Kepala Desa dan Pasal 86ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Menyatakan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;5.

2015 Tentang PedomanPemilihan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa(Bukti TI,Ke5);Fotokopi Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2019Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (BuktiTI,Ke6);Fotokopi UndangUndang Nomor

Kepala Desa, dan Pasal 86 ayat (2) danayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiNomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa bertentangan atau tidakHalaman 77 dari 90 halaman.

Kepala Desa;b.

Kepala Desa Tahun 2016Pasal 31 ayat (2) huruf (d) yaitu:1.Bahwa dalam praktek pengajuan Judicial Review yang selama inidiajukan ke Mahkamah Agung RI, terdapat beberapa alasan yang dapatdijadikan sebagai dasar hukum pengajuan Judicial Review di Indonesia,yaitu:a.

Gugatan Tidak Mempunyai Hak Hukum (Legal Standing);e Bahwa Pemohon (Sapari) tidak mempunyai hak hukum (LegalStanding) untuk mengajukan Judicial Review terhadap PeraturanBupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dalamKabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 dikarenakan tidak benarterbitnya Peraturan Bupati a quo telah merugikan Pemohon, karenaPeraturan Bupati ini berlaku untuk semua warga Kabupaten MusiBanyuasin yang akan mencalonkan diri

Kepala Desa sebagai dasarhukum pelaksanaan Pilkades dalam Kabupaten Musi BanyuasinTahun 2016, Panitia Pemilihan telah menyampaikan Hasil PenelitianBerkas a.n SAPARI dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor141.1/014BA/Pan.Pilkades/Ds.

kepala desa.

Kepala Desa tahun 2016 bertentangandengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan dan Pasal 26 ayat (6) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang pada intinyadalam sistem Pilkades tidak mengenal Pilkades Ulang per Kasus,yang ada adalah Pilkades Serentak;d.

Kepala Desa yakni pada Pasal 18ayat 5 (Daftar Pemilin Tetap yang sudah ditetapkan tidak dapatdiubah).

Kepala Desa sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata CaraHIm.23 dari 77 halaman Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUN Smg.Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut:1.

Desa dan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa;4.

, tanggal 15 Juni 2009 (fotocopy legalisir);

Bahwa obyek sengketa bertentangan pula dengan Pasal 9Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi :Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikotakarena:a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;Putusan Nomor: 162/G/2017/PTUN.MTR Halaman 9c.

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat pada Hari Jumat tanggal 4Agustus 2017, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PotoKecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa mengajukan surat kepadaBupati Sumbawa Nomor : 19/BPDPT/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017,Hal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Poto;7.

Sumbawa kepada Bupati Sumbawa Nomor19/BPDPT/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (fotokopisesual dengan asili) ;Surat Perintah Tugas dari Inspektorat Nomor787.5/974/Itkab/2017 tanggal 10 Agustus 2017 untukmelakukan pemeriksaan khusus terkait usulan BPDtentang Pemberhentian Kepala Desa Poto KecamatanMoyo Hilir ; (fotokopi Sesuai dengan asl) ;Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat TerhadapUsulan BPD DESA POTO KECAMATAN MOYO HILIRTENTANG PEMBERHENTIAN SDR.

Kepala Desa Poto Dan Pengangkatan PenjabatPutusan Nomor: 162/G/2017/PTUN.MTR Halaman 33Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tanggal 16Agustus 2017 atas nama Drs.

Hamzah (vide Bukti P1 = Bukti T1) ;Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengandikeluarkannya objek sengketa berupaSurat Keputusan Bupati SumbawaNomor 906 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto DanPengangkatan Penjabat Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir KabupatenSumbawa tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Drs.

Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun 2019 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16 Tahun2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tepatdan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum danHalaman 29 Put.174/G/2020/PTUNMdnperaturan perundangundangan yang berlaku

Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan, dan dapat ditunjuk pejabat lainnya;9.

Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun 2019 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16 Tahun2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuanhukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan uraian

Bukti T5: Fotokopi Peraturan Daerah KabupatenNias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan. (fotokopi dari fotokopi);6.

(fotokopi darifotokopi);ds Bukti T7: Fotokopi Peraturan bBupati NiasSelatan Nomor 04.12 16 Tahun 2019 tentang PetunjukTeknis Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten NiasSelatan. (sesuai dengan asli);8.

Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tentang dokumen surat-surat asli yang berkaitan dengan usulan pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin a.n. Agus Yahya, antara lain :------------------------------ 1. Surat No. 05 / BPD / 07-05 / 2010, tanggal 7 Mei 2010 dan No.005 / 296 / BPD / 25.9.2010, tanggal 25 Oktober 2010 ;-------------------------2. Surat No. 02 / BPD / 7-10 / 2007, tanggal 7 Nopember 2007 ;---------3.

Kepala Desa, Pasal 31Ayat 1 Poin M 1, yaitu usia calon kepala desa paling tinggi 60 Tahunsaat mendaftar; 22222 n nnn nnn nn nnn nnn n=eennea Bahwa dalam suratnya, LSM Bintang Cakra Negara KoordinatorWilayah Pemalang menyampaikan kepada Tergugat untuk mengecekkembali berkas persyaratan Wachidin berupa Surat KeteranganPengganti Ijazah/STTB SDN Gondang 1, dengan mengeceknya kebuku Induk SD Ni Gondang, dimana dalam data, atas nama Wachidinanomor Induk 647, tertulis kelahirannya tahun 1955, yang dirubahmenjadi

Kepala Desa,Pasal 31 Ayat 1 Poin M 1, yang berbunyi Memenuhi syarat lain yaitu:paling tinggi berusi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;Bahwa atas dasar uraian tersebut, Tergugat juga telah mengabaikanAzas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai UU AdministrasiPemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, yaitu. kecermatan dalammemeriksa berkas persyaratan salah satu calon dalam hal ini atasnama saudara Wachidin.

Kepala Desa sebagaimnana telahdiubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomorl Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan DaerahKabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telahdiubah

Kepala Desa sebagaimana telahdiubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 10 Tahun 2018 tentang Perubaha Kedua Atas Peraturan DaerahKabupaten Pemalang Nomori1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilinan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan bahwa:Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor : 146/G/2018/PTUN.SMGPanitia Pemilihan mempertimbangkan dan memberikan tanggapansebagaimana mestinya serta memberikan keputusan akhir terhadapkeberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud

Kepala Desa sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubaha Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2016 tentangTata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;4, Bahwa Tergugat dalam melakukan penelitian/verifikasi BerkasPendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sudah sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku, dan hal ini terbukti dengan tidak adayang mengajukan keberatan dari

Kepala Desa,Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawashanya berwenang menyelesaikan permasalahanyang menyangkut dengan adanya keberatanmengenai hasil dari pelaksanaan pemungutansuara, sah atau tidaknya pelaksanaan pemungutansuara sebagaimana tertuang dalam ayat (1)tersebut di atas.

Kepala Desa, dan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan dan membuatberita acara pemilihan kepadaBerdasarkan laporan dan BAP Panitia Pemilihan, BPDmenetapkan calon Kepala Desa terpilih dan disampaikankepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadiKepalaBupati menerbitkan Keputusan tentang

P2 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3. P3 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa (Fotokopi darifotokop1); 4.

T1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 2. T2 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3.

Kepala Desa, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta peraturanperaturan lainnya yang berkaitan;MENGADILI1.

Sapirin diberhentikan dari jabatannya sebagaiKepala Desa Padang Beriang melalui Camat kepada BupatiBengkulu Selatan sesuai dengan maksud BAB Ill Pasal 8 ayat (3)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. , 7.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanBupati Bengkulu Selatan Nomor : 140/530/Tahun 2016 Tanggal 07September 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa PadangBeriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atasnama Sapirin sampai dengan putusan perkara ini berkekuatanHalaman. 13 dari 60 halaman, Putusan Perkara No. : 17/G/2016/PTUNBKLF.

nama Sapirin; Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan BupatiBengkulu Selatan Nomor : 140/530/Tahun 2016 Tanggal 07September 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa PadangBeriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Sapirin;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baikmohon keadilan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).

kepala desa, sudahtepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; 8.

kepala desa dilakukan apabila melanggar larangan Sebagai Kepala Desa; 13.

Kepala Desa dan pasal 5 Peraturan BupatiWonogiri Nomor 43 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa; Ad 2.

Kepala Desa juncto Peraturan BupatiWonogiri Nomor 43 Tahun 2009 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Panitiamelaksanakan Pilkades tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh karenamenunggu salah satu Calon, maka Majelis Hakim berpendapat, terkait dengan hal itutidak menyebabkan pelaksanaan Pilkades

Kepala Desa juncto PeraturanBupati Wonogiri Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan diatur puladalam Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Baturetno Kecamatan BaturetnoKabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Peraturan Tata Tertib PemilihanKepala Desa Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (vide buktiT12) tidak

Kepala Desa juncto Peraturan BupatiWonogiri Nomor 43 Tahun 2009 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang kemudian dijadikandasar oleh Panitia Pilkades dalam menjalankan tugasnya melalui Peraturan PanitiaPemilihan Kepala Desa Desa Baturetno Kecamatan Baturetno kabupaten WonogiriNomor 1 Tahun 2013 Tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa DesaBaturetno

Kepala Desa,karena belum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebagai anggotaKepolisian Republik Indonesia, Saat mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desakepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik, ternyata H.

Kepala Desa.

(photokopi dariphotokopi); 222022 222 6 Bukti P6 : Photokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan1617101112Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (photokopi dariphotokopi);7.

(photokopi sesuai denganaslinya); 2222222 2n onan enna nnnBukti T33: Photokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penggangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.(photokopi peraturanPerundangundangan);Bukti T34 : Photokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pernyataan bersama/Ikrar bersama tanggal 11 Oktober 2017 dan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tebtang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 38 ayat (1) huruf J;

Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 26 point 4 dan 5Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 11ayat 4 dan 5 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

tanda tangan berita acara perhitungan suara sebagai saksi,hal ini bertentangan dengan Pasal 33 poin 3 Peraturan Daerah No.9Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 19 ayat 4Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Nomor9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto pasal 19 angka 5Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogo KecamatanPrambanan Kabupaten Klaten Nomor 002/006/II/2013 tentang TataTertib Pemilihan Kepala Desa Tlogo); 6.

;Gugatan obscuur libel karena yang Peraturan Daerah KabupatenKlaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sama sekali tidakmewajibkan PENGAMANAN termasuk teknis penyegelan danpenguncian

Putusan nomor :26/G/2013/PTUN.Smg.Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan PengangkatanPelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;MENGADILIDalam Eksepsi;2nnennnnenenennnneee Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapatditerinia;~~

menentukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir; Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah hand phone merk Polytron; dikembalikan kepada saksi Sulaeman Jajuli;- 1 (satu) buah Compact Disc yang berisi rekaman suara Kepala Desa;- 2 (dua) lembar foto kegiatan Kepala Desa;tetap terlampir dalam berkas perkara;- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Pangandaran Nomor 141.1/Kpts.129-Huk.Org tahun 2014 tanggal 22 Nopember 2014 tentang Pemberhentian

Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Cibenda Kec.

menyatakan keterangan ahli tersebut benardan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan tersebut;Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa ataupunPenasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi (adecharge);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa Cibenda sejak tanggal 22 Nopember 2014sesuai dengan keputusan Bupati pangandaran Nomor 141.1/Kpts.129Huk.Orgtahun 2014 tanggal 22 Nopember 2014 tentang Pemberhentian

Kepala Desa danPengesahan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Cibenda Kec.

ditujukan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil33Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah (secara alternatif) sebagai subjekhukum yang melakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas, dan dihubungkandengan fakta hukum di persidangan, ternyata Terdakwa adalah merupakan Kepala DesaCibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, yang diangkat berdasarkanKeputusan Bupati Pangandaran Nomor 141.1/Kpts.129Huk.Org TAHUN 2014 tanggal22 Nopember 2014 tentang Pemberhentian

Kepala Desa dan Pengesahan Calon KepalaDesa Terpilih menjadi Kepala Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, KabupatenPangandaran;Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, unsur setiapPejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah telah terpenuhi;Ad. 2.

No. 25 K/TUN/2009Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembandingtelah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu' sebagaiTergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan pada pokoknya atas dalildalil :Objek Gugatan :Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 0031 Tahun 2008tanggal 28 Januari 2008 tentang Pemberhentian Kepala Desa TanjungMeriah

Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa TanjungMeriah tanggal 30 Oktober 2007 yang ditujukan kepadaBupati Pakpak Bharat perihal permohonan pencopotan/pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah;b. Surat permintaan tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Pemuda,Sukut beserta perkumpulan Wirit Yasin, LSM dan Masyarakatkepada Bupati Pakpak Bharat untuk memberhentikan KepalaDesa Tanjung Meriah karena telah melanggar sumpah janjidan tidak lagi mendapat kepercayaan Masyarakat;c.

Kepala Desa diatur dalam Pasal 17Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 2005 tentang Desa;Hal. 3 dari 18 hal.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat Nomor : 0031 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah danPengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa TanjungMeriah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, KabupatenPakpak Bharat atas nama Annes Maharaja;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikanharkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala DesaTanjung Meriah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe,Kabupaten Pakpak Bharat;5.

No. 25 K/TUN/2009oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie yangmenyatakan bahwa %...perihal permohonan pencopotan/pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah (Vide bukti T8) telahmemenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; telahsalah dan keliru, oleh karenanya Putusan Hukum Judex Factiedimaksud tidak boleh dipertahankan lagi dan harus dinyatakanbatal;Judex Factie telah salah Menerapkan Hukum dan MelanggarHukum Pembuktian;Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 53 alinea

Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentangpengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa. Hinggadikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna yang ditandatangani Pj. Bupati Tojo UnaUna (Abubakar Nophan Saleh) Nomor:Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PL188.45/134/BPMPD tentang Pemberhentian Sementara Kepala DesaUebone Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo UnaUna Tahun2016, tertanggal 15 Februari 2016 (objek perkara).

Melanggar pasal 76dan 77 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo UnaUna Nomor 7 Tahun2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dimanaberbunyi sebagai beriku;a. Pasal 76 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupatisetelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan registerPErKalral Cl PENG ACM aT) esasb.

kepala Desa, sertaHal. 11 dari 65 Hal.

Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PLpasal 76 dan 77, Peraturan Daerah Tojo UnaUna Nomor 7 tahun2015 tentang Pemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa; Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan tersebut di atas, makaPENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor09/G/2016/PTUN PL yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.

Sehingga gugatan penggugat menjadi kabur, tidak jelas(Obscurllibel) ; Bahwa penggugat tidak mendudukkan pihak subyek hukum yangmemberhentikan sesuai kelembagaan yang ada dalam PemerintahanDesa sebagaimana yang dikandung maksud dalam ketentuan Pasal 8ayat (1) c, ayat (8), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan MenteriDalamNegeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,jo. Pasal 54 ayat 2huruf c, huruf d, danhuruf f.

Kepala Desa, Pasal53:Ayat 2 : sebelum pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksudpada Ayat (1)mengumumkan:Panitia Pemilihan menghitung dan kemudiana.

;Bahwa Panitia Panitia Pemilinan Desa Kadubelang Kecamatan MekarjayaKabupaten Pandeglang sudah melanggar Peraturan Bupati PandeglangNomor : 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal54:Ayat 5 : Panitia pemilinan melakukan beberapa hal yaitu:a.

Daerah Kabupaten PandeglangNomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 44, maka Panitia Pemilihan DesaKadubelang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang, telah melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas KepastianHukum.

Sapri (Penggugat).Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JoPasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisinan Hasil Pemilihan

Sapri (Penggugat).Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JoPasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati Aquo mengenai Penyelesaian Perselisihnan Hasil PemilinanKepala

Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak mengikutiprosedur yang tepat dan benar yang ditentukan pasal 47 ayat 1 poin dPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa jo.

Namun berdasarkan pertimbanganPasal 49 ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten HalmaheraBarat Nomor 2 Tahun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (6).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. (7). Peraturan DaerahPutusan Perkara No. 05/G/2019/PTUN.ABN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (6). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanPutusan Perkara No. 05/G/2019/PTUN.ABN. Halaman 29 dari 58Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa Jo. (7). Peraturan Daerah KabupatenHalmahera Barat Nomor 2 Tahun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (8).

Halaman 31 dari 582015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (6).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. (7).

Bendahara merangkapanggota, d. beberapa anggota yang jumlahnyadisesuaikan dengan kebutuhanSelanjutnya pasal 5 ayat (1) Peraturan DaerahKabupaten Sampang Nomor : 5 tahun 2006 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa berbunyiPanitia pemilihan mempunyai tugas danwewenang : a. Mengumumkan adanya lowongan21Kepala Desa, b. Menerima Pandaftaran BakalCalon Kepala Desa, c.

Pasal 3, pasal4, pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemiliohan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa jo. 5 ayat (3), 5 ayat (4)Peraturan Bupati Sampang Nomor : 8 tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomor : 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, makadapat ketahui dengan jelas bahwa Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa (P2KD)

Bahwa menurut ketentuan PeraturanBupati Sampang Nomor tahun2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten SampangNomor : 5 tahun 2006 Tata CaraPencalonan, Pemilihan,Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa danLampiran Peraturan BupatiSampangPeraturan Bupati Sampang Nomor : 8tahun 2007, masalah suratmenyurat40tidak ditandatangani oleh Ketuadan sekretarisnya melainkan hanyaKetua P2KD saja yang berhakmenandatangani berkas berkas suratmenyurat4.

Kepala Desa dan Peraturan BupatiSampang Nomor : 8 tahun 2008 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor :5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak biasaseenaknya apalagi ada kesempatan diluar mekanisme haltersebut tidak dapat dibenarkan dan P2KD sama sekali43tidak pernah membuat kesempatan meloloskan calonapalagi dibuat sebelum ada pendaftaran calon ;.

Pasal 8 huruf (d) Peraturan Daerah KabupatenSampang Nomer 5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikandan Pemberhentian kepala Desa yangberbunyi : Berpendidikan.........Berpendidikan sekurang kurangnya sekolahLanjutan tingkat PertamaB.Pasal 8 huruf (d) Peraturan Bupati SampangParaturan Bupati Sampang Nomer : 8 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Sampang Nomer 5 tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa