A Reader onPunishment (Oxford: Oxford University Press), rekomendasi studi oleh JenniWard, tahun 2013 dalam jurnal The Punishment of Drug Possession Cases inthe Magistrates Courts: Time for a Rethink, European Journal on Criminalhalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Bkn.Policy and Research. (19), 4, 289307, dan rekomendasi studi oleh CecepMustafa, tahun 2016 dalam artikel Punishment, in fact, did not resolve theproblem": Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders

menempatkanpenyalahgunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, hanya saja memisahkandengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar atau penjual,untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melalui Kebijakan Harm Reductionnya;Menimbang, bahwa Harm Reduction sendiri adalah bentuk konsep programyang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negatif yangberkaitan dengan perilaku penggunaan napza, khususnya dengan cara suntik.Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza, sedangkanmenurut European

A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press),rekomendasi studi oleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal The Punishmentof Drug Possession Cases in the Magistrates Courts: Time for a Rethink,European Journal on Criminal Policy and Research. (19), 4, 289307, danrekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikelPunishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on thesentencing of minor drug offenders in Indonesia.

A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press),rekomendasi studi oleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal The Punishmentof Drug Possession Cases in the Magistrates Courts: Time for a Rethink,European Journal on Criminal Policy and Research. (19), 4, 289307, danrekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikelPunishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on thesentencing of minor drug offenders in Indonesia.

terutang Pajak Pertambahan Nilaidengan tarif 10%.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (Jasa mobilisasi/demobilisasi) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legalcharacter dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature daritransaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahliperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case of ValueAdded Tax in The European

Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula denganrekomendasi studi oleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal The Punishmentof Drug Possession Cases in the Magistrates Courts: Time for a Rethink,European Journal on Criminal Policy and Research. (19), 4, 289307, danrekomendasi studi olen Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikel Punishment,in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on the sentencing ofminor drug offenders in Indonesia.

terbukti secara jelas dannyatanyata terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) bahwa atas jasa menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktordiantaranya legal character dari PPN dan mekanismepemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri,berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan,diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: thecase of Value Added Tax in The European

tersebut tetap terutang Pajak PertambahanNilai dengan tarif 10%;12.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (Jasa Maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para abhiperpajakan, diantaranya:a.Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the case ofValue Added Tax in The European

Nilai sebesar Tarif Normalatau Tarif 10 % (sepuluh persen);Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para abhliperpajakan, diantaranya :* Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European

Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (Jasa Maklon) menggunakan terminology penyerahandipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPN danmekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :a.Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case of ValueAdded Tax in The European Community, DeventerBoston, Kluwer Law andTaxation Publishers

(a) the supply of goods for consideration within the territoryof a Member State by a taxable person acting as such:(European Union Sixth Directives 2006);bahwa berdasarkan pengertian di atas maka Pajak PertambahanNilait dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalamDaerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;bahwa selanjutnya dilihat dari sisi prinsip Perlakuan yang Sama(Equal Treatment) dan prinsip Keadilan (equity) serta prinsipNetralitas diuraikan sebagai berikut.1. prinsip Perlakuan yang

Cruide Palm Oil (CPO), Palm Kernel(PK) ataupun produkproduk turunannya yang lain karena tidakpada situasi dan kondisi yang sama/setara karena adanyapengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 16B ayat (3) UUKUP, sehingga dengan demikian untuk pengusaha perkebunanyang terintegrasi tersebut di atas Pajak Masukannya secarakeseluruhan (berkenaan dengan Kebun = dan PabrikPengolahan) dapat dikreditkan;Prinsip Netralitasbahwa terkait prinsip Netralitas dalam PPN (Neutrality in VAT)dalam THE COUNCIL OF THE EUROPEAN

Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : thecase of Value Added Tax in The European Community,DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988,Halaman 7;Basically it means that the intrinsic nature of tax should be theguding principle in determining its consequences and not just thelebel, or the name of a tax;b. Dr.Haula Rosdiana dan Drs.

Begitujuga dokumentasi pendukung atas ekspor jasa Sulitpembuktiannya;Bahwa menurut Ben Terra dalam buku A Guide to European VATDirective, dinyatakan tempat terutangnya VAT atas jasa mengikutipurchase principle dan expenditure yang dianggap mewakilikonsumen terjadi pada saat pembelian.

Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza,sedangkan menurut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction(EMCDDA) definisi dan ruang lingkup Harm Reduction lebih luas, yaitu : Harmreduction encompasses intervention, programmes and policies that seek toreduce the health, social and economic harms of drug use to individual,Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.Ban (Narkotik a)communities and societies / Harm Reduction tidak hanya bertujuan untukmengurangi dampak

Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakan terminology penyerahandipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPN danmekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation the case of Value AddedTax in The European Community", DeventerBoston, Kluwer Law and TaxationPublishers

seseorang/lakilaki yang telah dipakaihalmenunjukkan Kata HUGO bukanlah kata yang diciptakan atau hash kreasidi beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas, tersebutPENGGUGAT, melainkan kata yang telah ada dan telah dipakai sehariharioleh masyarakat jaun sebelum PENGGUGAT mendaftarkan merek a quo;Bahwa berdasarkan hasil penelusuran TERGUGAT ternyata telah banyakHUGO yang telahdipergunakan dan terdaftar baik di Indonesia maupun Di berbagai negaraditemukan merek dengan menggunakan kata(Jerman, Amerika, European

Indutri Lift IndoNusantara ;= Foto Copy 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem TrasportasiVertikal dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 0365732001 ;= Foto Copy 1 (satu) European Satndart (EN81) bendel Safety Rulesfor the Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1Electric Lift ;= Foto Copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062,Shipper Name : Mueller & Mico Elevator Tecnology Co.Ltd.,Consignee PT.

Indutri Lift IndoNusantara ;Foto Copy 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem TrasportasiVertikal dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 0365732001 ;Foto Copy 1 (satu) European Satndart (EN81) bendel Safety Rulesfor the Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1Electric Lift ;Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 3 K/Pid.Sus/2013= Foto Copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062,Shipper Name : Mueller & Mico Elevator Tecnology Co.Ltd.,Consignee PT.

(a) the supply of goods for consideration within theterritory of a Member State by a taxable person acting assuch:(European Union Sixth Directives 2006);Bahwa berdasarkan pengertian di atas maka Pajak PertambahanNilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalamDaerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;Bahwa selanjutnya dilihat dari sisi prinsip Perlakuan yang Sama (Equal Treatment) dan prinsip Keadilan (equity) serta prinsip Netralitas diuraikan sebagai berikut.1.

Putusan Nomor 2100/B/PK/PJK/201 7terintegrasi tersebut di atas Pajak Masukannyasecarakeseluruhan (berkenaan dengan Kebun dan PabrikPengolahan) dapat dikreditkan;Prinsip Netralitas;Bahwa terkait prinsip Netralitas dalam PPN (Neutrality inVAT) dalam THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 Nov 2006 on thecommon system of value added tax dinyatakan:(5) A VAT system achieves the highest degree of simplicity andof neutrality when the tax is levied in as general a manner aspossible

A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press),rekomendasi studi oleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal The Punishmentof Drug Possession Cases in the Magistrates Courts: Time for a Rethink,European Journal on Criminal Policy and Research. (19), 4, 289307, danrekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikelPunishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on thesentencing of minor drug offenders in Indonesia.

, supaya dayasaing komoditi ekspor Indonesia dengan produk domestik negara pengimportidak dipengaruhi oleh Pajak Pertarnbahan Nilai Indonesia, masih diperlukansarana lain berupa pengenaan Pajak Pertarnbahan Nilai atas komoditi ekspordengan tarif 0%;Bahwa oleh karena itu, dengan dianut prinsip tempat tujuan (destinationprinciple) yang dimodifikasi dengan perlakuan khusus terhadap komoditiekspor, maka PPN netral dalarn perdagangan internasional;bahwa lebih lanjut, Terra dan Kajus dalam A Guide to European