No. 196/Pdt.G/2014/PA.Sgmditandatangani oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri,Arryanto Sagala.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan buktibukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor: 22/22/1V/1994 tanggal 04 April 1994 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar (Bukti P.)

Tergugattelah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut diatas, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halanganhukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimanadiamanatkan PERMA No.1 tahun 2008 ;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, penggugat telahmendapatkan izin perceraian dari atasannya, sesuai Surat Keputusan MenteriPerindustrian RI, Nomor 106/M.Ind/Kep/II/2014 bertanggal 17 Februari 2014,ditandatangani oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim

saat terdakwa melakukan eksplorasi atau ekploitasi di kawasanhutan milik Perhutani tersebut tanpa ijin dari menteri yang berwenang , padasaat terdakwa menggilingkan hasil dulangannya di rumah mispan datangpetugas polisi dan menangkapnya ;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan eksploitasi ataueksplorasi tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan akan menggangguekosistem hutan secara keseluruhan sehingga dapat menyebabkan rusaknyakawasan / kelestarian hutan baik itu tanah, tumbuhan, iklim

dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBanyuwangi, dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atauekplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin menteriyang dilakukan , terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan eksploitasi ataueksplorasi tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan akan menggangguekosistem hutan secara keseluruhan sehingga dapat menyebabkan rusaknyakawasan / kelestarian hutan baik itu tanah, tumbuhan, iklim

MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa Ahli menerangkan saksi dihadirkan dalam persidangan perkaraini sebagai saksi untuk memberikan keteranganketerangan yangberkaiatan dengan analisis Keadaan cuaca diwilayah Kabupaten IndragiriHilir Bahwa Ahli menerangkan tupoksi Ahli sebagai operator operasionalinformasi dan data cuaca serta iklim di daerah Propinsi Riau khususnya diKabupaten Indragiri Hilir Bahwa Ahli menerangkan Ahli biasanya melakukan pengamatan iklimdan cuaca

warna orange artinya hujan deras dan warna cokelattidak hujan Bahwa Ahli menerangkan pada Peta Analisis Curah Hujan itu kita bisamembaca dan mengetahui arti maksud warna seperti warna hijau artinyahujan ringan dan warna orange artinya hujan deras dan warna cokelattidak hujan; Bahwa Ahli menerangkan menurut Ahli berdasarkan pengamatansatelit BMKG bahwa yang terpantau hanya titik hot spot saja dan asapkebakaran tidak terpantau oleh satelit radar; Bahwa Ahli menerangkan setahu Ahli data peta keadaan iklim

berpotensi untuk hujan dan memilikiintensitasnya ringan sebab disetiap daerah berbedabeda seperti di pulauJawa cuaca berawan tidak hujan sedangkan di pulau Sumatera cuacaberawan bisa hujan; Bahwa Ahli menerangkan menurut Ahli akurasi alat yang dipasanguntuk melihat kKeadaan cuaca disetiap daerah bisa dipercaya karenamemiliki teknologi terbaru; Bahwa Ahli menerangkan Ahli terhadap perkara kebakaran lahan initidak turun ke lokasi langsung dan hanya memantau dengan teknologiteknologi terbaru untuk melihat iklim

Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkanterlepasnya gasgas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan globalyang mengakibatkan perubahan iklim; Bahwa Ahli menerangkan Ahli sudah sering melakukan sosialisasi agartidak membuka lahan dengan cara membakar; Bahwa Ahli menerangkan dalam kasus ini, api didalam lahan gambuthanya bisa mati dengan air hujan, (berdasarkan info dari KementrianLingkungan Hidup); Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 20 Peraturan PemerintahNo. 4 tahun 2001 disebutkan Setiap

Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang,dan/atau iklim kering.4. Kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang,dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuaidengan publikasi dari lembaga non kementrian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologiklimatologi dan geofisika.5.

Burhanuddin, MPselaku Dosen Fakultas Kehutanan Untan, setiap orang dilarang melakukanpembukaan lahan dengan cara pembakaran karena dampak kebakaran akanmemacu pemanasan iklim global karena hasil dari pembakaran akanmeingkatkan penguapan C02 ke atmosfir dan mendorong terjadinya iklimpemanasan global; Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli, Jauharotul Khasanah, S.Siselaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas Il Mempawah diketahui bahwacurah hujan sampai pada tanggal 20 Agustus 2018 masuk dalam ketegoricurah

Burhanuddin, MPselaku Dosen Fakultas Kehutanan Untan, setiap orang dilarang melakukanpembukaan lahan dengan cara pembakaran karena dampak kebakaran akanmemacu pemanasan iklim global karena hasil dari pembakaran akanmeingkatkan penguapan C02 ke atmosfir dan mendorong terjadinya iklimpemanasan global; Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli, Jauharotul Khasanah, S.Siselaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas Il Mempawah diketahui bahwacurah hujan sampai pada tanggal 20 Agustus 2018 masuk dalam ketegoriHalaman

Hidup yangberkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Pada Pasal 4 Ayat (1),(2),(3), dan (4) yang diperbolehkan membakar adalah hanya untukmasyarakat hukum adat dengan luas maksimal 2 Ha per KK untuk varietasLokal dengan syarat tambahan harus memberitahukan kepada KepalaDesa Kemudian Kepala desa meneruskan kepada Instansi Yangmembidangi Lingkungan Hidup, sebagai catatan pembakaran lahan olehMasyarakat Hukum adat tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawahnormal, kemarau panjang dan/atau iklim

Pembakaran dilakukan pada kondisi curah hujan dibawah normal,kemarau panjang dan/atau iklim kering sesuai publikasi BadanMetereologi dan Geofisika.

berkaitan dengan Kebakaran Hutandan/atau Lahan Pada Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yangdiperbolehkan membakar adalah hanya untuk masyarakat hukum adatdengan luas maksimal 2 Ha per KK untuk budidaya tanaman varietasLokal dengan syarat tambahan harus memberitahukan kepada KepalaDesa Kemudian Kepala desa meneruskan kepada Instansi Yangmembidangi Lingkungan Hidup, sebagai catatan pembakaran lahan olehMasyarakat Hukum adat tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawahnormal, kemarau panjang dan/atau iklim

Burhanuddin, MPselaku Dosen Fakultas Kehutanan Untan, setiap orang dilarang melakukanpembukaan lahan dengan cara pembakaran karena dampak kebakaran akanmemacu pemanasan iklim global karena hasil dari pembakaran akanmeingkatkan penguapan CO. ke atmosfir dan mendorong terjadinya iklimpemanasan global; Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli, Jauharotul Khasanah, S.Siselaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas Il Mempawah diketahui bahwacurah hujan di wilayah terdekat dengan Kecamatan Teriak yaitu KecamatanBengkayang

Sehingga diperlukan perlindungan hukumyang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yangdiperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetapmemperhatikan kepentingan Masyarakat Luas;.

Bahwa dengan dijatunkan hukuman sebagaimana tersebut diatas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay TV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian Internasional di bidang penyiaran.

Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai agarterdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalammelaksanakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikankepentingan masyarakat luas;.

Bahwa dengan dijatunkan hukuman sebagaimana tersebut di atas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investorasing akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay TVdi Indonesia di mana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagalkonvensi/perjanjian internasional di bidang penyiaran, sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan nasional/internasional maka hukuman yang dijatunkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;.

Burhanuddin, MPselaku Dosen Fakultas Kehutanan Untan, setiap orang dilarang melakukanpembukaan lahan dengan cara pembakaran karena dampak kebakaran akanmemacu pemanasan iklim global karena hasil dari pembakaran akanmeingkatkan penguapan C02 ke atmosfir dan mendorong terjadinya iklimpemanasan global; Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli, Jauharotul Khasanah, S.Siselaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas Il Mempawah diketahui bahwacurah hujan sampai pada tanggal 20 Agustus 2018 masuk dalam ketegoricurah

Terkait kKewajiban melakukan penyesuaian tata ruang IUPHHKHTI danRKUPHHKHTI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.17/MenLHK/Setjen/ KUM.1/2/2017adalah upaya dalam rangka perlindungan ekosistem gambut yang rentandan telah mengalami kerusakan agar fungsi ekologis ekosistem gambutdalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air,sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, danpenyeimbang iklim dapat tetap terjaga, dengan penjelasan

Akan terganggunya keseimbangan iklim dan pengelolaan air,hilangnya penyimpan cadangan~ karbon, tidak lestarinyakeanekaragaman hayati, berkurangnya sumber oksigen, memicuterjadinya pemanasan global tidak hanya di Indonesia tetapiberdampak di negara lain.4. Akan bertentangan dengan hasil kesepakatan Paris (Paris Agreement)yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2016(vide Bukti T5) yang mewajibkan setiap negara untuk mengurangiemisi karbon.

;Fotokopi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan ParisAgreement To The United Nations Framework Vonvention On ClimateChange (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PerserikatanBangsaBangsa Mengenai Perubahan Iklim (Bukti T5)Tambahan jawaban Termohon :Latar Belakang1.Memperhatikan, Pasal 28 H, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :Masyarakat berhak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.Gambut merupakan ekosistem yang sangat strategis dalam pengaturan airtawar di Indonesia

Putusan Nomor. 49P/HUM/2017dan penyeimbang iklim dapat terjaga, Pemerintah menetapkan kebijakanmelalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.17/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2017 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenlhklI/2015tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (obyek HUM a quo).4.

Akan terganggunya keseimbangan iklim dan pengelolaan air, hilangnyapenyimpan cadangan karbon, tidak lestarinya Keanekaragaman hayati,berkurangnya sumber oksigen, memicu terjadinya pemanasan global tidakhanya di Indonesia tetapi berdampak di negara lain.4.

dua) hektar per kepalaHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2019/PN Kgnkeluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajibmemberitahukan kepada kepala desa.2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) # kepada instansi yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupkabupaten/kota.3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemaraupanjang, dan/atau iklim

kering.4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang,dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologiklimato10gi dan geofisika.

>Kepala desa menyampaikan pemberitahuan tersebut kepadainstansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.Pembakaran lahan tersebut tidak berlaku pada kondisi curahhujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.

>Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang,dan/atau iklim kering tersebut sesuai dengan publikasi darilembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.Dengan demikian, maka apabila pembakaran lahan/hutan itudilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dikatakanbersifat melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 108 Jo.Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009.Bahwa seseorang dapat disangkakan telah melanggar

Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai agarterdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kepentinganmasyarakat luas;.

Bahwa dengan dijatunkan hukuman sebagaimana tersebut di atas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay TV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian internasional di bidang penyiaran. sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan nasional/internasional maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;.

Sehingga diperlukanperlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usahayang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasionaldengan tetap memperhatikan kepentingan Masyarakat Luas;.

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut diatas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis PayTV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian Internasional di bidang penyiaran, sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan Nasional/Internasional maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;Hal.

Rp. 2.741.640.000) ;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il tidak mendorong terciptanya efisiensianggaran dan iklim usaha yang kondusif, terutama, di bidang pengadaanbarang/jasa pemerintah, bahwa iklim usaha yang kondusif dan efisiensi belanjanegara merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Iklim usahayang kondusif, jelasnya, memungkinkan penyediaan pengadaan barang/jasaHal. 5 dari 18 hal. Put. No. 141 K/TUN/201310.11.pemerintah dilakukan dalam tingkat normal profit.

Dinas Koperasi dan UMKM KabupatenLampung Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung TimurNo. 821.22 / 891 / 21 / SK / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IIb Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.e Bahwa pada Tahun 2011 pada Dinas Koperasi dan UMKMKab.Lampung Timur terdapat program kegiatan berupa kegiatanpeningkatan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM sertakegiatan rutin sebagai berikut :1 Program penciptaan iklim

KeputusanBupati Lampung Timur No. 821.22 / 891 / 21 / SK / 2009 tanggal 29Oktober 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Eselon IIb Dilingkungan Pemerintah KabupatenLampung Timur.Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN.Tjk halaman 29 dari 108 halamane Bahwa pada Tahun 2011 pada Dinas Koperasi dan UMKMKab.Lampung Timur terdapat program kegiatan berupa kegiatanpeningkatan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM sertakegiatan rutin sebagai berikut :1 Program penciptaan iklim

ANDRIANABinti BASRAWI ARBI, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Bina Lembaga Koperasi dan UMKMpada Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lampung Timur.e Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kabid Bina Lembaga Koperasi danUMKM, saksi menjabat sebagai Kasi Simpan Pinjam Syariah dari tahun 2009s/d bulan Mei 2011, dan pada bulan Januari sampai dengan tanggal 26 Mei2011 saksi menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk kegiatan :1 Program Penciptaan Iklim

YUNUS GUMANTI Bin MAHABUDDIN.Bahwa pada Tahun 2011 saksi pernah mendapatkan SK sebagai PPTK, untukmelaksanakan program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangkondusif yaitu kegiatan fasilitasi pengembangan Usaha Kecil MenengahPutusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN.Tjk halaman 53 dari 108 halamandimana Anggarannya berasal dari APBD sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) yang berasal dari dana hibah dan sebesar Rp. 35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) sebagai dana pendamping;Bahwa Tupoksi

Lampung Timur, yaitu :1 Program Pencipta Iklim UKM yang Kondusif;2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM;4Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiPutusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN.Tjk halaman 63 dari 108 halamane Bahwa nilai Anggaran pada setiap program kegiatan yaitu :1Program Pencipta Iklim UKM yang Kondusif sebesar Rp.280.000.000, (duaratus delapan puluh juta rupiah);Program Pengembangan Kewirausahaan

Januari 2012 ; b) Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI tanggal 02 Januari 2012 ..... Desember 2011 ; 13 Asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), berupa : a. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ; b.

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal .....

Januari 2012 ;b) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan KonservasiAir / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi SumateraSelatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ;14.

Januari 20121516171819b) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan KonservasiAir / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan ProvinsiSumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ;14.

Januari 2012 ;Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dariDirektorat Pengelolaan Air Irigasi Ditjen Prasarana dan Sarana PertanianKementerian Pertanian RI tanggal 02 Januari 2012 ..... Desember 2011 ;Asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), berupa :a Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Perluasan Areal Perkebunandari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012tanggal .....

Januari 2012 ;b Petunjuk Pelaksanaan (SSUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi Air /Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatantahun anggaran 2012 tanggal .....

Januari 2012 ;b Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi141516171819Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi SumateraSelatan tahun anggaran 2012 tanggal .....

Pembakaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisicurah hujan dibawah normal, kKemarau panjang dan / atau iklim kering. Bahwa berdasarkan keterangan AHLI Alvin Adi Irfana, A.P (SurveyorKadastral pada BPN Kabupaten Landak) yang melakukan pengukuranterhadap lahan yang terbakar menerangkan total lahan yang terbakar secarakeseluruhan adalah seluas 11.530 m?.

Pembakaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisi curahhujan dibawah normal, kemarau panjang dan / atau iklim kering; Bahwa berdasarkan keterangan AHLI Alvin Adi Irfana, A.P (SurveyorKadastral pada BPN Kabupaten Landak) yang melakukan pengukuranterhadap lahan yang terbakar menerangkan total lahan yang terbakar secarakeseluruhan adalah seluas 11.530 m7?

Bahwa UndangUndang Nomor 10 Tahun 2010Pasal 4 ayat (3) berbunyi Pembakaran Lahan pada ayat (1) tidak berlaku padakondisi curah hujan dibawah normal, Kemarau panjang, dan / atau iklim kering;Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.SusLH/2019/PN.Nba Bahwa asap yang ditimbulkan dari PembakaranLahan dapat dikategorikan sebagai salah satu unsur pencemaran udara; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri NegaraLingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1) yang berbuny/i : Bahwa masyarakat hukum adat

sebagai berikut : Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan denganluas lahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenisvarietas lokal wajid memberitahukan kepada kepala desa; Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksudpada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten / kota; Pembakaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisicurah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan / atau iklim

sebagai berikut : Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luaslahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokalwajib memberitahukan kepada kepala desa; Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud padainstansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten / kota; Pembakaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisi curahhujan dibawah normal, kemarau panjang dan / atau iklim

Hal tersebut bertentangan dengan amanah UU No. 20Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untukHalaman 13 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMGmenyediakan lokasi yang wajar, mewujudkan iklim usaha yang sehat, danmemberdayakan PKL;10.Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keluhan secara tertulis kepada11Bupati dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengenaisepinya pengunjung dan memohon kebijakan mengenai hal tersebut, namunsampai dengan saat ini belum mendapatkan tanggapan, akibatnya

Haltersebut bertentangan dengan amanah UU No. 20 Tahun 2008 tentangUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan lokasi yangwajar, mewujudkan iklim usaha yang sehat, dan memberdayakanPKL.Penempatan PKL ke lokasi penampungan darurat bukan merupakansolusi, namun merupakan bentuk penelantaran.

Pelaksanaan relokasi eks PKL Alun Alun Purworejo sudahmemperhitungkan kemampuan dan nilai ekonomis bagi para pedagang,Halaman 18 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG16.Bahwa hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugatuntuk menyediakan lokasi yang wajar bagi PKL,iklim usaha yangsehatdan memberdayakan PKL sebagaimana diamanahkan oleh UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Kemudiandalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan tanggung jawabpemerintah daerah antara lain: menciptakan iklim usaha yang sehat, danmemberikan tempat yang wajar bagi PKL. Perbuatan Tergugat telahmengakibatkan kerugian sehingga tingkat penghidupan ekonomi Penggugatmenjadi terganggu beserta segala dampak ikutannya. Para Tergugat telahmengabaikan hak Para Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan danpenghidupan yang layak.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatursebagai berikut : Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secaraaktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.Halaman 21 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG23.Bahwa pemindahan lokasi PKL tanpa suatu kajian yang dapat diuji dariaspek kemanfaatannya akan berpotensi besar mengakibatkan hilangnyaakses ekonomi bagi PKL.Prof Maria SW Sumardjono berpendapat bahwakonsep kepentingan umum selain harus memenuhi peruntukannya jugaharus dapat dirasakan kemanfaatannya

Nomor 490 K/Pat/2018Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;Menyatakan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannyauntuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehinggaterjadinya pemicu pemanasan global yang memperparah dampakterjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur;Menyatakan Para Tergugat telah lalai sehingga mengakibatkan kerugianmateriil dan immateriil terhadap seluruh warga Kota Samarinda yangterkena dampak dari terjadinya perubahan iklim

juga bahwa ukuran Raket Bulu Tangkis yang sesuaidengan SNI 1210181996 (SNI terlampir) yaitu :Lebar : 1922 cm;Panjang areasenar : 2428cm;Lebar area senar : 1922 cm;Bilah, sesuai spesifikasi teknis di juknis bahan dari karet, tetapi barangyang dikirim dari bahan spon ;JAWAB :Jika yang Penggugat kirim adalah bilah dengan bahan spon karet(Rubber Sponge) untuk pembuktian adanya kandungan bahan karetpada bilah yang Penggugat kirim, Penggugat sudah mengirimkansample bilah pada Badan Pengkajian Kebijakan Iklim

PemerintahanDaerah ;Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 302 K/TUN/201515.16.17.18.19.20.21.Bahwa, kerugian yang diderita Penggugat sangat besar dan signifikan,dimana Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dengan baik karena tidakdibayarkannya uang milik Penggugat oleh Tergugat ;Bahwa, keputusan Tata Usaha Negara sepihak yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah bukti nyata jika Tergugat telah melakukankesalahan dengan tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat yangbisa menimbulkan keresahan dalam iklim

sewenangwenang telah melakukan pencairanuang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp.271.000.000, (duaratus tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2014 di BankJatim cabang Rungkut Surabaya ;Bahwa, keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan mengingat Tergugatadalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya dapatbertindak lebih arif dan bijaksana serta menghargai proses hukum yangsedang berjalan, bukan justru bertindak dengan arogansi kekuasaannyasehingga menciptakan iklim