Putusan No. 39/PLW/2011/PTUNJKT.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenFakFak Nomor 08/PIMP/FF/2010 Tentang UsulPemberhentian Bupati dan Wakil BupatiMasa Jabatan Tahun 20052010 tanggal 2Nopember 2010 (Sesuai dengan aslinya) ;Bukti P 7b : Foto copy Daftar HadirPleno Usul Pemberhentian PemberhentianBupati dan Wakil Bupati FakFak MasaJabatan Tahun 2005 2010 tanggal 2Nopember 2010 (Sesuai dengan aslinya) ;Bukti P 8a : Foto copy Surat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten FakFakNomor 131/163 p Perihal

Bukti Tlw.l. 1: Foto copy SuratKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten FakFak Nomor 07/PIMP/FF/2010Tentang Persetujuan Terhadap KeputusanKPUD Tentang Pengesahan Hasil danPenetapan Pasangan Calon Terpilih Bupatidan Wakil Bupati Dalam Pemilihan UmumKepala Daerah Kabupaten FakFak Tahun 2010tanggal 1 Nopember 2010 (Sesuai denganaslinya ) ;2. Bukti Tlw.l. 2: Foto copy Surat copySurat Wakil Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten FakFak Nomor 131/163pHal. 35 dari 60 Hal.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pimp model NS-80, Max Capacit 334 USG PM, Max total Head 76 FT, Power 6,5 HP 2000, 2 (dua) buah selang Kenzo warna biru, dirampas untuk Negara; 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah pimp model NS80,Max Capacit 334 USG PM, Max total Head 76 FT, Power 6,5 HP 2000,2 (dua) buah selang Kenzo warna biru, dirampas untuk Negara;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 2.000. (dua ribu rupiah); Demikianlah, diputuskan sidang Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sungguminasa pada hari : RABU, tanggal 10Desember 2014, oleh MINANOER RACHMAN, SH.,MH sebagai HakimKetua, YOGA D.A NUGROHO, SH.

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (EkoWahyudi bin Sakur) dengan Pemohon Il (Kurnia binti La Pimp),dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1995 Di wilayah Kelurahan Laiworu,Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.0259/Padt.P/2018/PA Kadi.3.

Komisi II DPR RI diJakarta tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani olehNURHAYATI KAHAR (Direktur LSM Limbubu); 1 (satu) eksemplar koran mingguan investigasi edisi 373/TH VIII/28 SEP4 OKT 2015: 7 (tujuh) lembar legalisir surat dari lembaga swadaya masyarakatlimbubu tanggal 10 Agustus 2015 dengan nomor registrasi darisekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor Dk 02 008397tanggal 12 Agustus 2015; 1 (satu) lembar legalisir surat analisa surat AKD bagian pengaduanmasyarakat Nomor 150/Pimp

Komisi III DPR RI diJakarta tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani olehNURHAYATI KAHAR (Direktur LSM Limbubu);1 (satu) eksemplar koran mingguan investigasi edisi 373/TH VIII/28 SEP4 OKT 2015:7 (tujuh) lembar legalisir surat dari lembaga swadaya masyarakatlimbubu tanggal 10 Agustus 2015 dengan nomor registrasi darisekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor Dk 02 008397tanggal 12 Agustus 2015;. 1 (satu) lembar legalisir surat analisa surat AKD bagian pengaduanmasyarakat Nomor 150/Pimp

Drs PHILIPS WONA, ;8. 1 (satu) jepit/3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pimpinan DPRD KabupatenYapen Waropen Nomor : 10/KPTS/PIMP/DPRDYW/2004 tanggal 18Juni 2004 tentang Persetujuan Realisasi Penggunaan Dana MendahuluiPenetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.484.950.700, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat jutasembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;9. 1 (satu) lembar photo copy Surat Bupati Kabupaten Yapen Waropen No:900/ /SET tanggal 06 Maret 2004 tentang Pencairan

Drs PHILIPS WONA, ;1 (satu) jepit / 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Yapen Waropen Nomor : 10/KPTS/PIMP/DPRDYW/2004 tanggal 18Juni 2004 tentang Persetujuan Realisasi Penggunaan Dana MendahuluiHal. 18 dari 37 hal. Put.

Drs PHILIPS WONA, ;1 (satu) jepit / 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Yapen Waropen Nomor : 10/KPTS/PIMP/DPRDYW/2004 tanggal 18Juni 2004 tentang Persetujuan Realisasi Penggunaan Dana MendahuluiPenetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.484.950.700, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat jutasembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;1 (satu) lembar photo copy Surat Bupati Kabupaten Yapen Waropen No:900/ /SET tanggal 06 Maret 2004 tentang Pencairan Dana

MASTONI
Terbanding/Tergugat I : Pimp PT Permodalan nasional Madani Cq Cab Jatibarang, Cab Cirebon

Penggugat tidak pernahmelihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tersebut telahmengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalselama kurang lebih tiga tahaun lamanya karena sering marahmarah danberkata kasar kepada Penggugat hingga Tergugat meninggalkan Penggugatdan sudah tidak saling menghiraukan lagi maka patut dipersangkakan bahwakedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaranMenimbang, bahwa dari buktibukti yang telah dipertimbangkan tersebut: PIMP

Pimp. PT BANK MEGA Tbk REGIONAL CAB.MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Metro TanjungBunga, Kota Makassar, diwakili oleh Kostaman Thayibdan Hariantono, berturutturut selaku Direktur Utama danDirektur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JohnEric Pontoh, S.H., dan kawankawan, Para Karyawan PTBank Mega Tbk, berkantor di Menara Bank Mega Lantai15, Jalan Kapten Tendean Kav. 1214 A, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November2017;3.

Bank Central Asia TbkNomor 233/PIMP/PLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 (lampiran 8)perihal Pemberitahuan Pemblokiran Rekening berdasarkan permintaan dariDirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II KPP Pratama KarawangSelatan sesuai surat Nomor S.23404/WPJ.22/KP.16/2015 tanggal 20November 2015 (lampiran 9) perihal Permintaan Pemblokiran HartaKekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan di Bank Dimana PemohonPeninjauan Kembali menganggap kewajiban membayar pajak penghasilanPasal 23 yang dibebankan

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja yangbertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas dalamrangka penyusunan Rencana APBD denganmempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah ;Bahwa sebagai realisasi hasil rapat pimpinan tanggal 16 April 2004 dantindak lanjut dianggarkannya Uang Penghargaan bagi anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta periode 19992004 PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta menerbitkanKeputusan Pimpinan Nomor : 19/K/Pimp

No. 84 PK/Pid.Sus/2012Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta seharusnya menyarankanuntuk tidak diterbitkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Yogyakarta Nomor : 19/K/Pimp/DPRD/2004 tanggal 20 April2004 tentang Pemberian Uang Penghargaan Kepada Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta periode19992004, yang besarnya Rp75.000.000,00 setiap orang yangdibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2004, karena uang penghargaan tidak

Nanda Irwan, S.H., selaku Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta seharusnya menyarankanuntuk tidak diterbitkan Keputusan Pimpinan Nomor : 19/K/Pimp/DPRD/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Pemberian Uang PenghargaanKepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaYogyakarta periode 19992004, yang besarnya Rp75.000.000,00 setiaporang yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2004, karena uang penghargaan tidak diaturdalam Surat Menteri

: 30/K/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentangAnggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaYogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2004;Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota YogyakartaNomor : 31/K/DPRD/X003 tanggal 30 Desember 2003 tentangPersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota YogyakartaTerhadap Penetapan Perda Kota Yogyakarta;Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaYogyakarta Nomor : 19/K/PIMP

/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Anggaran BelanjaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan AnggaranBelanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota YogyakartaTahun Anggaran 2004;21.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor :31/K/DPRD/X003 tanggal 30 Desember 2003 tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap PenetapanPerda Kota Yogyakarta;22.Keputusan PimplInan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota YogyakartaNomor : 19/K/PIMP

Cikampek Tirta Manunggal (lampiran 4), maka kami berpendapatmengenai kewajiban membayar pajak bunga Pasal 23 sebesarRp486.267.780,00 adalah tidak relevan dan tidak berdasar sama sekali.Untuk itu. melalui surat permohonan Peninjauan Kembali ini kamimemohon kepada Majelis Hakim di Makamah Agung Republik Indonesiauntuk membuka pemblokiran rekening atas nama Sunani Soewandi padaBank BCA, karena pemblokiran tersebut didasarkan atas Surat dari PT.Bank Central Asia Tbk Nomor 233/PIMP/PLK/XII/2015 tanggal

:Pasal 20 (2) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja yangbertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas dalamrangka penyusunan Rencana APBD denganmempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah";Bahwa sebagai realisasi hasil rapat pimpinan tanggal 16 April 2004 dantindak lanjut dianggarkannya Uang Penghargaan bagi anggota DPRD KotaYogyakarta periode 19992004 Pimpinan DPRD Kota Yogyakartamenerbitkan Keputusan Pimpinan Nomor : 19/K/Pimp

Sukardi Yani, MM., dan Terdakwa 3.Nanda Irwan, SH, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta seharusnyamenyarankan untuk tidak diterbitkan Keputusan Pimpinan DPRD KotaYogyakarta Nomor : 19/K/Pimp/DPRD/2004, tanggal 20 April 2004 tentangPemberian Uang Penghargaan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD KotaYogyakarta periode 19992004, yang besarnya Rp75.000.000, setiap orangyang dibebankan kepada APBD TA.2004, karena uang penghargaan tidakdiatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29Desember

Nanda Iran, SH, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakartaseharusnya menyarankan untuk tidak diterbitkan Keputusan PimpinanNomor : 19/K/Pimp/DPRD/2004, tanggal 20 April 2004 tentang PemberianUang Penghargaan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakartaperiode 19992004, yang besarnya Rp75.000.000, setiap orang yangdibebankan kepada APBD TA.2004, karena uang penghargaan tidak diaturdalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/8211/SJ, tanggal 29Desember 2003, bahkan bertentangan dengan rasa keadilan

Nomor 150 K/Pid.Sus/200921.22.23.24.2k26.27.28.29.30.31.32.33.Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No 31/K/DPRD/2003, tanggal 30Desember 2003 tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta TerhadapPenetapan Perda Kota Yogyakarta.Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta No : 19/K/PIMP/DPRD/2004, tanggal 20 April 2004 tentang Pemberian UangPenghargaan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;Keputusan DPRD Kota Yogyakarta No : 10/K/DPRD/2004, tanggal 29Juni 2004 tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta

(BB 61) ;Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD PropinsiRiau, nomor 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012,tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs.H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 62) ;Asli 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang PenetapanJadwal Kegiatan DPRD Propinsi Riau Bulan April 2012, ditanda tanganiDrs. H.M.Johar Firdaus, MSI.

/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal April 2012, tentangDraft Jadwal Bulan April 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus,MSI. (BB 96) ;Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD PropinsiRiau, nomor 0O5/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 19 Maret 2012,tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs.H.M.Johar Firdaus, MSI.

(BB 97) ;Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD PropinsiRiau, nomor 0O4/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal O03 Maret 2012,tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs.H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 98);Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD PropinsiRiau, nomor ..... /KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012,tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs.H.M.Johar Firdaus, MSI.

/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal April 2012,tentang Draft Jadwal Bulan April 2012, ditanda tangani Drs.H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 96)Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD PropinsiRiau, nomor 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 19 Maret 2012,tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs.H.M.Johar Firdaus, MSI.

(BB 105)Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD PropinsiRiau, nomor 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 05 Januari 2012,tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012, ditanda tangani Drs.H.M.Johar Firdaus, MSI.

No. 19PK/PID.SUS/201 119/K/Pimp/DPRD/2004 tanggal 20 April 2004 =s tentangPemberian Uang Penghargaan Kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD Kota Yogyakarta periode 1999 2004 yangditandatangani oleh Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE.Atas dasar Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota YogyakartaNomor : 19/K/Pim/DPRD/2004 tanggal 20 April 2004,selanjutnya Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta membuat danmengirimkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 20April 2004 kepada Walikota untuk melakukan pencairanUang Penghargaan

No. 19PK/PID.SUS/201 1Pegawai, Belanja Tetap, khususnya Uang Penghargaan,perlu dibuat Keputusan Pimpinan DPRD KotaYogyakarta ; Bahwa sebagai realisasi dan hasil Rapat Pimpinantanggal 16 April 2004 dan tindak lanjut adanya danaUang Penghargaan bagi Anggota DPRD Kota YogyakartaPeriode 1999 2004, Pimpinan DPRD Kota Yogyakartamenerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota YogyakartaNomor : 19/K/Pimp/DPRD/2004 tanggal 20 April 2004tentang Pemberian Uang Penghargaan Kepada Pimpinandan Anggota DPRD Kota Yogyakarta

/2002tanggal 25 Oktober 2002 tentang Perubahan SusunanPimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta ;Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 30/K/DPRD/2003tanggal 30 Desember 2003 tentang Anggaran BelanjaDPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja SekretariatDPRD Kota Yogyakarta TA 2004 ;Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 31/K/DPRD/2003tanggal 30 Desember 2003 tentang Persetujuan DPRDKota Yogyakarta Terhadap Penetapan Perda KotaYogyakarta ;Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Nomor19/K/PIMP

pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

AT Ki ieccesecccceceeceeeeeeeeeeecaeeeeeeeesaeeeeaaeeeseees Rp. 50.000,Se PRU UQ OMA as ens cones esteseres exemvees corms at war eat cae ats Rp. 100.000,A, PIMP... eee eeeceeecccceceeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeneeeees Rp. 5.000,5. Redaksi Penetapan...........:::::cccceeecsseeees Rp. 5.000,6. P@NCATATAN.......... cece ccececeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 10.000,7.

ZABIDIFa.1 (satu) lembar Fc Petikan SKEP PIMP PT. PLN PROKITRINGJBN Nomor 012.K/451/PPI KITRING JBN / 2004 tentang KenaikanGaji Berkala tahun 2004 tanggal 16 Februari 2004 A.n. SURONONomor Induk 5878088P Jabatan Terampil Utama PengawasanTehnik Sipil pada Proring Jateng & DIY.1 (satu) lembar Fc Petikan Skep Pimp. PT. PLN PROKITRING JBNNomor 006.K/PPI KITRING JBN / 2005 tentang Mutasi Jabatantanggal 27 Januari 2005 A.n.

PLN PROKITRING JBN yang ditanda tangani olehSUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI (Pemegang Kas).17) 1 (satu) lembar FC Petikan SKEP PIMP. PT. PLN PROKITRINGJateng Nomor : P.001/ PPIKITRING JATENG / 1998 tentangMutasi jabatan Pemimpin PT. PLN Prokitring Jateng ditetapkan diSemarang tanggal 14 Januari 1998.1) 1 (satu) lembar FC Skep Direksi PT. PLN Nomor1484.K/440/DIR/2004 tanggal 27 September 2004 tentang Mutasijabatan Ir.

ZABIDIFa.3) 1 (satu) lembar Fc Petikan SKEP PIMP PT. PLN PROKITRINGJBN Nomor 012.K/451/PPI KITRING JBN/2004 tentang KenaikanGaji Berkala tahun 2004 tanggal 16 Februari 2004 A.N. SURONOnomor induk 5878088P jabatan Terampil Utama PengawasanTehnik Sipil pada Proring Jateng & DIY.4) 1 (satu) lembar Fc Petikan Skep Pimp. PT. PLN PROKITRINGJBN Nomor 006.K/PPI KITRING JBN / 2005 tentang MutasiJabatan tanggal 27 Jan. 2005 AN.

PLN PROKITRING JBN yang ditanda tangani olehSUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI (Pemegang Kas).17) 1 (satu) lembar FC Petikan SKEP PIMP. PT. PLN PROKITRINGJateng Nomor : P.001/ PPIKITRING JATENG / 1998 tentangMutasi jabatan Pemimpin PT. PLN Prokitring Jateng ditetapkan diSemarang tanggal 14 Januari 1998.17.1) 1 (satu) lembar FC Skep Direksi PT. PLN Nomor1484.K/440/DIR/2004 tanggal 27 September 2004 tentang MutasiHal. 62 dari 70 hal. Put. No.618 K/Pid.Sus/201510)11)Jabatan Ir.

Jamika Raya Kebun Nomor: 092 / SK-Pimp/JMK-K/07 2019 tentang Penempatan Karyawan atas nama Risky, tgl 30 Desember 2020

SUYAMAN melakukan tindak pidanayang terdapat pada putusan MahkamahAgung RI tersebut selaku PimpinanDewan yang saat itu mengajukanpermohonan kepada Pemerintah ProvinsiDaerah Jawa Barat untuk mendapatkanbantuan dan kavling untuk setiap AnggotaDPRD Provinsi Jawa Barat sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah) per Anggota dan permohonantersebut dituangkan dalam KeputusanPimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No.845.2/Kep Pimp/42/2000 tanggal 5September 2000 tentang pemberian danaperumahan bagi

AHMAD KURDIMOEKRI dan para Pimpinan Dewanuntuk mengajukan permohonan pencairandana peningkatan kinerja DPRD adalahkeputusan pimpinan DPRD Provinsi JawaBarat No. 845.2/Kep Pimp/42/2000tanggal 5 September 2000 tentangpemberian dana perumahan bagiAnggota DPRD Provinsi Jawa Baratperiode tahun 1999 sampai dengan2004. permohonan pencairan tersebutselanjutnya dituangkan dalam suratpermohonan pencairan yang dibuat danditandatangani oleh Drs. H. EKASANTOSA yang sebelum diparaf olehTerpidana Drs. H.

pos pos anggaran dewanmaupun eksekutif harusberdiri sendiri sendiri,selain itu posisi dewanbukanlah sebagai instansivertikal dari eksekutif,sebab dewan denganotonomi daerah berfungsisebagai penyelenggarapemerintahan;Bahwa bantuan danaperumahan yangdimaksud dalam mataanggaran (pos eksekutif)sebesar Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh jutarupiah) per anggota, sikapAnggota DPRDbertentangan denganaturan yang ada;6 Bahwa dengan dikeluarkannya KeputusanPimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No.845.2/Kep Pimp

danKesehatan ;i Biaya PerjalananDinas ;j Biaya PenunjangKegiatan ;k Pakaian Dinas ;Bahwa pada Keputusan DPRD Nomor : 01 Tahun 2002 pada Pasal 20ayat (1) tersebut sudah menjelaskan secara limitative hak hak paraAnggota Dewan, dan dalam ketentuan tersebut tidak mengaturpembiayaan yang diberikan oleh negara untuk dana perumahan /kavling bagi Anggota Dewan, sehingga hal tersebut sudahbertentangan dengan Permendagri ;7 Bahwa dengan dikeluarkannya KeputusanPimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No.845.2/Kep Pimp

Braga Bandung ;Bahwa dengan dikeluarkannya KeputusanPimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No.845.2/Kep Pimp/42/2000 tanggal 5September 2000 tentang pemberian danaperumahan bagi Anggota DPRDProvinsi Jawa Barat periode tahun1999 sampai dengan 2004, yang dibuatdan ditandatangani oleh para PimpinanDewan yaitu Drs. H. EKA SANTOSAselaku Ketua DPRD, Drs. H. AHMADKURDI MOEKRI selaku Wakil KetuaDPRD, Drs. H. SUYAMAN selaku WakilKetua DPRD (berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI diputus bersalah),serta H.

melakukan Somasi II(dua) terhadap TERGUGAT il melalui Suratnya Nomor056/NSB/VI/2016/Pimp (vide : T./ 11a), yang diterima dengan baik olehHal. 60 dari 128 Hal.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 TERGUGAT melakukan Somasi III(tiga) dan merupakan Peringatan Terakhir terhadap TERGUGAT Illmelalui Suratnya Nomor 069/NSB/VI/2016/Pimp (vide : T./ 12a), yangditerima dengan baik oleh EVITA (vide : T:! 12b), yang pada pokoknyameminta untuk TERGUGAT III membayarkan kewajiban Kreditnya palinglambat 1 minggu terhitung sejak tanggal surat tersebut dilakukan yangakan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2016.16.

Metro Mas Mandiri (TERGUGAT III),selanjutnya disebut bukti T.19a;Surat No : 054/NSB/V/2016/Pimp, tanggal 30 Mei 2016, Perihal: Somasi (Pertama) yang ditujukan kepada PT. Metro Mas Mandir (TERGUGAT Ill),selanjutnya disebut bukti T.19b;Tanda Bukti Penerimaan Surat tanggal 30 Mei 2016 perihal: Somasi (pertama) yang ditujukan kepada PT.

Metro Mas Mandiri (TERGUGAT Ill),selanjutnya disebut bukti T.111a;Surat Nomor 069/NSB/V1/2016/Pimp, tanggal 15 Juni 2016, Perihal: SomasiIll (Ketiga) yang ditujukan kepada PT. Metro Mas Mandiri/ TERGUGAT III,11b;Tanda Bukti Penerimaan Surat tanggal 15 Juni 2016 perihal: Somasi III(ketiga) yang ditujukan kepada PT.

Metro Mas Mandiri., selanjutnyadisebut bukti TIV7;Surat Nomor 054/NSB/V/2016/Pimp tanggal 30 Mei 2016 perihal Somasi (Pertama).Surat Nomor 056/NSB/VI/2016/Pimp tanggal 07 Juni 2016 perihal Somasi II(Kedua).Surat Nomor 069/NSB/VI/2016/Pimp tanggal 15 Juni 2016 perihal Somasi III(Ketiga) dan Terakhir. selanjutnya disebut bukti TIV8;Surat Pernyataan Nomor 038/REMKU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017.