Burhanuddin, MPselaku Dosen Fakultas Kehutanan Untan, setiap orang dilarang melakukanpembukaan lahan dengan cara pembakaran karena dampak kebakaran akanmemacu pemanasan iklim global karena hasil dari pembakaran akanmeingkatkan penguapan C02 ke atmosfir dan mendorong terjadinya iklimpemanasan global; Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli, Jauharotul Khasanah, S.Siselaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas Il Mempawah diketahui bahwacurah hujan sampai pada tanggal 20 Agustus 2018 masuk dalam ketegoricurah

Burhanuddin, MPselaku Dosen Fakultas Kehutanan Untan, setiap orang dilarang melakukanpembukaan lahan dengan cara pembakaran karena dampak kebakaran akanmemacu pemanasan iklim global karena hasil dari pembakaran akanmeingkatkan penguapan C02 ke atmosfir dan mendorong terjadinya iklimpemanasan global; Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli, Jauharotul Khasanah, S.Siselaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas Il Mempawah diketahui bahwacurah hujan sampai pada tanggal 20 Agustus 2018 masuk dalam ketegoriHalaman

sekira pukul 16.00 WIBterdakwa membakar lahan tersebut dengan cara mengumpulkan daun danranting bambu kering dan menghidupkan api dengan menggunakan korek apigas sehingga akhirnya api menjalar di ladang tersebut seluas + 1 (Satu) hektare; Bahwa akibat kebakaran lahan/ladang tersebut menimbulkan asap; Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tidak ada dantanpa izin dari Kepala Desa; Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan pada saat kondisi cuacakemarau panjang dan panas berdasarkan analisa iklim

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacaketerangan Ahli Jauharotul Khasanah, S.Si, Ahli Osmar Mubin SKM, MH danAhli Hj Yenny As, SH, MH sebagaimana termuat di dalam Berita AcaraPemeriksaan Ahli yang dibuat oleh Penyidik dan termuat dalam berkas perkarapenyidikan;Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN BekMenimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti suratberupa Analisa iklim

bambu danmembakarnya menggunakan korek api merek Cricket warna kuning dantersangka ada meminta tolong kepada Saksi Kale dan tiga orang lagi untukmenjaga api agar tidak mengenai lahan milik orang lain; Bahwa perbuatan tersangka tidak ada mendapat ijin dan dilakukan padasaat kemarau dengan akumulasi curah hujan di wilayah Bengkayang daritanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2018 berkisar antara 2150 milimeterdengan sifat hujan di bawah normal dan akibat dari perbuatan tersangkadapat memacu pemanasan iklim

Bahwa perbuatan tersangka tidak ada mendapat ijin dan dilakukan padasaat kemarau dengan akumulasi curah hujan di wilayah Bengkayang daritanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2018 berkisar antara 2150 milimeterdengan sifat hujan di bawah normal dan akibat dari perbuatan tersangkadapat memacu pemanasan iklim global dari hasil pembakaran yangmeningkatkan penguapan CO: ke atmosfir serta menyebabkan terjadinyapencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hidup yangberkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Pada Pasal 4 Ayat (1),(2),(3), dan (4) yang diperbolehkan membakar adalah hanya untukmasyarakat hukum adat dengan luas maksimal 2 Ha per KK untuk varietasLokal dengan syarat tambahan harus memberitahukan kepada KepalaDesa Kemudian Kepala desa meneruskan kepada Instansi Yangmembidangi Lingkungan Hidup, sebagai catatan pembakaran lahan olehMasyarakat Hukum adat tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawahnormal, kemarau panjang dan/atau iklim

Pembakaran dilakukan pada kondisi curah hujan dibawah normal,kemarau panjang dan/atau iklim kering sesuai publikasi BadanMetereologi dan Geofisika.

berkaitan dengan Kebakaran Hutandan/atau Lahan Pada Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yangdiperbolehkan membakar adalah hanya untuk masyarakat hukum adatdengan luas maksimal 2 Ha per KK untuk budidaya tanaman varietasLokal dengan syarat tambahan harus memberitahukan kepada KepalaDesa Kemudian Kepala desa meneruskan kepada Instansi Yangmembidangi Lingkungan Hidup, sebagai catatan pembakaran lahan olehMasyarakat Hukum adat tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawahnormal, kemarau panjang dan/atau iklim

Putusan Nomor 33 K/PID.SUS/2017yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yangdiperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetapmemperhatikan kepentingan masyarakat luas;8.

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut di atas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay7TV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian Internasional di bidang penyiaran. sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan nasional/Internasional maka hukuman yang dijatunhkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;9.

Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai agarterdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalammelaksanakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikankepentingan masyarakat luas;.

Bahwa dengan dijatunkan hukuman sebagaimana tersebut di atas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investorasing akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay TVdi Indonesia di mana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagalkonvensi/perjanjian internasional di bidang penyiaran, sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan nasional/internasional maka hukuman yang dijatunkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;.

Burhanuddin, MPselaku Dosen Fakultas Kehutanan Untan, setiap orang dilarang melakukanpembukaan lahan dengan cara pembakaran karena dampak kebakaran akanmemacu pemanasan iklim global karena hasil dari pembakaran akanmeingkatkan penguapan C02 ke atmosfir dan mendorong terjadinya iklimpemanasan global; Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli, Jauharotul Khasanah, S.Siselaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas Il Mempawah diketahui bahwacurah hujan sampai pada tanggal 20 Agustus 2018 masuk dalam ketegoricurah

Sehingga diperlukan perlindungan hukumyang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yangdiperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetapmemperhatikan kepentingan Masyarakat Luas;.

Bahwa dengan dijatunkan hukuman sebagaimana tersebut diatas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay TV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian Internasional di bidang penyiaran.

No. 196/Pdt.G/2014/PA.Sgmditandatangani oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri,Arryanto Sagala.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan buktibukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor: 22/22/1V/1994 tanggal 04 April 1994 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar (Bukti P.)

Tergugattelah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut diatas, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halanganhukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimanadiamanatkan PERMA No.1 tahun 2008 ;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, penggugat telahmendapatkan izin perceraian dari atasannya, sesuai Surat Keputusan MenteriPerindustrian RI, Nomor 106/M.Ind/Kep/II/2014 bertanggal 17 Februari 2014,ditandatangani oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim

saat terdakwa melakukan eksplorasi atau ekploitasi di kawasanhutan milik Perhutani tersebut tanpa ijin dari menteri yang berwenang , padasaat terdakwa menggilingkan hasil dulangannya di rumah mispan datangpetugas polisi dan menangkapnya ;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan eksploitasi ataueksplorasi tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan akan menggangguekosistem hutan secara keseluruhan sehingga dapat menyebabkan rusaknyakawasan / kelestarian hutan baik itu tanah, tumbuhan, iklim

dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBanyuwangi, dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atauekplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin menteriyang dilakukan , terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan eksploitasi ataueksplorasi tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan akan menggangguekosistem hutan secara keseluruhan sehingga dapat menyebabkan rusaknyakawasan / kelestarian hutan baik itu tanah, tumbuhan, iklim

Dinas Koperasi dan UMKM KabupatenLampung Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung TimurNo. 821.22 / 891 / 21 / SK / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IIb Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.e Bahwa pada Tahun 2011 pada Dinas Koperasi dan UMKMKab.Lampung Timur terdapat program kegiatan berupa kegiatanpeningkatan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM sertakegiatan rutin sebagai berikut :1 Program penciptaan iklim

KeputusanBupati Lampung Timur No. 821.22 / 891 / 21 / SK / 2009 tanggal 29Oktober 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Eselon IIb Dilingkungan Pemerintah KabupatenLampung Timur.Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN.Tjk halaman 29 dari 108 halamane Bahwa pada Tahun 2011 pada Dinas Koperasi dan UMKMKab.Lampung Timur terdapat program kegiatan berupa kegiatanpeningkatan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM sertakegiatan rutin sebagai berikut :1 Program penciptaan iklim

ANDRIANABinti BASRAWI ARBI, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Bina Lembaga Koperasi dan UMKMpada Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lampung Timur.e Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kabid Bina Lembaga Koperasi danUMKM, saksi menjabat sebagai Kasi Simpan Pinjam Syariah dari tahun 2009s/d bulan Mei 2011, dan pada bulan Januari sampai dengan tanggal 26 Mei2011 saksi menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk kegiatan :1 Program Penciptaan Iklim

YUNUS GUMANTI Bin MAHABUDDIN.Bahwa pada Tahun 2011 saksi pernah mendapatkan SK sebagai PPTK, untukmelaksanakan program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangkondusif yaitu kegiatan fasilitasi pengembangan Usaha Kecil MenengahPutusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN.Tjk halaman 53 dari 108 halamandimana Anggarannya berasal dari APBD sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) yang berasal dari dana hibah dan sebesar Rp. 35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) sebagai dana pendamping;Bahwa Tupoksi

Lampung Timur, yaitu :1 Program Pencipta Iklim UKM yang Kondusif;2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM;4Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiPutusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN.Tjk halaman 63 dari 108 halamane Bahwa nilai Anggaran pada setiap program kegiatan yaitu :1Program Pencipta Iklim UKM yang Kondusif sebesar Rp.280.000.000, (duaratus delapan puluh juta rupiah);Program Pengembangan Kewirausahaan

dua) hektar per kepalaHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2019/PN Kgnkeluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajibmemberitahukan kepada kepala desa.2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) # kepada instansi yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupkabupaten/kota.3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemaraupanjang, dan/atau iklim

kering.4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang,dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologiklimato10gi dan geofisika.

>Kepala desa menyampaikan pemberitahuan tersebut kepadainstansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.Pembakaran lahan tersebut tidak berlaku pada kondisi curahhujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.

>Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang,dan/atau iklim kering tersebut sesuai dengan publikasi darilembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.Dengan demikian, maka apabila pembakaran lahan/hutan itudilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dikatakanbersifat melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 108 Jo.Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009.Bahwa seseorang dapat disangkakan telah melanggar

Terkait kKewajiban melakukan penyesuaian tata ruang IUPHHKHTI danRKUPHHKHTI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.17/MenLHK/Setjen/ KUM.1/2/2017adalah upaya dalam rangka perlindungan ekosistem gambut yang rentandan telah mengalami kerusakan agar fungsi ekologis ekosistem gambutdalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air,sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, danpenyeimbang iklim dapat tetap terjaga, dengan penjelasan

Akan terganggunya keseimbangan iklim dan pengelolaan air,hilangnya penyimpan cadangan~ karbon, tidak lestarinyakeanekaragaman hayati, berkurangnya sumber oksigen, memicuterjadinya pemanasan global tidak hanya di Indonesia tetapiberdampak di negara lain.4. Akan bertentangan dengan hasil kesepakatan Paris (Paris Agreement)yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2016(vide Bukti T5) yang mewajibkan setiap negara untuk mengurangiemisi karbon.

;Fotokopi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan ParisAgreement To The United Nations Framework Vonvention On ClimateChange (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PerserikatanBangsaBangsa Mengenai Perubahan Iklim (Bukti T5)Tambahan jawaban Termohon :Latar Belakang1.Memperhatikan, Pasal 28 H, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :Masyarakat berhak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.Gambut merupakan ekosistem yang sangat strategis dalam pengaturan airtawar di Indonesia

Putusan Nomor. 49P/HUM/2017dan penyeimbang iklim dapat terjaga, Pemerintah menetapkan kebijakanmelalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.17/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2017 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenlhklI/2015tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (obyek HUM a quo).4.

Akan terganggunya keseimbangan iklim dan pengelolaan air, hilangnyapenyimpan cadangan karbon, tidak lestarinya Keanekaragaman hayati,berkurangnya sumber oksigen, memicu terjadinya pemanasan global tidakhanya di Indonesia tetapi berdampak di negara lain.4.

Januari 2012 ; b) Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI tanggal 02 Januari 2012 ..... Desember 2011 ; 13 Asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), berupa : a. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ; b.

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal .....

Januari 2012 ;b) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan KonservasiAir / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi SumateraSelatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ;14.

Januari 20121516171819b) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan KonservasiAir / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan ProvinsiSumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ;14.

Januari 2012 ;Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dariDirektorat Pengelolaan Air Irigasi Ditjen Prasarana dan Sarana PertanianKementerian Pertanian RI tanggal 02 Januari 2012 ..... Desember 2011 ;Asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), berupa :a Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Perluasan Areal Perkebunandari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012tanggal .....

Januari 2012 ;b Petunjuk Pelaksanaan (SSUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi Air /Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatantahun anggaran 2012 tanggal .....

Januari 2012 ;b Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi141516171819Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi SumateraSelatan tahun anggaran 2012 tanggal .....

Lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memiliki izin yangsah, karena keberadaan lembaga penyiaran tanpa izin akanmengganggu iklim persaingan usaha yag tidak sehat.3. Masyarakat karena tidak adanya perlindungan hokum.a Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 33 ayat (1) juncto Pasal 58 huruf b Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yangpada pokoknya sebagai berikut :1.

keadilan bagi masyarakat sekitarnya, dandirasa tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehinggadikwatirkan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa menurut hukumpidana Nasional tidak bisa tercapai, mengingat perbuatan Terdakwasangat merugikan komponen masyarakat yaitu :1.Pemerintah karena tidak membayar biaya izin penyelenggaraanpenyiaran sebagai penerimaan bukan pajak (PNBP) ;2.Lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memiliki izin yangsah karena keberadaan lembaga penyiaran tanpa izin akanmengganggu iklim

Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai agarterdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kepentinganmasyarakat luas;.

Bahwa dengan dijatunkan hukuman sebagaimana tersebut di atas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay TV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian internasional di bidang penyiaran. sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan nasional/internasional maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;.

Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun1961 milik Penggugat sebagai penunjang identitas keluarga (identity) yangdiwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah.Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memilikitempat berteduh guna melindungi diri dari iklim Setempat ;Hal. 8 dari 86 hal. Putusan Nomor : 152/G/2017/PTUN.BDG19.20.2edes22.23.24.25.Bahwa rumah tinggal yang beralamat di JI. Kebon Kembang No. 28, RT. 005,RW. 011, Kel. Tamansari, Kec.

Kebutuhanakan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memiliki tempatberteduh guna melindungi diri dari iklim setempat ;Bahwa rumah tinggal yang beralamat di JI. Kebon Kembang No. 4, RT. 005,RW. 011, Kel. Tamansari, Kec.

Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun1978 milik Penggugat IV sebagai penunjang identitas keluarga (identity) yangdiwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah.Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memilikitempat berteduh guna melindungi diri dari iklim Setempat ;50.Bahwa rumah tinggal yang beralamat di JI. Kebon Kembang No. 33, RT. 007,RW. 011, Kel. Tamansari, Kec.

Daerah selama inilebih cenderung tidak menyampaikan PeraturanDaerahnya kepada Pemerintah dengan alasan takutdibatalkan, salah satunya adalah Peraturan DaerahKota Surabaya No. 7 Tahun 2000 dan Peraturan DaerahNo. 11 Tahun 2001 tentang Perubahan PertamaPeraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2000tentang Penyelenggaraan Perparkiran;Bahwa dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan IklimInvestasi dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007tentang Percepatan Iklim

Investasi di Daerah,Pemerintah melakukan inventarisasi dengan menjaringPeraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah yang membuat ekonomi biaya tinggi danmenghambat iklim investasi di daerah melalui timatau melalui dunia usaha yang keberatan ataskeberadaan Peraturan Daerah tersebut di masingmasing daerahnya;Bahwa melalui inventarisasi tersebut, telahdidapatkan bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya No.Hal. 6 dari 11 hal.

juga bahwa ukuran Raket Bulu Tangkis yang sesuaidengan SNI 1210181996 (SNI terlampir) yaitu :Lebar : 1922 cm;Panjang areasenar : 2428cm;Lebar area senar : 1922 cm;Bilah, sesuai spesifikasi teknis di juknis bahan dari karet, tetapi barangyang dikirim dari bahan spon ;JAWAB :Jika yang Penggugat kirim adalah bilah dengan bahan spon karet(Rubber Sponge) untuk pembuktian adanya kandungan bahan karetpada bilah yang Penggugat kirim, Penggugat sudah mengirimkansample bilah pada Badan Pengkajian Kebijakan Iklim

PemerintahanDaerah ;Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 302 K/TUN/201515.16.17.18.19.20.21.Bahwa, kerugian yang diderita Penggugat sangat besar dan signifikan,dimana Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dengan baik karena tidakdibayarkannya uang milik Penggugat oleh Tergugat ;Bahwa, keputusan Tata Usaha Negara sepihak yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah bukti nyata jika Tergugat telah melakukankesalahan dengan tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat yangbisa menimbulkan keresahan dalam iklim

sewenangwenang telah melakukan pencairanuang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp.271.000.000, (duaratus tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2014 di BankJatim cabang Rungkut Surabaya ;Bahwa, keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan mengingat Tergugatadalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya dapatbertindak lebih arif dan bijaksana serta menghargai proses hukum yangsedang berjalan, bukan justru bertindak dengan arogansi kekuasaannyasehingga menciptakan iklim

dengan menggunakan mancis, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa keMapolsek Singingi untuk diproses lebih lanjut.Bahwa akibat perbuatan terdakwa lahan seluas 3000 Meter2 milik terdakwa dan saksiMaryam terbakar dan turut menyumbang polusi udara yang ada disekitar tempatkejadian perkara dimana sebelum pembakaran terjadi, Propinsi Riau telah diselimutioleh asap tebal akibat dari Kebakaran lahan dan hutan yang rentan terjadi pada saatkondisi curah hujan dibawah normal, kKemarau panjang dan atau iklim

barang bukti dibawa ke Mapolsek Singingi untuk diproseslebih lanjut.Hal 6 dari 12 Putusan No. 164/PID.B/LH/2020/PT PBRBahwa akibat perbuatan terdakwa lahan seluas 3000 Meter2 milik terdakwadan saksi Maryam terbakar dan turut menyumbang polusi udara yang adadisekitar tempat kejadian perkara dimana sebelum pembakaran terjadi, PropinsiRiau telah diselimuti oleh asap tebal akibat dari Kebakaran lahan dan hutanyang rentan terjadi pada saat kondisi curah hujan dibawah normal, kemaraupanjang dan atau iklim