Didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihatpihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadapputusan Judex Facti yang menyebutkan dalam pertimbangan pada halaman6 alenia 3 menyebutkan bahwa:"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa danmeneliti dengan seksama berkas perkara yang meliputi berita acarapersidangan, pembuktianpembuktian kedua belah pihak, turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo

Prob, serta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini, pertimbangan seperti yang diuraikandalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah dapat disetujui olehMajelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar pertimbangan hukumsendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di TingkatBanding";Bahwa pertimbangan ini hanya didasarkan pada pertimbangan yang telahdiambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo diKraksaan pada halaman 23 alenia 1 menyebutkan bahwa

Padahal berdasarkanketerangan saksi Hasimun (Sekdes Kramat Agung) sesuai dengan yangtertulis dalam buku C Desa Kramat Agung (pertimbangan hukum halaman20 alenia 3) dijelaskan bahwa tanah tersebut asalnya dari C Nomor 94persil 30 atas nama P. Roesnah dalam kolom keterangan pada tanggal361958 waris ke Nomor 1147 atas nama Sima alias Sanidi. Jadi tidakbenar/bohong jika Penggugat mendalilkan B. Sima al.

Apalagi bila hal tersebutdihubungkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis HakimPengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo) pada halaman 22 alenia 2 yangmenyatakan bahwa "Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun duplikpara Tergugat tidak membantah dalil Penggugat mengenai sadai tanahsengketa kecuali mengenai asalusul tanah sengketa yang telahdipertimbangkan diatas", maka pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas mengandung kejanggalan yaitu "mengenai gadai tanah sengketa",sebab satu sisi

,tanggal, 16 Juni 2009, telah memberikan keputusan dengan mengabulkangugatan Para Penggugat atas dasar Petitum yang tidak didukung dengantegas dan jelas oleh Positum gugatan Penggugatsebagaimana yang tertulisdalam putusan halaman 21 alenia 4 yang Menyatakan bahwa:"Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan T. serta keterangan saksisaksitersebut telah terbukti bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan(almarhumah) Sima Sanidi, dengan demikian Penggugat dapatmembuktikan dalil gugatannya pada point 2

memutus Eksepsi Tergugat telebih dahulu sebelummemeriksa perkara pokok dalam gugatan Penggugat;2. bahwa dalildalil gugatan Penggugat sangat tidak Jelas danKabur yang hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasartuntutan, tetapi juga harus menjelaskan faktafakta yang mendahululHalaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pat.G/2020/PN Ngbperistiwa hukum yang menjadi penyebab peristiwa hukum sebagaimanadimaksud dengan Rechtelijkke Ground dan Feltelijke Ground,Fundamentum Petindi pada alenia

hukum Pasal 1320 Burgerlijk WetboekVoor Indonesie (B.W) dan Perjanjian Kontrak Pasal 1338 BurgerlijkWetboek Voor Indonesie (B.W) menjadikan gugatan Pengugat dankedudukan hukumnya sangat berbeda, oleh karenya gugatan Penggugatdidalam perkara a qou menjadi Gagap Dalil;4. bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelasPanjang dan Lebar tanah yang menjadi Objek Sengketa, Penggugathanya menyebutkan Luasan Tanah 100 hektar dan batasbatasnya sajasebagaimana terurai dalam Fundamentum Petindi pada alenia

begitu juga terhadap Petitum angka 6, sehingga gugatanPenggugat menurut hukum tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard) sebagaimana Yurisprodensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1148/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;2. bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara a qoupada Fundamentum Petindi pada alenia

Pertama halaman 2 dari 5didalam Fundamentum Petindi angka 1, 2, 3 dan Petitum angka 3 tidakbersesuian atau saling bertentangan, sehingga menurut hukum Penggugattidak mempunyai hak atas Tanah Objek Sengketa yang merupakan HakMilik Sah Tergugat;10. bahwa gugatan Penggugat didalam Fundamentum Petindidiangka 8 dan 9 sudah sepantasnya ditolak, Objek Tanah YangDisengketakan sangat kabur/tidak jelas baik terhadap ukuran panjangmaupun lebar tanah pada Fundamentum Petindi alenia Pertama halaman 2dari 5 dan

SebabFundamentum Petindi angka 1 dan 2 sangat kontradiktif denganFundamentum Petindi angka 3 dan 4 begitu juga terhadap Petitum angka 6,sehingga gugatan Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima begitupula pada Fundamentum Petindi pada alenia Pertama halaman 2 dari 5angka 1 Luasan Tanah 100 Hektar sangat bertentangan dengan Pasal 3Ayat (1) dan Ayat (2) butir a serta Ayat (3) butir a Peraturan Menteri AgrariaDan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016tentang Pengendalian

Maka Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demihukum.PERTIMBANGAN HUKUM(Sesuai Put.50727/PP/M.XVIIIB/16/2014 pada halaman 41 s.d 47dari 54halaman Alenia 9 dan Alenia 10)Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak3.

kekeliruan(kekurangan) dalam PENERAPAN DASAR HUKUM, sehingga SuratKeputusan Keberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demihukum.Bahwa sesuai Put.50727/PP/M.XVIIIB/16/2014 pada halaman 41 dari 54halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal.Bahwa sesuai Put. 50727/PP/M.XVIIIB/16/2014 halaman 41 s.d 47 dari 54halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.

Putusan Nomor 1231/B/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal.Bahwa sesuai Put. 50727/PP/M.XVIIIB/16/2014halaman 41 s.d 47 dari 54halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding :Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa

No. 10 Th 1961 jo PP No. 24 tahun 1997 atau tidakyang seharusnya Notaris /PPAT (Tergugat Ill) tidak biasmelaksanakan dan menerbitkan Akte Jual beli dan Akte pengikatanJual Beli karena tidak ada Sertifikat yang asli ;KEBERATAN KEDUA :Bahwa pertimabgan judec factie pada halaman 26 alenia ke2adalah pertimbangan hukum yang keliru sudah selayaknyadikesampingkan ;KEBERATAN KETIGA :Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak setuju denganpertimbangan Judex Factie pada halaman 27 alenia ke 4, karenaHalaman

17 dari 24 halaman perkara No. 427/Pdt/2013.PTBdgtidak relevan dengan pkok perkara ;KEBERATAN KEEMPAT.Bahwa pembanding berkeberatan dengan pertimbangan hukumjudex factie pada halaman 28 ke 3 dan halaman 29 alenia ke1,karena Pembanding tidak pernah mengetaui kalau tanah yangsudah dijadikan jaminan hutang tersebut dijual lagi kepada pihaklain termasuk Penggugat dan Penggugat Il, karena sertifikat asliberada pada Pembanding sejak tanggal 18 April 2007;KEBERATAN KELIMA.Bahwa Pembanding sangat keberatan

dengan pertimbanganhukum judex factie pada halaman 2930 alenia ke3 selayaknyadikesampingkan :KEBERATAN KEENAM.Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum judex factie dalam halaman 32 adalah tidak benar karenaTergugat Il tidak pernah membolehkan Tergugat menjual tanahobjek bangunan, karena sangat berlawanan dengan bukti hukumyang telah disepakati oleh Tergugat dan tergugat Il ;KEBERATAN KETUJUH.Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbanganhukum judex factie pada halaman 34

alenia ke2 tentang haktanggungan yang dimiliki oleh tergugat / Pembanding karena judexfactie terlalu aktif terlibat lebih jauh untuk mencampuri diluarkewenangannya yang dalam mempertimbangkannya.

ke3 karenapertimbangan hukum tersebut tidak benar dan harus ditolak.Karena isi yuris prudensi MARI No. 556 K/Sep/1971 tanggal 08Januari 1972 tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;KEBERATAN KESEBELAS.Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbanganhukum judex factie dalam halaman 37 alenia ke2 yangmenyatakan Tergugat Il melakukan perbuatan melawan hukum.Menurut Pembanding tidak memiliki dasar hukum sebagaimanadirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata yang sama denganrumusan pasal 1401 BW Belanda

Berita AcaraPersidangan tertanggal 12 September 2018;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv alinea Keduamenegaskan Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapatteryjadi dengan Persetujuan pihak lawan Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung yakni No. 1841 K /Pdt / 1984, yang menegaskan Pencabutan gugatan setelah pemeriksaanberlangsung, harus atas persetujuan Tergugat (Vide Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap, SH, Hal. 83) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Alenia

sepantasnya, jikapencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dapat dikabulkandan dinyatakan sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut, makaGugatan tersebut haruslah dilakukan pencatatan atas perkara tersebut diregister Perkara;Menimbang, bahwa mengenai biayabiaya yang timbul dalam perkara,oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslahdihukum untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara a quo ;Memperhatikan, pasal 271 Rv Alenia

(Vide : SuratPerjajian, pasal VIII alenia pertama).6.

Bahwa untuk kegiatan produksi perusahaan, in casu : KelengkapanPemenuhan Perijinan adalah menjadi tanggungjawab Pihak Pertama(TERGUGAT ) sebagaimana Pasal VI Alenia ke2, yang berbunyi : Seluruh ijin pabrik harus sesuai dengan regulasi Pemerintah Daerah danharus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan. Jika tidak selesai makaPIHAK PERTAMA (TERGUGAT 1!) dan PIHAK KETIGA (TERGUGAT Il)mengembalikan seluruh Investasi diluar mesin yang dibeli PIHAK KEDUA(PENGGUGAT).8.

Bahwa dalam Pasal V junto Pasal VIII alenia 2 Surat Perjanjian ditegaskanbahwa Setiap Keputusan yang diambil dalam bisnis ini adalah keputusanbersama termasuk didalamnya penentuan harga jual dan pembelian, dimanapenjualan produk (cocopeat Balok) harus melalui Pihak Kedua(PENGGUGAT).9.

Bahwa Penarikan Investasi diatur dalam Pasal VIII alenia 3 yang berbunyi :Jika bisnis berhenti karena suatu alasan tertentu sebelum MODALINVESTASI dapat dikembalikan maka PIHAK KEDUA akan menarik seluruhInvestasi.10.Bahwa telah ternyata PARA TERGUGAT telah melakukan inkar janji denganmelanggar Kewajiban/Prestasi sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjianyaitu :Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar Pasal VI alenia ke3 Suratperjanjian, dimana jin Pabrik harus sesui dengan regulasi PemerintahDaerah dan

Pasal V alenia ke1 jo. Pasal 8alenia ke 2 yang intinya Penjualan Produksi Cocopeat harus melaluiPIHAK KEDUA (PENGGUGAT) yang harganya disepakati bersamasama.

Bahwa dalam POSITA alenia 6 dan selanjutnya dalamPETITUM poin 6 adalah TIDAK TEPAT, apabila Turuttergugat I dilibatkan untuk membantu' kepentingantergugat I dan kemudian dalam petitumnya berbunyi"Menghukum Turut tergugat I untuk menyerahkan sisaHal. 15 dari 57 hal. Put.

Bahwa dalam POSITA alenia 7 dan dalam PETITUM poin7 adalah tidak benar, apabila turut' tergugat MIIdilibatkan agar barang berupa Jaminan yaituSertifikat HM No. 140 bisa beralih ke atas namaPenggugat, kemudian perlu tergugat I terangkanbahwa Sertifikat HM No. 140 atas nama (Almarhum)Sugeng Wongso Sentiko dengan luas 378 M bukan miliktergugat I tetapi milik PARA AHLI WARIS (Almarhum)Sugeng Wongso Sentiko yang sampaisekarang belumdibagi waris, kemudian perlu diketahuiAlmarhum) Sugeng Wongso Sentiko

No. 07/Pdt.G/2011/PN.Kbm.28akan tergugat I tanggapi secara rinci sebagaiberikut Bahwa dalam dalil posita gugatanpenggugat alenia ke 4. bertentangandengan dalil dalil posita alenia ke l,alenia ke 2 dan alenia ke 3, hal inimenunjukkan penggugatlah yang memutarbalikan fakta yang ada, MENGAPADEMIKIAN ????Sebab dalam gugatan penggugat tersebut,penggugat mendalilkan apabila "Tergugat I telahmenjaminkan sertifikat/Buku tanah Hak Milik no.140 luas 378 M yang terletak di desa Jatisarikec. Kebumen. Kab.

gugatan penggugat alenia ke 5 adalahkarena sesuai dengan fakta yang ada,dan akan tergugat I tanggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat I tidak pernah mempunyairumah dan tanah yang terletak danberalamat di Dukuh Kedung Jati DesaJati Sari kecamatan Kebumen di Jalan Raya Kutoarjo No.2 RT.02/RW.04 Kab.Kebumenseluas + 750 nesebagaimana dalam dalil gugatanpenggugat alenia 5 tertanggal 28 Maret2011 ; Bahwa benar Tergugat I mempunyai rumahdan tanah di Dukuh Kedung Jati RT.004RW. 001 Desa Jati Sari Kec.

Pamungkas Setyo Budi.dan hal tersebut telah diakui Penggugat sendiribahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 adalah milikkakek tergugat I (Almarhum) Sugeng Wongso Sentiko ;Bahwa dalam dalil gugatan penggugat alenia 8,alenia 9 alenia 10 dan alenia 11 tidak perlutergugat I tanggapi secara rinci dan pada prinsipnyatergugat I tolak karena tidak sesuai dengan faktafakta yang ada ;Bahwa kemudian perlu diketahui pada Hari JumatTanggal 21 Januari 2011 Penggugat datang menemuiIbu Endang Kurniasih (Ibu Tergugat

aquo secara tertulis telahdiajukan dalam persidangan pada tanggal 02 September 2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatermuat dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa acara pemeriksaan dalam perkara aquo memasuki acarajawaban Tergugat namun sebelum Tergugat membacakan jawabannya, Penggugat telahmengajukan pencabutan perkara aquo secara tertulis dalam persidangan pada tanggal02 September 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alenia

pertama makapencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dikarenakanTergugat belum memberikan jawaban atas gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Tjk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah timbul biaya, makakepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat pasal 271 Rv alenia pertama, pasal 272 Rv, serta peraturanperundangundangan yang berkaitan

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh NO 5,Hal 16, alenia ke 8 tentang keterangan saksiBachtiar DT Paduko Alam. Bahwa keterangan saksi inimemberikan fakta hokum bahwa Para Pemohon Kasasiadalah pemilik dari tanah obyek sengketa yangdiambil paksa oleh Para Termohon Kasasi.Saksi Hasan Basri DT.

(Vide Putusan PengadilanNegeri Payakumbuh No 5, Hal 16, alenia ke 5 TentangKeterangan saksi Bachtiar DT Bandaro Hijau). Bahwaketerangan saksi ini telah memberikan fakta hukumbahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milikSaidan dan bukanlah tanah kaum Melayu suku dariSaidanSaksi Karter Dt Mangkuto Marajo telah memberikanketerangan di bawah sumpah : "Bahwa menurut Aziz DTRajo Nan Gadang sewaktu dia datang ke rumah untukHal. 13 dari 15 hal. Put.

(Vide Putusan Pengadilan NegeriPayakumbuh No 5, Hal 19, alenia 14 tentangkesaksian Syafri DT Rajo Penghulu).Saksi Janisar telah memberikan keterangan di bawahsumpah: "Bahwa sekarang yang menggarap' tanahadalah Yopi DT Nan Gadang; sebelum dikuasai olehYopi DT Nan Gadang yang mengolah tanah tersebutadalah Para Penggugat yang dikuasainya sejakAbdul Aziz Meninggal Dunia (Vide PutusanPengadilan Negeri Payakumbuh No 5, hal 20,Alenia ke 5).Alasan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang dan PutusanPengadilan

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Selong dalam memeriksa perkara aquo telahsalah dan keliru mempertimbangkan Eksepsi Tergugat padahalaman 12 alenia 2 (kedua) sebagai berikut : Menimbang, bahwa gugatandalam perkara ini bukanlah gugatan mengenai waris akan tetapi gugatanmengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, oleh karenaitu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan MARI Nomor1072 K/Sip/1982 pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam sebuahperkara adalah pihak yang secara

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Selong padahalaman 16 alenia kedua yang berbunyi sebagai berikut : Menimbang,bahwa dalam perkara gugatan ini baik Penggugat maupun Tergugatmemang mengakui bahwa tanah obyek sengketa pada awalnya adalahbagian dari Tanah Hak Milik MAQ SEMAN yang telah diterbitkanSertifikatnya olen BPN pada tahun 1987 dengan Sertifikat hak milik Nomor57 atas nama AMAQ SEMAN, oleh karena itu bukti surat T.1 ini memangdiakui keberadaan serta kebenarannya oleh kedua

Nomor 3162 K/Pdt/2016Facti Pengadilan Negeri Selong telah salah dalam pertimbangan hukumnyadan terkesan memihak pada Penggugat dan tidak mencerminkan rasakeadilan;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam memutus perkara aquo telah memihak terhadap Penggugat/Terbanding, hal ini terlihat padapertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Selong pada halaman16 alenia ketiga yang mengesampingkan bukti 1.2 berupa kwitansipembayaran penebusan sawah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Yusuf tidak dibebankan untukmembuktikan dengan perjanjian gadai;10.Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri11.Selong tersebut di atas salah dan keliru maka pertimbangan hukum JudexFacti Pengadilan Negeri Selong pada halaman 18 alenia kesatu jelasmenjadi salah, karena Penggugat membeli tanah dengan cara tidak sahsehingga Penggugat tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa, dengandemikian maka unsurunsur perbuatan melawan hukum yang dimaksuddalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu

Adanya kesalahan (schuld) oleh pelaku;sama sekali tidak terbukti dan terpenuhi dalam perkara a quo, olehkarenanya seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Selong menolakgugatan Penggugat Dalam Eksepsi pada halaman 12 alenia 1 dan;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Selong dalam perkara a quo tidak adildan terlihat jelas memihak terhadap Penggugat (Terbanding) dalam menilaialat buktibukti surat dan saksisaksi, dimana semua bukti surat T.1 s/dT.8dan bukti saksi yang diajukan Tergugat (Pembanding) semuadikesampingkan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusantingkatbandingnya pada halaman 4 = alenia kedua dan ketiga yangmempertimbangkan bahwa :"Menyetujul dan membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama olehkarena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semuayang menjadi dasar dalam putusan."

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan tingkatbandingnya pada halaman 5 alenia keempat yang mempertimbangkanbahwa:"Terhadap Memori handing dari Pelawan/Pembanding, tersebut.

Mejelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan tingkat bandingpada halaman 5 alenia kelima yang mempertimbangkan bahwa :Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 264 K/Pdt/2011Terhadap Kontra memori banding karena hanya menguatkan pertimbanganMajelis hakim tingkat pertama, maka Kontra memori banding tersebut tidakperlu dipertimbangkan lagi"Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim banding termaksud diatas jelasmerupakan suatu kekeliruan/kekhilafan yang nyata oleh karena:a.

Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan YudexFactie pada halaman 25 alenia kedua yang menyatakan:" Menimbang bahwa oleh karena pihak terlawan membantah dalil gugatanperlawanan pihak ketiga dari pihak pelawan yang menyatakan bahwa tanahobjek sengketa merupakan bagian dan satu kesatuan dari tanah objeksengketa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Enrekang nomor11/Pdt.G/2005/PN.Ekg tanggal 30 Nevember 2005 dan seterusnya..."

Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukumJudex facti pada halaman 30 alenia pertama dan halaman 31 alenia pertamadan kedua khususnya yang menyatakan bahwa "menurut Majelis gugatanperlawanan pihak ketiga oleh pelawan harus dinyatakan sebagai gugatanperlawanan pihak ketiga yang Ne Bis In Idem".Gugatan perlawanan pihak ketiga nomor : 05/Pdt.PLW/2009/PN.Ekg sesuaiketentuan pasal 1917 KUHPerdata tidak terkualifikasi sebagai gugatan NeBis In Idem karena subjek, objek, dan alasan

MakaSurat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demi hukum.PERTIMBANGAN HUKUM(Sesuai Put.50745/PP/M.X VIIIB/16/2014 pada halaman 40 s.d 46 dari 53halaman Alenia 9 dan Alenia 10)Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak3.

(ketidakbenaran) dalam PENERAPAN DASAR HUKUM, sehinggaSurat Keputusan Keberatan tersebut cacat hukum danmengakibatkan batal demi hukum.Bahwa sesuai Put.50745/PP/M.XVIIIB/16/2014pada halaman 40 dari53 halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal :Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundanganperadilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukansetelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal.Bahwa sesuai Put. 50745/PP/M.XVIIIB/16/2014halaman 40 s.d46dari 53 halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulansengketa formal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akandiperiksa dalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini,sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP834/WPuJ.29/2012tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitankeputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Bahwa sesuai Put.50745/PP/M.XVIIIB/16/2014pada halaman 40 dari53 halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal :Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1228/B/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundanganperadilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukansetelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal.Bahwa sesuai Put. 50745/PP/M.XVIIIB/16/2014halaman 40 s.d46dari 53 halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Keputusan

Maka Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demi hukum;PERTIMBANGAN HUKUM:(Sesuai Put.51385/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 s.d. 24 dari 33 halamanAlenia 9 dan Alenia 10);Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 989/B/PK/PJK/2017Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak: 3.

ketidakbenaran) dalam Penerapan Dasar Hukum, sehingga Surat KeputusanKeberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum;Bahwa sesuai Put.51385/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 dari 33halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak,pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan ataspemenuhan ketentuanketentuan formal;Bahwa sesuai Put.51385/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 18 s.d. 24 dari 33halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.

ketidakbenaran) dalam penerapan dasar hukum, sehingga Surat KeputusanKeberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum;Bahwa sesuai Put.51385/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 dari 33halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak,pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan ataspemenuhan ketentuanketentuan formal;Bahwa sesuai Put.51385/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 18 s.d. 24 dari 33halaman Alenia

Putusan Nomor 7/ Pid.SusTPK/2018/ PT MDNyaitu saksi Tanaria Wau pada halaman 61 alenia ke 2 dan 3 putusan aquo, saksi Arisman Zagato pada halaman 63 alenia 4 dan 5 putusan a quo,saksi Turunan Gulo pada halaman 69 alenia ke 2 putusan a quo, saksi Ir.Adi Wikanto pada halaman 71 alenia ke 4 sampai dengan halaman 72alenia ke1 dan ke2 putusan a quo dan diperkuat oleh keterangan saksiYulius Dakhi pada halaman 106 alenia akhir :Bahwa setelah saksi konsultasi dan menyusul setelah itu saksimembuat jadwal

KEBERATAN ATAS PEMBUKTIAN UNSUR DAPAT MERUGIKANKERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARABahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo tentang pembuktian unsurini adalah :1.Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 250 alenia 3 sampaidengan 252 alenia ke2 yang intinya mengenai hasil pemeriksaan oleh ahlidari Politeknik Negeri Medan yaitu BAMBANG WINARTO, ST.

ke 2 dan 3 putusan a quo, saksi Arisman Zagatopada halaman 63 alenia 4 dan 5 putusan a quo, saksi Turunan Gulopada halaman 69 alenia ke 2 putusan a quo, saksi Ir.

Adi Wikantopada halaman 71 alenia ke 4 sampai dengan halaman 72 alenia ke1dan ke2 putusan a quo dan diperkuat oleh keterangan saksi YuliusDakhi pada halaman 106 alenia akhir :Bahwa setelah saksi konsultasi dan menyusul setelah itu saksimembuat jadwal lelang dalam bentuk Beauty Contest.Selanjutnya keterangan YULIUS DAKHI pada halaman 116 aleniake3 dan 5:Bahwa ada konsultan yang mengatakan kepada saksi metodeyang pas adalah sistem Beauty Contest atau Request ForHalaman 125 dari 180 hal.

Rejo Megah MakmurEngineering (halaman 135 alenia ke3 putusan a quo). Ahli menggunakan Hummer Test untuk menguji permukaan betonwalaupun ada juga alat lain yang lebih bagus yaitu alat uji tekanbeton (core drill) yang lebih akurat karena dibor sampai kedalambeton (halaman 132 alenia ke7 dan 9).

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan disenting opinion dari AnggotaAnggota II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bapak Roki Panjaitan, yang terdapatpada halaman 6 alenia terakhir dan alenia 1, 2 halaman 7 Putusan yang menyatakansebagai berikut:"Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan buktibukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, bahwa ternyata keberatankeberatan Pembanding I semula Penggugat Ad 1 sampai dengan Ad.7 sebagaimanatersebut di atas dapat dibenarkan

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Anggota II majelisHakim Pengadilan Tingkat Banding yang terdapat pada halaman 7 alenia 5 Putusanyang menyatakan:"Menimbang bahwa Terbanding/semula Tergugat sebagai Bank terbesar diIndonesia dan Bank Modern yang dikelola dengan efisien, sudah selayaknya danseharusnya meningkatkan pengamanan, mutu pelayanan bagi keamanan sertakenyamanan nasabahnya, dan menyediakan personil keamanan security mengawasiATM miliknya.

, sewaktumau mengambil uang karena salah ketik kemudian Pembanding/semula Penggugatmenekan tombol cancel namun yang terjadi kartu ATM miliknya tersebut tertelandan tidak bisa keluar, kejadianini membuktikan bahwa mesin ATM milikTerbanding/semula Tergugat tidak berfungsi dengan baik, sehingga dari aspekpelayanan kepada nasabah Terbanding/semula Tergugat harus bertanggung jawab,karena mesin ATM nya yang digunakan untuk melayani nasabah dalampengambilan uang tunai tidak berfungsi dengan baik".Pada alenia

2 dan alenia 3 halaman 8 putusan Anggota II Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding dalam dissenting opinionnya mempertimbangkan senbagai berikut:"Menimbang dari fakta ini jelas bahwa Terbanding/semula Tergugat melakukankelalaian dalam pengawasan atas mesin ATM miliknya.

Bahwa adapun disenting opinion Anggota II Majelis Hakim yang terdapat padaalenia 2 dan 3 halaman 9 Putusan menyatakan sebagi berikut:Alenia 2:"Bahwa fakta inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama dan berdasarkan bukti bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kesalahanjustru ada pada Terbanding/semula Tergugat sehingga perlindungan hukum harusdiberikan kepada pihak yang tidak bersalah dalam hal ini si Pembanding/semulaPenggugat".Alenia 3:"Menimbang selanjutnya tuntutan Pembanding

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial dalamperkara a quo adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan, seperti tertuang dalam putusan halaman 54pada alenia 5, sesuai dengan kesimpulan Pemohon Kasasi/Penggugatbahwa pemeriksaan 3 (tiga) orang saksi Tergugat dilakukan secarabersamaan yang seharusnya Pemeriksaan Saksi

Bahwa ke 3(tiga) saksi Tergugat juga semuanya menerangkan tidak pernah melihat,mendengar sendiri dan mereka alami sendiri sehingga di simpukan saksiTergugat menjadi tidak sah;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial dalamperkara a quo adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku seperti tertuang dalam halaman 55 alenia ke dua dan alenia ke lima,hal ini dikarenakan Termohon Kasasi/Tergugat tidak bisa membuktikantanda terima surat dari Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa

No. 409 kK/Padt.Sus.PHI/2016seharusnya Pemohon kasasi/Penggugat dipekerjakan pada jabatan danposisi semula yaitu sebagai Wakil Kepala Seksi Quality Control;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial dalamperkara a quo adalah tidak berwenang atau melampaui batas wewenang danlalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan seperti tertuang dalam halaman 56 alenia ke satu dan alenia kedua

No. 409 kK/Pdt.Sus.PHI/2016halaman 57 alenia 1, bahwa posisi jabatan Pemohon Kasasi/Penggugatseharusnya tidak boleh semaunya diturunkan atau digantikan olehperusahaan tanpa ada kejelasan penyebabnya dikarenakan jabatantersebut termasuk sebuah perjanjian antara pekerja dengan perusahaan,dan sesuai dengan penjelasan poin 5 diatas Termohon Kasasi/Tergugatsudah menganulir tuduhan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat karena tuduhan itu tidak terbukti sehingga sudah sewajarnyaseharusnya jabatan

;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial dalamperkara a quo adalah tidak berwenang atau melampaui batas wewenangdan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan mengenai pertimbangan dalam putusan a quohalaman 59 alenia 1, Bahwa pertimbangan Judex Facti menyimpulkanTermohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 16 Juli 2014 mengeluarkan memoNomor 063/MIHRD/VII/2014, Perihal Pemberitahuan

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam alenia 5 halaman 4 yangmenyatakan :menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang teruraidiatas , maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :1539/PID.B/2006/PN/JKT.UT tanggal 25 Januari 2007 yang dimintakanpemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan ,sehingga patut dikuatkan.

Bahwa dalam pertimbangan alenia sebelumnya Judex Facti tidakmenguraikan pertimbangan hukum, karena Judex Facti hanyamenyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan TingkatPertama dipandang sudah benar dan tepat tanpa menguraikanpertimbangan mana yang dianggap sudah tepat dan benar.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam alenia 6 halaman 4 yangmenyatakan :Menimbang , bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum , makaTerdakwa dibebankan untuk mebayar biaya perkara dalam kedua tingkatPeradilan. Bahwa karena Judex Facti tidak menguraikan secara detail pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama yang mana yangHal. 4 dari8 hal. Put.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam alenia 7 halaman 4 yangmenyatakan :mengingat Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga,serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

Bahwa Hakim Judex Facti dalam putusannya menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan danmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil:Bahwa dalam hal ini terlinat jelas terhadap pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep halaman 12 alenia ke 5 yaitu "Menimbang,bahwa filosofi dari undangundang ini adalah bertujuan menyentuhkesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulaukecil

Pemikiran umum alenia 2 yaitu "Olehsebab itu, keunikan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang rentanberkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagimasyarakat pesisir dan pulaupulau kecil, perlu dikelola secara baik agarHal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1952 K/Pid.Sus/2014dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisirdipertahankan untuk konservasi.

Bahwa Hakim Judex Facti dalam putusannya menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan danmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil:Bahwa dalam hal ini terlinat jelas terhadap pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep halaman 13 alenia ke1 yaitu : "Menimbang,bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum di atas, para Terdakwadidakwa melanggar pasal 73 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 27Tahun

Dengan demikian, dapatdihindarkan terjadinya tumpang tindin wewenang dan benturankepentingan".Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 14 alenia 1"Menimbang, bahwa oleh karena meskipun perbuatan para Terdakwamenambang pasir telah diakui, dibuktikan serta tidak memiliki ijin yangmelandasi kegiatan tersebut,..."

Bahwa Hakim Judex Facti dalam putusannya menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan danmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah pesisir dan Pulaupulau Kecil:Bahwa dalam hal ini terlinat jelas terhadap pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep halaman 13 alenia ke 3 yaitu : "Menimbang,bahwa secara faktual di wilayah Kabupaten Sumenep PemerintahKabupaten Sumenep sendiri belum menentukan zonazona tertentu yangtermasuk

Pengadilan Tinggi Makassaryang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan NegeriWatampone halaman 33 alenia pertama yang berbunyi sebagai berikut:"Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Pengggugatyang diberi tanda (P1, P2 dan P3) berupa foto copy Surat Ketetapan luranPembangunan Daerah tertanggal 30 No vember 1978, ... dan lagi pulaterhadap bukti surat ini tidak didukung oleh bukti lain sehingga tidak dapatHalaman 5 dari 10 Hal. Put.

Rasyid) be rnama Sapinah.( vide PutusanPengadilan Negeri Watampone Halaman 18 = alenia ke2 dan Halaman 20alenia ke3);Bahwa Bukti P1 adalah betul bukti pembayaran pajak yang menunjuk tanahsengketa telah dibenarkan oleh saksi kedua Tergugat asal/Termohon Kasasibernama Julhaedir (Kolektor Pajak) memberikan keterangan di bawahsumpah bahwa: "Bukti Pajak Persil Nomor 33, luas 24 are (bukti P1) yangdiperlihatkan di depan sidang adalah menunjuk tanah sengekta".

Nomor 3040 K/Pdt/2015adalah pembuktian formal dan Hakim dalam menjatuhkan putusannyaharuslah didasarkan pada dua alat bukti yang sah";Bahwa pertimbaangan hukum tersebut keliru dalam menerapkan hukumpembuktian karena pertimbangan hukum tersebut bertentangan denganfakta persidangan ( vide Keterangan Saksi ke 1 dan ke2 Pengggugat /Pemohon Kasasi bernama Rame pada Putusan Pengadilan NegeriWatampone Halaman 13 alenia ke6) yang berbunyi sebagai berikut:"Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa dahulu

Baba danSettiha meminta kepada Masrang untuk tinggal ditempati itu dan saksi haltersebut karena saksi ada saat Baba dan Settiha dipinjamkan tanah;Bahwa yang meminjam tanah saat itu adalah Settiha dan sebelum Settihapergi meminjam tanah terlebih dahulu berbicara kepada saksi untukditemani ke Masrang meminjam tanah dan setelah Settina dan Masrangberbicara kemudian disetujui kalau Settina boleh tinggal di tanahnyaMasrang;" (vide Putusan Pengadilan Negeri Watampone halaman 16 aleniake7 dan Halaman 17 alenia

ke1);Bahwa Keterangan saksi ke 1 danke2 Penggugat /Pemohon dalamPutusan Pengadilan Negeri Watampone kontradiksi dengan Pertimbanganhukum halaman 36 alenia pertama sehingga sangat beralasan hukum JjikaPutusan Judex Facti dibatalkan oleh Majelis Hakim Judex Jure;Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri WatamponeHalaman 36 baris ketujuh sampai dengan halaman 37 yang telah diambilalin olen Majeis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah tergolongPutusan yang kurang pertimbangan hukum ( onvooldoende

TALLA dan MANNAHAU BinMALLONGI, keduanya menerangkan dibawa sumpah di hadapanpersidangan (VIDE Putusan Pengadilan Negeri WatamponeHalaman 10 Alenia ketiga dan Berita Acara PersidanganKeterangan Saksi Ketiga Penggugat);.

Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Watamponedalam Putusannya pada halaman 9 Alinea keEnam sampai denganHalaman 10 Alenia pertama dan kedua tentang Bukti P1 dan P2juga pertimbangan yang salah dan keliru menilai Bukti surat Penggugatbertanda P1 dan P2 karena Bukti P1 dan P2 meskipun berbedapenulisan nama Wajib pajak akan tetapi sebagaimana keteranganSaksi Pertama dan ketiga Penggugat bernama JAMIRI Bin H.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri WatamponeHalaman 11 Alenia pertama sampai dengan Halaman 12 tentang alatbukti Penggugat yakni Keterangan Saksisaksi Penggugat dan BuktiSurat P1 dan P2 adalah salah dan keliru menilai alat buktiPenggugat;Bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat masingmasing bernama : JAMIRI BINT H.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri WatamponeHalaman 13 Alenia ketiga sampai dengan Halaman 14 Alenia Keduatentang alat bukti Para Tergugat yakni Bukti Surat Tergugat danKeterangan Saksisaksi Tergugat adalah salah dan keliru menilai alatbukti Para Tergugat;Bahwa dengan melihat tahun keluaran Bukti surat Tergugat masingmasing berupa SPPT PBB bertahun 2006, 2007 dan 2009 dan IsinMendirikan Bangunan tahun 2014 bersesuaian dengan KeteranganSaksi pertama dan kedua Tergugat masing bernama