., selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Perlengkapan' SekretariatDewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selakuPembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;e) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An.H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel keHalaman 105 dari 312 hal Put No.21/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK.Pangkalan Bun Via Banjarmasin sebesar Rp. 10.500.000,(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPDNomor : 170/14/DPRD/2006, yang ditandatangani olehDrs.

Barsel ke Banjarmasinsebesar Rp. 10.080.000, (Sepuluh juta delapan puluh riburupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/17/DPRD/2006,yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DewanKab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku PembuatDaftar, tertanggal .... Pebruari 2006;d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Drs.MOH. AKHYAR, dkk., Anggota DPRD Kab.

Barsel ke Palangka Rayasebesar Rp. 13.080.000, (tiga belas juta delapan puluh riburupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/10/ DPRD/2006,yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DPRDKabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selakuPembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006.Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 7 (tujuh)orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IKHWANSYAH,dkk, ke Wilayah Kec. Dusun Selatan, Kab.

Barsel ke Palangka Rayasebesar Rp. 12.600.000, (dua belas juta enam ratus riburupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/15/DPRD/2006,yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DewanKab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku PembuatDaftar, tertanggal .... Pebruari 2006.Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua)orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Hj.

Barsel ke Banjarmasinsebesar Rp. 10.080.000, (Sepuluh juta delapan puluh riburupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/17/DPRD/2006,yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DewanKab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku PembuatDaftar, tertanggal .... Pebruari 2006;Halaman 224 dari 312 hal Put No.21/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK.106.107.d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An.Drs. MOH. AKHYAR, dkk., Anggota DPRD Kab.

,sebagai Arbiter;Bahwa setelah putusan BANI No. 989/XI/ARBBANI/2017 dibacakanpada tanggal 02 November 2018, Para Pemohon menemukan buktidari website ABNRCounsellors at Law (www.abnrlaw.com), padabagian Profil, subbagian Of Counsel, tercantum nama Bapak M.Husseyn Umar. Dari website ABNRCounsellors at Law(www.abnrlaw.com) tersebut diketahui bahwa Bapak M. HusseynUmar pernah bekerja dan menjabat sebagai DIREKTUR UTAMA diPerusahaan Sewa Guna Perkapalan PT.

Sebagai arbiterBahwa setelah putusan BANI No. 989/XI/ARBBANI/2007 dibacakanpada tanggal 02 November 2018, Para Pemohon menemukan bukti dariwebsite ABNRCounsellors at Law (www.abnrlaw.com), pada bagianprofil, subbagian of Counsel, tercantum nama Bapak M. Husseyn Umar.Dari website ABNRCounsellors at Law (www.abnrlaw.com) tersebutdiketahui bahwa Bapak M.

Dr.Mohammad Saleh, S.H., M.H., sebagai Arbiter;Bahwa setelah putusan BANI No. 989/XI/ARBBANI/2017 dibacakan padatanggal 02 November 2018, Para Pemohon menemukan bukti dari websiteABNRCounsellors at Law (www.abnrlaw.com), pada bagian Profil, subbagian Of Counsel, tercantum nama Bapak M. Husseyn Umar. Dari websiteABNRCounsellors at Law (www.abnrlaw.com) tersebut diketahui bahwaBapak M. Husseyn Umar pernah bekerja dan menjabat sebagai DIREKTURUTAMA di Perusahaan Sewa Guna Perkapalan PT.

,MM:Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;4. Nama : AGUS CAHYONO,S.H;Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada BiroHukum Sekretariat Daerah Jawa Tengah;Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;5. Nama : KABUL SUTRIYONO,S.H;Jabatan : Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia pada BiroHukum Sekretariat Daerah Jawa Tengah;Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;6.

Penangan perkara Tk.Vpada subbagian bantuanhukum IIc;8. Margareta W. S, S.H. : Penangan perkara Tk.V padaSubbagian bantuan hukumIIc;Berdasarkan surat kuasa khusus No: SKU276/MK.1/2017 tanggal 31 Juli 2017 dengan haksubstitusi yang didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Tahuna tanggal 8 Agustus 2017dengan No: 74/SK/2017, Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT III semula Turut Tergugat 3.Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca :1.

., keterangan Ahli dalam Berita AcaraPemeriksaan Ahli di penyidik di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan sebagai Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum, dan saat ini sebagai Perancang PeraturanPerundangundangan Ahli Muda, Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara,Kementerian ESDM; Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik adalah :a.

mengetahuisecara pasti;Bahwa awalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas menerima daftargaji dari Pemda Kabupaten Kapuas yang kemudian direkapitulasi olehjuru bayar gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas kemudiandibuatkan SPP dan SPM oleh operator SIMDA Bagian KeuangaanDinas Kesehatan Kabupaten Kapuas (Saudara Taufiq Urrahman)kemudian SPP dan SPM ditandatangani oleh BendaharahaPengeluaran (Tahun 2016 Sdri.Nia Angga Puspitasari, 2017 saksisendiri Mia Nathalia) kKemudian berkas diverifikasi oleh Kepala SubBagian

Cornedy) Dinas Kesehatan KabupatenKapuas kemudian dibuatkan SPP dan SPM oleh operator SIMDABagian Keuangaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas (SaudaraTaufikurrahman) kemudian SPP dan SPM ditandatangani olehBendaharaha Pengeluaran (Tahun 2016 saksi sendiri, Tahun 2017Saudari Mia Natalia), kemudian berkas diverifikasi olen Kepala SubBagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas (SaudaraSutrisno).

Selanjutnya SPP tersebutdiajukan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yaitu SaksiSutrisno selaku Kepala Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan KabupatenKapuas. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaranmenerbitkan Surat perintah membayar (SPM) setelah dinyatakan lengkapdan sah oleh PPK.

Statuta untukPTS di Lingkungan LLDikti Wilayah XI Kalimantan ASLI;1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi IlmuEkonomi Widya Praja Tanah Grogot Nomor: 05/STIEWP/2011 tanggal 28Februari 2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Sub BagianSekolah Tinggi IImu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot;1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi IlmuEkonomi Widya Praja Tanah Grogot Nomor: 04/STIE.WPTGT/2015tanggal 02 Maret 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala SubBagian

H.Ariefien Thahir, M.AP., M.M. untuk mengikuti Asistensi PenyusunanStatuta untuk PTS di Lingkungan LLDikti Wilayah XI Kalimantan ASLI;1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi IlmuEkonomi Widya Praja Tanah Grogot Nomor: 05/STIEWP/2011 tanggal28 Februari 2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala SubBagian Sekolah Tinggi IImu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot;1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi IlmuEkonomi Widya Praja Tanah Grogot Nomor: 04/STIE.WPTGT

., Staf Subbagian Hukum danHumas, Badan Karantina Pertanian ;Kesemuanya memilih domisili di Kantor Pusat KementerianPertanian Gedung E, Lantai , V dan VII, Jalan Harsono RM,Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 8494/TU.220/L/IV2012, tanggal14 November 2012;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding;melawan:PT.

Telaahan staf tersebut bersama dengan suratpermohonan pembayaran kavling tanah matang dari PT DAVINDO JAYAMANDIRI dan Korpri perihal yang sama, disampaikan kepada Bendahararutin Sekretariat Kota Samarinda untuk dibuatkan surat perintah pembayaranyang ditandatangani/diketahui oleh Kabag Umum untuk diserahkan ke BagianKeuangan ;3 Setelah di Bagian Keuangan surat perintah pembayaran tersebut divertifikasioleh Subbagian Anggaran, kemudian diterbitkan SPPD (surat perintahpencairan dana) yang ditandatangani

Telaahan staf tersebut bersama dengan suratpermohonan pembayaran kavling tanah matang dari PT DAVINDO JAYAMANDIRI dan Korpri perihal yang sama, disampaikan kepada BendaharaRutin Sekretariat Kota Samarinda untuk dibuatkan surat perintah pembayaranyang ditandatangani/diketahui oleh Kabag Umum untuk diserahkan ke BagianKeuangan ;Setelah di Bagian Keuangan surat perintah pembayaran tersebut divertifikasioleh Subbagian Anggaran, kemudian diterbitkan SPPD (surat perintahpencairan dana) yang ditandatangani

Kepala SubBagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat, 4. DEDI ROHADI, SH.CN. Kepala SubBagian Non Litigasi pada Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat, 5. DEWI MARTININGSIH, SH.MH.Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat, 6. H. POPO MUSTOFA, SH.Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat, 7. ANDINA RAHAYU, SH.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Pengkajian HAM padaBagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Pengkajian HAMBiro Hukum SETDA Provinsi Papua;5. JUADI AR, S.H.,M.Hum, Jabatan Kepala Sub BagianPerumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasama padaBagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM BiroHukum SETDA Provinsi Papua;Hal. 2 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR6. ELSIUS F. ARAGAE, S.H.

., Jabatan Kepala SubBagian Telaahan Hukum pada Bagian PelayananBantuan Hukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Berdomisili Hukum pada KantorGubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok Il, Kota Jayapura,Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/2342/SET tertanggal 27 Februari 2020, domisilielektronik: bantuanhukumbirohukum@gmail.com;Selanjutnya disebut TERGUGAT;2. PT.

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jin.Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale,Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara,Provinsi Sulawesi Tengah;4. NIAS RESMIATI, S.H., Kepala Sub.

: Kpts.85/I/2017 Tentang Penunjukkan Pelaksana PengelolaKeuangan dan Pengelola Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri HuluTahun Anggaran 2017 tanggal 24 Januari 2017 ditunjuk sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah KabupatenIndragiri Hulu untuk membantu kegiatan Pengadaan Pada Bagian Kesra tahun 2017sementara Tugas Pokok Penggugat adalah pada Bagian AdminsitrasiPembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Staf pada SubBagian

ANANG SUMAN selaku Kepala SubBagian Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 821.24/046SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 bersamasama dengan saksi dr. EDY WAHYUDIBin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RumahSakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab.

Jabatanstruktural terakhir ahli adalah sebagai Kepala Subbagian Hukum. Bahwa Ahli menerangkan bahwa saat ini ahli tinggal di Tanjung BaratSelatan, RT 13 RW 2, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, saya lahir padatanggal 5 Maret 1986, saat ini berumur 35 tahun, ahli sudah menikah danmemiliki 2 orang putra, ahli beragama Islam. Pendidikan terakhir ahli adalahSarjana Hukum.

Bendahara UniversitasMulawarman ke Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas MulawarmanNomor 113/KU/2014 tanggal 5 Februari 2014 Tentang PejabatPerbendahraan pada Sub Satuan Kerja Badan Layanan Umum DiLingkungan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2014 besertalampirannya;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas MulawarmanNomor 718/KP/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala SubBagian

dandiregister;Kasubag Anggaran meneruskan ke Kasubag Perbendaharaan untukditerbitkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);Kasubag Perbendaharaan mengajukan ke Kabag Keuangan untukditandatangani;Setelah SPMG ditandatangani dikembalikan kepada KasubagPerbendaharaan guna diteruskan ke Kantor Kas Daerah;Dari Kantor Kas Daerah dicairkan kepada Bendahara Unit PengelolaKeuangan (pengusul) anggaran, selanjutnya uang masuk ke rekeningpemegang kas.10e Bahwa prosedur penggunaan keuangan daerah juga harus melalui SubBagian

dandiregister;e Kasubag Anggaran meneruskan ke Kasubag Perbendaharaan untukditerbitkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);e Kasubag Perbendaharaan mengajukan ke Kabag Keuangan untukditandatangani;e Setelah SPMG ditandatangani dikembalikan kepada KasubagPerbendaharaan guna diteruskan ke Kantor Kas Daerah;e Dari Kantor Kas Daerah dicairkan kepada Bendahara Unit PengelolaKeuangan (pengusul) anggaran, selanjutnya uang masuk ke rekeningpemegang kas.e Bahwa prosedur penggunaan keuangan daerah juga harus melalui SubBagian

adalahmasingmasing bendaharawan dari masingmasing unit kerja mengajukan SPPkebagian Keuangan, yang selanjutnya oleh sub bagian anggaran ditelitikebenarannya, kemudian diterbitkan SPMG oleh sub bagian perbendaharaanyang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan, setelah itu sub bagianperbendaharaan mengirimkan SPMG tersebut ke Kantor Kas Daerah untukdicairkan.Bahwa setiap ada permintaan dana dari Terdakwa melalui Krisanto atau M.Rusjdan selaku Kepala Bagian Keuangan memerintahkan kepada Kepala SubBagian

., (Kepala SubBagian Layanan Bantuan Hukum) dan Fahmi Reza, S.H., (Staf BagianHal. 1 dari 42 hal.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;3. SUHERMAN, SH., Jabatan Kepala Sub BagianPeraturan Perundangundangan pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten LombokTimur;Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamatdi Jalan Prof. Moh.

.; Kepala SubBagian Penyelesaian Sengketa Hukum padaBiro Hukum Sekretariat Jenderal4, Daryatun, S.H.; Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum pada Biro HukumSekretariat JenderalKPU ; 5.