kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari Aspek Keadilan Hukum (legal justice), bahwaPasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2017/PN Mjkmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian Kitab Undangundang HukumAcara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakimsebagai kebijakan aplikatif

Dalil Pelawan dalam Positagugatannya terkesan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, termasukdengan katakata yang digunakan sama sekali tidak bernafaskan ilmuHalaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN Lgshukum, sebagai seorang yuris seharusnya wajib dan sangat dianjurkanmenggunakan ilmu hukum secara normatif dan aplikatif;Terkait dengan objek agunan, apabila objek agunan akan didakan lelang,pastilah banyak orang yang mengetahui mengenai objek tersebut danbermaksud akan mengikuti

perbuatan yang dilakukannya,selama hal tersebut masih dalam batasanbatasan yang dirumuskan dalamperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dari sisi yang lain Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni keadaanmemberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental JaksaPenuntut Umum dalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KitabUndangundang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pedoman pemidanaankepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif

Bahwa pada tataran aplikatif sebagai pengejawantahandari pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 1 Tahun2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut telahdipedomani dalam praktek peradilan militer di seluruhIndonesia dengan menerapkan asas peradilan yang cepat,sederhana, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkaraDesersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, demimemberikan kepastian hukum dalam perkara

perkara Desersi yang Terdakwanyatidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6(enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapatdisidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143UndangUndang Nomor 31 tahun 1997, bahkan denganadanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulansebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersiyang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkansetiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.Bahwa pada tataran aplikatif

Bahwa Penggugat tidak cermat memberikan alasan hukum pada point8 Posita Gugatan, karena secara aplikatif Tergugat telah membuatkeputusan yang benar terkandung dalam UU No.23 Tahun 2014dalam Penyelenggaran Pemerintahan daerah yang baik, dan justruPenggugat tidak dapat membuktikan dalam mengkontruksi obyek aHalaman 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN.KDIquo tersebut telah melanggar atau mengandung unsurunsur yang adadalam pasal 76 UU No.23 Tahun 2014, mengingat apabila Tergugattidak menghentikan

masyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dankepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari Aspek Keadilan Hukum (/ega/ justice), bahwaPasal 197 Ayat (1) huruf kK KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian Kitab Undangundang HukumAcara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakimsebagai kebijakan aplikatif

(enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapatdisidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143UndangUndang Nomor 31 tahun 1997, bahkan denganadanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulansebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersiyang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkansetiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.Bahwa pada tataran aplikatif sebagai pengejawantahandari pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 tahun2009 tentang

perbuatan yang dilakukannya, selama hal tersebut masihdalam batasanbatasan yang dirumuskan dalam perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dari sisi yang lain Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni keadaanmemberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental JaksaPenuntut Umum dalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KitabUndangundang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pedoman pemidanaankepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif

Bahwa pada tataran aplikatif sebagai pengejawantahandari pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 1Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebuttelah dipedomani dalam praktek peradilan militer diseluruh Indonesia dengan menerapkan asas peradilanyang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalammenyelesaikan perkara Desersi yang Terdakwanya tidakdiketemukan, demi memberikan kepastian hukum dalamperkara

Bahwa pada tataran aplikatif sebagai pengejawantahandari pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 1Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebuttelah dipedomani dalam praktek peradilan militer diseluruh Indonesia dengan menerapkan asas peradilanyang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalammenyelesaikan perkara Desersi yang Terdakwanya tidakdiketemukan, demi memberikan kepastian hukum atasperkara

selaras dansepadan yang dapat dijatunkan kepada pelaku, yang kirakira setimpal denganperbuatan yang dilakukannya, selama hal tersebut masih dalam batasanbatasanyang dirumuskan dalam perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dari sisi yang lain Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP,yakni keadaan memberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukurfundamental Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan amar tuntutannya, namundemikian KUHAP tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagaikebijakan aplikatif

PK1 sampai dengan PK11, telah terbukti: Termohon Peninjauan Kembali telah pernah menjual objeksengketa kepada PT Summarecon Agung; Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan hal yang samakepada Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu menjual objek sengketaseperti yang pernah dilakukan kepada PT Summarecon Agung; Pemohon Peninjauan Kembali yakin, bahwa PT SummareconAgung adalah pengembang atau sebagai developer yang professional,mempunyai penasehat hukum (legal officer) yang berkemampuanakademis dan aplikatif

Kembali menjual objek danmenerima pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali: Tidak mengadukan Termohon Peninjauan Kembali Il danTermohon Ill yang telah memberikan kuasa kepada TermohonPeninjauan Kembali dan menjual objek serta menerima pembayarandari Pemohon Peninjauan Kembali:Apalagi setelah ditemukannya bukti PK1 sampai dengan PK11, yangdialami juga oleh PT Summarecon Agung sebagai developer ataupengembang yang professional, mempunyai penasehat hukum (/egalofficer) yang berkemampuan akademis dan aplikatif

(lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1Tahun 2017 tersebut memberikan pemahaman bahwaperkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukandapat disidangkan setiap saat setelah dipanggil secara sah3 (tiga) kali.Bahwa pada tataran aplikatif sebagai pengejawantahan daripasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 1 Tahun2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut telahdipedomani dalam praktek peradilan

perkara Desersi yang Terdakwanyatidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6(enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapatdisidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143UndangUndang Nomor 31 tahun 1997, bahkan denganadanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulansebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersiyang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkansetiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.Bahwa pada tataran aplikatif

perkara Desersi yang Terdakwanyatidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6(enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapatdisidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143UndangUndang Nomor 31 tahun 1997, bahkan denganadanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulansebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersiyang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkansetiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.Bahwa pada tataran aplikatif

Putusan Nomor 42K/PM.III18/AD/V/202010.penjelasannya, bahkan dengan adanya batas waktupaling lama 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalamSEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut memberikanpemahaman bahwa perkara Desersi yang Terdakwanyatidak diketemukan dapat disidangkan setiap saat setelahdipanggil secara sah 3 (tiga) kali.Bahwa pada tataran aplikatif sebagai pengejawantahandari pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 1Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan

perkara Desersi yang Terdakwanyatidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6(enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapatdisidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143UndangUndang Nomor 31 tahun 1997, bahkan denganadanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulansebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersiyang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkansetiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.Bahwa pada tataran aplikatif

394/Pid.Sus/2018/PN Mjkselama hal tersebut masih dalam batasanbatasan yang dirumuskan dalamperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dari sisi yang lain Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni keadaanmemberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental JaksaPenuntut Umum dalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KitabUndangundang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pedoman pemidanaankepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif

masyarakat, ilmu pengetahuan itusendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari Aspek Keadilan Hukum (legal justice), bahwaPasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian Kitab Undangundang HukumAcara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakimsebagai kebijakan aplikatif