Semarang pada tanggal 27 Maret 2014dengan Register Perkara Nomor : 37/G/2014/PTUN.Smg, dan telahdilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 30 April 2014, sebagaiDer ikut : 22+ 22+ 2 nn non nnn nnn nnn nnn nn nan nen nen nnn nnn nee nee noe eee eee neeBahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Brebes Nomor : 141/091/Tahun 2014 Tanggal 24Pebruari 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala DesaTerpilin Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak

Tahap IlGelombang Il Dan Gelombang Ill Kabupaten Brebes Tahun 2014 sepanjangatas nama DARKIVAN 22022 nnn ene cre cen cnn cee cee cen ene ere ceceMENGENAI TENGGANG WAKTU Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Surat Keputusan BupatiBrebes No. 141 / 091 / Tahun 2014 tanggal 24 Pebruari 2014 TentangPengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin Menjadi KepalaDesa Hasil Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahap Il Gelombang Il danGelombang Ill Kab.

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalahSurat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/ 091 TAHUN 2014tanggal 24 Februari 2014, tentang Pengesahan, PengangkatanCalon Kepala Desa Terpilin Menjadi Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Tahap Il Gelombang Il dan Gelombang IllHalaman 14 dari 121 halaman, Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN.SmgKabupaten Brebes Tahun 2014, sepanjang atas nama DARKIYAN(No. Urut 75 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes);.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5)Peraturan Bupati Brebes Nomor 078 Tahun 2013 yang menetapkanbahwa : Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)bersifat final dan mengikat tersebut, maka dapat diketahui bahwaSurat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/ 091 Tahun 2014tanggal 24 Februari 2014 tentang Pengesahan, PengangkatanCalon Kepala Desa Terpilin Menjadi Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Tahap Il Gelombang Il Dan Gelombang IllKabupaten Brebes Tahun

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah mempersoalkanpenerbitan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/091 Tahun2013 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pengesahan PengangkatanCalon Kepala Desa Terpilin Menjadi Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Tahap Ill Gelombang Il Dan Gelombang IllKabupaten Brebes Tahun 2014, atas nama DARKIYAN (No.Urut 75 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes) ;2.

sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi , Il dahulu sebagai PembandingPembanding/TergugatTergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATAN:Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SRsebagai Kepala Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan Hasil PemilihanKepala Desa Serentak

Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan BupatiKampar Nomor 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagaiKepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa BaktiTahun 20162022 di Kabupaten Kampar;9.

Pengajuan Gugatan Perselisinan hasil Pemilinan Kepala Desadiajukan 5 hari terhitung sejak tanggal pemilinan (Peraturan BupatiNomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PemilihanKepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah KabupatenKampar Tahun 2015, Bab IV Tim Fasilitasi PenyelesaianPerselisinan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 56 Poin 7);11.

Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/BPMPD/487/2016 tertanggal21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali,SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan HasilPemilinan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 denganMasa Bakti Tahun 20162022 di Kabupaten Kampar;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Halaman 8 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 477 K/TUN/2017Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/BPMPD/487/2016 tertanggal21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali,SR sebagai Kepala Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan HasilPemilinan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 denganMasa Bakti Tahun 20162022 di Kabupaten Kampar;4.

Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal diDesa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu yang dalam PemilihanKepala Desa (Kuwu) sebagai Calon Kepala Desa (Kuwu) yang dilaksanakansecara serentak di Kabupaten Indramayu pada tanggal 10 Desember 2014dan juga Pemohon dan Pemohon II masingmasing sebagai Wakil Ketuadan Bendahara Aliansi Masyarakat Indramayu Untuk Demokrasi danPembangunan Desa.

Putusan Nomor 09 P/HUM/2015a.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa;Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu;Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 TentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten IndramayuTahun 2014;Kesemuanya merupakan peraturan dibawah UndangUndang terhadapUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, dengan

Dan pasal 28 huruf d ayat (1) Setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. pasal 28 huruf d ayat (3)Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalampemerintahan;Bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupatan Indramayu tahun2014.

Fotokopi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun2014 (BuktiP4) ;5. Fotokopi Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Indramayu Tahun2014 (BuktiP5) ;6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor W11.U12/87/HN.01.03/10/2014 (BuktiP6) ;7.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 46 beserta lampiran Peraturan BupatiIndramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten IndramayuTahun 2014yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26Halaman 19 dari 32 halaman.

Desa serta Peraturan WalikotaPadangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilihan Kepala Desa ; Bahwa dalam ketentuan Pasal 6/7 Peraturan Daerah KotaPadangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 telah ditegaskan bahwasanyaPengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan olehPanitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Timgkat Desa ; Bahwa pada kenyataannya sejak awal dilaksanakannya tahapan Pilkadessampai dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak

tidak adanya organ Panitia Pengawas dalampemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades tersebutdan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional danHalaman 6 Putusan No. 25/G/2018/PTUNMDNkepentingan Penggugat dan warga masyarakat serta saksisaksi yangdihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atas berbagai keberatan yangberkaitan dengan proses Pilkades serentak

seKota Padangsidimpuan,khususnya Pilkades yang dilaksanakan di Desa Pintu Langit Jae,Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuandimana Penggugat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa ; Bahwa padahal jauh hari sebelum maupun sesudah dilaksanakannyaPilkades serentak tersebut, baik Penggugat maupun warga masyarakatpemilih serta para calon Kepala Desa yang tergabung dalam HimpunanCalon Kepala Desa pada Pilkades serentak Kota Padangsidimpuan Tahun2017 telah menyampaikan keberatan kepada

BuktiP4 Foto copy Surat Pernyataan Sikap Yang Diperbuat danDitandatangani oleh para Calon Kepala Desa Yang TergabungDalam Wadah Himpunan Calon Kepala Desa Pada PemilihanKepala Desa (Pilkades) Serentak Kota Padangsidimpuan 2017Tertanggal 06 Nopember 2017 yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Padangsidimpuan dan Tembusannya jugadisampaikan kepada Tergugat ; 5.

seKotaPadangsidimpuan sebagaimana diamanatkan Pasal 68 ayat (1) PERDA KotaPadangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 padahal jauh hari sebelum maupunsesudah dilaksanakannya Pilkades serentak tersebut baik Penggugat maupunwarga masyarakat pemilih serta para Calon Kepala Desa yang tergabung dalamhimpunan Calon Kepala Desa pada Pilkades serentak Kota PadangsidimpuanTahun 2017 telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat atas tidak adanyaPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud serta bermohon agarsesegera

T 16Pemilihnan Kepala Desa Serentak di Kabupaten OganKomering Ulu Timur (Sesuai dengan aslinya);Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurNomor : 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Bupati Ogan Komering Ulu) Timur Nomor 8Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara PemilihanKepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering UluTimur tertanggal 15 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya);Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurProvinsi Sumatera Selatan Nomor : 73 Tahun 2017tentang

T 24 : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 45Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanBupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata CaraPemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten OganKomering Ulu Timur tertanggal 9 Juli 2020 (sesuaidengan aslinya);28.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun2016 tentang Tata Cara Pemilinan Kepala Desa;Pasal 44 ayat (3);Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desadengan keputusan Bupati;Pasal 45;Calon kepala desa terpilin dilantik oleh Bupati atau Pejabat lainyang ditunjuk dan dilaksanakan secara kolektif/serentak; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentangPedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten OganKomering Ulu Timur;Pasal 69 ayat

Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yangmemuat nomor, foto dan nama calon;Halaman 60 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLGMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat suara yang dinyatakansah juga diatur dalam Pasal 66 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu timur, yang berbunyi:a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;b.

Dalam KabupatenOgan Komering Ulu Timur Tahun 2021 dan Sertifikat Hasil Penghitungan SuaraPemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurTahun 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pemungutan dan PenghitunganSuara dan Saksi Calon Kepala Desa atas nama Wardani (vide bukti T16)sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 huruf j Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 112 Tahun 2014, jo. pasal 68 Peraturan Bupati Kabupaten OganKomering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 jis.

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :Pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 dilaksanakan Pemilihan KepalaDesa Serentak Gelombang II Desa Ulak Kerbau Baru Kecamatan Tanjung RajaKabupaten Ogan llir Periode Tahun 20192025 , dimana pada saat itu terdapat 5(lima) orang calon Kepala Desa , yaitu masingmasing nomor urut :1. Muhammad H. Sero (dengan perolehan 312 suara)2. Muslim (dengan perolehan 22 suara)3. Darmi (dengan perolehan 105 suara)4. Kendra,S.Pd (dengan perolehan 310 suara)5.

Pengaduan kepada Panitia Pilkades , yang kemudian tidak ada penyelesaianoleh Panitia Pilkades melalui Surat Nomor : 1440/Panpilkades/Ol/2019tertanggal 27 Desember 2019 perihal Laporan Penyelesaian PerselisihanPilkades Serentak Gel. 2 Kabupaten Ogan llir Tahun 2019.2.

Bahwa Penggugat menjadi salah satu Calon Kepala Desa dengan nomor urut4 (empat) pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Desa UlakKerbau Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan llir Periode Tahun20192025, hari Kamis tanggal 21 November 2019. Bahwa PemungutanSuara Pilkades Ulak Kerbau adalah dari dua Wilayah DPT (Daftar PemilihTetap), dimana pada saat itu terdapat 5 (lima) orang calon Kepala Desa , yaitumasingmasing nomor urut :1. Muhammad H. Sero (dengan perolehan 312 suara)2.

Fahrur Rozi (dengan perolehan 292 suara)Yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara danPenghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 DesaUlak Kerbau Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan llir pada harikamis tanggal 21 November 2019. Dimana Tergugat menerbitkankeputusan objek sengketa berdasarkan hasil berita acara tersebut.2.

Perinal laporan Penyelesaian Perselisinan Pilkadessecara serentak Gel2 kabupaten Ogan llir tahun 2019 yangditanda tangani Bapak H. Herman, S.H.,M.H (sesuai denganaslinya);Keputusan panitia Pilkades Desa Sukah PindahNomor.014/PANPILKADES/SKP/2019.Tentang Peraturantata Tertib Pilkades Desa Suka Pindah Kecamatan tanjungRaja Kab.Ogan llir. (Sesuai dengan fotokopi) ;Lampiran Surat Keputusan Panitia Pilkades Desa TalangBalai Lama Nomor.014/PANPILKADES/SKP/2019.

Mubasaksi telah menjadi korban pengeroyokan oleh tiga orang yang tidaksaksi kenal;e Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan menggunakan alattangan untuk memukul dan pisau untuk menusuk saksi;e Bahwa Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada saat saksiberada dekat motor salah satu pelaku, lalu pelaku menanyakankepada saksi kenapa memeriksa motor saya lalu saksi dipukul parapelaku secara bersamasama/serentak memukul saksi, memukulbagian badan, mendorong dan memukul wajah saksi saat itu jugasalah

Muba saksi FeraRamadhan Bin Adrizal menjadi korban pengeroyokan oleh tiga orang yangtidak saksi kenal;Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan menggunakan alat tanganuntuk memukul dan pisau untuk menusuk korban;Bahwa Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada saat korbanberada dekat motor salah satu pelaku, lalu pelaku menanyakan kepadakorban kenapa memeriksa motor saya lalu korban dipukul para pelakusecara bersamasama/serentak memukul korban, memukul bagian badan,mendorong dan memukul wajah

Sekayu Kab.Muba ;Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersamasamadengan Rolis Bin Suhendri dan Aska;Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada saatkorban melihatlihat motor terdakwa lalu terdakwa menanyakankepada korban kenapa memeriksa motor terdakwa lalu korbanmarahmarah hingga terjadilah ribut mulut lalu terdakwa dipukuloleh korban selanjutnya terdakwa, Rolis Bin Suhendri dan Askasecara bersamasama/serentak memukul korban, dimana terdakwamemukul bagian badan korban dengan

MubaTerdakwa melakukan pengeroyokan bersamasama dengan Rolis BinSuhendri dan Aska dengan cara pada saat korban melihatlihat motorterdakwa lalu terdakwa menanyakan kepada korban kenapamemeriksa motor terdakwa lalu korban marahmarah hinggaterjadilah ribut mulut lalu terdakwa dipukul oleh korban selanjutnyaterdakwa, Rolis Bin Suhendri dan Aska secara bersamasama/serentak memukul korban, dimana terdakwa memukul bagian badankorban dengan tangan, Rolis mendorong dan memukul wajah korbandan Aska memukul

Muba Terdakwa melakukan pengeroyokan bersamasama dengan RolisBin Suhendri dan Aska dengan cara pada saat korban melihatlihat motor terdakwa laluterdakwa menanyakan kepada korban kenapa memeriksa motor terdakwa lalu korbanmarahmarah hingga terjadilah ribut mulut lalu terdakwa dipukul oleh korban selanjutnyaterdakwa, Rolis Bin Suhendri dan Aska secara bersamasama/serentak memukul korban,dimana terdakwa memukul bagian badan korban dengan tangan, Rolis mendorong danmemukul wajah korban dan Aska memukul

Keputusan Rapat pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 tentang Rekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskan calon Kepala Desa Terpilih M. Razali SR nomor urut 2 (dua)b.

Kampar karena segala sesuatumengenai masalah perdesaan ditanggani oleh Dinas tersebut dan meminta konfirmasimengenai Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanPemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten KamparTahun 2015, apakah Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di WilayahKabupaten Kampar Tahun 2015 adalah acuan dasar untuk pemilihan Kepala Desadiseluruh Desa KabupatenBahwa pihak Dinas

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :1 Keputusan rapat pleno Pilkades Desa SubarakKecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 2015Tentang Rekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak danKeputusan Rapat Pleno Penetapan Kepala DesaTerpilih Berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2015tanggal 11 Agustus 2015 tentang PenyelenggaraanPemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang diwilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015. Memutuskancalon kepala Desa Terpilh M. Razali.

Sesuai PeraturanBupatt Kampar No. 31 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAANPEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG DIWILAYAHKABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015.

BuktiP1D1 sampai dengan P 17, terinci sebagaiFoto copy Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Pilkades DesaSubarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun2015 pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 TentangRekapan Pemilihan Kepala Desa Subarak dan Keputusan RapatPleno Penetapan Kepala Desa Terpilih Berdasarkan PeraturanBupati Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentangPenyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombangdi wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015.

Kampar a.nSekretariat daerah Kepada Panitia Pilkades dan BPD Subarak tentangAcara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kab. Kampar4. BuktiT4 : Fhoto Copy Surat No. 11/BPDSBR/XI/2015 tanggal 01 Desember2015 Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Desa Subarak dari BPDKepada Bapak Bupati Kampar Cq. Bapak Camat Gunung5.

untuk tetap melanjutkan tahapanpemilukada sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2009 (BuktiT3) ;Setelah melakukan berbagai upaya, koordinasi, konsultasi dan masukanberbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah, unsur Muspida, DPRD,Panwaslu, KPU Kabupaten/Kota seProvinsi Bengkulu serta kelompokmasyarakat yang berkepentingan terhadap polemik ini maka KPU ProvinsiBengkulu mengambil keputusan dengan menggelar Rapat Pleno yangmenegaskan dan memantapkan kembali bahwa pelaksanaan Pemilukadasecara serentak

di Provinsi Bengkulu, disatu sisi Termohon tetapingin taat pada aturan namun secara teknis dihadapkan pada kendalaketersediaan keuangan didaerahdan menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi menginginkan agarpelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubemur secarabersamaan dengan pemilihnan umum Bupati dan Wakil Bupati di 6Kabupaten ;Pelaksanaan pemilukada serentak berkonsekuensi melangkahi ketentuanPasal 235 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, namun denganpertimbangan bahwa hal tersebut lebih

banyakmemberikan manfaat bagi semua masyarakat Bengkulu, sebagaimanauraianuraian di atas maka Termohon tetap meneruskan tahapan sesuaidengan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2009(Bukti T3) ;Sikap Termohon dalam melaksanakan Keputusan KPU Provinsi untuktetap menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah secara serentak tanggal 3 Juli 2010, juga didasari ruanghukum dalam sistem tata hukum pemerintahan di negara ini, seperti yangdiperkenalkan oleh E.

Hal ini tentusaja jika dilaksanakan merupakan suatu tindakan yang tidak efektif danmenghamburkan biaya serta berpengaruh pada psikologi masyarakatyang jenuh dan akan bersikap acuh terhadap penyelenggaraanPemilukada ;Artinya bahwa jika Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu hanyaberpedoman pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 235.Maka dalam rezim Pemilukada sering dikaji apabila Pemilukada tidakdilaksanakan serentak akan memboroskan anggaran pemerintah daerah,munculnya persoalanpersoalan teknis

dalam proses penyelenggaraan,pengadaan logistik misalnya, karena dipastikan akan berbenturan denganpersiapan Komisi Pemilihaan Umum Kabupaten yang melaksanakanPemilukada Bupati dan Wakil Bupati saat ini jika terjadi dua putaran, danmesti dihadapkan pula dengan persiapan Pemilukada Gubernur dan wakilGubernur seandainya tidak dilakukan serentak.

TUN.JKT.Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015, tertanggal 29Desember 2015 yang tercantum Nomor urut 12 atas nama Dodi 53. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati CirebonNomor: 141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan PenetapanKuwu Terpilin Hasil pemilinan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2015, tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor urut 12 atasMama Dodi j2n2 nnn ecn nnn ccnnre cece cee concen arene nonce cence eee 4.

BDG. tanggal 02 Mei 2016 ;3. uiehyalenae sali dan berlaku Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.596BPMPO2O15 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu TerpilihHaar Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015weRS. ~tertanggal 29 Desember 2015 (atas nama Dodi Nomor Urut 12) ; 6.

Menyatakan sah dan beftaku keputusan Bupati Cirebon nomor141 1/kep.596BPMPD/2075 tentang pengesahan dan PengangkatanKuwu terpilih hasitPetniihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tahun2015 tertanggal 29 DeS@mDeT 20115 5 ~~ nnn mannan nnn nmr4.

Renggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomorew14.1/Kep.596BPMPD/2015, tentang pengesahan dan PenetapanKuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebontahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor 12~ )C Vatas nama DODI ; === 272272 222222 2== === 4.Mewajibkan Tergugat mencabut surat Keputusan Bupati CirebonNomor 14.1/Kep.596BPMPD/2015, tentang Pengesahan danPenetapan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihnan Kuwu Serentak diKabupaten Cirebon

di Kabupaten Cirebon Tahun 2019tertanggal 13 Desember 2019, dengan Lampiran Khusus Nomor: 65 atas namaWANDI sebagai Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati CirebonNomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan PengangkatanKuwu Terpilin Hasil Pemilihnaan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2019 tertanggal 13 Desember 2019, dengan Lampiran Khusus Nomor: 65 atasnama WANDI sebagai Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati

Bahwa pada tanggal 28Desember 2019 Tergugat mengumumkan dan melantik Calon Kuwu Terpilihdalam Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 yangsalah satunya adalah Kuwu Buyut, dengan adanya Pelantikan tersebut makaada suatu Keputusan dari Tergugat selaku Bupati Cirebon yang mengesahkandan melantik Sdr. Wandi sebagai Kuwu Buyut Kecamatan GunungjatiKabupaten Cirebon.

Asikin selaku Ketua BPD Buyut memantau danmengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Kuwu Buyut KecamatanGunungjati Kabupaten Cirebon dan tidak pernah mengganggu ataumengacaukan jalannya Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan GunungjatiKabupaten Cirebon, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata CaraPemilihan Kuwu yang berbunyi:Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kuwu serentak, maka BPDmempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandi, tanggallahir Cirebon 30 Juli 1984, yang disahkan sebagai Kuwu Buyut KecamatanGunungjati, Kabupaten Cirebon;3.

T1 : Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep.DPMD/2019 tertanggal 9 Juli 2019 Tentang JadwalTahapan Pemilihan Kuwu Serentak Di KabupatenCirebon Tahun 2019 beserta lampirannya. (sesuaihalaman 39 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDGdengan asii);Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep. 734DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan KuwuTerpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak Di KabupatenCirebon Tahun 2019 beserta lampirannya.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal19 Desember 2017 yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 19 Desember 2017 dibawah register Nomor: 100/G/2017/P.TUN.Mks, isinya menerangkan sebagai berikut:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 335/XlIl/Tahun 2017 TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Pada Pemilinan Kepala Desa Serentak

Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan surat keputusan Bupati LuwuTimur Nomor : 335/XIl/Tahun2017 Tentang Pemberhentian PejabatKepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pada PemilinanKepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017ditetapbkan tanggal 5 Desember 2017 (obyek Sengketa).Bahwa obyeksengketa tersebut tidak didasari/ melangar Peraturan Bupati Luwu TimurNomor 17 Tahun 2015 khususnya pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 sertamelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik Khusus

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 335/XII/Tahun2017 Tentang Pemberhentian Pejabat KepalaDesa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pada PemilihanKepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Luwu Timur Tahun2017 ditetapkan tanggal 5 Desember 2017 :3.

Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusanBupati Luwu Timur Nomor : 335/Xil/Tahun2017 TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Pada Pemilinan Kepala Desa Serentak Gelombang IIKabupaten Luwu Timur Tahun 2017 ditetapkan tanggal 5 Desember2017 :4.

Bahwa perlu diketahui biaya untukpelaksanaan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019dibiayai Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bersumber dari AnggaranHalaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.BDGPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

Surat Bupati Cirebon No. 141.1/Kep.734DPMD/2019,tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu TerpilihHasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon desaWeru lor, Kecamatan weru, tanggal 20 Februari 2020 (buktisesual dengan asll) ;Foto copy Surat Perihal : Banding Administrasi SK.

(bukti Sesuaidengan asli) ;Foto copy Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu., tanggal 17 Juni 2019(bukti sesuai dengan foto copy) ;Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep. 306DPMD/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Jadwal TahapanPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2019.

(bukti Sesuai dengan asili) ;Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentangHalaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.BDG10.11.12.13.14.T7T8T9T10T11T12T13T14Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin HasilPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2019.

,tanggal lahir Cirebon 08 September 1968, yang ditetapkan sebagai Kuwu WeruLor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, diumumkan oleh Tergugat padatanggal 28 Desember 2019 pada saat pelaksanaan Pelantikan Calon KuwuTerpilin pada Pemilihan Kuwu Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

No. 29/G/2017/PTUN.PLKManusup Hilir, Lapetan dan Kepala Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai,Hasil Pemilihnan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas, Tanggal 19 Oktober2017.

No. 29/G/2017/PTUN.PLKMantangai Hulu Kecamatan Mantangai, Hasil Pemilihan Serentak KabupatenKapuas Tahun 2017, berdasarkan :1. Berita Acara Perhitungan Suara dan Pemungutan Suara Pemilihnan Kepala DesaLapetan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada hari Senintanggal 18 September 2017 sebagai berikut :a. Sariyanto, memperoleh suara sebanyak 157b. Wahyuni, memperoleh suara sebanyak 1562.

Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai HuluKecamatan Mantangai, Hasil Pemilinan Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 An.Sariyanto4. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara.Halaman 19 dari 53 hal Pkr.

No. 29/G/2017/PTUN.PLKKatimpun, Manusup Hilir, Lapetan dan Kepala Desa Mantangai Hulu, HasilPemilinan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 Kabupaten Kapuas Tahun 2017dalam lampiran nomor urut 07 lajur 4 Desa Lapetan atas nama Sariyanto ;3.

No. 29/G/2017/PTUN.PLK10.11.12.13.14.Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10 :Bukti T 11 :Bukti T 12 :Bukti T 13 :Bukti T 14 :Kepala Desa serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tanggal 4September 2017 (fotocopy sesuai dengan asl) ;: Surat Bupati Kapuas Nomor 141/416/DPMD/2017 Kepada Camat seKabupaten Kapuas, Perihal Jadual Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa serentak se Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tanggal 4September 2017 (fotocopy sesuai dengan asl) ;: Berita Acara Pembentukan Panitia

Bukti T2Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa (Copy dari Asli); Peraturan Bupati Seluma Nomor 37 Tahun 2017 TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilinan Kepala Desa Serentak DiWilayah Kabupaten Seluma (Copy dari Asli) ;Hal. 58 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKL3.

Bukti T3 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 140164Tahun 2017 Tentang Penetapan Jadwal PelaksanaanPemilinan Kepala Desa Serentak di WilayahKabupaten Seluma Tahun 2017 (Copy dari Asli); 4. Bukti T4 Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900338Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim PenanggungJawab Dan Tim Pengawas kegiatan Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran2017 (Copy dari Asli) ; 5.

Bukti T5 Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah DaerahKabupaten Seluma Dengan Calon Kepala Desa dari 60Desa Pada Pemilihan Kades Serentak Di KabupatenSeluma Tahun 2017 Nomor : 14/284/DPMD/VI/2017 tentangMemorandum Of Understanding (MOU) Pemilihan KepalaDesa Damai Serentak Kabupaten seluma Tahun 2017(Copy dari Asli);6.

Bukti T44 Daftar Hadir Rapat TIM Penanggung Jawab TingkatKabupaten Tentang pembahasan Gugatan 7 Desa dalamPilkades Serentak tanggal 20 Juli 2017 (Copy dari Asli) ;45. Bukti T45 Berita Acara Rapat Penyelesaian gugatan Pemilinan kepaladesa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas marasTanggal 20 Juli 2017 Di Kabupaten Seluma (Copy dari46.

Hadjon, dalam bukunya, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada UniversityHal. 99 dari 127 halaman Putusan Perkara No.15/G/2017/PTUN.BKLMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal37 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan emilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara serentak di seluruhWilayah Kabupaten/Kota; emerintah daerah Kabupaten/ Kota Menetapkan kebijakanPelaksanan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimanadimaksud pada

Gugatan Tahapan dan Hasil Pilkades Serentak Desa Tepian LangsatKecamatan Bengalon pada Panitia Penyelenggara tidak diterima ;2.

Kidang, Riduan, danSholihin;Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Ketua PanitiaPemilihnan Kepala Desa Serentak, TingkatKabupaten Kutai Timur, Asisten PemerintahanUmum & Kesra, Nomor : 140/59/DPMD, tanggal25 Januari 2017, yang ditujukan kepada Sadr.Hartono, Perihal Tanggapan Pengaduan HasilPilkades Serentak Desa Tepian Langsat, Kec.Bengalon, yang ditanda tangani oleh Drs.

TingkatKabupaten Kutai Timur, Nomor :140/59/DPMD, tanggal25 Januari 2017, Perihal Tanggapan Pengaduan HasilPilkades Serentak Desa Tepian Langsat KecamatanBengalon, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab.Kutai Timur, yang ditandatangani Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat KabupatenHalaman 66, Putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN.SMD22.

BuktiT40. : Foto copy sesuai dengan Asli Tahapan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;41. BuktiT41. : Foto copy sesuai dengan Foto CopyUndangUndangRepublik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014, tentangD@Saj noone nn nena nnn nnn nnn nn ncn neers42.

KutaiTimur, yang ditandatangani Ketua PanitiaPemilinan Kepala Desa Serentak TingkatKabupaten Kutai Timur, Asisten PemerintahanUmum dan Kesra Drs. H.

Penggugat:
BUYUNG HAMZAH
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN GORONTALO UTARA
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATEN GORONTALO UTARA
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA

Nama JabatanTempat kedudukanBUYUNG HAMZAH, TONGS Les mere tee neeeee ete neneeeaernee nenPEranGral DES ~~nnnnnnnnmanmnnnnnnmnnnnnnnannann: Desa Molangga,Kecamatan Tolinggula, KabupatenGorontalo Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWANPanitia Pemilinan Kabupaten, (PPK) PemilihanKepala Desa Serentak Tahun 2018, KabupatenGorontalo Utara; Kantor Dinas PMD Kab.

Padahal Perda nomor 2 tahun 2018, tentang PemilihanPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah Dasar HukumPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang ke II, KabupatenGorontalo Utara untuk masa jabatan Kepala Desa tahun 20182024; Bahwa Berita Acara yang di buat oleh Tergugat II dan Tergugat Ill yangbersumber dan berdasarkan Keputusan Tergugat I, adalah BATAL atauTIDAK SAH, sebab Keputusan Tergugat di buat bertentangan danmelanggar Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 tahun 2018 tentangPemilihan

Bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat 1 danTergugat 2 merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara telah bersifat konkrit, individual dan final dan telahmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu penggugat tidakbisa mengikuti pemungutan suara serentak sebagai calonpenghulu kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai apitkabupaten siak yang di adakan pada tanggal 18 Oktober 2017sesuai dengan jadwal Tahapan Pemilihan Penghulu SerentakSeKabupaten Siak Tahun 2017 , hal ini sesuai

PBRTergugat 1 namun Tergugat 1 tidak memberikannya kepadapenggugat; Asas penyalahgunaan kewenanganBahwa dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudahmenyalahgunakan kewenangannya karena sebelum jadwal resmiyang telah di tentukan sesuai dengan jadwal dan tahapanpemilihan penghulu serentak tahun 2017 sekabupaten siakmengenai hasil pengumuman kelulusan, keputusan tersebutsudah bocor yang hasilnya menyatakan penggugat tidak lulus;KEPENTINGAN PENGGUGAT1.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat penetapan calon penghulukampung Tanjung Kuras tanggal 14 Agustus 2017 maka sesuaidengan jadwal dan tahapan pemilihan penghulu serentak tahun 2017Halaman 20dari 65halamanPutusan Nomor :39/G/2017/PTUN.PBRakan di adakan pemilihan suara serentak calon penghulu padatanggal 18 Oktober 2017; .

Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menundaterhadap pelaksanaan Surat penetapan calon penghulu kampungTanjung Kuras tanggal 14 Agustus 2017 yang di laksanakan padatanggal 18 Oktober 2017 sesuai dengan jadwal Tahapan PemilihanPenghulu Serentak SeKabupaten Siak Tahun 2017sampai adanyaputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukumMengikat 22+ 22 eon nn nnn nnn nee noe non non nnn noe ee oneDALAM POKOK PERKARA1. .Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;2.1 Menyatakan batal

Bahwa Pemilihan Penghulu serentak pada Kabupaten Siak tahun 2017,telah terjadwal sebagaimana yang telah ditetapbkan oleh Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak (vide buktiP+ SETI CSTE HG) jenn cere ere accra.

soslal atau perkumpulanperkumpulankemasyarakatan yang adpat diwakill oleh pongurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya;ALASAN GUGATAN1, Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupatl Buton Nomor 225tertanggal 11 Mei 2018 tentang waktu pelaksanaan dan Desa yangakan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Sorentak dlwilayah Kabupaten Buton tahun 2018, Dalam Lampiran SuratKeputusan Bupati Buton Nomor 225 tersebut, salah satu Desa yangmasuk dalam Daftar Desa yang ikut dalam Pilkades Serentak danbergelombang

alam pelaksanaan pilkades serentak dan bergelombang pada tahun2018. Disamping itu tidak ada permintaan secara tertulis dariTERGUGAT III (Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Wabula) KepadaDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Buton untukmelaksanakan seleksi tambahan berupa tes tertulis kepada PesertaBakal Calon Kepala Desa, sehingga hal tersebut bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku .

danbergelombang akib iat dari mundumya Sekretaris dan Anggota PanitiaPilkades Tingk jgkat Desa yang jumlahnya hampir 50 % dari AnggotaPanitia Pilk i iades Tingkat Desa tidak diatur didalam UU Desa No. 6 tahunKepala D: sa, Serta Peraturan Bupati Buton No. 4 tahun 2016 tentangpedoman teknis tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa :Bahwa apabila Anggota Panitia Pilkades Tingkat Desa mengundurkan dirisebagai Panitia dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak di wilayahKabupaten Buton maka seluruh tahapan

Pelaksanaan Pilkades DesaWasuemba yang mengikuti Pelaksanaan Pilkades Serentak diseluruhWilayah Kab.

Buton pada tanggal 21 September 2018 sesuai KeputusanBupati Buton No. 225 tertanggal 11 Mei 2018 tentang Penetapan WaktuPelaksanaan dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desasecara serentak dan bergelombang, tidak dapat dilanjutkan dan pesertaCalon Kepala Desa Wasuemba yang sudah terdaftar di Panitia PilkadesDesa Wasuemba/Tergugat harus dinyatakan gugur dan Pilkades DesaWasuemba harus ditunda sampai tahun berikutnya karena PembentukanPanitia Pemilihan Kepala Desa/Tergugat dengan susunan

Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilinan KepalaDesa Serentak Tahun 2019, atas nama GHAZALI, S.H.; 2.2. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : === = 222 vee nnn nee none3.1.

Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H.,; 3.2 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaH. GHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember4.

Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilinan KepalaDesa Serentak Tahun 2019, atas nama GHAZALI, S.H.; 2.2. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: 3.1.