, Senayan, JakartaDra. Hj.

PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWANPIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG(DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), terdiri dari ;PAGET PROVING ACHE eqsceneeeeeneneesnennneenneee1. A. HAKIM EL MUCHTARI, Ketua DPW PPPProvinsi Aceh, beralamat di Jalan Syiah KualaNomor : 233, Banda Aceh dan H. AMRI M.ALI, Sekretaris DPW PPP Provinsi Aceh,beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor : 233,Banda Aceh ; 2. Tgk.

Penggugat:
ELMI SUPIATI, S.Sos
Tergugat:
1.DPP PARTAI DEMOKRAT
2.DRS. A. SALIM, MM

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata padatingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalamperkara antara :ELMI SUPIATI, S.SosWarga Negara Indonesia, NIK 1771034107660002, jenis kelamin perempuan,tempat lahir di Air Keruh, tanggal 1 Juli 1966, agama Islam,pekerjaan AnggotaDPRD Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Mangga III No.09 RT.19, RW.06Kelurahaan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, ProvinsiBengkulu, KTA Partai

,M.H, para Advokat dari DPP Partai Demokrat,beralamat di Jalan Proklamasi No.41 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I; Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.ll. Drs. A.

Bahwa Penggugat adalah salah satu kader Partai Demokrat DPD PropinsiBengkulu, bergabung dengan Partai Demokrat sejak tanggal 23 Juli 2008,Kartu Tanda Anggota No.06.17.010766.0000.000003, sebagai kader selamaini telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkinuntuk menjaga nama baik Partai serta selalu mengindari perbuatan tercelahyang dapat mengakibatkan melanggar hukum, sehingga Penggugatsenantiasa selalu menjaga integritas Partai Demokrat; 2.

Bahwa pada tahun 2014 Penggugat memberanikan diri maju padaPemilinan calon Anggota Legislatif, DPRD Prompinsi Bengkulu periodeTahun 2014 2019, Penggugat mendapat nomor urut 2 dari 5 orang Calonyang diusung Partai Demokrat, atas kerja keras yang dilakukan Penggugatmembuahkan hasil yang positif dimana pada pemilihan Anggota legislativecalon Anggota DRPD Propinsi Bengkulu, Penggugat memperoleh suaraterbanyak sebagai berikut :Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.Calonnomorurut