Penggugat:
Abdullah Anang
Tergugat:
Armada Angkutan

PT ADI SARANA ARMADA Tbk vs SURJO LUHUR HIDAJAT

ADI SARANA ARMADA Tbk

ADI SARANA ARMADA Tbk., beralamat di GedungGraha Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso Nomor 88Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, (AlamatKorespondensi di Menara Satu Sentra Kelapa Gading,Lantai 6 Unit 0601, 0602, Unit O606 & Lantai 5 Unit 0501Jalan Boulevard Kelapa Gading LA3 Nomor 1Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta 14240), yang diwakilioleh Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati dan HindraTanujaya, jabatan Presiden Direktur dan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa R.

Adi Sarana Armada Tbk., NPWP: 01.955.213.2054.000, beralamat di Gd. Graha Kirana Lt.6, JI. Yos Sudarso No.88 SunterJaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga jumlah yang masih harusdibayar adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman.

Penggugat:
PT ARMADA FINANCE
Tergugat:
DURACHMAN

ADI SARANA ARMADA TBK;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4856/PJ/2017, tanggal 13 Desember 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ADI SARANA ARMADA

Adi Sarana Armada Tbk., NPWP: 01.955.213.2054.000,beralamat di Gd. Graha Kirana Lt.6, Jl. Yos Sudarso No.88 Sunter Jaya,Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga jumlah yang masih harus dibayaradalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp74.923.893.369,00Halaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3246/WPJ.07/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2012 Nomor 00213/207/12/054/14 tanggal 04 Juli 2014, atas namaPT Adi Sarana Armada Tbk., NPWP: 01.955.213.2054.000,beralamat di Gedung Graha Kirana Lantai 6, Jalan Yos SudarsoNo.88 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

PT ADI SARANA ARMADA, Tbk

./2017 tanggal 18 Desember2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ADI SARANA ARMADA, Tbk., beralamat di Gd. GrahaKirana Lt.6, Jl. Yos Sudarso No.88 Sunter Jaya, TanjungPriok, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Drs. ProdjoSunarjanto Sekar Pantjawati, jabatan Presiden Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R.

AdiSarana Armada Tbk., NPWP: 01.955.213.2054.000, beralamat di Gd.Graha Kirana Lt.6, Jl.

Adi Sarana Armada Tbk., NPWP: 01.955.213.2054.000,beralamat di Gd. Graha Kirana Lt.6, Jl. Yos Sudarso No.88 SunterJaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

ARMADA JOHNSON CONTROLS ; EDI PURWANTO ; YUDHA PRAWIRA ; HARTONO

Armada Johnson Controls yang beralamat di Kawasan Industri Bukit IndahBlok H IT No. 8 9 Cikampek, Purwakarta 41181 Jawa Barat, dimana ParaTergugat telah menjadi anggota PUK SPAMK FSPMI PT. Armada JohnsonControls. Sehingga sangatlah jelas penggunaan PKB PT. Armada Johnson ControlsPeriode tanggal 12 Juni 2012 s.d 11 Juni 2014 yang dibuat antara PT. MEKARARMADA JAYA & GROUP d/a. Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 7 Metroyudan,Magelang dengan SPSI UNIT KERJA PT. MEKAR ARMADA JAYA GROUPMAGELANG d/a. Jl.

MEKAR ARMADA JAYA & GROUPd/a. JI. Mayjen Bambang Soegeng No. 7 Metroyudan, Magelang dengan SPSIUNIT KERJA PT. MEKAR ARMADA JAYA GROUP MAGELANG d/a.

Mekar Armada Jaya dengan SPSI Unit KerjaPT.

Armada Johnson Controls sehingga patut untuk di Putus HubunganKerjanya?

Mekar Armada Jaya dan kantor cabang serta groupnya termasukperusahaan yang manajemennya dikelola oleh PT.

MEKAR ARMADA JAYA

MEKAR ARMADA JAYA, yang diwakili oleh Direktur JokoBudiyono, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Rudy BudiDarmawan, 2. Muchammad Firza Caesar, 3.

Mekar Armada Jaya dengan nomor bukti pencatatan DisnakerKabupaten Bekasi 1729/CTT.250/IX/2014 dan masingmasing memilikiKartu Tanda Anggota yang akan dibuktikan pada sidang pembuktian;Bahwa meskipun telah ada pernyataan pemutusan hubungan kerja dariTergugat, Para Penggugat masih tetap hadir dan mendatangi Tergugatsetiap hari dengan maksud ingim melaksanakan kewajiban sebagaimanamestinya. Namun demikian, Para Penggugat mendapat larangan dari pihakTergugat untuk masuk ke area perusahaan.

Mekar Armada Jaya mempekerjakankembali 23 (dua puluh tiga) orang yang diputus hubungan kerjanyadengan alasan melakukan mangkir bersama pada tanggal 30Oktober 2015;18.2.

Mekar Armada Jaya Periode 2015 2017:19. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sangat keberatan denganpertimbangan Judex Facti pada halaman 44 alinea keempat, yangmengatakan bahwa Menimbang, bahwa terhadap pembuatan PerjanjianKerja Bersama periode 20152017, pihak PTP FSBB PT. Mekar ArmadaJaya telah diundang dan diverifikasi, namun PTP FSBB PT. Mekar ArmadaJaya tidak memberikan data anggotanya secara kongkrit.

MEKAR ARMADA JAYA dalam perundinganpembaharuan Perjanjian Kerja Bersama periode 20152017 sesuaiketentuan perundangundangan yang berlaku;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PUUVII/2009 yang padaintinya menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan denganUUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ADI SARANA ARMADA Tbk

./2017, tanggal 18 Desember 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ADI SARANA ARMADA Tbk, beralamat di GedungGraha Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso Nomor 88, SunterJaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan AlamatKorespondensi di Menara Satu Sentra Kelapa Gading,Lantai 6 Unit 0601, 0602, Unit O606 & Lantai 5, Unit0501, Jalan Boulevard Kelapa Gading LA3, Nomor 1,Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta, 14240, yang diwakilioleh 1. Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati, jabatanPresiden Direktur, 2.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87214/PP/M.IA/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3254/WPJ.07/2015tanggal 1 Oktober 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2012 Nomor 00202/207/12/054/14 tanggal 4 Juli2014, atas nama: PT Adi Sarana Armada

Putusan Nomor 575/B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2012 Nomor 00202/207/12/054/14 tanggal 4 Juli 2014, atas nama:PT Adi Sarana Armada Tbk., NPWP: 01.955.213.2054.000, beralamat di Gedung Graha Kirana Lantai 6, Jalan YosSudarso Nomor 88, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan

PT ADI SARANA ARMADA TBK

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4860/PJ/2017, tanggal 13 Desember 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ADI SARANA ARMADA

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87220/PP/M.1A/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruh permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3251/WPJ.07/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00208/207/12/054/14 tanggal04 Juli 2014, atas nama PT Adi Sarana Armada

Putusan Nomor 369 B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor 00208/207/12/054/14 tanggal 04 Juli 2014, atas nama PTAdi Sarana Armada Tbk., NPWP 01.955.213.2054.000, beralamatdi Gd. Graha Kirana Lt.6, Jalan Yos Sudarso Nomor 88 SunterJaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

ARMADA FINANCE
Tergugat:
Junaidi

DARLIANSYAH/CV ARMADA SUKSES INTERNASIONAL vs KOJEK MANURUNG, dkk

ADIRA SARANA ARMADA (ADIRA RENT),

ARMADA FINANCE Cabang Pekalongan
Tergugat:
SUBAGYO

Armada Sejahtera Sumatra Transport

PT ADI SARANA ARMADA VS ANNA TRISULA/LO TJIOE ING, dkk

PUTUSANNomor 3137 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PT ADI SARANA ARMADA, berkedudukan di GrahaKirana, lantai 6, Jalan Yos Sudarso, Nomor 88, JakartaUtara, diwakili oleh Drs.

Nomor 3137 K/Pdt/2019Penggugat adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03401 atasnama PT Adi Sarana Armada in casu Tergugat perubahan dariSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M. 51 tidak memiliki Kekuatan hukumapapun;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkantanah obyek sengketa tersebut dengan cepat dan segera kepada ParaPenggugat dan terbebas dari kKekuasaan pihak ketiga serta pihakpihaklainnya;Menghukum Tergugat untuk

Aliansyah Alie (alm) adalah sah milik Para Penggugat atau ahlliwaris Aliansyah Alie (alm);Menyatakan perbuatan Tergugat bersalan dengan menguasai sertamendirikan gedung untuk perkantoran di atas tanah milik Para Penggugatadalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03401 atas nama PTAdi Sarana Armada in casu Tergugat perubahan dari Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor M. 51 tidak memiliki kekuatan hukum apapun;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan

Konvensi telah membangun bangunan di atas tanahyang termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 13682 yang merupakanpecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 adalah merupakan perbuatanmelawan hukum:;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanjJudex facti/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Martapura dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT ADI SARANA ARMADA

Pembanding/Penggugat : PT ARMADA BARU CAKRAWALA
Terbanding/Tergugat : RUSLI

PUT US ANNomor 63/PDT/2021/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdatapada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut di bawah ini, dalam perkara antara :PT Armada Baru Cakrawala, berkedudukan di GRAND NIAGA MASBLOK B NO 26, Kel. Teluk Tering, Kec.

MEKAR ARMADA JAYA

MEKAR ARMADA JAYA, berkedudukan di Jalan MayjenBambang Soegeng, Nomor 07, Mertoyudan, Magelang, dalam halini memberi kKuasa kepada Sahala Frans Sitompul, S.H., dankawankawan, kesemuanya adalah karyawan PT.

Mekar Armada Jaya Magelang (atau disingkat Unit KerjaGSBMKASBI PT. MAJ Magelang) yang kemudian berubah menjadi UnitKerja Federasi Serikat Buruh Bekasi PT. Mekar Armada Jaya Magelang(atau disingkat Unit Kerja FSBB PT.

Mekar Armada Jaya (sekarang Unit Kerja FSBB PT. MekarArmada Jaya) di perusahaan milik Tergugat yang menginduk pada UnitHal. 21 dari 58 hal.Put.Nomor 502 K/Pdt.SusPHI/2015Kerja GSBM KASBI PT. Mekar Armada Jaya Tambun Bekasi (Sekarang UnitKerja FSBB PT. Mekar Armada Jaya, Tambun, Bekasi);Bahwa pembentukan Unit Kerja GSBM PT.MAJ Magelang (sekarang UnitKerja FSBB PT.

Mekar Armada Jaya yang berkedudukan diJalan Mayjen. Bambang Soegeng Nomor 7 Magelang, Jawa Tengah,sedangkan kuasa hukum Para Penggugat adalah Pengurus PusatFederasi Serikat Buruh Bekasi, yang beralamat di Jalan DiponegoroKm.38 Nomor 107 Tambun Selatan, Bekasi. Pertanyaannya adalahapakah ada hubungan keanggotaan antara Para Penggugat yangmerupakan karyawan perusahaan di Magelang, dengan Pengurus PusatFederasi Serikat Buruh Bekasi?.

Mekar Armada Jaya Magelang, sehingga tidak bisamemberikan kuasa kepada Pengurus Serikat Pekerja yang lain;Bahwa berdasarkan data keanggotaan Serikat Pekerja yang Tergugatterima dari pengurus PUK SPSI PT. MAJ Magelang ada sebagian darinama Penggugat yang masih tercatat sebagai anggota PUK SPSIPT.MAJ Magelang, adalah sebagai berikut:a. Ahmad Wiyono;b. Misbakhul Arif;c. Zaenal Anafi;d.

TANKER ARMADA NUSANTARA Lawan PT. BAHTERA TIMUR JAUH PERKASA

TANKER ARMADA NUSANTARA, beralamat di Jl. Raya Pluit Selatan Blok CNo. 7677 Jakarta 14450 ;Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Capt.TEKKY TOREH, SH.MH, ELINDO SARAGIH, SH danJENNI IRAWATY SIMAMORA, SH Advokat /Konsultan Hukum yang beralamat di Komplek RukoCempaka Mas Blok A No.17 Jl. Letjen Suprapto CempakaPutih Jakarta 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 1 Maret 2006 ;Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;LawanPT.

Armada Intan Raya ; Abdul Rachman Lubis ; PT. Eracipta Binakarya