Mulia Industrindo Tbk ( PTP. SBKIKEF PT.MI). Berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 Desember 2009 ; Selanjutnya disebut : PARA PENGGUGAT. , LAWANPT. MULIA GLASS , sebuah badan hokum yang berkedudukan di Indonesia, beralamat JalanRaya Tegal Gede, Lemah Abang Cikarang Kab.

Selanjutnya atas PHK tersebut secara organisasional para pengurus PTP. SBKIKEFmeminta penjelasan kepada TERGUGAT, namun ternyata tidak ada penjelasan ;Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap sdr. Parman Zamhuri selaku Wakil Bendahara Umum PTP.SBKIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepadaTERGUGAT untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata TERGUGATtetap padapendiriannya .....................pendiriannya untuk mem PHK Sdr.

Hal ini jelasjelas menunjukan bahwa TERGUGAT tidak menghormati PTP SB KIKEFsebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum ;Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.

ParmanZamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan bipartite yang tidak ada titik temunya, makatanggal 24 Desember 2009 PTP SB KIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana Aksi MogokKerja pertama, dengan harapan pihak TERGUGAT mau diajak berunding kembali dan mau10.11.12,mendengarkan apa yang jadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata TERGUGAT tetap dengansikapnya tidak mau berunding (tidak terjadi kesepakatan) ;Pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukan surat

pemberitahuan rencanaAksi Mogok Kerja kedua dan ketiga tetapi pihak TERGUGAT tetap saja tidak mau menanggapinya.Maka PTP SB KIKEF dengan terpaksa melakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan,adapun tuntutannya sebagai berikut :Cabut Perjanjian Rasionalisasi yang tidak rosional dengan dalih Efisiensi ;Hentikan PHK SEPIHAK dengan alasan rasionalisasi ;Berikan Upah Layak untuk Buruh PT.Mulia Industrindo Tbk dan anak perusahaan ;Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsoursching di PT.

Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon , Pemohon Il telah mengajukan surat permohonanltsbat Nikah tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor507/Pdt.P/2018/PA.Pih tanggal 14 Nopember 2018 telah mengajukan halhalyang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Hal. 1 dari 10 hal Ptp

tetap beragama Islam.Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon Il tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanPanyipatan Kabupaten Tanah Laut.Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus mendapatkan buku nikah.Hal. 2 dari 10 hal Ptp

, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikanterakhir SD, pekerjaan Nelayan, status kawin, tempat tinggal di RT.08RW.03, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya bahwa : Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karena saksimerupakan Kakak kandung Pemohon ; Pemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada Mei 2017 di Desa Batakan Kecamatan PanyipatanKabupaten Tanah Laut;Hal. 4 dari 10 hal Ptp

Memerintahkan Pemohon (Amni bin Jarman) dan Pemohon II (Silvianabinti Asrul) untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama KecamatanPanyipatan, Kabupaten Tanah Laut;Hal. 9 dari 10 hal Ptp No 507 /Pdt.P/2018/PA.Pih3.

Gazali, S.HHal. 10 dari 10 hal Ptp No 507 /Pat.P/2018/PA.Plh

Rumah Tangga, tempat tinggal diJalan Parit RT.0O9 RW. 04 Desa Kandangan Lama KecamatanPanyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon , Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan NomorHal. 1 dari 10 hal Ptp

Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danHal. 2 dari 10 hal Ptp No 509 /Pdt.P/2018/PA.Plih10.Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Tanah Laut.Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus mendapatkan buku nikah.Bahwa

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa, permohonan itsbat nikah a quo telah diumumkan di papanpengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamaHal. 3 dari 10 hal Ptp No 509 /Pdt.P/2018/PA.Plihtenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang

Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan KabupatenTanah Laut;Hal. 9 dari 10 hal Ptp No 509 /Pdt.P/2018/PA.Plih4.

Gazali, S.HHal. 10 dari 10 hal Ptp No 509 /Pat.P/2018/PA.Plh

BETTIN HASIBUAN Bin BIRMAN HASIBUAN (alm ) ;e Bahwa benar Peristiwa pencurian ternak terjadi pada hari Rabu tanggal 02Oktober 2013 sekira pukul 03.00 Wib di Lokasi kebun sawit PTP N VIRimsa Afeling If Dusun Wajah Deli Desa Pematang Sapat Kec.

Katok dan kawan kawannya telah masuk kedaerah Afdeling II Desa Pematang SapatKec.Rimbo Bujang dan diperkirakan akan menjemput sapi yang akandicuri kemudian atas adanya informasi tersebut kemudian saya dan tigaorang rekan saya dengan menggunakan satu unit mobil operasional kamilangsung meluncur ke daerah Afdeling II PTP N VI Rimsa melalui jalangaruda II ujung setelah berada di perempatan simpang Pos Hansip PTP NVI, mobil kami arahkan masuk kejalan yang menuju Komplek Afdeling II,setelah sejauh satu

Pol ; BH 9972 AQ warna hitamtersebut tergelincir dan menumbur tebing kemudian empat orang diatasmobil langsung keluar dari mobil dan melarikan diri masuk kedalam lokasikebun sawit PTP N VI Rimsa, namun pada saat itu terdakwa posisinyaduduk dibangku tengah terlambat dan posisinya orang terakhir keluar darimobil dan lari masuk kedalam kebun sawit PTP VI Rimsa Rimbo Bujang,kemudian karena posisi pengejaran mobil dengan pelaku cukup dekatkemudian kami memberhentikan laju mobil kami dekat dengan mobiltersebut

Pol ; BH 9972 AQwarna hitam tersebut tergelincir dan menumbur tebing kemudian empatorang diatas mobil langsung keluar dari mobil dan melarikan diri masukkedalam lokasi kebun sawit PTP N VI Rimsa, namun pada saat ituterdakwa posisinya duduk dibangku tengah terlambat dan posisinya orangterakhir keluar dari mobil dan lari masuk kedalam kebun sawit PTP VIRimsa Rimbo Bujang, kemudian karena posisi pengejaran mobil denganpelaku cukup dekat kemudian kami memberhentikan laju mobil kamidekat dengan mobil

Ptp.110/IN.TerpaduSeperangkat Alat Sholat tunai di saksikan oleh dua orang saksi masingmasing bernama Tamrin Lubis dan Dahril Lubis ;Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dantinggal bersama di Lingkungan VII, Kelurahan Hutaimbaru KecamatanPadangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan dan telah dikaruniaidengan 8 orang anak masingmasing bernama :1. Nita Lubis, perempuan, lahir tanggal 25 September 1985;2. Hampri Tondi Lubis, lakilaki, lahir tanggal 17 Juni 1991;3.

Ptp.110/IN.Terpadumembutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagaipersyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon danPemohon Il;Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakimuntuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon denganPemohon Il yang terjadi pada tanggal 08 Juli 1984 di WHutaimbaru, danmohon agar diperintahkan Pemohon dan Pemohon Il untukmendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan tempat tinggal Pemohon!

Ptp.110/IN.TerpaduBahwa Pemohon dan Pemohon Il telah mengajukan buktibuktiberupa 2 (dua) orang saksi, masingmasing :1.Tamril Lubis bin Bahauddin Lubis, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan SMP Negeri 9 Lk.

Ptp.110/IN.Terpadu Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telah mempunyai 4 (empat)orang anak yaitu: Nita Lubis (80 tahun), Hampu Tondi Lubis (24 tahun),Nurrapita Lubis (22 tahun), dan Khoiruddin (20 tahun); Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;Balige Nasution bin Ali Akbar Nasution, umur 58 tahun, agama Islam,pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lk.

Ptp.110/IN.Terpaduumum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A.sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon Il.Perincian Biaya Perkara:1.234,5Hakim TunggalTtdDrs. Abd. Halim ZailaniPanitera PenggantittdM. Yasir Nasution, M.A. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,Biaya Proses Rp. 50.000,Biaya Panggilan : Rp. 150.000,Redaksi :Rp. 6.000,Materai :Rp. 5.000.Jumlah : Rp. 241.000,(Dua raus empat puluh satu ribu rupiah)Hal. 12dari 12 hal. Ptp.110/IN.Terpadu

Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas menguruskeuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugatuntuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyataTergugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuriwalaupun tanpa dibicarakan dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelas jelasmenunjukan bahwa TERGUGAT tidak menghormati PTP SB KIKEFsebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum;.

Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasanPHK terhadap Sdr.

Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas menguruskeuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SBKIKEF. Namun ternyata Termohon Peninjauan Kembali tetap padapendiriannya untuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan dengan PTP SBKIKEF.

Hal ini jelasjelas menunjukan bahwaTermohon Peninjauan Kembali tidak menghormati PTP SB KIKEFsebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum;. Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakanalasan PHK terhadap Sdr.

Nomor 98 PK/Pdt.Sus/201210.Bahwa dikarenakan tidak adanya titik temu didalam perundingan pada11tanggal 24 maupun ditanggal 12, maka PTP.

Pada tahun 1983 Baco BinMambu bersama Tergugat menjual kepada PTP yakniHlm. 15 dari 44 Him. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.seluas 30.000 M2 / 3 Ha (Tiga puluh ribu Meter Persegi/TigaHektar) dengan batasbatas:Utara : Tanah milik PTP;Selatan : Tanah milik PTP;Timur : Tanah milik PTP;Barat : PTP;Sehingga tersisa Luas + 7.734 m? (tujuh ribu tujuh ratus tigapuluh empat meter perseg)).Bahwa sisa tanah yang tidak terjual seluas + 7.734 m?

Harta Warisan Berupa Harta Bawaan NARIKA BINTI YASAyang sudah dijual BACO BIN MAMBU bersama denganTERGUGAT berupa Tanah Sawah seluas seluas 30.000 M2/ 3 Ha (Tiga puluh ribu Meter Persegi/Tiga Hektar) denganbatasbatas:Utara : Tanah milik PTP;Selatan : Tanah milik PTP;Timur : Tanah milik PTP;Barat : PTP;Bahwa Tanah sawah tersebut telah di jual kepada PTP yangsampai sekarang ini Para Tergugat belum mengembalikankepada ahli waris Narika Binti Yasa untuk di bagi secarakewarisan;.

No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.2) Tanah yang terletak di Kampung Maccini Baji Kelurahan Bulu JayaKecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, yakni seluas30.000 M2 / 3 Ha (Tiga puluh ribu Meter Persegi/Tiga Hektar)dengan batasbatas:Utara : Tanah milik PTP;Selatan : Tanah milik PTP;Timur : Tanah milik PTP;Barat : PTP;Yang oleh BACO BIN MAMBU bersama TERGUGAT telah dijualkepada PTP pada tahun 1983;11.Menyatakan bahwa hartaharta yang tersebut dibawah ini adalahHarta Warisan dari BACO BIN MAMBU dan harus

;Selatan : Tanah milik PTP;Timur : Tanah milik PTP;Barat : PTP;Yang oleh BACO BIN MAMBU bersama TERGUGAT 1 telah dijualkepada PTP pada tahun 1983.

(Tergugat III), agar Tanah yang terletak di Kampung Maccini BajiKelurahan Bulan Jaya Kecamatan Bangkala Barat KabupatenJeneponto, yakni seluas 30.000 M2 / 3 Ha (Tiga puluh ribu MeterPersegi/Tiga Hektar) dengan batasbatas:Utara : Tanah milik PTP;Selatan : Tanah milik PTP;Timur : Tanah milik PTP;Barat : PTP;Agar Para Tergugat mengembalikan kepada Para Penggugat dengancara menggantikan dalam bentuk uang nilai hasil garapan jika TanahSawah tersebut ditanami Padi yang ditaksir dengan harga rupiahsekarang

Ptp. No.0084/Pdt.P/2017/PA.Pwd3.

Ptp.

Primanru Jayadengan Stempel PTP. Nusantara Ill PSSIL DASAH dengan pengangkutanNomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani oleh Manager An. ROBERTSITORUS dan Stempel PT. Primanru Jaya Cabang Medan ditandatangani olehHENDRIYANTI.6. 2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest)An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. Nusantara Ill PKS SeiSilau dengan stempel PT.

MUSTAIN BUGIS yang beralamat diDesa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;3. 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor SBG. 00667 ANomor Polisi BB 9282 NA;4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor : 05/ KSDDP/IV /2014,tanggal 16 April 2014;5. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor : 01/PSSU 1W/2014,tanggal 01 April 2014 dari PTP. Nusantara Ill PKS Sei Silau kepada PT.Primanru Jaya dengan Stempel PTP.

Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. NusantaraPKS Sei Silau dengan stempel PT. Primanru Jaya (PMJ) denganpengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani olehHENDRIYANTI dan Stempel PTP. Nusantara Ill (PSSILDASAH)ditandatangani oleh Manager An.. ROBERT SITORUS;7. 1 (satu) lembar Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara Ill (Persero)Nomor : 3.03/X/16/2014, tanggal 10 Pebruari 2014 perihal Pengumpuldan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Primanru Jaya.Dipergunakan dalam berkas perkara An.

Nusantara Ill PKS Sei Silau kepada PT.Primanru Jaya dengan Stempel PTP. Nusantara Ill PSSIL DASAHdengan pengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatanganioleh Manager An. ROBERT SITORUS dan Stempel PT. Primanru JayaCabang Medan ditanda tangani oleh HENDRIYANTIterlampir dalamberkas perkara;6. 2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous WasteManifest) An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. NusantaraPKS Sei Silau dengan stempel PT.

Nusantara Ill PKS Sei Silau kepada PT.Primanru Jaya dengan Stempel PTP. Nusantara Ill PSSIL DASAHdengan pengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatanganioleh Manager An. ROBERT SITORUS dan Stempel PT. Primanru JayaCabang Medan ditanda tangani oleh HENDRIYANTI;6.2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous WasteManifest) An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. NusantaraPKS Sei Silau dengan stempel PT.

Dir/X/243/2001 tanggal 27 Maret2001 tersebut di atas antara lain berbunyi: Sehubungan dengan areal eksHGU Kebun Lama PTP Nusantara yang berada dalam kawasan DesaPondok Pabrik (Dusun Nuri dan Garuda), dimana terdapat assets PTP.Nusantara (Persero), dengan ini disampaikan halhal sebagai berikut:1. Pada prinsipnya sebagian besar dan assets PTP. Nusantara (Persero)dilokasi tersebut berupa perumahan kami lepas untuk penghuni yangpada umumnya pensiunan Afkoofd PTP. Nusantaral (Persero);2.

(tiga ratus enam puluh meter persegi) yangdicadangkan untuk dibangun rumah pemondokan anak sekolahyang orang tuanya Karyawan PTP. Nusantara tetapi berdomisilirelatif jauh diluar Kota Langsa;Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 547 PK/Pdt/20143. Dalam hubungan ini dapat dinyatakan bahwa di luar asset dan lahanpada butir dua di atas dilepas bagi warga Dusun Nuri dan Garuda yangpelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatsebelumnya oleh warga dan unsur PTP.

Putusan Nomor 547 PK/Pdt/2014Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara (Persero)Nomor 01.6/P/Skep/228/2003 tanggal 21 November 2003 tersebut makauntuk mengosongkan Rumah Dinas PTP Nusantaral (Persero) NomorRS.0004.R/2004 yang terletak di Dusun Garuda Desa Pondok PabrikKecamatan Langsa Timur Kota Langsa sudah harus Penggugatserahkan/mengembalikan kepada PTP Nusantara (Persero), ternyatasampai saat ini masih Penggugat kuasai dan tempati, maka langkah atautindakan Tergugat/PTP Nusantara

Pabrik Kecamatan Langsa Timur KotaLangsa yang dilakukan oleh Tergugat/PTP Nusantara (Persero) adalahsesuatu keharusan dalam rangka memelihara Asset PerusahaanTergugat karena masih termasuk dalam HGU (Hak Guna Usaha)Tergugat dan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlakudan menjadi kKewenangan daripada PTP Nusantara (Persero) sehinggatidak lagi melalui Putusan Pengadilan Negeri Langsa;2.

Gugatan Prematur;Bahwa proses penyelesaian pengosongan Rumah Dinas RS.0004.R/2004 yang terletak di Dusun Garuda Desa Pondok Pabrik KecamatanLangsa Timur Kota Langsa milik PTP Nusantaral (Persero) yang saatini masih ditempati oleh Penggugat Jumiati Cut dan sudah beberapa kalidiberitahukan/dihimbau oleh Tergugat/PTP Nusantara (Persero) agarPenggugat mengembalikan atau menggosongkan Rumah DinasTergugat Tergugat Nomor:1.

tersebut;Telah membaca dan memelajari suratsurat perkara, serta menilaibuktibukti;Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il yang selanjutnyadisebut juga para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna,Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Thn tertanggal 13 Maret 2019 telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:Hlm 1 dari 11 hlm Ptp

Islammaupun Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon dan Pemohon II tidakpernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il belum pernah memiliki Buku Nikahdari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, KabupatenKepulauan Sangihe;Bahwa saat ini Pemohon dan Pemohon Il sangat membutuhkanPenetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, gunadijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan aktaHlm 2 dari 11 hlm Ptp

Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Kawaluso Kecamatan Kendahe,Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi tersebut di persidangan telahmemberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimanatertuang dan dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untukmempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon Il sebelum merekamenikah; bahwasaksi hadirpada saat Pemohon dan Pemohon II menikah;HIm 4 dari 11 hlm Ptp

Mohamad Adam,S.H.I. dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai HakimHakim Anggota sertadiucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terobuka untukumum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ridwan Olii, S.H.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon tanpahadirnyaTergugat.HakimHakim Anggota Ketua MajelisHIm 10 dari11 hlm Ptp Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.ThnH. Mohamad Adam, S.H.I. H. Mahrus, Lc., M.H.Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Materai :Rp 0.000,Jumlah Rp 0.000, (nol rupiah )Hlm 11 dari11 hlm Ptp Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Thn

Primanru Jayadengan Stempel PTP. Nusantara Ill PSSIL DASAH dengan pengangkutanPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 604/ Pid/ 2015/ PT.Mdn Halaman 5 dari 23 halNomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani oleh Manager An. ROBERTSITORUS dan Stempel PT. Primanru Jaya Cabang Medan ditandatangani olehHENDRIYANTI.6. 2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest)An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. Nusantara Ill PKS SeiSilau dengan stempel PT.

PrimanruJaya dengan Stempel PTP. Nusantara Ill PSSIL DASAH denganpengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani olehManager An. ROBERT SITORUS dan Stempel PT. Primanru Jaya CabangMedan ditanda tangani oleh HENDRIYANTI, terlampir dalam berkasperkara;6.2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest)An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. Nusantara PKS Sei Silaudengan stempel PT.

Nusantara Ill PKS Sei Silau kepada PT.Primanru Jaya dengan Stempel PTP. Nusantara Ill PSSIL DASAHdengan pengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatanganioleh Manager An. ROBERT SITORUS dan Stempel PT. Primanru JayaCabang Medan ditanda tangani oleh HENDRIYANTIterlampir dalamberkas perkara;6.2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous WasteManifest) An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. NusantaraPKS Sei Silau dengan stempel PT.

Bahwa tidak benar Terdakwa telah menandatangani kontrak langsungdengan perusahaan penghasil limbah dalam hal ini PTP Nusantara Ill,bahwa yang benar yang menandatangani kontrak kerja antara PT.PRIMANRU JAYA selaku Pengelola Limbah dengan PTP Nusantara lllsebagai penghasil limbah adalah Bonar Marpaung selaku Kepala CabangPT.

Nusantara Ill PKS Sei Silau kepada PT.Primanru Jaya dengan Stempel PTP. Nusantara Ill PSSIL DASAH denganpengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani olehManager An. ROBERT SITORUS dan Stempel PT. Primanru Jaya CabangMedan ditanda tangani oleh HENDRIYANTI; Tetap terlampir dalamberkas perkara;6. 2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous WasteManifest) An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. NusantaraPKS Sei Silau dengan stempel PT.

Tebo, tetapi sertifikat sudah tidak ada di BPN Kabupaten Tebo;Bahwa menurut data di PTP VI Rimbo Bujang, Terdakwa tidak pernahdatang ke PTP VI Rimsa untuk mengambil sertifikat An. TUGIMIN danpihak PTP. Tidak pernah membuat surat pengantar kepada Terdakwauntuk mengambil sertifikat tanah an.

2012, saksi ZAINUDDIN Bin ALIDINAR(humas PTPN VI dan SUTOMO pihak PTP VI Rimbo Bujang mendatangikantor BPN Kab.

Tebo;Bahwa menurut data di PTP VI Rimbo Bujang, Terdakwa tidak pernahdatang ke PTP VI Rimsa untuk mengambil sertifikat An. TUGIMIN danpihak PTP. Tidak pernah membuat surat pengantar kepada Terdakwauntuk mengambil sertifikat tanah an.

Putusan Pidana No.68/Pid.B/2015/PN.MrtBahwa pada tanggal 11 juli 2013 TUGIMIN datang kembali ke PTP VIRimbo Bujang menanyakan sertifikatnya namun pihak PTP menyuruhTUGIMIN datang langsung ke BPN Kab, Tebo dengan memberikan suratpengantar selanjutnya TUGIMIN bersama TOMSON PURBA datang keBPN Kab. Tebo, tetapi sertifikat sudah tidak ada di BPN Kb. Tebo;Bahwa menurut data di PTP VI Rimbo Bujang, Terdakwa tidak pernahdatang ke PTP VI Rimsa untuk mengambil sertifikat An. TUGIMIN danpihak PTP.

(PTP. SBKIKEF PT. MI) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2009.Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT ;LawanPT. MULIA KERAMIK INDAHRAYA, beralamat di Jl.

Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEFmeminta kepada Tergugat untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namunternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupuntanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yanglegal dan beradan hukum.7.

Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan berpatite yang tidak adatitik temunya, maka pata tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan

Mulia Keramik Indahraya, taggal 24 Desember2008 ;Surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja No.056/PTPSBKIKEF /MI/Bks/XII/2008, tanggal 24 Desember 2008 ;: Surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja ke II No.060 / PTP SBKIKEF/MI/Bks/XII/2009, tanggal 06 Januari 2009 ;Surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja HI No.063 / PTP.

Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF mempertanyakan COS kepada Tergugat, namun ternyata Sdr.Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding, dantanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 21 MeiHalaman 1 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejal 20 Juni2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;Pengadilan Tinggi Tersebut :Telah membaca :1.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab:119/NNF/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatanganiHalaman 3 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.oleh AKBP. ZULNI ERMA dan RHENDRI D. GINTING, S.Si dan diketahuioleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.

MELTA TARIGAN,M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu)plastik bening yang diduga berisikan butiran kristal bening narkotika jenisshabushabu shabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisisHalaman 5 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.milik Terdakwa ABDI PRATAMA Als PZ Bin GIMIN adalah positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan (satu) nomorurut 61 lampiran UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

M.Hum, dan Fakih Yuwono, S.H. sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Pekanbaru tanggalHalaman 12 dari13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.1 Juli 2019, Nomor: 253 / PID. SUS/2019/PT PBR, untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari:Rabu tanggal 7 Agustus 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggotatersebut, serta H. Dabesri Bara, S.H.,M.H.

,M.H,Halaman 13 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.Setelah salinan putusan/petikan Dicocokan DenganAslinya ternyata sesuai dengan aslinnyaPit. Pengadilan Tinggi PekanbaruPanmud Perdata,IDA AYU NGURAH RAKNAYANI S.H..,M.H.NIP. 196604017 198803 2 001Halaman 14 dari 13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.Halaman 15 dari13 Nomor 253/PID.SUS/2019/PTP BR.

Bahwa 2 (dua) orang anak yang akan diangkat/diasuh oleh Pemohontersebut adalah anak kandung dari saudara lakilaki kandung Pemohonyang bernama Amarullah Dalimunthe dan anak tersebut adalah anak keduaHal 1 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspkdan anak ketiga dari pasangan suami isteri yang bernama AmarullahDalimunthe dan Syamsiah Sitompul;.

Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon(Adelina Dalimunthe, S.Pd. binti Zubir Dalimunthe) terhadap 2 (dua)orang anak masingmasing bernama : Khairul Anwar Dalimunthe binAmarullah Dalimunthe, lakilaki, lahir tanggal 21 Juni 2002 dan WidiaSafitri Dalimunthe binti Amarullah Dalimunthe, perempuan, lahir tanggal30 Januari 2007;Hal 2 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk3.

Khairul AnwarDalimunthe bin Amarullah Dalimunthe, lakilaki, lahir tanggal 21 JuniHal 3 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk2002 .,2. Widia Safitri Dalimunthe binti Amarullah Dalimunthe,perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2007 dan kedua anak tersebutlahir dalam perkawinan yang sah;.

Surat:Potokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan PardameanRitonga, Nomor: 521/55/X1/2012 yang telah diberi meterai secukupnyaHal 4 dari 16 hal Ptp.

Redaksi Rp 5.000.Jumlah Rp 166.000.( Seratus enam puluh enamrupiah )Hal 16 dari 16 hal Ptp. No.0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuanganorganisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untukmerundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugattetap pada pendiriannya untuk mem HK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF.

Hal ini jelasjelasmenunjukan bahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasiserikat buruh yang legal dan berbadan hukum ;Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasanPHK terhadap Sdr.

Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundinganbipartit yang tidak ada titik temunya, maka pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SBKIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, denganharapan pihak Tergugat mau diajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yangmenjadi tuntutan PTP SB KIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidakmau berunding (tidak terjadi kesepakatan) ;Pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukan suratpemberitahuan

Parman Zamhuri selakuWakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas meguruskeuangan organisasi maka PTP SB KIKEF meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SBKIKEF. Namun ternyata Termohon Peninjauan Kembali tetap pada10pendiriannya untuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan dengan PTP SBKIKEF.

Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menghormati PTP SBKIKEF sebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadanhukum ;Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakanalasan PHK terhadap Sdr.

Ptp No. 0273/Pdt.G/2017/PA.Pthdengan Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 18 April 2017 telahmengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1.2.Bahwa Pemohon merupakan Istri dari Jarjani bin Tamami;Bahwa Pemohon II dan Pemohon Ill merupakan anak kandung dari keduaOrangtua yang bernama Jarjani bin Tamami (alm) dengan PEMOHON I;Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 1993, Pemohon telahmenikah dengan seorang lakilaki yang bernama Jarjani bin Tamami yangjuga merupakan ayah kandung dari

Ptp No. 0273/Pdt.G/2017/PA.Pthkediaman bersama Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ataualmarhum ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon Ill di RT.003RW.001 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Lautselama lebih kurang 20 tahun sampai sekarang, dan telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :1). Andi Riyani, umur 22 tahun;2).

Ptp No. 0273/Pdt.G/2017/PA.PthBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.

Ptp No. 0273/Pdt.G/2017/PA.Pth2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301032210940003tanggal 18 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkansesual dengan aslinya (P.2);3. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk atas nama Jarjani Nomor6301030107760011 tanggal 17 Nopember 2012, bermaterai cukup dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 04/SKM/UB/III/2017tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh An.

Ptp No. 0273/Pdt.G/2017/PA.PthHakim Anggota,ttd,Ita Qonita, S.HI.Hakim Anggota,ttd,Rashif Imany, S.HI., M.SI.Perincian Biaya:1.ak wDKetua Majelis,ttd,Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.Panitera Pengganti,ttd,Bayu Mukti Darmawan, S.H.Pendaftaran : Rp 30.000,00Proses : Rp 50.000,00Panggilan : Rp 270.000,00Redaksi : Rp 5.000,00Materai : Rp 6.000,00 ,Jumlah Rp 361.000,00Pelaihari, 16 Mei 2017Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal.12 dari 12 hal. Ptp No. 0273/Pdt.G/2017/PA.Pth

PERKARABahwa berdasarkan permohonan Pemohon dengan suratnya tertanggal15 Maret 2016 telah mengajukan Permohonan perwalian atas diri 2 ( dua) anakkandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama: AmkaniAnggelita Pakpahan, perempuan, lahir tanggal O07 April 2005, 2.AswinSyahputra Pakpahan, lakilaki, lahir tanggal 11 Juli 2009, telah didaftarkandikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor:0031/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 15 Maret 2016 dengan dalildalil sebagaiberikut:Hal 1 dari 12 hal Ptp

Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anakanak yang masih dibawah umur tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas keduaHal 2 dari 12 hal Ptp.. 31/Pdt.P/2016/PA.Pspkorang anak Pemohon dengan almarhum Amrin Pakpahan tersebut danPemohon mampu untuk membuat pembukuan penerimaan danpengeluaran dari harta anakanak tersebut dan menyerahkan harta anakanak tersebut kepadanya setelah anakanak tersebut dewasa/cakap;.

Amrin Pakpahan Nomor: 05/05/I/ 2006yang telah diberi meterai secukup dan stempel Pos, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru,Kabupaten tapanuli Selatan, tanggal 04 01 2006. ( P.1);Hal 4 dari 12 hal Ptp.. 31/Pdt.P/2016/PA.Pspk2.

Yahya Idris, SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh Pemohon.Hal 11 dari 12 hal Ptp.. 31/Pdt.P/2016/PA.PspkKetua Majelis,ttdDrs. Abd. Halim ZailaniHakim Anggota, Hakim Anggota,ttd ttdDrs. H. Haspan Pulungan, SH Sahril, SHI.,MHPanitera Pengganti,ttdDrs. H. Yahya Idris, SHPerincian biaya perkara:1. Pendaftaran Rp 30.000. 2. Proses Rp 50.000.3. Panggilan Rp 75.000.4. Materai Rp 6.000.5.

Redaksi Rp 5.000.Jumlah Rp 166.000.( Seratus enam puluh enam rupiah )Hal 12 dari 12 hal Ptp.. 31/Pdt.P/2016/PA.Pspk

(PTP. SBKIKEF PT. MI) berdasarkanSurat Kuasa tanggal 30 Desember 2009. Untuk selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT ;Melawan:PT.

Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEFmeminta kepada Tergugat untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namunternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupuntanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yanglegal dan berbadan hukum.

Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan berpatite yang tidak adatitik temunya, maka pata tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan

Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF mempertanyakan COS kepada Tergugat, namunternyata Sdr.

Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.e Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding, dantanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja kedua dan ketiga yang akan dilakukan padatanggal