BintangdelapanWahana melainkan juga perubahan dan/atau revisi pada luasWilayah Usaha Pertambangan tersebut (vide bukti tertulis P27, P28);Bahwa Bupati Morowali pada tanggal 18 November 2014menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT.Bintangdelapan Wahana (vide bukti P 49, P51,P52=T19 dan T24);Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur sejakberlakunya UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah pada tanggal

2 desember 2015, menjadi dasarGubernur melakukan pencabutan Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor 188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan PT.

Masamba, Nomor201/Pdt.G/2014/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan ceraigugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah padahari Senin, Tanggal 22 April 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten ;Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/19/V/2004, tanggal02 Mei 2004serta telah memiliki surat izin cerai yang dikeluarkan oleh BupatiLuwu Utara, Nomor 188.4.45

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal28 September 2014 ;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR selaku Ketua Kelompok TaniJatiduwur Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombangberdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/152/415.10.10/2011Hal. 1 dari 22 hal. Put.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR selaku Ketua Kelompok TaniJatiduwur Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombangberdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/152/415.10.10/2011tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengukuhan Pengurus

., dihapuskan selaku BendaharaPenerimaan;443). 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Keputusan WalikotaBanjarbaru Nomor : 188.4.45/6/KUM/2014 tentang PenujukanBendahara Penerimaan pada satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2015 atasnama Sdr.

., dihapuskan selaku BendaharaPenerimaan;1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Keputusan WalikotaBanjarbaru Nomor : 188.4.45/6/KUM/2014 tentang PenujukanBendahara Penerimaan pada satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2015atas nama Sdr.

CHARISMAPUTRA DIPANEGARA, SE. dihapuskan selaku BendaharaPenerimaan.1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan WalikotaBanjarbaru Nomor : 188.4.45/ 6 /KUM/2014 Tentang penujukanbendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kota banjarbaru tahun anggaran 2015 atasnama Sdr.

CHARISMA PUTRA DIPANEGARA, SE. selakuBendahara Penerimaan.1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan WalikotaBanjarbaru Nomor : 188.4.45/ /KUM/2014 Tentang PerubahanLampiran Atas Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor188.4.45/5/KUM/2014 tentang penujukan bendahara penerimaanpada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kotabanjarbaru tahun anggaran 2014 atas nama Sdr.

CHARISMA PUTRADIPANEGARA, SE. dihapuskan selaku Bendahara Penerimaan.1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan WalikotaBanjarobaru Nomor : 188.4.45/ 6 /KUM/2014 Tentang penujukanbendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kota banjarbaru tahun anggaran 2015 atasnama Sdr.

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/017/Eko.1 ~eeTentang Pega Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Tele untukNodKeperlyan Perkebunan Kepala Sawit seluas + 6.369>Flektar yangteletak di Kecamatan Karangan Kebupaten Kutai Timur ( linat bukti TPe oySil. 4); aaa aa aE aa naan nn nnn nnn nena nanan nnnSy, Menimbang, bahwa menurut dalil gugatin Penggugat/Pembanding,yv Secf Penggugat/Pembanding meminta kepada pengadilan untuk membatalkan keduaa.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikahpada hari Rabu, Tanggal 07 April 2010 yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta Nomor76/09/IV/2010 dan sebagai PNS penggugat telah memiliki surat izin ceraidari Bupati Kabupaten Nomor 188.4.45/08/BKDD/VIIV/2012tanggal 30 Agustus 2012;2.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikahpada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 yang dicatat oleh pegawaiPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor168/3/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dan sebagai Pegawai negensipil penggugat telah memiliki surat izin cerai dari Bupati Luwu UtaraNomor 188.4.45/01/BKDD/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.2.

Bahwa Pemohon tetap akan menalak Termohon dan rumah tangganya sulituntuk dirukunkan ;Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliksecara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin Perceraian dari atasan Nomor 188.4.45/08/BKDD/V1/2014, tanggal30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara;Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonan Pemohon tersebut,telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0215/DPMDP3A/2019Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di WilayahKecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Masa Jabatan 20192025tanggal 21 Oktober 2019 Sepanjang Lampiran Surat Keputusan tersebut diLajur 4 (empat), Angka: 5 Desa One Pute Jaya, Nomor 6 pejabat Yangdiangkat Atas Nama MUHTAR;Il. UPAYAADMINISTRASI2.

Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Bupati Morowali Nomor:188.4.45/KEP.0215/DPMDP3A/2019 Tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa di Wilayah Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali MasaJabatan 20192025 tanggal 21 Oktober 2019 Sepanjang Lampiran SuratKeputusan tersebut di Lajur 4 (empat), Angka: 5 Desa One Pute Jaya, Nomor6 pejabat Yang diangkat Atas Nama MUHTAR;2: Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiMorowali Nomor: 188.4.45/KEP.0215/DPMDP3A/2019 Tentang Pengesahandan

Bahwa secara Prosedural, Surat Tergugat berupa Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor : 188.4.45/KEP.0215/DPMDP3A/2019, tanggal 21 Oktober 2019yang merupakan obyek dalam sengketa in litis adalah telah sesuai denganKetentuan PerundangUndangan yang berlaku.

Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidanganelektronik tanggal 1 April 2020;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat, yang telah diberi meterai cukupdan telah pula dicocokkan dengan asli, fotokopi atau hasil cetak data elektroniknyaserta telah diberi tanda Bukti P 1 sampai dengan Bukti P 41, sebagai berikut: , 222 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn BuktiP1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45

nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nen ne Bukti T 6 :Berita Acara Kesepakatan, tanggal 10 Oktober 2019 (fotokopisesuai dengan aslinya);U rrnn nnn nnn nen nnn nnn nn nn nnn nnn en nen nn nce Bukti T 7 :Klarifikasi Panitia Atas Gugatan Pemilihan Kepala Desa OneputeJaya Periode 20192025, tanggal 1 Oktober 2019 (fotokopi sesuaidengan aslinya);Q nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn en nee ee Bukti T 8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45

:ccccccceccesseereees , Kabupaten Luwu Utara, sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2010, tanggal 22 Januari 2010.O nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nen Bahwasebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memiliki pemberian izin perceraianyang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara Nomor. 188.4.45/03/BKDD/II/2016, tanggal10 Februari 2016.B nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neces Bahwasetelah menikah

dantanggal 23 Juni 2020 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan olehsuatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan caramenasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 188.4.45

Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap denganNota Pembelaannya/Pledoinya; Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaansebagai berikut: A DAKWAANPRIMAIR : 272 nnn nnn nnn nnn nnn Bahwa terdakwa PURNYOTO selaku Ketua Lembaga PemberdayaanMasyarakat Desa (LPMD) Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombangbersamasama dengan saksi SUMARMI (sebagai terdakwa dalam berkastersendiri) selaku Kepala Desa Ngrimbi yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45

sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;11 Bahwa terdakwa PUNYOTO selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan MasyarakatDesa (LPMD) Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang bersamasamadengan saksi SUMARMI (sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) selaku KepalaDesa Ngrimbi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor :188.4.45

ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang15Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; LEBIH SUBSIDIAIR : 777777 === === Bahwa terdakwa PUNYOTO selaku Ketua Lembaga PemberdayaanMasyarakat Desa (LPMD) Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombangbersamasama dengan saksi SUMARMI (sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri)selaku Kepala Desa Ngrimbi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan BupatiJombang Nomor : 188.4.45

adalah benar; Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya; 10 Saksi SUMARMLI, Didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agamaIslam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa PURNYOTO dan ada hubungankeluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa PURNYOTO adalah Kakakkandung saksi;e Bahwa benar saksi sebagai Kepala Desa Ngrimbi sejak tanggal 30 Desembertahun 2008 sampai dengan Desember 2014 sesuai dengan Surat Keputusan51Bupati Jombang Nomor : 188.4.45

07022011;20 1 (satu) lembar bukti pembayaran ppn penjualan tgl 07022011; 21 1 (satu) lembar bukti pembayaran pp pembeli tgl 07022011; Dikembalikan kepada saksi SUHARTONO; 1 (satu) bundel Asli Rekomendasi Hasil Pemeriksan Khusus TerhadapLaporan Masyarakat Atas Nama Teguh Sukowibowo NomorX.700/783/415.37/20 14; 2 =n none nnn ncn ences nsec1 (satu) bundel Asli daftar hadir musyawarah desa tanah aset desa Ngrimi tgl.23 April 2014; 2nn onan nnn nnnnnn nes1 (satu) bundel Asli SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45

bercerai dengan Tergugat.Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksudPERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsunghanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat tidakpernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut olehnya ituperkara ini tidak dimediasi.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah memperoleh surat izin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Wakil BupatiLuwu Utara dengan Nomor 188.4.45

Kutai timur tahun anggaran 2009Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/394/HK/VII/2009, tanggal 31 Juli 2009 tentang perubahan lampirankeputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/77/HK/III/2009, tentang Penunjukkan dan penempatan penggunaanggaran, Kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimapengeluaran, Bendahara penerimaan pembantu, Bendaharapengeluaran pembantu, Pejabat yang menandatangani suratpermintaan pembayaran, Pejabat yang manandatangani suratperintah membayar yang mengesahkan surat

Kutim Nomor : 818/214/DPU/III/2009 tanggal05 Maret 2009 tentang Pengangkatan Pejabat pelaksanatehnis kegiatan (PPTK), Pejabat pembuat Komitmen (PPK),dan Bendahara pengeluaran pembantu APBD murni,Bantuan keuangan Propinsi dan Dana Alokasi Khusus(DAK) dilingkungan Dinas Pekerjaan umum KabupatenKutai Timur tahun Anggaran 2009.Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/77/HK/Ill/2009, tanggal 04 Maret 2009 tentang perubahan lampirankeputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/8/HK/II/2009, tentang

Kutai timurtahun anggaran 2009Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/394/HK/VII/2009, tanggal 31 Juli 2009 tentang perubahanlampiran keputusan Bupati Kutai Timur nomor188.4.45/77/HK/III/2009, tentang Penunjukkan danpenempatan pengguna anggaran, Kuasa penggunaanggaran, Bendahara penerima pengeluaran,Bendahara penerimaan pembantu, Bendaharapengeluaran pembantu, Pejabat yang menandatanganisurat permintaan pembayaran, Pejabat yangmanandatangani surat perintah membayar yangmengesahkan surat pertanggung

Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/394/HK/VII/2009, tanggal 31 Juli 2009 tentang perubahanlampiran keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/77/HK/MI/2009, tentang Penunjukkan dan penempatan penggunaanggaran, Kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimapengeluaran, Bendahara penerimaan pembantu, Bendaharapengeluaran pembantu, Pejabat yang menandatangani suratpermintaan pembayaran, Pejabat yang manandatangani suratperintah membayar yang mengesahkan surat pertanggungjawaban satuan kerja

Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/77/HK/Ill/2009, tanggal 04 Maret 2009 tentang perubahanlampiran keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/8/HK/I/2009, tentang Penunjukkan dan penempatan penggunaanggaran, Kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimapengeluaran, Bendahara penerimaan pembantu, Bendaharapengeluaran pembantu, Pejabat yang menandatangani suratpermintaan pembayaran, Pejabat yang manandatangani suratperintah membayar dan pejabat yang mengesahkan suratpertanggung jawaban

terlebin dahulu membacakan surat gugatanPenggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaanMajelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalildalil gugatannya ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabanatau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkaradilanjutkan dengan memeriksa alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin Perceraian dari atasan Nomor 188.4.45

menunggu kedatangan Tergugat,namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksudgugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil,selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebin dahulu membacakan suratgugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan ataspertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin Perceraian dari atasan Nomor 188.4.45

Kabid Pelayanan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru tanggal 5 Februari 2014 perihal Mohon Penandatangan Izin Tempat Khusus Parkir berserta lampiran; 261)1 (satu) bundel foto copy Nota Dalam dari Kabid Pelayanan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru tanggal 4 Februari 2014 perihal Mohon Penandatangan Izin Tempat Khusus Parkir berserta lampiran; 262)1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45

PENDAPATAN BERSIH 26 FEB s/d 25 MAR 2010 PASAR ULIN RAYA; 381)1 (satu) lembar asli KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor : 503/03TKP/SK/II/BPPT&PM/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Izin Tempat Khusus Parkir; 382)1 (satu) bundel asli surat Nomor : Lepas tanggal 20 Mei 2016 perihal Mohon Diberikan Foto Copy Dokumen Pengelolaan Parkir Pasar Ulin Raya; 383)1 (satu) bundel asli PENDAPAT BERSIH 26 APRIL s/d 25 MEI 2010 PASAR ULIN RAYA; 384)1 (satu) bundel asli KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 188.4.45

CHARISMA PUTRA DIPANEGARA, SE., selaku Bendahara Penerimaan; 440)1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/ /KUM/2014 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/5/KUM/2014 tentang Penujukan Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2014 atas nama Sdr.

., dihapuskan selaku Bendahara Penerimaan; 441)1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.4.45/6/KUM/2014 tentang Penujukan Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2015 atas nama Sdr.

., dihapuskan selaku BendaharaPenerimaan;1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Keputusan WalikotaBanjarbaru Nomor : 188.4.45/6/KUM/2014 tentang PenujukanBendahara Penerimaan pada satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2015 atasnama Sdr.

NADYAPARKATAMA tetap dibebankan denda 2% (dua persen) sebulan danpokok retribusi terutang, dan pada akhimya Walikota Banjarbaru punmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.4.45/494/KUM/2014 tanggal30 Desember 2014 tentang Penyelesaian Cara Pembayaran AtasKurang Bayar CV. NADYA PARKATAMA sebagaimanakeinginan dari Terdakwa agar CV.

., dihapuskan selaku BendaharaPenerimaan;1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Keputusan WalikotaBanjarbaru Nomor : 188.4.45/6/KUM/2014 tentang PenujukanBendahara Penerimaan pada satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2015atas nama Sdr.

Bersama dengan kebijakan pemberian keringanan carapembayaran ini, selanjuinya dituangkan dalam keputusanWalikota Banjarbaru;Bahwa Walikota Banjarbaru mengeluarkan Keputusan Nomor:188.4.45/494/KUM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentangPenyelesaian Cara Pembayaran atas Retribusi Kurang Bayar CV.NADYA PARKATAMA;Bahwa besamya income/pendapatan retribusi dari CV.

bercerai dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil ;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena hanya satu pihakselalu hadir di persidangan yaitu Penggugat ;Bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil maka pemeriksaanperkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatanPenggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud danisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehsurat izin Perceraian dari atasan Nomor 188.4.45

dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut menurut relaas Nomor 461/Pdt.G/2020/PA.Msb tanggal 23Oktober 2020 dan 3 November 2020 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 188.4.45

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikahpada hari Ahad, tanggal 7 Januari 1996, yang di catat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;Kabupaten sekarang Kabupaten , sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor 594/ 25/ l 1996 tanggal 15 Januari 1996 dansebagai PNS Penggugat telah memiliki surat izin cerai dari Bupati LuwuUtara, Nomor 188.4.45/10/BKDD/V1V/2014, tanggal 10 Juli 2014.2.